ANALISIS ATAS PENERBITAN PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPAT

Nunuy Nur AfiahTidak ada Data DosenHAEKAL MENAM RITONGA2024-05-202024-05-202015-11-24https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/120110080038ABSTRAK “Analisis atas Penerbitan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Pengendalian Penyaluran Bantuan Sosial dan Hibah” (Studi pada Pemerintah Kota Bandung) Bantuan hibah dan bantuan sosial (bansos) adalah dua buah rekening belanja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang cukup menarik perhatian publik, karena banyak yang membutuhkannya. Banyak kepentingan yang perlu diakomodir, baik kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik dalam arti luas. Maka dari itu pengendalian dalam melaksanakan penyaluran hibah dan bantuan sosial ini sangatlah dibutuhkan. Pada penelitian ini diambil beberapa faktor yang menentukan apakah pengendalian tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum, diantaranya adalah (1) Reabilitas Pelaporan Keuangan (2) Efektifitas & Efisiensi Operasional (3) Kepatuhan atas Hukum & peraturan yang berlaku (4) Pasal 40 & 41 Permendagri No. 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (5) Rekomendasi BPK berdasarkan LHP tahun anggaran 2013. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengendalian yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung cukup baik berdasarkan faktor-faktor penentu kualitas pengendalian tersebut Kata Kunci: Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengendalian Hibah, Bantuan Sosial, DPKAD, Pemerintah Kota Bandung ABSTRACT "Analysis of the issuance of Regulation No. 39 Year 2012 on the Amendment of Regulation No. 32 Year 2011 on Guidelines for Grant and the Social Assistance Originating from Budget and Expenditure to Control Distribution of Social Assistance and Grants" (Studies in Bandung City Government) Grants and social assistance are two accounts of expenditure and revenue budget (APBD) which is enough to attract public attention, because many who need it. Many interests that need to be accommodated, both the welfare of society as well as political interests in a broad sense. Therefore control in implementing the distribution of grants and social assistanse is desperately needed. In this study taken several factors that determine whether the control is already running well or not, which are (1) The reliability of Financial Reporting (2) Operational Effectiveness & Efficiency (3) Compliance with Laws and regulations (4) Article 40 & 41 Regulation No. 39 Year 2012 on the Amendment of Regulation No. 32 Year 2011 on Guidelines for Grant and the Social Assistance Originating from the Regional Budget (5) Recommendations BPK based LHP year 2013 budget. Results from this study showed that the control of the Government of Bandung pretty good based on the determinants of the quality control Keywords: Regulation No. 39 Year 2012 on the Amendment of Regulation No. 32 Year 2011 on Guidelines for Grant and the Social Assistance Originating from the Regional Budget, controlling Grant, Social Assistance, DPKAD, Bandung City Governmentbansosbantuan sosialhibahANALISIS ATAS PENERBITAN PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPAT