Dede Sri KartiniTidak ada Data DosenRAJA MUHAMMAD AZHARI2024-07-172024-07-172023-09-21https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/170410190095Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan pada suatu negara agar dapat mewujudkan pemerintah yang baik dan terhindar dari tata kelola pemerintahan yang buruk. Hal itu harus diimplementasikan dalam mengelola tugas pemerintah untuk melayani kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Salah satunya ialah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Sumber Daya Air dalam pembangunan drainase di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola pemerintah yakni good governance dalam indikator partisipasi (participation), keadilan (equity), efektivitas dan efisiensi (effectiveness and efficiency), visi strategis (strategic vision) dalam pembangunan drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Karawang Pada Tahun 2016-2021. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian pada penelitian ini ialah bahwa aspirasi yang diberikan oleh masyarakat atau kalangan yang berkompeten memberikan aspirasi untuk tata kelola pemerintahan dalam pembangunan drainase, akan tetapi banyaknya aspirasi yang diajukan tidak dapat terpenuhi secara menyeluruh oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Sumber Daya Air. Hal ini juga berkaitan dengan indikator keadilan bahwa pemerintah sudah memberikan kesempatan untuk mengemukakan aspirasi. Efektivitas dan efisiensi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Sumber Daya Air ini tentunya melibatkan juga dengan pihak swasta yang dimana mengerjakan juga yang menjadi tugas pemerintah. Disini belum adanya standar pelayanan minimal yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Sumber Daya Air sehingga belum mengetahu minimal mutu dan standar yang harus dipenuhi. Hal yang terakhir dalam indikator visi strategis bahwa ialah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Sumber Daya Air sudah mengetahui hal yang menjadi visi dan misi dalam pembangunan di Kabupaten Karawang. Saran penelitian ini adalah sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Sumber Daya Air ialah melakukan riset yang mendalam mengenai apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat dalam pembangunan drainase serta mengetahui hal yang menjadi prioritasnya. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Sumber Daya Air juga perlu diperhatikan secara komposisinya agar dapat menghadapi tugas yang ada baik itu dari aspirasi masyarakat yang banyak serta hal yang sudah direncanakan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Sumber Daya Air juga perlu membuat standar pelayanan minimal, agar dapat mengetahu mutu dan pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Governance or good governance, is needed in a country in order to create good government and avoid bad governance. It must be implemented in managing government duties to serve the needs and desires of the community. One of them is the Office of Public Works and Spatial Planning (PUPR) in the Water Resources Sector in the construction of drainage in Karawang Regency in 2016-2021. This study aims to determine government governance, namely good governance in the aspects of participation, equity, effectiveness and efficiency, strategic vision in the development of drainage at the Office of Public Works and Spatial Planning (PUPR) Field of Water Resources in Karawang Regency in 2016-2021. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques used are observation, interviews, documentation, and literature study. The results of the research in this study are that the aspirations given by the community or competent groups provide aspirations for governance in drainage development, but many of the aspirations submitted cannot be fully fulfilled by the Department of Public Works and Spatial Planning (PUPR) in the Resources Sector. Water due to limited human resources. This is also related to the aspect of justice in that the government has provided opportunities to express aspirations but due to limited human resources, the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Office for Water Resources cannot fulfill all of these things. The effectiveness and efficiency of the Public Works and Spatial Planning Office (PUPR) in the Water Resources Sector, of course, also involves the private sector, which also does the work of the government. Here there is no minimum service standard owned by the Office of Public Works and Spatial Planning (PUPR) in the Water Resources Sector, so they do not know the minimum quality and standards that must be met. The last thing in the aspect of strategic vision is that the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Office of Water Resources already knows the vision and mission of development in Karawang Regency. The suggestion for this research is that it is best for the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Water Resources Department to conduct in-depth research on what the community needs and wants in drainage development and to find out their priorities. The human resources owned by the Public Works and Spatial Planning Office (PUPR) in the Water Resources Sector also need to be considered in composition so that they can deal with the existing tasks, both from the aspirations of the many people and things that have been planned. The Office of Public Works and Spatial Planning (PUPR) in the Water Resources Sector also needs to establish minimum service standards, in order to know the quality and services that must be provided to the community.Tata Kelola PemerintahanGood GovernanceDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)