Makna Otonomi Daerah Menurut UUD 1945 Dan Hubungannya Dengan Dampak Pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Keutuhan Negara Kesatuan Ri

DSpace/Manakin Repository

Makna Otonomi Daerah Menurut UUD 1945 Dan Hubungannya Dengan Dampak Pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Keutuhan Negara Kesatuan Ri

Show full item record

Title: Makna Otonomi Daerah Menurut UUD 1945 Dan Hubungannya Dengan Dampak Pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Keutuhan Negara Kesatuan Ri
Author: Istiqlal, Agus
Abstract: After the Law No. 22, 1999, Concerning Local Autonomous Government, including Law No. 25, 1999 Concerning Financial Relationship Between Central and Local Government, effectively valid which can accomplish general affairs, both positive manner towards progress or negative manner, which appears to be shortage. Positive affect or negative affect of implementation of both the law mentioned earlier, encounter positive influence or negative influence toward relationship between head-office and district, if district authority (autonomy importance) is more powerful in comparison to head office authority (united/national), national integration will be threatened, undivided and united country, RI will be threatened as well on the contrary, if the importance of head office (importance of united/national RI) is more dominant so this will threaten freedom and independence in all arrangement and settlement of itself in district autonomy. Because of this, pendulum of distribution of authority between district and head office should be placed ideally on the edge of equilibrium. If the above mentioned way of thinking, is connected to district autonomy result based on constitutional law 1945, will create problems in all arrangement and implementation of both the state law mentioned earlier, obviously influence toward undivided united country, Republic of Indonesia. It means, what would be district autonomy result based of constitutional law 1945? Inconveniences within all arrangement and accomplishment of both the state laws mentioned earlier and affect toward undivided united country RI? However, this research in order to solve the above-mentioned problem, at the same time result of this research is expected to be useful. Practical usage, contribution of thinking toward state government and district government and member of house of representative on the occasion of evaluation on working productivity and in order to revise both constitutional laws stated earlier. Theoretical usage in order to add special terms in the field of state law, especially in the field of law related to district government. With the application of theory "knife" related to internal state wealth, theory of state arrangement (united country RI) and theory of united country with decentralized system. The problem of this research is "operated" with proper attention toward destination and usage of this research. The method, which is used in the research, is nominative law research method (reference research) and upgraded with empiric law (sociology). It is understood from this research that constitutional law 1945, result of district autonomy are stated as follows: 1. District with freedom and independence has right to arrange and organize itself with wide range, which does not exceed state authority (state government). 2. Arrangement and accomplishment state law No. 22, 1999 and state law No. 25, 1999 with positive or negative affect. Apart from positive affect district are given right and authority with wide-range (freedom and independence) in order to arrange and organize itself, meanwhile negative affects are sense of district authority becomes narrow which makes district government disobedient to state government (toward regulation related to state law determined by state government) which can be directed to disintegration of the nation, undivided, united RI may be separated. Because of this, the above mentioned state law, should be revised immediately with positive inputs from the result of district autonomy based on constitutional law 1945 in result of revised state law, for this socialization should be accomplished comprehensively involving society element which is led by the state government, however philosophical aspect of juridical, sociology arrangement technique of regulation of state law should be supervised in revision of those two above mentioned state law.
Description: Setelah Undang-undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, termasuk Undang-undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berlaku efektif dapat ditengarai gejala-gejala umum, baik yang bersifat positif ke arah kemajuan maupun yang bersifat negatif atau yang merupakan kekurangan. Dampak positif maupun dampak negatif dari implementasi dari kedua undang-undang tersebut, membawa pengaruh positif maupun pengaruh negatif terhadap hubungan antara Pusat dan Daerah. Bila kewenangan Daerah (kepentingan Otonomi) terlalu besar bila dibandingkan dengan kewenangan Pusat (Kesatuan/Nasional), maka berdampak terancamnya integrasi nasional (disitegrasi bangsa) atau mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya bila kepentingan Pusat (kepentingan Kesatuan/Nasional) lebih dominan, maka cenderung mengancam kebebasan dan kemandirian Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah). Oleh karenanya, pendulum pembagian kewenangan antara Daerah dan Pusat yang ideal berada pada titik keseimbangan (equilibrium). Bila jalan pikiran di atas, dipertautkan dengan makna otonomi daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945, maka timbul persoalan seputar pengaturan dan implementasi kedua UU tersebut, serta dampak terhadap keutuhan NKRI. Artinya, bagaimanakah makna otonomi daerah menurut UUD 1945, pengejawantahannya dalam pengaturan dan pelaksanaan kedua undang-undang tersebut, dan dampaknya terhadap keutuhan NKRI? Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan di atas, sekaligus hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat. Kegunaan praktisnya, sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mengevaluasi kinerja, dan untuk merevisi kedua UU tersebut. Kegunaan teoritisnya, untuk menambah kasanah perbendaharaan dalam bidang ilmu hukum tata negara, khususnya dalam bidang ilmu hukum pemerintahan daerah. Dengan menggunakan "pisau" teori Kedaulatan Negara (Intern), teori Susunan Negara (Negara Kesatuan), dan teori Negara Kesatuan Dengan Sistem Desentralisasi, masalah penelitian ini "dibedah", dengan tetap memperhatikan tujuan dan kegunaan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan untuk itu adalah metode penelitian hukum normatif (penelitian kepustakaan) dan ditunjang dengan dengan penelitian hukum empiris (sosiologis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut UUD 1945, otonomi daerah bermakna, antara lain: (1) Daerah dengan bebas dan mandiri berhak mengatur dan mengurus rumah tanggannya, dengan seluas-luasnya, yang tidak melampaui kewenangan Negara ( Pemerintah Pusat); (2) Pengaturan dan pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999, berdampak positif maupun negatif. Positifnya antara lain, Daerah diberi hak dengan seluas-luasnya (bebas dan mandiri) untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Sementara dampak negatifnya antara lain, menguatnya rasa kedaerahan sempit yang mengarahkan pada ketidakpatuhan Daerah kepada Pemerintah Pusat (terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dari Pusat), yang dapat mengarah pada disitegrasi bangsa, NKRI dapat tercerai berai. Oleh karena itu, kedua Undang-undang tersebut, segera direvisi dengan memasukkan nilai-nilai (filosofi) dari makna otonomi daerah menurut UUD 1945 ke dalam undang-undang hasil revisi. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi secara komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, yang dipandu oleh pemerintah. Dengan demikian aspek filosofis, yuridis, sosiologis, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undang harus diperhatikan dalam merevisi kedua undang-undang tersebut.
URI: http://repository.unpad.ac.id/handle/123456789/4504
Date: 2004-06-19


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • DD - Laws
    Disertasi Doktor Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account