Budiman RusliHeru NurasaABDUL RAHMAN DILAPANGA2024-05-302024-05-302015-08-25https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/170130100076ABSTRAK Judul penelitian ini adalah evaluasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, dengan masalah penelitian: Bagaimana evaluasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow? Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William Dunn dengan enam kriteria evaluasi yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan grounded theory, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposif (purposive sampling), dengan teknik snowball sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Evaluasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi telah dilakukan oleh tim evaluator secara berkala dan komprehensif sesuai sasaran evaluasi wajib belajar pendidikan dasar yang mencakup; capaian wajib belajar pendidikan dasar, pelaksanaan kurikulum, hasil belajar peserta didik, dan realisasi anggaran wajib belajar pendidikan dasar. Terkait keenam aspek atau kriteria evaluasi yang meliputi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan yang digunakan sebagai pisau analisis ternyata aspek responsivitas masyarakat terhadap pelaksanaan dan hasil kebijakan wajib belajar kurang mendapat perhatian sekaligus merupakan titik lemah dalam evaluasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow. Konsep lain yang ditawarkan untuk dijadikan masukan sekaligus melengkapi keenam kriteria yang dikemukakan oleh William Dunn adalah kriteria akseptabilitas yaitu berkenaan dengan dukungan aktor kunci, baik tokoh politik, birokrat maupun tokoh masyarakat.Evaluasi KebijakanWajib BelajarPendidikan Dasar.