Tidak ada Data DosenTidak ada Data DosenPANJI GUMILAR2024-04-192024-04-192014-09-14https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/110110070577SUKAWERA KECAMATAN KERTASMAYA KABUPATEN INDRAMAYU DIKAITAKN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ABSTRAK Setiap Manusia memiliki hak untuk mengutarakan atau mengekspresikan rasa cinta dan sayangnya kepada lawan jenis. Sebagai makhluk yang beragama dan berbudaya manusia diberikan satu sarana yang dibenarkan oleh hukum agama dan hukum negara untuk mengekspresikan rasa sayangnya tersebut yaitu dengan melangsungkan suatu perkawinan. Namun dalam realitanya banyak pasangan yang tidak dapat mempertahankan pernikahannya sampai kematian memisahkan mereka. Hal ini didasarkan oleh faktor-faktor tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 suatu perceraian dapat dibenarkan apabila didasarkan atas alasan-alasan yang dijelaskan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. Namun dalam Realita Masyarakat ada perceraian yang dilakukan atas dasar alasan-alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal.Sebagaimana yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Sukawera Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Perceraian tersebut disebut dengan cerai tamba. Dari latar belakang tersebut maka penulis merumuskan beberapa identifikasi masalah yaitu Bagaimana Keabsahan Cerai Tamba di hubungkan dengan UU No.71 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam serta Bagaimana perlindungan terhadap Perempuan yang melakukan Cerai tamba dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam. Adapun Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu Deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan serta menceritakan secara jelas dan terperinci mengenai praktek cerai tamba di Desa Sukawera dan dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Yuridis Normatif Pelaksanaan Cerai Tamba di Desa Sukawera Kecamatan Kertasemaya Kab. Indramayu bertentangan dengan Pasal 39 Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Serta pelaksanaan cerai tamba tersebut sangat tidak melindungi hak-hak dari seorang istri bahkan cenderung melecehkan dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. Hal ini disebabkan Tata Cara Perceraian Cerai Tamba tidak selaras apa yang diamanatkan oleh Hukum Islam dan Pasal 113 s/d Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. YURIDICIAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF TAMBA DIVORCEMENT IN SUKAWERA VILAGE KERTASEMAYA SUBDISTRICT INDRAMAYU REGENCY ASSOCIATED INTO LAW NO. 1 YEAR 1974 ABAOUT MARRIAGE AND ISLAMIC LAWA COMPILATION ABSTRACT Every man has a right to convey or express his love and affection to the opposite gender. We are as a religious and cultured man have a way to legitimate the love which is legalized by religious law and state law, that is by undergo a marriage. However in reality there are many couples can`t keep their marriage till death do them apart. There are variety factors as the cause of a divorce. In government`s regulation, No. 9 of 1975, a divorce is agreed when the reasons fit to the government`s regulation No. 9 of 1975. Yet in reality there are divorces have been done with unreasonable and vague reasons. That`s what happen with people of Sukawera who undergo that sort of divorce (unreasonable and vague divorce), Sukarewa is part of district of kertasmaya, Indramayu regency. The divorve called Tamba divorce. Based on the background of the study that have been expalined above, the analyst formulates 2 problem formulations; the first one is the validity of Tamba divorce related to the regulation of goverment No.71 of 1974 and related to the compilation of the Law of Islam. The second is about security for the women who undergoes Tamba divorce related to the compilation of Law Islam. The method of the writing used by the analyst is descriptive analysis, this is a method which is depicting and explaining clearly and accurately about the subject which is discussing, in this case the discussion is about Tamba divorce. Tamba divorce will be analyzed based on the regulation of government which is still valid right now. The approach of the study uses Normative Yuridical. The conclusion based on the research that has been done by the analyst shows that the validity of Tamba divorce is not rightful because Tamba divorce against the Law of Islam, regulation of government No. 71 of 1974 and No. 9 of 1975. The protection for the women who conduct Tamba divorce can be done when the husband of the women couldnt fuilfill his vow and didnt marry the women. Why this thing can happen because basically to get a security from the goverent is the right of all the citizen and that is guaranted by the constitution of Republic of Indonesia 1945. The implementation Tamba Divorce in Sukawera Village Kertasemaya Subdistrict Indramayu Residence is contradictory with Article 39 Law No. 1 Year 1974 About Marriage juncto Artcile 116 Islamic Law Compilation. As well as the implementation doesn’t protect the rights of a wife even tended to abusive and degrading the dignity of women. This caused the procedure of Tamba Divorce doesn’t harmonic with Islamic Law and Article 113 to Article 148 Islamic Law ComplationCeraiAdat