Dedi SukarnoSudirman Soeyoso PutroREINHARD SINAMO2024-07-222024-07-222019-01-15https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/170110140052ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan retribusi perpanjangan izin penggunaan/pemakaian tanah pemakaman di TPU Leuwigajah Kota Cimahi. Latarbelakangi yang mendasari penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal, peneliti menemukan adanya indikasi masalah yaitu belum pernahnya UPT Pemakaman Kota Cimahi memberikan surat teguran terhadap wajib retribusi yang terlambat membayar retribusi perpanjangan izin penggunaan/pemakaian tanah pemakaman semenjak UPT Pemakaman dibentuk dan adanya keterlambatan pelaksanaan sanksi pembongkaran makam yang belum dibayarkan retribusinya hingga bertahun-tahun oleh UPT Pemakaman Kota Cimahi. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan retribusi perpanjangan izin penggunaan/pemakaian tanah pemakaman tersebut, peneliti menggunakan teori dari Thomas B. Smith (2012) yang mengemukakan tiga prinsip pada implementasi kebijakan berdasarkan komponen the implementing organization, yaitu the structure and personnel, the leadership of the administrative organization, dan the implementing program and capacity. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, serta studi kompetensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi perpanjangan izin penggunaan/pemakaian tanah pemakaman di TPU Leuwigajah belum meliputi tiga dimensi dari Thomas B. Smith. Pada dimensi the structure and personnel diketahui masih kurangnya pemahaman personel terhadap isi dan status hukum regulasi yang digunakan, dan kurangnya pengalaman personel dibidang kebijakan retribusi perpanjangan izin penggunaan/pemakaian tanah pemakaman. Pada dimensi the leadership of administrative organization terdapat dualisme sifat kepemimpinan Kepala UPT Pemakaman Kota Cimahi yang tegas terhadap personel tetapi toleran terhadap wajib retribusi yang telat membayar. Pada dimensi the implementing program and capacity diketahui pengawasan UPT Pemakaman Kota Cimahi terhadap status makam TPU Leuwigajah kurang berdasarkan dokumen status pembayaran, UPT Pemakaman terlambat lebih dari setahun dalam melakukan sosialisasi, dan jumlah personel pramu pemakaman yang terlalu sedikit. Oleh karena itu peneliti menyarankan untuk berkonsultasi terhadap ahli hukum atau anggota DPRD Kota Cimahi terkait hukum yang digunakan, segera memberlakukan surat teguran, Mengubah sikap kepala UPT Pemakaman untuk tidak toleran terhadap wajib retribusi yang telat membayar, menyelidiki status makam berdasarakan dokumen catatan pembayaran, dan menambah jumlah personel pramu pemakaman.Impelementasi KebijakanRetribusiUPT Pemakaman