UNPAD OPEN REPOSITORY

PEMBENTUKAN SIPF SEBAGAI IMPLEMENTASI FUNGSI PENGATURAN OJK DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR

OKI DEWANATA, (0000) PEMBENTUKAN SIPF SEBAGAI IMPLEMENTASI FUNGSI PENGATURAN OJK DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR. Abstrak.

[img] Text (Fulltext)
110110070543_a_1104.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Share Alike.

Download (87kB)

Abstract

ABSTRAK PEMBENTUKAN SIPF SEBAGAI IMPLEMENTASI FUNGSI PENGATURAN OJK DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR Penelitian ini didasarkan pada kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat memberikan perlindungan terhdap investor di pasar modal Indonesia. Namun, dalam praktek, masifnya transaksi yang terjadi di pasar modal mengakibatkan potensi adanya tindakan-tindakan yang dapat merugikan investor. Menurut perkiraan, sepanjang tahun 2002 hingga 2012 dana masyarakat yang hilang akibat investasi ilegal mencapai Rp35 triliun. Pada tahun 2012 telah berdiri PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai Securities Investor Protection Fund (SIPF). Penelitian ini hendak mengupas mengenai fungsi perlindungan OJK terhadap investor melalui SIPF tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau dapat dinamakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti dalam konteks hukum pasar modal, terutama yang berhubungan dengan OJK dan SIPF. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada investor di Indonesia. Kewenangan tersebut dapat berupa tindakan preventif, tindakan represif, hingga tindakan apapun yang diperlukan guna menghindarkan investor dari kerugian. Pengelolaan dan penyelenggaraan dana perlindungan bagi investor melalui SIPF merupakan implementasi dari fungsi pengaturan OJK yang ditegaskan melalui Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal, Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.A.5 tentang Penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal, dan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-70/D.04/2013 yang mengatur mengenai jumlah maksimal besaran ganti rugi yang dapat diberikan kepada investor. Hasil penelitian ini merekomendasikan OJK untuk menjalin kerjasama dengan institusi penegak hukum, mengingat beberapa tindakan yang dapat merugikan investor dapat berupa tindakan yang memiliki unsur pidana seperti penipuan ataupun penggelapan. OJK juga perlu untuk selalu memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta prosedur operasi standar, dan kode etik penyelenggaraan dana perlindungan investor yang diselenggarakan oleh SIPF. Kata kunci: OJK, SIPF, perlindungan investor, hukum pasar modal.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: pasar modal, investor, ojk, sipf
Subjects: UNPAD's Collections > Abstrak
Divisions: UPT Perpustakaan
Depositing User: Administrator
Date Deposited: 05 Oct 2016 14:11
Last Modified: 05 Oct 2016 14:11
URI: http://repository.unpad.ac.id/id/eprint/23986

Actions (login required)

View Item View Item