Tidak ada Data DosenTidak ada Data DosenBILLY RAMADHAN2024-05-302024-05-302014-04-22https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/170210070086Billy Ramadhan. Analisis Kebijakan Luar Negeri Republik Rakyat China Dalam Sengketa Kepulauan Spratly Ditinjau Dari Sumber-sumber Kebijakan Luar Negeri (2008-2011). Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran 2013. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta kajian analitis mengenai sumber-sumber kebijakan luar negeri Republik Rakyat China (RRC) dalam sengketa Kepulauan Spratly (2008-2011). Dalam penelitian ini, peneliti juga menggambarkan mengenai bagaimana sumber-sumber kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh RRC tersebut memberikan pengaruh terhadap kebijakan menentang yang RRC gunakan terhadap Filipina dalam sengketa Kepulauan Spratly. Peneliti menggunakan pemikiran dari K.J Holsti mengenai sumber-sumber kebijakan luar negeri dan analisis input-output dalam kebijakan luar negeri. Holsti menyatakan bahwa sumber-sumber kebijakan luar negeri berasal dari dua konteks, yakni konteks eksternal dan konteks domestik, yang masing-masingnya terbagi lagi ke dalam dua belas sumber kebijakan luar negeri. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi literatur dari berbagai sumber kepustakaan baik cetak maupun internet. Dari penelitian ini diketahui bahwa sumber-sumber internal dan eksternal yang dimiliki oleh RRC tekait dengan kebijakan luar negerinya terhadap Filipina dalam sengketa Kepulauan Spratly. Adapun dari keduabelas sumber kebijakan luar negeri tersebut hanya tujuh yang relevan terhadap kebijakan menentang RRC terhadap Filipina dalam sengketa Kepulauan Spratly.Kebijakan Luar Negeri RRCSumber-sumber Kebijakan Luar Negeri K.J HolstiSengketa Kepulauan SpratANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI REPUBLIK RAKYAT CHINA TERHADAP FILIPINA DALAM SENGKETA KEPULAUAN SPRATLY DITINJAU DARI SUMBER-SUMBER KEBIJAKAN LUAR NEGERI (2008-2011)