Mudiyati RahmatunnisaA. Djadja SaefullahI MADE SUMADA2024-05-302024-05-302015-09-06https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/170230120031iv ABSTRAK Berdasarkan data BPPS Provinsi Bali Tahun 2013 bahwa dengan adanya kebijakan program BOS belum efektif untuk membebaskan sekolah dari segala bentuk pungutan yang dilakukan terhadap SMP Negeri di Kabupaten Badung Provinsi Bali dan belum bisa menutaskan wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sebagai salah satu indikator keberhasilan dilihat dari APM setiap tahunnya mengalami fluktuasi, dari semenjak di diberlakukannya kebijakan BOS pada tahun 2005. Berkaitan dengan fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang evaluasi kebijakan BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui teknik wawancaran dan observasi (pengamatan), dan data sekunder yang bersumber dari dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informan penelitian mempergunakan informan kunci yaitu tim evaluator Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Provinsi Bali dan sebagai informan pendukung yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, Manajemen BOS Kabupaten Badung, Kepala Sekolah SMP Negeri Kabupaten Badung, Manajemen BOS SMP Negeri Kabupaten Badung, Ketua Kominte SMP Negeri Kabupaten Badung dan Orang Tua Siswa SMP Negeri Kabupaten Badung. Hasil Penelitian dengan mempergunakan teori CIPP dari Stufflebeam (2002:302) yang terdiri dari evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses dan evaluasi produk.Kebijakan BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Badung Provinsi Bali belum efektif untuk membebaskan sekolah dari segala macam pungutan dan belum tuntasnya wajib belajar 9 tahun yang bermutu karena evaluasi belum dilakukan secara linier, konprehensip dan kontinu oleh tim evaluator Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Provinsi Bali. Sesuai dengan hasil penelitian tersebut maka penulis menyarankan kepada pemerintah agar dana BOS dapat efektif untuk mencegah agar tidak terjadinya pungutan dan tuntas belajar 9 tahun yang bermutu dapat terwujud sebaiknya ada jaminan dari pemerintah terhadap anak-anak yang tamat SD semuanya melanjutkan dan tertampung di SMP, agar tahun pelajaran disamakan dengan tahun anggaran, dan tidak ada pemisahan tingkat pendidikan SD dan SMP disamakan dengan UU Sistem Pendidikan Nasional yaitu pendidikan dasar. Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, BOS v ABSTRACT Based on Bali Province Central Bureau of Statistics data of 2013, School Operational Fund programme policy hasn’t been effective yet to left off additional cost on Public Junior Secondary School in Badung Regency – Bali Province. As a consequence, Badung Regency can not complete The 9 Years Compulsory Education Programme. One of the indicator is fluctuative number of Net Enrollment Rate for a several years, especially since this programme started to impement on 2005. Related to this phenomenon, Author interested to take the research on School Operational Fund Programme Policy of Public Junior Secondary School in Badung Regency – Bali Province. This research used quantitative research method with case study approach. Promary data source which using on this research was taken from interview and observation. Meanwhile, secondary data was taken from some relevant documents on research problem. For informant, Author used key informant i.e. Head of Education, Youth and Sport Service of Badung Regency, Public Junior Secondary School Principles in Badung Regency, School Operational Fund Programme Management, chairman of Badung Regency Public Junior Secondary School Commitee and parents of Public Junior Secondary School students. Research’s result is taken by using CIPP theory of Stufflebeam (2002:302) with using context evaluation, input evaluation, process evaluation, and product evaluation. School Operational Fund policy for Public Junior Secondary School in Badung Regency – Bali Province hadn’t been effective to release any additional cost dan couldn’t fully support The 9 Years Compulsory Education Programme, because evaluation steps hadn’t carried on incessantly by evaluation team from Education, Youth and Sport Service of Badung Regency. Based on reserach result, Author recommend to regional government that in order to take fully effectiveness on School Operational Fund Programme and prevent additional cost, and generally to support The 9 Years Compulsory Education Programme, it is important to implement guarantee for primary school graduate so they can contnue their education right to Junior Secondary School. Beside it, recomended to take the same period of academic year and budget year and also recommended in Education System Act to merge secondary school to primary school as a one level. Keywords : Policy Evaluation, School Operational Fund for Public Junior Secondary SchoolEvaluasi KebijakanBOSTidak ada keyword