Ilmu Komunikasi (S3)
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Ilmu Komunikasi (S3) by Author "Aceng Abdullah"
Now showing 1 - 5 of 5
Results Per Page
Sort Options
Item Ideologi Surat Kabar Republika dalam Pemberitaan Rencana Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (Analisis Wacana Kritis terhadap Teks Berita Rencana Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Surat Kabar Repub(2021-12-01) BUDI SANTOSO; Aceng Abdullah; Eni MaryaniBerita adalah arena pergulatan ideologis bagi kelompok atau kekuatan sosial dengan berbagai kepentingan, termasuk diantaranya adalah kepentingan ideologis media massa. Realitas rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia yang dikonstruksi oleh para jurnalis Republika bukan sekedar narasi informatif namun mengandung muatan ideologis dan kepentingan politik tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar ideologi Surat Kabar Republika di dalam empat belas berita rencana pembubaran HTI yang terbit dari tanggal 9 hingga 19 Mei 2017. Penelitian ini beranjak dari paradigma kritis dan menggunakan pendekatan kualitatif, sementara metode yang diaplikasikan adalah Analisis Wacana Kritis multitahap versi Norman Fairclough yaitu deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi yang terdiri dari dimensi teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural. Analisis dilakukan dengan menggunakan linguistik kritis untuk mengetahui dimensi ideasional terkait aspek representatif, relasional, dan identitas di dalam teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, ideologi Republika dalam pemberitaan rencana pembubaran HTI adalah nasionalisme-Islam. Republikamengedepankan persatuan bangsa atas dasar keumatan, kepentingan nasional,dan penegakan regulasi yang dinilai merupakan ejawantah dari nilai-nilai keislaman yang universal. Kedua, model jurnalisme pemberitaan Republika dalam konstruksi realitas rencana pembubaran HTI ini adalah relasional-dominatif. Republika menyandarkan kepentingan ideologisnya kepada institusi dan kekuatan sosial politik dominan, dalam hal ini adalah pemerintah, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah.Item Komunikasi Lintas Budaya Orang Asli Papua di Belanda(2018-04-23) YOKI YUSANTO; Aceng Abdullah; Eni MaryaniABSTRAK Orang asli Papua adalah kelompok masyarakat minoritas di Belanda. Permasalahan banyak terjadi pada aspek sosial dan budaya pada diri orang asli Papua ; Penelitian ini berjudul Komunikasi Lintas Lintas Budaya orang Asli Papua di Belanda, bertujuan untuk mengungkapkan motif, pengalaman, dan makna orang asli Papua di Belanda Fokus penelitian ini menitik beratkan pada, (1) Motif Orang Asli Papua di Belanda Melakukan Komunikasi Lintas Budaya (2) Pengalaman Komunikasi Orang Asli Papua di Belanda (3) Orang Asli Papua di Belanda memaknai Papua (4) Bagaimana Makna Kepercayaan Diri Orang Asli Papua dalam Berkomunikasi di Belanda. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan Fenomenologi Alfred Schutz. Pengumpulan data dan pengamatan dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan mengikuti aktivitas subjek penelitian dalam kehidupan sehari-hari di Belanda. Telaah dokumen, berupa catatan harian dan video dokumentasi serta dokumen foto. Pada penelitian ini peneliti menggunakan landasan Teori Fenomenologi, untuk menjelaskan pengalaman orang asli Papua di Belanda dalam Kontek snilai-nilai sosial dan kepercayaan. Teori Konstruksi Realitas Sosial, untuk menjelaskan motif berkomunikasi orang asli Papua di Belanda, Teori Negosiasi Muka (Face Negotiation Theory) untuk menjelaskan makna pergaulan mereka dengan orang Belanda, dan Teori Identitas Kelompok untuk menjelaskan bagaimana orang asli Papua hidup dalam komunitas kecil di Belanda. Model-model yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah Model Konstruksi Makna Orang Asli Papua di Belanda Tentang Dirinya dan tentang Papua. Yang menjelaskan tentang jati diri orang asli Papua hingga terjalinnya komunikasi lintas budaya di Belanda. Sedangkan hasil penelitian adalah sebagai berikut (1) Motif berkomunikasi orang asli Papua di Belanda, di antaranya adalah keinginan kuat untuk mempelajari bahasa Belanda, sebagai upaya untuk menyesuaikan diri di Belanda (2) Pengalaman Komunikasi orang asli Papua di Belanda mencakup pada orang asli Papua di Belanda, seperti keluarga, kerabat terdekat dan orang Belanda dalam berbagai aktivitas sosial dan kemasyarakatan, serta aktivitas politik dalam organisasi (3) Makna diri sebagai orang asli Papua, dimaknai bahwa orang asli Papua adalah pencari suaka di Belanda, yang suatu saat akan kembali ke tanah kelahirannya Papua. Sedangkan makna diri sebagai imigran di Belanda, dan sudah naturalisasi sebagai warga negara Belanda menganggap bahwa Belanda adalah tanah airnya. Makna tentang Papua bagi orang asli Papua di Belanda adalah sebagai tanah kelahiran yang sangat dicintainya yang hingga kini masih terjajah dan suatu saat akan merdeka.(4) Orang Asli Papua memiliki kepercayaan diri dalam berkomunikasi di Belanda. Kata Kunci : Orang Asli Papua, Belanda, Papua, Identitas Budaya, Komunikasi Lintas BudayaItem PRAKTIK DAN JARINGAN KOMUNIKASI PROSTITUSI ONLINE DI MEDIA SOSIAL SERTA TANTANGAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI DIGITAL INDONESIA(2022-08-23) CHRISTIANY JUDITHA; Eni Maryani; Aceng AbdullahTerungkapnya berbagai kasus prostitusi online beberapa tahun terakhir oleh kepolisian menunjukkan bahwa prostitusi online kini menjadi fenomena yang tidak terbendung dan semakin marak. Penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter memudahkan para pelaku menjalankan bisnis prostitusi. Padahal di Indonesia prostitusi dianggap melanggar hukum serta masih tabu bagi masyarakat. Di sisi lain meski telah ada upaya dari pemerintah untuk meminimalisirnya, namun prostitusi online tetap saja ada. Hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi kebijakan komunikasi digital di Indonesia dalam menyikapi persoalan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap tentang praktik dan jaringan komunikasi prostitusi online di media sosial; terbentuknya komunitas prostitusi online dalam jaringan media sosial yang makin eksis dalam menjalankan bisnis baik secara online maupun hybrid, dan untuk mengungkap tantangan kebijakan komunikasi digital di Indonesia menyikapi persoalan prostitusi online. Penelitian ini menggunakan metode Netnografi dengan model Netnografi Digital yang menggabungkan semua metode analisis data, termasuk penggunaan software (perangkat lunak) untuk menganalisis data yang merepresentasikan hubungan sosial untuk dipahami secara universal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik prostitusi online di media sosial mengalami perkembangan pesat, baik dalam transaksi informasi, keuangan maupun jasa. Dalam hal promosi, penyedia jasa secara terbuka menggungah konten foto, video, tagar, jenis-jenis jasa, harga, aturan main hingga testimoni di linimasa. Jenis pemasaran jasa dilakukan secara individual, menggunakan jasa mucikari/admin pengelolah akun dan kolektif/agency. Paket jasa yang ditawarkan secara hybrid yang berakhir dengan hubungan seksual langsung dan secara online (video call sex, call sex/phone) yang merupakan prostitusi online jenis baru. Prostitusi online memiliki jaringan komunikasi yang luas dan padat dengan tagar tertentu di media sosial yang jumlah terbanyak berada di kota-kota besar Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera. Kategori sedang berada disebagian kota di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Kategori rendah kebanyakan berada di Pulau Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku dan Papua. Hal ini menunjukkan penetrasi internet yang semakin ke Timur semakin rendah. Jaringan yang terbentuk terdiri dari beberapa cluster berlapis yang saling terhubung diantaranya dengan akun-akun panti pijat online dan gigolo. Ada juga akun-akun yang berdiri sendiri tanpa berjejaring, menunjukkan bahwa praktik prostitusi online dapat dilakukan secara mandiri di media sosial tanpa bantuan orang lain. Terbentuknya komunitas pelaku prostitusi online disebabkan oleh penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan faktor sosial ekonomi. Ada tiga level kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah (Kementerian Kominfo) yaitu dari segi infrastuktur, akses dan literasi. Kebijakan infrastruktur yaitu dengan menyiapkan mesin pengais konten Automatic Identifications Systems (AIS) untuk proses mengais konten pornografi/prostitusi. Kebijakan akses yaitu persetujuan dan rekomendasi pemblokiran konten pornografi/prostitusi kepada platform media sosial. Dan kebijakan literasi yaitu bekerjasama dengan intitusi terkait lainnya dalam hal pencegahan, penanganan, pembinaan, literasi virtual dan lain sebagainya. Sedangkan tantangan dalam penanganan prostitusi online yaitu diperlukan pembaharuan kebijakan komunikasi digital mulai dari level hulu hingga hilir yaitu peninjauan tata kelola (regulasi, Standard Operating Procedure-SOP), perundangan yang berlaku) yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada; pemukhtahiran teknologi; serta peningkatan literasi sumber daya manusia.Item Subjektivitas Wartawan Perempuan Indonesia Peliput Konflik (Studi Fenomenologi Peliput Konflir dari Media Nasional dan Kantor Berita)(2020-07-23) MIA DWIANNA WIDYANINGTYAS; Siti Karlinah; Aceng AbdullahMia Dwianna Widyaningtyas, 210130150023, DISERTASI, 2020, Subjektivitas Wartawan Perempuan Indonesia Peliput Konflik ((Studi Fenomenologi Wartawan Perempuan Indonesia Peliput Konflik dari Media Nasional dan Kantor Berita), Dr. Aceng Abdulah, M. Si., Dr. Siti Karlinah, M. Si., Prof. Aquarini Priyatna, MA., M. Hum., Ph.D., Program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Penelitian ini mengkaji subjektivitas wartawan perempuan peliput konflik. Keberadaan wartawan perempuan dalam liputan konflik pada saat ini menjadi sebuah paradoks. Di satu sisi menugaskan wartawan perempuan ke wilayah konflik penuh dengan risiko dan tantangan, namun di sisi lain wartawan perempuan memberikan perspektif berbeda dalam pemberitaan mengenai konflik. Sehingga keberadaan wartawan perempuan dalam peliputan konflik menjadi menarik untuk diteliti. Fokus penelitian ini adalah mengungkapkan pengalaman wartawan perempuan di wilayah konflik dalam peran dan posisi mereka sebagai wartawan dalam peliputan konflik. Penelitian ini juga bertujuan mendapatkan pemaknaan mengenai konflik dan liputan konflik, sebagai dasar dalam framing pemberitaan mengenai konflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Pemilihan jenis studi ini secara spesifik dapat menguak pengalaman wartawan perempuan peliput konflik serta manifestasi subjektivitas dari wartawan perempuan. Subjek penelitian adalah lima orang wartawan perempuan dari media nasional dan kantor berita yang memiliki pengalaman meliput konflik di Indonesia dan di luar Indonesia. Analisis data menggunakan prosedur dari Colaizzi dengan mengaplikasikan tujuh tahap analisis. Teori yang digunakan sebagai panduan untuk membahas hasil penelitian adalah teori Tindakan Sosial dari Max Weber, Teori Fenomenologi yang dicetuskan oleh Edmund Husserl, serta Teori Standpoint dari Sandra Harding dan Julia T. Wood. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wartawan perempuan memiliki kemampuan untuk meliput konflik, kendati dalam peliputan konflik wartawan perempuan berada dalam posisi minoritas dan diragukan kemampuannya karena statusnya sebagai perempuan. Untuk dapat berhasil meliput konflik, dengan keterbatasan fisik, wartawan perempuan harus bekerja lebih keras daripada wartawan laki-laki. Perempuan dapat menampilkan liputan dengan perspektif berbeda karena wartawan perempuan memiliki women’s view, yang tidak dimiliki oleh wartawan laki-laki. Wartawan perempuan peliput konflik mewujudkan subjektivitas dengan cara menegakkan agensi, dan menonjolkan identitas. Pengalaman meliput konflik merupakan pengalaman sadar yang menjadi dasar terbentuknya pengetahuan mengenai peliputan konflik.Item WACANA INTOLERANSI KEBERAGAMAAN DALAM PEMBERITAAN PIKIRAN RAKYAT(2022-09-05) ENCEP DULWAHAB; Eni Maryani; Aceng AbdullahJawa Barat menjadi salah satu provinsi yang paling tinggi praktik intoleransi antar umat beragamanya di Indonesia. Media menjadi salah satu kontributor dalam eskalasi intoleransi keberagamaan. Terutama perannya dalam mengkonstruksi dan mendistribusikan wacana intoleransi keberagamaan ke publik. Di antaranya ialah pemberitaan konflik Ahmadiyah di Pikiran Rakyat antara tahun 2010 sampai 2011. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui secara mendalam, bagaimana Pikiran Rakyat merepresentasikan pemberitaan Ahmadiyah, mengkomodifikasi pemberitaan Ahmadiyah, dan ideologi Pikiran Rakyat dalam pemberitaan Ahmadiyah? Penelitian ini menggunakan teori wacana, teori ekonomi politik media, teori pemosisian sosial, dan teori hirarki pengaruh terhadap isi media. Untuk menemukan jawaban dari ketiga tujuan penelitian, metode Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk dianggap tepat untuk menganalisis terhadap 15 berita konflik Ahmadiyah di Pikiran Rakyat tahun 2010 dan 2011. Ada tiga tahapan analisis dalam metode analisis wacana kritis Teun A. van Dijk, yaitu: analisis pada level teks (berita), analisis pada level kognisi sosial (wartawan), dan analisis pada level konteks (wacana di masyarakat). Hasil penelitian pertama, Pikiran Rakyat dalam merepresentasikan pemberitaan Ahmadiyah tahun 2010-2011 dengan menyebut Ahmadiyah berbagai label; menghadidrkan sumber berita yang tidak berimbang; dua kelompok yang kuat dan mendapat dukungan dari pemerintah, dan Ahmahdiyah sebagai kelompok yang lemah dan tidak mendapat dukungan; terakhir, tawaran solusi atas konflik Ahmadiyah. Kedua, Pikiran Rakyat dalam pemberitaan Ahmadiyah tahun 2010-2011 melakukan komodifikasi isi dan komodifikasi khalayak. Komodifikasi isi dan khalayak yang dilakukan redaksi Pikiran Rakyat dikarenakan kuatnya intervensi dari ekstra media yaitu kalangan mayoritas mulai yang lebih kuat dan dominan, pejabat, tokoh masyarakat Jawa Barat. Ketiga, ideologi Pikiran Rakyat dalam pemberitaan Ahmadiyah tahun 2010-2011 adalah ideologi pasar. Pikiran Rakyat memperlihatkan orientasi ideologinya pada pemberitaannya yang pro dan mengikuti tren pasar, berusaha mempertahankan bisnis informasi dalam pemberitaan konflik Ahmadiyah.