• search hit 5 of 5
Back to Result List

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO. 70/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. DEWATA ROYAL INTERNATIONAL

  • Sebagai suatu persekutuan modal, Perseroan Terbatas bertujuan mencari keuntungan dan senantiasa memperluas usahanya. Dalam rangka mengembangkan usaha, lazim diperoleh dana dari pihak ketiga yang antara lain dapat diperoleh melalui mekanisme pinjaman dari pihak ketiga, baik lembaga pembiayaan bank atau non bank maupun pihak lainnya, yang didasari pada perjanjian pinjam meminjam uang. Terdapat perkara kepailitan berdasarkan perjanjian utang piutang antara PT. Bank Mandiri dengan PT. Dewata Royal International yang dalam perjanjiannya terdapat penjamin utang yakni Rustandi Jusuf, Tonnie Jusuf, Sunta Jusuf, dan Eddie Jusuf. Setelah PT. Dewata Royal International Pailit, para penjamin utang tersebut dimohonkan pailit oleh PT. Bank Mandiri dengan menggunakan BI Checking sebagai alat bukti untuk membuktikan terpenuhinya unsur dua kreditor atau lebih. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk menganalisis penggunaan BI Checking sebagai alat bukti dalam persidangan dikaitkan dengan Hukum Acara dan penerapan asas pembuktian sederhana oleh Hakim Pengadilan Niaga. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendapatkan pemahaman mengenai penggunaan BI Checking sebagai alat bukti yang sah. Metode yang digunakan penulis adalah yuridis normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder dengan spesifikasi deskriptif analitis. Lebih lanjut, analisis data yang digunakan yaitu menggunakan penelitian bersifat metode analisis kualitatif. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan BI Checking sebagai alat bukti yang sah dalam hal membuktikan adanya kreditor dalam perkara Kepailitan diatur secara terbatas dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 yaitu hanya dapat digunakan dengan tujuan memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen resiko, dan identifikasi kualitas Debitor untuk pemenuhan ketentuan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar. Walaupun berdasarkan UU ITE BI Checking merupakan sebuah bentuk dokumen elektronik dan dapat digolongkan sebagai alat bukti surat sesuai dengan Pasal 164 HIR, namun informasi yang tercantum dalam BI Checking/Sistem Informasi Debitor tidaklah akurat, termasuk apabila digunakan untuk membuktikan unsur adanya kreditor lain dalam perkara kepailitan dan tidak sesuai dengan implementasi Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadata
Author:Giansyah Sergianno
Series (Serial Number):Skripsi (000134500)
Document Type:Bachelor Thesis (Skripsi)
Language:Indonesia
Year of Completion:2015
Year of first Publication:2015
Release Date:2019/10/27
Tag:Kepailitan
NPM :110110090107
Institution:Universitas Padjadjaran / Fakultas Hukum / Hukum
Licence (Indonesia):License LogoPeraturan Serah Simpan