Dede Sri KartiniNeneng Yani YuningsihYUSRIANSYAH2024-05-272024-05-272022-05-18https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/171520180005Amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mnengamanatkan pada tujuan negara yakni pembangunan nasional. Pembangunan nasional sejatinya bertumpu pada pembangunan yang merata dan berkeadilan dengan menyentuh aspek pembangunan masyarakat di dalamnya. Sejalan dengan tujuan tersebut, program Nawacita masa kepemimpinann Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla menciptakan program dengan memprioritas pembangunan di sektor perdesaan. Program pembangunan di sektor pedesaan tersebut di benarkan dengan adanya tambahan sumber pendapatan desa berupa dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah yang digunakan untuk proses penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan serta pembinaan dan pemberdayaan di lingkungan tersebut. Besaran dana tersebut berbanding lurus dengan adanya konsekuensi berupa penggelapan dana hingga pada proses pelaporan keuangan yang tidak transparan. Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji lebih lanjut mengenai kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di desa tertinggal dan desa berkembang tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teori Kapucu (2012) tentang kapasitas institusional yang menjadi pisau analisis dalam mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam hal proses pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut, hal tersebut dikarenakan penelitian ini masih jarang dilakukan terutama pada aspek kapasitas pada pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua desa baik desa Telaga maupun Desa Batu Timbau Ulu masih rendah dalam hal kemampuan mengelola keuangan desa, terutama pada aspek strategi, organitational skill human resources dan struktur organisasi.PengelolaanKeuangan DesaDesa