Hasan Sidik, S.H., M.Hum.Muhammad Hafizh Sahashika Sudantha2024-07-192024-07-192024-03-06https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/368Konflik Israel-Palestina bermula dari terbitnya Resolusi 181, hal tersebut bersamaan dengan keberhasilan permintaan wilayah oleh bangsa Yahudi ke Inggris melalui Deklarasi Balfour. Keberadaan Israel yang dinilai menduduki Israel dinilai harus dilawan dengan berbagai upaya perjuangan oleh masyarakat Palestina. Dalam prosesnya mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya, Palestina telah melahirkan entitas-entitas politik yang berkuasa dalam memimpin negara tersebut. Dua diantara kekuatan politik tersebut adalah partai Hamas dan Fatah. Riset ini menggunakan metode Kualitatif guna menjawab pertanyaan bagaimana sikap politik Palestina terhadap Israel pasca kemenangan Hamas dan apa dampak dari perubahan sikap politik tersebut terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Dengan melihat usaha Hamas untuk mengejar dominasi Fatah di perpolitikan Palestina, pasca ditunjuknya Arafat sebagai pemimpin Palestinian Liberation Organization (PLO) dan juga ketua dari partai Fatah, maka kemenangan Hamas di Pemilu Legislatif Palestina pada 2006 menjadi titik balik perpolitikan Palestina. Pasalnya untuk pertama kalinya, Hamas memegang kendali atas Kekuatan Nasional Palestina dan mengatur bagaimana Kepentingan Nasional yang nantinya akan dijalankan sesuai dengan Nasionalisme yang Hamas anut. Badan legislatif yang dipimpin oleh Hamas berhasil mempengaruhi jalannya keputusan politik yang ingin Palestina terapkan terutama kepada Israel. Hal ini kian diperkuat dengan perebutan wilayah Gaza atas pertempuran berdarah antara Hamas dan Fatah sebagai rival politiknya. Perubahan politik yang terjadi adalah pendekatan militer yang berbeda kepada Israel, dari yang sebelumnya banyak melakukan strategi bom bunuh diri lalu berubah menjadi serangan senjata secara langsung. Selain itu, Hamas yang menginginkan Solusi Satu Negara kian memperburuk potensi kemerdekaan Palestina sesungguhnya karena minimnya dialog yang dilakukan bersama Israel pasca Pemilu 2006 tersebut.