Neneng Yani YuningsihUtang SuwaryoLUKI OKA PRASTIO2024-05-272024-05-272021-06-08https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/171520180003Penelitian collaborative governance dalam Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang Tahun 2015-2018 studi pada kolaborasi pemerintahan dalam penyelenggaraan Program Pemagangan Nasional Di Kabupaten Karawang di latarbelakangi oleh tingginya angka pengangguran di Kabupaten Karawang mencapai 9,55 persen, berada di atas angka pengangguran nasional dan penolakan terhadap Program Pemagangan Nasional. Keadaan tersebut berbanding terbalik dengan citra Kabupaten Karawang sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara dan telah ditetapakn sebagai proyek percontohan Program Pemagangan Nasional. Secara teoritis, konsep collaborative governance menekanpan pada terbentuknya kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam prosesnya. Keunggulan dari teori ini terlihat dari segi keterbaruannya yang merupakan transformasi dari konsep governance. Peluncuran Program Pemagangan Nasional oleh pemerintah yang secara konseptual menggunaan collaborative governance, dijadikan media peneliti dalam mengkonfirmasi adanya gap antara teori dan praktik pelaksanaannya. Penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai bagaimana proses kolaborasi yang berlangsung, dan motif kepentingan aktor terkait, serta tantangan atau hambatan sebagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Pemagangan Nasional di Kabupaten Karawang. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif. Unit analisis adalah seluruh lembaga yang bersinggungan dalam konteks Program Pemagangan Nasional di Kabupaten Karawang. Penentuan informan dipilih dari para aktor yang bersinggungan dengan Program Pemagangan, dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses collaborative governance tidak dapat hanya dipandang dari segi formalitas, di dalamya terdapat multi aktor dengan beragam motif kepentingan yang tidak linear dalam konteks Program Pemagangan Nasional. Pertama, tidak terpenuhinya aspek face to fece dialogue karena tidak adanya itikad baik pemerintah membuka ruang pertemuan antar aktor. Kedua, lemahnya aspek trust building ditandai dengan penolakan Program Pemagangan oleh masyarakat. Ketiga, lemahnya commitment to process antar aktor berdampak pada dissensus dan pencideraan terhadap tujuan awal program. Keempat, tidak adanya share understanding atau pemahaman yang sama antar aktor terhadap esensi Program Pemagangan, berdampak tidak tercapainya link and match. Kelima, tidak terpenuhinya capaian sementara atau intermediate outcome berupa renana strategis sebagai tindak lanjut proses kolaborasi Program Pemagangan.Kolaborasi PemerintahanPenyelenggaraan KetenagakerjaanProgram Pemagangan