Tidak ada Data DosenTidak ada Data DosenADITYA NUGRAHA2024-07-182024-07-182012-07-31https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/170110080022ABSTRAK Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sumedang. Penelitian ini dilatarbelakangi ketertarikan penulis terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan di Kabupaten Sumedang melalui kebijakan yang telah tersusun secara sistematis. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) belum berjalan optimal, hal ini terlihat dari tingkat gangguan keamanan hutan dan munculnya konflik pengelolaan hutan antara anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan dengan Perum Perhutani KPH Sumedang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sumedang. Penelitian ini mengacu kepada teori Merilee S. Grindle bahwa implementasi kebijakan dapat diukur dengan indikator-indikator yang ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang berupa observasi dan wawancara terstruktur. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah Purposive Sampling. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sudah diterapkan dengan baik ini, namun dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini masih terdapat beberapa hal yang belum tercapai dengan maksimal yaitu adanya pelanggaran yang masih dilakukan oleh pelaksana kebijakan, khususnya masyarakat desa hutan, banyaknya kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini, serta peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan ini masih minim. Perum Perhutani harus membangun kesepahaman dan komitmen bersama dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa Hutan.IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYATidak ada keywordTidak ada keyword