Entang AdhymuhtarAsep KartiwaAGUS SUPRIADI HARAHAP2024-05-302024-05-302015-10-01https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/170230110027Penelitian ini diawali dari banyaknya rasa kekecewaan masyarakat dalam setiap pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Depok. Diketahui intensitas pengurusan IMB di kota Depok Cukup tinggi.Hal ini disebabkan Kota Depok Merupakan Kota yang berbatasan langsung dengan Ibukota Negara Jakarta.Di ketahui kota Jakarta yang sangat sempit dan sangat mahal lahan perumahan,pilihan masyarakat tentunya kota pinggiran kota Jakarta yakni Depok.Masyarakat dihadapkan pada rasa kekecewaan dalam pengurusan IMB ,mulai dari permasalahan lambat dan ketidak jelasan sampai pada masalah prosedur yang berbelit belit.Keadaan ini ditambah lagi dengan informasi proses yang tidak jelas dan selalu mengambang,akhirnya kepastian selalu tidak ditemukan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif ,pengumpulan data melalui wawancara ,observasi dan diskusi mendalam dengan informan yang berhubungan langsung dengan proses pelayanan penerbitan IMB, dari seluruh organisasi perangkat daerah Kota Depok yang terlibat dalam proses penerbitan IMB.Dengan dukungan informan dari pegawai negeri sipil yang sangat memahami proses penerbitan IMB dan sangat memahami electronic government.Pengumpulan data sekunder menggunakan studi dokumen.Pengelolahan data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif serta melakukan trianggulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Electronic Government dalam proses penerbitan Izin Mendirkan Bangunan (IMB) di Kota Depok Propinsi Jawa Barat belum di terapkan secara menyeluruh dan dengan sistem yang belum terintegrasi.Kemudian penerapan Electronic Government di dalam unit kerja yang terlibat dalam proses penerbitan IMB juga belum secara menyeluruh dan juga belum maksimal dalam melakukan perbaikan proses kerja (Business Process Reenginering). Aplikasi dan infrastruktur Teknologi Informasi yang dipergunakan dalam proses penerbitan IMB tidak maksimal dalam membantu proses penerbitan IMB. Sistem aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi yang tidak sama dan tidak seragam dalam sistem database berakibat tidak terintegrasi serta bermunculan pulau pulau dalam jaringan kerja Teknologi Informasi.Penerapan Electronic Government sangat membutuhkan dukungan pimpinan unit kerja masing masing,bukan hanya dukungan finansial tetapi juga dukungan perencanaan dengan demikian dapat membangun self IT awareness Pimpinan unit kerja secara keseluruhan bukan secara parsial.Dan tentunya dukungan kualitas Sumber Daya Manusia atau staf yang bertugas dalam bidang Teknologi Informasi sangat dibutuhkan dengan jalan memberikan banyak pelatihan secara terus menerus. Kemampuan dan keterampilan staf yang bertugas di bidang teknologi informasi seharusnya sejalan dengan Up to date teknologi Informasi.Hasil penelitian ini juga memperlihatkan lemahnya peran dan fungsi organisasi yang bertanggangungjawab dalam penerapan teknologi informasi,lemahnya komitmen dalam penerapan electronic government,sulitnya melakukan integrasi sistem kerja jaringan pelayanan IMB.Untuk itu electronic government seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh,terintegrasi serta didukung sumber daya manusia yang trampil dan Infrastruktur teknologi Informasi yang kuat di Kota Depok Propinsi Jawa Barat, Kata Kunci : Electronic Government,Business Process Reenginering,dan Self IT Awareness.egovernmenTidak ada keywordTidak ada keyword