UNPAD OPEN REPOSITORY

PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI UPAYA MENJAGA KELESTARIAN KAWASAN GUNUNG PAPANDAYAN, KABUPATEN GARUT, JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

JONAS VALENTIN P, (0000) PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI UPAYA MENJAGA KELESTARIAN KAWASAN GUNUNG PAPANDAYAN, KABUPATEN GARUT, JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM. Abstrak.

[img] Text (Fulltext)
110110110330_a_8478.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Share Alike.

Download (57kB)

Abstract

PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI UPAYA MENJAGA KELESTARIAN KAWASAN GUNUNG PAPANDAYAN, KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI ABSTRAK Jonas Valentin P 110110110330 Kelestarian lingkungan merupakan salah satu faktor penting dalam hidup manusia dan harus dijaga sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Kawasan Gunung Papandayan merupakan salah satu kawasan konservasi yang harus dijaga kelestariannya demi kepentingan hidup masyarakat Indonesia. UU Konservasi hadir sebagai dasar hukum untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi di Indonesia Namun permasalahan timbul ketika UU Konservasi tidak diimplementasikan dengan baik sehingga akan mengganggu kelestarian dari kawasan konservasi tersebut. Dalam tinjauan ini akan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana dalam UU Konservasi yang merupakan dasar hukum untuk mengelola kawasan konservasi. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data-data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan, menelaah dan menganalisis secara sistematis, secara faktual serta secara akurat dari objek penulisan itu sendiri. Tahap penulisan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis data penelitian ini normatif kualitatif. Berdasarkan hasil analisa diperoleh kesimpulan bahwa menurut UU Konservasi, pengrusakan kawasan konservasi dapat dikenakan sanksi pidana untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga tidak melakukannya lagi. Namun dalam penerapannya BKSDA selaku pihak berwenang seringkali menyelesaikan masalah pengrusakan kawasan konservasi dengan cara mediasi sehingga kurang menimbulkan efek jera bagi pelaku. Kurangnya implementasi UU Konservasi oleh BKSDA Garut disebabkan oleh kendala-kendala dari tidak terpenuhinya faktor penegak hukum dari Soerjono Soekanto yang merupakan faktor paling penting dalam penerapan hukum. Dari hasil analisa diperoleh kesimpulan bahwa upaya represif merupakan salah satu solusi yang bisa diterapkan oleh BKSDA Garut dalam menjaga kawasan konservasi Gunung Papandayan, setelah upaya preventif dinilai tidak berhasil sama sekali. Sanksi pidana seharusnya bisa hadir sebagai sanksi pamungkas (ultimum remidium) untuk menjaga kawasan konservasi di Indonesia.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: konservasi hayati, gunung papandayan
Subjects: UNPAD's Collections > Abstrak
Divisions: UPT Perpustakaan
Depositing User: Administrator
Date Deposited: 05 Oct 2016 14:11
Last Modified: 05 Oct 2016 14:11
URI: http://repository.unpad.ac.id/id/eprint/23985

Actions (login required)

View Item View Item