Open Access

Salah satu kegiatan rutin tahunan yang dilakukan oleh Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat ialah penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik. Dalam proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan budaya politik tahun 2017 diperlukannya kerjasama dengan partai politik dan tentunya masyarakat daerah yang akan menjadi tempat penyelenggaraan. Pendidikan politik memiliki fungsi untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat, agar masyarakat mampu mengembangkan semua bakat dan kemampuan berfikir kritis, sikap positif, keterampilan politik, dan supaya mampu mengaktualisasikan diri sehingga ikut berpartisipasi secara aktif dalam bidang politik. Mengingat pentingnya partisipasi dan pengetahuan masyarakat dalam bidang politik maka perlu diadakannya penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik. Metode penulisan yang digunakan dalam laporan tugas akhir ini adalah metode deskriptif. Sedangkan untuk pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang mencakup observasi dan wawancara. Proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat terdiri dari 4 jenis, yaitu Standar Operating Procedures (SOP) sebagai penyiapan penyelenggaraan, proses pra penyelenggaraan, proses penyelenggaraan, dan proses evaluasi penyelenggaraan. Faktor pendukung dalam proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik ini adalah kerjasama yang baik dengan partai politik, kelengkapan data, mudahnya perizinan, dan partisipasi masyarakat yang baik. Faktor penghambat yaitu kurangnya pendanaan, minimnya tempat pelaksanaan, serta etos kerja pegawai yang rendah. Dalam proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik harus tetap berlanjut setiap tahunnya walaupun dengan segala hambatan yang ada, setiap pegawai harus lebih semangat dalam menjalankan tugas, tidak melakukan pengurangan peserta karena alasan tertentu, dan para penyelenggara harus memahami perkembangan politik dengan baik agar proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik 2017 berjalan dengan baik.

Pasca penandatangan MoU Helsinksi, Indonesia mengeluarkan UU Pemerintahan Aceh yang memberlakukan partai politik lokal bagi Aceh. Kelahiran partai politik lokal di tengah isu separatisme menelurkan penolakan mengingat bahwa Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan akan optimal bila sistem kepartaian yang dianut sederhana. Belum lagi pemberian partai politik lokal di Aceh mengundang kecemburuan daerah lain untuk memiliki partai politik lokal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan guna mengkaji partai politik lokal secara komprehensif dari sudut pandang pemerintahan daerah untuk menemukan kesesuaian lahirnya partai politik lokal dalam penyelenggaraan sistem kepartaian di Indonesia sebagai negara kesatuan. Selain itu penelitian ini juga bertujuan menemukan implikasi yang terjadi dari politik hukum partai politik lokal dalam penyelenggaraan sistem kepartaian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan data hukum primer dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pembentukan partai politik lokal dalam penyelenggaraan sistem kepartaian sejalan dengan prinsip negara kesatuan berdasarkan UUD 1945. Tidak hanya sejalan bahkan dibentuknya partai politik lokal di Aceh merupakan suatu bentuk penguatan otonomi daerah. Implikasi yang dapat timbul dari politik hukum partai politik lokal adalah sistem kepartaian yang berlaku dalam lingkup lokal menganut sistem multipartai. Sistem yang berlaku dalam lingkup lokal ini tidak mempengaruhi sistem kepartaian secara nasional karena lingkup kewenangan partai politik lokal ialah untuk mengisi jabatan dalam lingkup lokal melalui pemilu lokal dan pemilihan kepala daerah secara langsung di Aceh. Hal ini menandakan bahwa partai politik lokal tidak bertentangan dalam upaya penyederhanaan partai politik sebagaimana dimaksudkan dalam UU Partai Politik. Daerah lain dimungkinkan untuk memiliki partai politik lokal selama diwadahi dalam undang-undang. Atas hal tersebut penulis menyarankan perlunya diberikan batasan yang jelas untuk memberikan suatu kekhususan bagi daerah.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara komunikasi politik calon legislatif dengan partisipasi politik masyarakat. Komunikasi politik yang dilakukan calon legislatif merupakan bagian terpenting untuk menyampaikan pesan-pesan politik terkait dengan usaha untuk memperoleh kepercayaann masyarakat agar memberikan dukungan kepada calon legislatif pada Pemilihan Umum Legislatif. Dalam penelitian ini dimensi yang digunakan untuk variabel komunikasi politik calon legislatif adalah dimensi opini publik, kampanye, dan propaganda yang didukung beberapa indikator untuk masing-masing dimensi. Untuk variabel selanjutnya yaitu partisipasi politik masyarakat, terdapat empat dimensi, yaitu apathi total, voting, diskusi politik informal, dan kampanye yang digunakan serta didukung indikator untuk masing-masing dimensi. Penelitian ini menggunakan metode explanatory, teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dengan model skala rating. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 50 orang di Kelurahan Cipayung. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara komunikasi politik caleg dengan partsipasi politik masyarakat di Kelurahan Ciracas. Hal ini dibuktikan dengan koefisien korelasi sebesar r = 0,809. Kata Kunci: Komunikasi Politik, Partisipasi Politik

Inayah Zahra Zahirah. 210310150031, Prodi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Judul penelitian “Media Suara Politik Millennial Indonesia”. Studi Kasus Intrinsik Mengenai Penerapan Brand Strategy Sebagai Media Suara Politik Millennial Indonesia. Penelitian ini dilakukan dibawah bimbingan Dr. Suwandi Sumartias M. Si. sebagai pembimbing utama dan Dr.Yustikasari, M.I.Kom. sebagai pembimbing pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana brand strategy yang dibentuk oleh Pinter Politik sebagai Media Suara Politik Millenial Indonesia serta alasan millenial pengguna instagram tertarik dengan brand Pinter Politik. Penelitian ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian Sarjana Program S1 Jurusan Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik. Pengumpulan data dilakukan oleh penulis melalui wawancara mendalam kepada Redaksi Pinter Politik, followers Instagram Pinter Politik, observasi, penelusuran online dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand strategy yang dilakukan Pinter Politik sebagai Media Suara Politik Millenial Indonesia berakar dari idealisme founder yang dituangkan kedalam brand identity, pemilihan channel, targeting dan strategi pemilihan konten. Dalam pembentukan brand identity diselaraskan dengan konsep visi misi dan memiliki nilai diferensiasi dibandingkan dengan media mainstream lainnya. Selanjutnya, pemilihan channel menggunakan strategi cross-media dimana berbagai kanal media sosial agar dapat menjangkau target sasaran seluas-luasnya. Diawali dari penggunakan strategi cross-media ditemukan bahwa Instagram merupakan kanal paling aktif dibandingkan kanal lainnya. Hal inilah yang mempengaruhi strategi targeting yang semula untuk menjangkau target sasaran secara luas menjadi fokus kepada millenial yang ditandai dengan perubahan tagline Pinter Politik menjadi “Media Suara Politik Millenial Indonesia”. Terakhir adalah pemilihan konten, strategi yang digunakan Pinter Politik dengan mendistribusikan konten sesuai dengan karakteristik setiap media sosial. Instagram sebagai kanal visual, digunakan Pinter Politik untuk mendistribusikan infografis dengan format kurasi konten yang memuat informasi politik menjadi kemasan visual yang menarik dengan informasi yang mudah dipahami. Netral, Terpercaya/Kredibel, Menarik, dan Millennial merupakan kata-kata yang paling sering diutarakan oleh followers millenial Pinter Politik berusia 18 – 35. Latar belakang mengikuti instagram Pinter Politik yang dikemukakan oleh followers dikarenakan konten yang menarik, up-to-date, dan netral. Sedangkan mayoritas followers sepakat jika Pinter Politik merupakan Media Suara Politik Millenial Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa brand strategy yang dilakukan Pinter Politik menimbulkan pengaruh positif terhadap brand. Peneliti menyarankan agar Pinter Politik dapat memanfaatkan tools marketing dan riset berkelanjutan terhadap pasar atau khalayak untuk menciptakan daya tahan brand yang terus berkelanjutan.

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi tidak tercapainya salah satu tujuan sosialisasi politik yang dilaksanakan oleh KPU Kota Cimahi , yaknimeningkatkan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahtahun 2012. Kemudian, peneliti mengemukakan hipotesis nol (Ho) yaitu “Tidak ada pengaruh antara sosialisasi politik KPU Kota terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Kota Cimahi Tahun 2012” dan hipotesis kerja (H1) yaitu “Ada pengaruh antara sosialisasi politik KPU Kota terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Kota Cimahi Tahun 2012”. Untuk mengukur sosialisasi politik dalam penelitian ini menggunakan tiga indikator, yaitu: exposure, communication, dan receptivity. Sedangkan untuk mengukur partisipasi politik menggunakan empat indikator, yaitu: menghadiri pertemuan atau rapat umum, melibatkan diri dalam kampanye, mengikuti perkembangan politik, aktif dalam partai politik atau kelompok kepentingan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatif, dengan prosedur kuisioner. Dimana masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam Pilkada ini adalah sebagai unit analisis peneliti, selanjutnya peneliti menggambil sampel dengan menggunakan teknik cluster sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis kerja terbukti, yaitu ada pengaruh antara sosialisasi politik Komisi Pemilihan Umum Kota terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2012.

Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi dalam sistem politik. Anggota DPRD Kota Bandung melakukan komunikasi politik terhadap masyarakat khususnya konstituen dari masa pemilihan umum hingga masa mereka terpilih untuk menjadi wakil rakyat. Komunikasi politik dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik yang menjadi input dan output dalam waktu yang sama. Hubungan perwakilan antara anggota DPRD Kota Bandung juga dapat dilihat dari adanya komunikasi politik yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Bandung dengan konstituennya tahun 2017. Penelitian ini menggunakan teori dari komunikasi poltik dari Harold Laswell dan teori komunikasi politik legislator dari Karl T. Kurtz. Kemudian, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan (observasi, dokumen, dan wawancara) dengan teknik purposive dalam penentuan informan. Penyampaian pesan-pesan politik untuk mencapai fungsi dan tujuan komunikasi politik itu sendiri disampaikan melalui tiga cara yaitu, one-to-one, public meetings, dan melalui media. Pada komunikasi politik one-to-one dan public meetings memiliki persamaan yaitu dapat bertemu langsung antara anggota DPRD Kota Bandung dengan konstituennya dan memiliki perbedaan yaitu waktu dan juga jumlah orang-orang yang hadir saat pertemuan tersebut. Media digunakan oleh anggota DPRD Kota Bandung untuk memperluas jaringan komunikasi politik dimana dapat mencakup konstituen yang lebih luas tanpa harus bertemu langsung. Walaupun ketiga cara itu sudah efektif dalam mendukung komunikasi politik anggota DPRD Kota Bandung dengan konstituennya, masih terdapat hambatan-hambatan yang dirasakan oleh anggota DPRD tersebut seperti waktu dan dana. Dengan demikian, Anggota DPRD Kota Bandung melakukan komunikasi politik dengan konstituennya dengan beberapa cara tetapi masih terdapat kendala dalam melakukan komunikasi politik tersebut. Kata Kunci: Komunikasi Politik, DPRD, Konstituen, Bandung

ABSTRAK Mikhael Rajamuda Bataona, 210120140016. Program Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Penelitian ini berjudul “Relasi Kuasa Dan Simbol-Simbol Ekonomi-Politik Gereja Dalam Kontestasi Politik Lokal : Studi Etnografi Kritis Gereja dan Rezim Politik Di Provinsi Nusa Tenggara Timur” dengan pembimbing Dr. Suwandi Sumartias, M.Si, selaku ketua komisi pembimbing dan Dr. Atwar Bajari, M.Si, selaku anggota komisi pembimbing. Penelitian ini bermaksud menyingkap dominasi dan hegemoni yang berlangsung melalui tindakan, sikap, komunikasi, penanda-penanda (sign), mitos-mitos, narasi-narasi, dan simbolisme secara umum, baik wacana simbolik maupun peristiwa simbolik dalam kontestasi politik lokal di NTT. Penelitian menggunakan 4 teori post-kritis, yaitu: 1) Dekonstruksi (Jaques Derida) digunakan untuk menyingkap, makna-makna yang direpresi dalam peristiwa relasi kuasa gereja dan aktor politik di NTT, 2) Modal, habitus, kekuasaan simbolik, dan kekerasan simbolik (Pierre Bourdieu) digunakan untuk menunjukkan kualitas tindakan aktor-aktor dalam relasi kuasa, 3) Relasi kuasa-pengetahuan (Michel Foucault) digunakan untuk menjelaskan mekanisme kerja hegemoni melalui wacana dan tindakan kontra-hegemoni, dan 4) Diskursus (Jurgen Habermas) digunakan untuk membangun kesadaran umat gereja dan masyarakat NTT di ruang publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) terdapat relasi kuasa antara otoritas gereja dan rezim politik dengan motif ekonomi-politik dalam kontestasi politik lokal di NTT. Relasi bermotif ekonomi-politik ini telah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat NTT. Oleh karena itu, budaya politik ini menghegemoni masyarakat sehingga mereka menerima sebagai hal yang normal, 2) umat gereja didominasi dan dihegemoni oleh otoritas gereja dan rezim politik demi kepentingan elektoral yang bermanfaat secara ekonomi-politik. Dominasi dilakukan oleh otoritas gereja melalui perintah dan aturan gereja. Sedangkan hegemoni berlangsung melalui wacana ideologis yang menormalisasi cara pandang umat dan melalui kepatuhan kepada kekuasan simbolik otoritas gereja. Hal ini merepresentasikan bentuk-bentuk kekerasan simbolik, 3) penelitian hadir sebagai praksis tindakan pembebasan karena peneliti bertindak sebagai aktivis politik yang mempunyai misi kontra-hegemoni. Penelitian ini adalah wacana yang mempermasalakan budaya dominasi dan hegemoni dalam kontestasi politik lokal. Ini bertujuan untuk membebaskan umat gereja dan masyarakat NTT dari budaya politik yang hegemonik ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa budaya politik di NTT sangat dominatif dan hegemonik. Diperlukan tindakan kontra-hegemoni untuk menentang budaya politik identitas, Katolik versus Protestan di NTT. Hasil penelitian sebagai praksis tindakan pembebasan umat gereja dan masyarakat NTT. Kata kunci: Ideologi, dominasi-hegemoni, kekerasan simbolik, kontra-hegemoni, transformasi

ABSTRAK Sejak Pemilu 1955, keterwakilan perempuan mulai memperlihatkan kemajuannya. Namun sampai Pemilu 2009-2014, keterwakilan perempuan ini tidak menunjukkan jumlah yang signifikan, bahkan cenderung menurun, baik kualitas ataupun kuantitasnya. Meskipun sudah dibuatkan kebijakan affirmative action 30 % untuk kuota perempuan, keterwakilan politik perempuan masih menyisakan sejumlah kendala dan persoalan. Persoalan inilah yang menarik untuk diteliti, terutama tentang bagaimana keterwakilan politik perempuan di DPRD Kota Bandung periode 2009-2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, dengan harapan bisa mengetahui bagaimana kendala dan persoalan keterwakilan politik perempuan? Bagaimana pandangan terhadap kebijakan affirmative action 30 % kuota perempuan? Dan apa peran partai politik terhadap keterwakilan politik perempuan di DPRD Kota Bandung periode 2009-2014? Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, yaitu: Pertama, menurunnya keterwakilan politik perempuan di DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 dipengaruhi kuatnya hegemoni laki-laki atas perempuan. Hegemoni laki-laki atas perempuan ini begitu mengakar dan melekat kuat dibenak para politisi perempuan, sehingga politisi perempuan di Kota Bandung masih tersubordinasi, termarginalkan oleh kaum laki-laki. Di tambah lagi, budaya patriarki di masyarakat Kota Bandung yang sudah terjadi secara bertahun-tahun lamanya yang susah untuk dihilangkan. Selain itu, masih kuatnya pameo atau istilah ‘pamali’ di masyarakat Kota Bandung kalau perempuan terjun ke dunia politik. Karena perempuan tempatnya di dapur dan tabu untuk aktif di politik. Hal-hal ini menjadikan perempuan yakin kalau dirinya tidak bisa bersaing dengan laki-laki, dan tidak mau meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Kedua, pandangan para politisi perempuan mengenai kebijakan affirmative action 30 % bahwa kebijakan ini bersifat formalistik administratif, yang tidak mengikat partai politik untuk memenuhi kuota perempuan 30 %. Kebijakan ini hanya syarat sementara yang tidak bisa berbuat banyak untuk meningkatkan jumlah keterwakilan politik perempuan di DPRD Kota Bandung periode 2009-2014. Ketiga, partai politik tidak memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan jumlah keterwakilan politik perempuan di DPRD Kota Bandung periode 2009-2014. Partai politik masih menjalankan peran konvensional dan normatif. Partai politik masih memberlakukan pola kerja yang reaktif daripada proaktif mencari kader, membina kader, dan mengawal kader sampai sukses menjadi anggota dewan. Termasuk perhatian dalam mengawal kader-kader dari kalangan perempuan. Partai politik cenderung memakai kader instan, dan mencari kader yang sudah terkenal di mata konstituen. Kata Kunci: Keterwakilan Politik, Politisi Perempuan, Partai Politik

ABSTRAK Agus Hidayat, 210110070444. 2012. Komunikasi Politik Ulama, Studi Kasus Deskriptif Mengenai Komunikasi Politik Ulama di DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Jawa Barat. Pembimbing utama Drs. Mohd. Hussein Nawawi, M.IKom., dan Pembimbing pendamping Agus Setiaman, S. Sos., M. IKom. Konsentrasi Manajemen Media, Jurusan Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Jatinangor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi politik ulama di DPW PKB Jawa Barat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Dengan teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bergabungnya ulama ke dalam politik praktis dilandasi oleh dua hal. Bagi ulama, politik tidak hanya aktivitas ideologis, untuk mencapai kekuasaan. Tetapi, juga merupakan aktivitas teologis; sebagai sarana beribadah kepada Allah secara vertikal, dan secara horizontal kepada sesama manusia. Dalam praktik komunikasi politiknya, ulama terbagi ke dalam dua kelompok. Ada yang berperan sebagai aktor politik, ada pula yang berperan sebagai motivator politik. Perbincangan politik ulama, umumnya terkait dengan masalah islam dan negara, yang disampaikan melalui media keagamaan. Berkomunikasi politik dengan konstituen, elit dan masyarakat, komunikasi politik ulama bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat. Baik secara lahir, maupun batin. Kesimpulannya, bahwa tujuan ulama berpolitik, berkaitan erat dengan apa yang menjadi landasan ulama terjun ke dalam politik itu sendiri. Yakni untuk menciptakan kesejahteraan umat, yang dilalui melalui aktivitas politik, berupa meraih kekuasaan.

Deasy Sarah Tombara, 210110140118, 2018, Propaganda Politik “Gerobak Perindo” Sebagai Strategi Komunikasi Politik dalam Memperluas Basis Dukungan di Kabupaten Ciamis (Studi Kasus tentang Propaganda Politik “Gerobak Perindo” DPD Partai Perindo Kab. Ciamis Sebagai Strategi Komunikasi Politik Dalam Memperluas Basis Dukungan Di Kabupaten Ciamis), Pembimbing: Drs. H. Hadi Suprapto Arifin, M.Si., dan Nindi Aristi, S.Sos., M.Comn. Tujuan penelitian ini: mengetahui alasan DPD Partai Perindo Kab. Ciamis menjadikan “Gerobak Perindo” sebagai propaganda politik di Kabupaten Ciamis, mengetahui strategi “Gerobak Perindo” sebagai strategi propaganda politik bagi DPD Partai Perindo Kab. Ciamis di Kabupaten Ciamis, mengetahui teknik persuasi kader-kader politik DPD Partai Perindo Kab. Ciamis dalam menjaring dukungan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara mendalam, observasi, studi kepustakaan dan dokumen. Pemeriksaan data dengan menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan “Gerobak Perindo” dijadikan sebagai propaganda politik di Kabupaten Ciamis yakni sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik, sebagai penunjang pengukuran keberhasilan partai, serta sebagai strategi untuk menjaring khalayak; strategi komunikasi politik “Gerobak Perindo” meliputi merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan, menciptakan kebersamaan antara kader dan konstituen, serta membangun konsensus secara internal; teknik persuasif yang digunakan para kader DPD Partai Perindo Kab. Ciamis adalah teknik ganjaran dengan memberikan pemaparan mengenai tujuan dari program Gerobak Perindo.

ABSTRAK KAMPANYE POLITIK CALON WALIKOTA INDEPENDEN (Studi Kasus Tentang Kampanye Politik Calon Independen Pasangan Budi “Dalton” Setiawan dan Rizal Firdaus Pada Pemilihan Walikota Bandung Periode 2013-2018). Mochammad Iqbal, 210120110044, 2014, “Kampanye Politik Calon Walikota Independen: Studi Kasus Tentang Kampanye Politik Calon Independen Pasangan Budi”Dalton”Setiawan dan Rizal Firdaus Pada Pemilihan Walikota Bandung Periode 2013-2018, DR. Evie Ariadne Shinta Dewi M.Pd sebagai Ketua Tim Pembimbing dan Drs. Hadi Suprapto Arifin, M.Si sebagai Anggota Tim Pembimbing, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Tesis dengan judul Kampanye Politik Calon Walikota Independen: Studi Kasus Tentang Kampanye Politik Calon Independen Pasangan Budi”Dalton”Setiawan dan Rizal Firdaus Pada Pemilihan Walikota Bandung Periode 2013-2018. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Tim Sukses Memaknai POAC dalam Kampanye Politik Calon, mengetahui implementasi strategi yang dilakukan, dan mengetahui penyebab kekalahan dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Independen Budi Setiawan dan Rizal Firdaus. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah Bagaimana Tim Sukses Memaknai POAC dalam Kampanye Politik Calon Walikota dan Wakil Walikota Independen? Bagaimana Bagaimana implementasi Kampanye Politik yang dilakukan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Independen pasangan Budi “Dalton” Setiawan dan Rizal Firdaus? Dan Mengapa pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Independen Budi Setiawan dan Rizal Firdaus mengalami kekalahan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek dalam penelitian ini adalah Tim Pemenangan calon Walikota dan Walikota Independen yang dinamakan dengan Laskar Pacantel, para praktisi media serta akademisi dan praktisi politik di kota Bandung. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, studi dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tim sukses Laskar Pacantel memamahi mengenai kampanye politik yang diaplikasikan melalui pendekatan fungsi manajemen POAC milik George R. Terry, Implementasi Kampanye politik dengan merumuskan pesan kampanye seperti menggunakan simbol budaya yang dilakukan melalui kampanye terbuka dan tertutup dengan target khalayaknya adalah para komunitas dan seniman. Tim sukses menyadari bahwa mereka tidak memiliki pengalaman di bidang politik dan biaya politik yang besar, menjadi landasan penyebab kekalahan pasangan ini.

ABSTRAK Strategi politik dengan menggunakan pendekatan marketing politik bertujuan untuk memenangkan persaingan dan kontestasi politik dalam pemilihan legislatif di Provinsi Jawa Barat. Tahun 2014 PDIP menjadi pemenang pada Pemilu Legislatif di Jawa Barat. Sebelumnya tahun 2009 PDIP mengalami kekalahan di Jawa Barat. Kemenangan PDIP pada tahun 2014 menarik untuk di teliti bagaimana Pola Strategi marketing politik PDI Perjuangan yang dijalankan menghasilkan kemenangan pada Pemilu Legslatif tahun 2014 melalui aktifitas terencana, terorganisir, terukur, strategis dan taktis dalam meraih suara dan menjaring massa pemilih. Dalam studi ini peneliti mengelaborasi produk politik yakni Calon Legislatif dengan menggunakan pendekatan push marketing, pull marketing, pass marketing dalam menjual produk politik yang dihasilkan serta basis suara yang di eksploitasi di beberapa Kabupaten/ Kota di Jawa Barat dalam pola strategi marketing politik PDI Perjuangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan informasi data penelitian, penulis menggunakan metode purposive sampling dalam menentukan key persons sebagai informan. Untuk mendapatkan informasi data yang akurat, studi ini menggunakan Teknik Pengumpulan data yang bersandar pada wawancara mendalam (in depth interview), dokumen tertulis. Hasil penelitian dengan teori push marketing, PDI Perjuangan memanfaatkan jaringan relawan yang tersebar sampai akar rumput dan selain itu menggunakan berbagai organisasi formal yang diawal sudah dihimpun untuk menjembatani pertemuan dengan para calon legislatif yang diusung oleh PDIP. Dalam pendekatan pull marketing, PDI Perjuangan membangun kontruksi pencitraan partai dan Calon Legislatif agar calon legislatif mendapat tempat di masyarakat. Sedangkan yang terakhir melihat menggunakan pendekatan pass marketing, PDI Perjuangan mendorong tokoh-tokoh berpengaruh (influencer) untuk menjadi tim suksess atau bahkan menjadi calon legislatif dan organisasi-organisasi sayap partai di gerakan untuk mempengaruhi pemilih. Selain itu marketing politik PDI Perjuangan berpijak pada basis ideologis partai demi terwujudnya produk politik yang marketable, dan didorong oleh mesin partai yang power full. PDIP Jawa Barat dapat memenangkan pertarungan dalam pemilu tahun 2014 dengan merebut 20 kursi di DPRD Jawa Barat karena secara efektif dan maksimal dapat menggerakan mesin partai sampai ke level yang paling bawah. Dalam proses pemenangannya, PDIP Jawa Barat melakukan beberapa strategi marketing politik dengan beberapa 3 (tiga) pendekatan yakni push marketing, pull marketing, pass marketing. dalam proses pembentukan penyusunan produk politik, standarisasi harus dilakukan secara ketat guna menjadikan produk politik yang mengerti dan paham tentang tujuan dan cita-cita politik partai. Kata Kunci: Stategi politik, Pemilu Lagislatif, Partai Politik

Pada tanggal 22 Juli 1996, deklarasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) mengembalikan wacana politik sayap kiri di Indonesia yang sempat menghilang selama 30 tahun di bawah kekuasaan Orde Baru. Wacana ini hilang selama 30 tahun di bawah rezim Orde Baru. PRD menjadi fenomena radikalisme baru yang diasosiasikan sebagai ancaman bagi rezim Orde Baru. PRD mengembangkan strategi sayap kiri dengan menggunakan strategi perebutan kekuasaan tidak bersenjata atau dikenal juga sebagai aksi massa untuk menjatuhkan kediktatoran Orde Baru. Pada tahun 1998, setelah kejatuhan Orde Baru sebagai partai politik, PRD menjadi peserta pemilu pada tahun 1999 untuk memasuki lingkungan kekuasaan. Namun mereka gagal karena tidak mendapatkan suara yang cukup. Dua pemilu berikutnya, PRD mencoba untuk kembali menjadi peserta pemilu dengan membentuk partai baru. Pun, mereka gagal kembali memenuhi syarat administratif pemilu. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana politik sayap kiri di Indonesia yang direpresentasikan oleh PRD mengembangkan strategi elektoral. Penelitian ini menggunakan dua format teoritis untuk menjawab pertanyaan penelitan tersebut. Pertama teori politik Marxisme untuk menganalisa varian politik sayap kiri PRD. Kedua, teori proses politik untuk menganalisa cara PRD mengembangkan strategi pemilu sejak 1999 hingga 2009. Penelitan ini menggunakan metode deskriptif, data penelitian ini didapatkan melalui kajian pustaka dan wawancara. Pada varian politik sayap kiri, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PRD mengembangkan varian baru politik sayap kiri yang memisahkan mereka dari politik sayap kiri sebelumnya. Perbedaan antara dua generasi politik sayap kiri ini dipisahkan melalui empat indikator: 1) analisa kelas, 2) pandangan kekuasaan, 3) perebutan kekuasaan, 4) bentuk organisasi. Melalui keempat indikator ini, penelitian ini menemukan bahwa PRD dapat dikategorikan dalam tendensi Neo-Marxist yang memiliki kemiripan dengan pengembangan Marxisme di Amerika Latin. Pada proses politik yang melahirkan strategi pemilu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) struktur peluang politik PRD ditentukan oleh perubahan respon rezim terhadap mobilisasi PRD. 2) struktur mobilisasi PRD cenderung pada metode insureksi tidak bersenjata kuat dalam eskalasi politik namun lemah dalam fasilitasi berulang. 3) PRD dituduh komunis oleh Rezim Orde Baru, tuduhan ini dipertahankan melalui pembentukan opini melalui media massa, represi negara (1996-1999), dan represi organisasi massa (1999-2009). Interaksi ketiganya berpengaruh pada perubahan struktur peluang politik dan struktur mobilisasi PRD pada setiap peluang politik berulang.

Beberapa kajian tentang modal dalam konteks perolehan kekuasaan banyak merujuk pada konsep modal Bourdieu yang kemudian dikembangkan oleh Casey. Namun dalam konteks empiris kontestasi politik Indonesia, konsep modal Boudieu dan Casey kurang relevan sehingga konsep modal yang digunakan dalam kajian ini merupakan konstruksi modal yang mengacu pada kondisi empiris politik Indonesia, dimana kandidat membutuhkan minimal modal politik, modal ekonomi dan modal sosial untuk dapat berkompetisi dalam kontestasi politik. Permasalahan kepemilikan modal politik, modal ekonomi dan modal sosial sering dihadapi oleh berbagai kandidat dalam kontestasi politik, sehingga muncul anggapan mahalnya perolehan modal-modal tersebut dalam kontestasi politik, tak terkecuali dalam pilkada. Kajian ini memfokuskan pada relasi antara modal politik, modal ekonomi dan modal sosial pasangan Jeje-Adang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015. Pentingnya kajian tentang relasi antara modal politik, modal ekonomi dan modal sosial, untuk menganalisis bagaimana kontribusi dari salah satu modal dalam mempengaruhi proses kepemilikan modal lainnya, dengan pemanfaatan salah satu modal tersebut untuk mengoptimalkan modal-modal yang lain, yang akhirnya berperan dalam memenangkan kontestasi politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, serta studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai referensi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive berdasarkan kriteria tertentu, dimana informan yang dipilih dapat memberikan data dan informasi secara relevan dan representatif sesuai kebutuhan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya relasi antara modal politik, modal ekonomi dan modal sosial pasangan Jeje-Adang dalam pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015, dimana dalam relasi tersebut terjadi pemanfaatan modal sosial yang berkontribusi terhadap perolehan atau proses kepemilikan modal politik dan modal ekonomi Pasangan Jeje-Adang saat pilkada Pangandaran tahun 2015. Terbangunnya modal sosial Jeje ternyata dipengaruhi oleh pemanfaatan modal politik melalui kiprahnya dalam politik dan pemerintahan, serta pemanfaatan modal politik dan modal ekonomi Adang sebagai politisi dan pengusaha yang dilakukannya beberapa tahun sebelum dilangsungkannya pilkada, yang pada akhirnya berkontribusi dalam memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah tersebut. Temuan lapangan menunjukkan adanya personal branding dalam proses investasi politik yang berperan dalam perolehan modal sosial kandidat dalam pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015. Dengan demikian, relasi modal pada pasangan Jeje-Adang dalam pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015 dapat dilihat dari berperannya modal sosial dalam mempengaruhi proses perolehan modal politik dan modal ekonomi kandidat tersebut.

Pembentukan regulasi Pemilu seringkali identik dengan proses politik yang dinamis, di mana ini ditandai dengan kuatnya power interplay dalam mengambil keputusan politik. Isu-isu krusial menjadi instrumen penting bagi fraksi-fraksi di parlemen untuk mentranformasikan preferensi politik ke dalam sistem Pemilu untuk masuk menjadi Undang-Undang. Pada tahap pembahasan di DPR, isu-isu krusial yang menjadi bagian dari sistem Pemilu menjadi magnet kuat dalam tarik-menarik kepentingan antar fraksi pada Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu. Pansus RUU Pemilu ini, sejak dimulainya pembahasan RUU Pemilu menjadi ‘arena’ persaingan politik, di mana struktur Pansus terdiri dari fraksi-fraksi yang memiliki background partai politik, maka pada aktifitasnya akan membawa preferensi politik partainya. Imbasnya adalah keputusan politik sebagai titik akhir formulasi kebijakan menjadi sulit untuk disepakati dan kemudian berimplikasi pada molornya penetapan RUU Pemilu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitiatif. Data primer yang digunakan berupa keterangan anggota Pansus RUU Pemilu untuk mengetahui sikap dan keputusan politik antar fraksi di DPR. Selain dari data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berupa risalah rapat kerja Pansus RUU Pemilu, naskah akademik dan berita media massa. Selanjutnya, untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informan satu dengan informan yang lain dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, penelitian ini memberikan gambaran bahwa simple majority di DPR memiliki peran peting pada keputusan politik sistem Pemilu. Peran ini dapat dilihat pada dua hal, yaitu korelasinya dengan pemerintah dan distribusi kekuasaan pada pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa power interplay pada keputusan politik sistem Pemilu pada RUU Pemilu terjadi dalam beberapa tahap, yaitu proses perdebatan antar fraksi dalam pembahasan di Pansus, lobby antar fraksi untuk menemukan kesepakatan dan terakhir konsesi politik pada level elit partai politik. Selain itu, tajamnya perbedaan sikap politik antar fraksi menyebabkan dukungan politik terhadap sistem Pemilu tidak bulat, di mana keputusan diambil melalui voting dan aksi walkout empat fraksi di parlemen.

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sosialisasi politik di dalam keluarga yang memiliki anggota keluarga pengurus dalam sebuah partai politik khususnya diDPWPKS Jawa Barat. Penelitian ini berangkat dari fenomena keluarga yang mendukung sebuah partai yang sama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme sosialisasi politik yang dilakukan pengurus partai di DPWPKS Jawa Barat dalam keluarga inti dan keluarga luas sehingga keluarga nya ikut mendukung partai yang sama. Konsep yang digunakan adalah konsep sosiologi politik Michael Rush dan Phillip Althoff dan mekanisme sosialisasi politik imitasi, motivasi dan intruksi oleh Robert Le Vine. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kualitatif, teknik sampling menggunakan non probabilitas yaitu purposive sampling, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi partisipasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa mekanisme sosialisasi politik melalui imitasi, motivasi dan intruksi terjadi di dalam keluarga inti dan luas selama terjadinya sosialisasi politik. Kesimpulan penelitian ini sebagai partai dakwah, PKS berhasil melakukan sosialisasi dalam keluarga melalui agen sosialisasi politiknya dengan sangat baik. Penelitian sosiologi ini penelitian murni dan terapan, diharapkan berguna untuk perkembangan ilmu sosiologi dan berguna untuk masyarakat luas dan lembaga politik pada khususnya. Kata Kunci : Mekanisme sosialisasi politik, imitasi, motivasi, intruksi, keluarga inti, keluarga luas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kaderisasi yang dilakukan partai politik, lebih khususnya partai politik yang berbasis islami, seperti PKS yang merupakan partai politik yang menjadi fokus penelitian kali ini. DPD PKS Kota Bandung melakukan proses kaderisasi berdasarkan AD-ART, selain itu PKS Kota Bandung juga memiliki organisasi-organisasi yang disebut dengan underbrow yang didalamnya terdapat calon-calon kader unggulan. Proses Kaderisasi yang dilakukan setiap partai politik akan mempengaruhi kualitas dari setiap kader yang di usungnya, hal ini juga berpengaruh terhadap kualitas partai politik dan eksistensi partai politik. Proses kaderisasi bukan hanya semata-mata untuk mencetak para kader unggulan partai politik, namun proses yang dilalui mulai dari pendidikan sampai dengan pelatihan menjadikan suatu proses tahapan yang juga akan mempengaruhi eksistensi partai politik. Penelitian ini menggunakan Teori rekruitmen politik melalui jalur kaderisasi yang dikemukakan oleh Almond dan Powell sebagai landasan penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif oleh Creswell, peneliti melakukan teknik pengambilan data melalui data sekunder yang dihasilkan KPU Kota Bandung serta data primer yang di hasilkan melalui proses wawancara kader PKS. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa DPD PKS Kota Bandung telah menerapkan proses kaderisasi dengan baik, namun hal tersebut belum bisa memaksimalkan kualitas partai politik tersebut. karena banyak hal yang di butuhkan dari berbagai faktor-faktor yang mendukung kualitas partai serta mencetak kader-kader unggulan.

Rektumen politik merupakan proses di mana individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif di kegiatan politik. Rekrutmen politik memberikan peluang bagi masyarakat luas yang memiliki potensi untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul rekrutmen politik calon Bupati Karawang Tahun 2015 oleh Partai Demokrat. Fungsi yang sangat penting dalam sebuah partai politik adalah rekrutmen politik karena dari proses rekrutmen politik ini akan tercipta regenerasi kepemimpinan tingkat daerah. Pertimbangan yang mendasari penelitian ini karena adanya tiga kader partai golkar dengan pengalaman masing-masing di lingkungan kepemerintahan. Maka peneliti dinilai perlu membahas dan mendeskripsikan proses rekrutmen politik dari setiap tahapannya, seperti mekanisme yang digunakan partai Demokrat Kabupaten Karawang dan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh internal partai sampai akhirnya menetapkan bakal calon Bupati Karawang pada tahun 2015. Penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan deskriptif analisis. Pengambilan data diperoleh dari hasil pengumpulan data primer dan sekunder dengan wawancara terstruktur. Data dari hasil wawancara dicatat secermat mungkin dan dikumpulkan. Semua data dianalisis secara kualitatif sehingga apa yang terkandung dibalik realitas dapat terungkap. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa mekanisme yang digunakan oleh DPC Partai Demokrat yaitu dengan terbuka. Hal tesebut dilakukan dengan metode penyebarluasan informasi terbuka di media-media lokal sehingga informasi dapat diakses oleh masyarakat luas. Kandidat yang dinominasikan hanya berasal dari internal Partai Demokrat sendiri, ada tiga kader Partai Demokrat yang ikut mendaftarkan diri. Alhasil, Cellica terpilih menjadi kader yang paling layak untuk diusung di pilkada Kabupaten Karawang pada tahun 2015, keputusan tersebut didasari dengan popularitas dan elektabilitas yang lebih unggul dari kandidat lain.

Erfina Nurussa’adah, 210120140011. Program Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Penelitian ini berjudul “Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebuah studi Etnografi Komunikasi Keterbukaan Ideologi DPW PKS Jawa Barat”, dengan pembimbing Dr. Suwandi Sumartias, M.Si, selaku ketua komisi pembimbing dan Prof. Dr. H. Soeganda Priyatna, M.M, selaku anggota komisi pembimbing. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami komunikasi politik DPW PKS Jawa Barat dalam keterbukaan ideologi, kegiatan komunikasi politik dalam keterbukaan ideologi yang melibatkan DPW PKS Jawa Barat serta nilai dibalik keterbukaan ideologi DPW PKS Jawa Barat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan studi etnografi komunikasi. Data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen pada 5 narasumber internal dan 4 narasumber eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Komunikasi politik DPW PKS Jawa Barat dalam keterbukaan ideologi dilakukan oleh beberapa komunikator politik baik dari internal partai maupun dari eksternal partai dengan penyampaian pesan berupa pidato serta arahan. Dalam komunikasi politik, kegiatan tersebut merupakan bentuk dari retorika, propaganda, public relations, kampanye politik, serta lobi politik, (2) Kegiatan komunikasi politik dalam keterbukaan ideologi yang dilakukan DPW PKS Jawa Barat merupakan bagian dari strategi politik dari PKS untuk membentuk citra partai yang lebih inklusif (terbuka), moderat, toleransi, plural, serta untuk mencapai tujuan politik yaitu memperoleh dukungan, dan kostituen yang lebih luas, (3) dari keterbukaan ideologi yang dilakukan DPW PKS Jawa Barat, ditemukan beberapa nilai yang peneliti kelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu nilai ideologis, nilai sosiologis serta nilai politis.

Penelitian ini berjudul Pemasaran Politik pada Pemilihan umum Anggota DPRD Tahun 2014 (Studi pada PPP dan PDIP Kabupaten Tasikmalaya). PPP dan PDIP merupakan partai penguasa untuk periode 2011-2016. Sejak Pemilu 1999 sampai 2009, PPP selalu memperoleh suara dan kursi terbanyak (14 kursi). Pada Pemilu 2014, PPP mengalami penurunan perolehan kursi secara signifikan dari 14 (empat belas) kursi menjadi 9 (sembilan) kursi, sedangkan PDIP mengalami kenaikan dari 7 (tujuh) kursi menjadi 8 (delapan) kursi. Pemasaran politik merupakan hal lazim digunakan oleh partai politik dalam penyelenggaraan Pemilu dengan sistem multi partai. Teori pemasaran politik yaitu strategi pemasaran menurut Shea-Burton dan orientasi/pendekatan pemasaran politik menurut Lees-Marshment. Strategi pemasaran politik terdiri dari 3 (tiga) cara yaitu: 1) pemasaran melalui media massa (pull marketing). 2) pemasaran secara langsung kepada masyarakat (push marketing). 3) pemasaran melalui pihak perantara berpengaruh (pass marketing). Orientasi pemasaran politik dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: 1) partai beorientasi produk (product oriented party). 2) partai berorientasi penjualan (sales oriented party). 3) partai berorientasi pasar (market oriented party). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Data diperoleh dengan studi dokumen dan wawancara mendalam dengan pengurus inti partai. Hasil penelitian: 1) Secara resmi PPP melalui (Lajnah Pemenangan Pemilu (LPP) dan PDIP melalui Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) tidak memilih dan menetapkan strategi dan orientasi pemasaran politik yang tepat, terukur dan konsisten. 2) Ikhtiar untuk memenangkan suara dan kursi yang dilakukan oleh PPP dan PDIP lebih mendekati strategi pemasaran politik secara langsung pada pemilih (push marketing) dan pemasaran melalui pihak perantara yang berpengaruh (pass marketing). 3) Orientasi pemasaran politik yang digunakan lebih mendekati sebagai partai yang berorientasi produk untuk PPP, yang melakukan pemasaran tanpa melalui riset terlebih dahulu dan percaya diri dengan produk politik yang dimilikinya. Sedangkan PDIP mendekati pemasaran berorientasi pasar. Penelitian ini menyarankan: 1) PPP dan PDIP sama-sama meningkatkan kapasitas diri kader dan organisasi khususnya tentang pemasaran politik. 2) Meningkatkan kualitas produk politik dengan pelembagaan partai.

Sultrayansa, 210120170005. Tesis, 2019. Program Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Penelitian ini berjudul “Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 (Studi Kasus Strategi Komunikasi Bawaslu Sulawesi Tenggara dalam Menangani Politisasi SARA pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara) “. Dr. Suwandi Sumartias, M.Si. Selaku Ketua Tim Pembimbing dan Dr. Evie Ariadne Shinta Dewi, M.Pd. Selaku anggota Komisi Pembimbing. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui bagaimana konstruksi politik SARA yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018. 2) Mengetahui implementasi strategi komunikasi Bawaslu dalam menangani Politik SARA pada Pilkada Sulawesi Tenggara Tahun 2018. 3) Mengetahui penyebab terjadinya Politik SARA pada Pilkada Sulawesi Tenggara Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan Teori Konstruksi Sosial Atas Realitas, Teori Wacana Kecurigaan, Konsep Strategi Komunikasi, Politik Identitas, Komunikasi Politik, dan Etika Komunikasi Politik. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan/dokumentasi. Hasil penelitian didapatkan : 1) Konstruksi Politik SARA yang terjadi pada Pilkada Sulawesi Tenggara Tahun 2018 didasari oleh beberapa hal, diantaranya adalah politik SARA yang terjadi di masyarakat cenderung kepada sebuah pembicaraan mengenai keaslian putra daerah pasangan calon, politik SARA yang terjadi juga mengarah kepada kelompok/golongan kekeluargaan pasangan calon, kemudian politik SARA yang terjadi juga terkait dengan tawaran-tawaran dalam posisi/jabatan tertentu di pemerintahan. 2) Implementasi Strategi Komunikasi Bawaslu berdasarkan fungsi pengawasan yaitu pencegahan dan penindakan, yang kemudian menjadi bagian dari perencanaan program dan kegiatan berdasarkan analisis strategi komunikasi. 3) Penyebab terjadinya politik SARA didasari oleh beberapa hal sebagai berikut: a. Bahwa identitas SARA dianggap sebagai sebuah strategi untuk menjatuhkan lawan politik bagi tim pemenangan pasangan tertentu. b. Politik SARA juga terjadi atas anggapan terhadap ketatnya persaingan politik. c. Penyebab munculnya politik SARA juga disebabkan oleh materi kampanye yang menawarkan posisi/jabatan tertentu dalam struktur organisasi pemerintahan. Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Bawaslu, Politisasi SARA, Pilkada Sulawesi Tenggara

Aditya Diveranta, 210110110342, 2017. Penelitian ini berjudul Representasi Partisipasi Politik dalam Film Dokumenter “Mendadak Caleg”, dengan subjudul Analisis Semiotika Model Roland Barthes dalam film “Mendadak Caleg”. Pembimbing utama Dr. H. Aceng Abdullah, M.Si dan Pembimbing Pendamping Efi Fadilah, S.Sos, M.Pd. Jurusan Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Jatinangor. Penelitian ini bertujuan mengetahui partisipasi politik masyarakat yang terdapat dalam film dokumenter Mendadak Caleg, karya Doddy Fitoyo Amrih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis semiotika model Roland Barthes untuk menampilkan makna secara denotasi, konotasi dan mitos yang terkandung dalam film Mendadak Caleg. Hasil penelitian menunjukkan film Mendadak Caleg berusaha menampilkan bahwa kegiatan partisipasi politik masyarakat dipengaruhi dari berlakunya peraturan rezim di masa lalu. Terutama pada saat transisi era orde baru menuju reformasi, muncul semangat perubahan yang menggebu-gebu dan peningkatan partisipasi dari masyarakat terhadap politik. Simpulan yang diperoleh yaitu film Mendadak Caleg menampilkan partisipasi politik masyarakat yang didasari semangat untuk membawa perubahan kesadaran demokrasi di masyarakat, adanya fanatisme terhadap partai politik, didasari asas kekeluargaan dan gotong royong, serta adanya motif untuk mendapatkan imbalan. Hal-hal tersebut merupakan implikasi dari dinamika pergantian sistem pemilu dari rezim yang berlaku di masa lalu. Peneliti menyarankan partisipasi politik masyarakat yang ditampilkan dalam film Mendadak Caleg sebaiknya lebih terfokus pada kegiatan partisipasi politik masyarakat dan menjadi gagasan utama dari satu film. Kemudian ada baiknya jika film Mendadak Caleg sebaiknya menampilkan isu partisipasi politik pada lingkup yang lebih luas seperti pada level regional pulau Jawa, atau bahkan dalam konteks partisipasi politik masyarakat dalam tingkat negara.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena pengairan waduk Jatigede di daerah Kabupaten Sumedang. Fenomena ini menyebabkan adanya perpindahan penduduk sehingga menimbulkan adanya hubungan baru antara masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah desa setempat. Keadaan ini mempengaruhi partisipasi politik masyarakat terkait. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat dusun Ciduging pasca pengairan waduk Jatigede ditinjau dari bentuk-bentuk partisipasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi politik berdasarkan bentuk-bentuknya pada masyarakat dusun Ciduging pasca pengairan waduk Jatigede. Dalam melakukan penulisan ini, penulis mengambil rujukan dari teori Partisipasi Politik dan bentuk-bentuk partisipasi politik dari Huntington. Pendektan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode deskiptif. Tekinik pengumpulan data yang digunakan adalah penyebaran angket. Populasi penelitian berjumlah 1974 orang penduduk dusun Ciduging dengan sampel 311 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan menggunakan statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan tingkat partisipasi politik masyarakat dusun Ciduging pasca pengairan waduk Jatigede berada pada kategori rendah, dari bentuk lobbying (47,23%), Organizational activity (36,79%), Contacting (33,28%), Violence (21,62%). Kata Kunci : Partisipasi Politik, waduk Jatigede.

ABSTRAK Peran elit politik lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari mengalami kemunduran sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Begitu juga peran elit politik lokal dalam hal berdemokrasi, dikarenakan bergesernya demokrasi musyawarah dan mufakat menjadi demokrasi dengan keputusan suara terbanyak. Elit politik lokal di nagari terdiri dari lima (5) unsur tokoh masyarakat nagari yaitu : Niniak Mamak (Tokoh Adat), Alim Ulama (Tokoh Agama/buya), Cadiak Pandai (Tokoh Intelektual/Cendikiawan), Bundo Kanduang (Tokoh Perempuan yang telah berkeluarga), dan Pemuda yang tergabung kedalam lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, teori elit politik Mosca digunakan untuk mengenali peran kekuatan stabilitas sosial politik nagari oleh elit politik lokal nagari pada tingkat moralitas, intelektual/kepandaian dan aktivitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti sebagai instrumen penelitian, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan, dan memverifikasi setiap data dan informasi yang diperoleh dari informan. Data kemudian dikumpulkan melalui pengamatan (observasi), wawancara mendalam (in-depth interview) dan dokumentasi.Kemudian dianalisis data model interaktif berupa reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Penentuan informan dan lokasi penelitian dilakukan secara purposive (ditentukan dengan sengaja). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran elit politik lokal di dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dan adat sejak era reformasi , tidak bisa sama dengan pemerintahan nagari sebelum diberlakukannya pemerintahan desa. Hal ini disebabkan masa peralihan yang lama (20 tahun) dari pemerintahan desa kembali ke pemerintahan nagari . Sedangkan tingkatan peran elit politik lokal berdasarkan kekuatan sosial politik dari teori elit politik Mosca pada tingkat moralitas, intelektual dan aktivitas di dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari adalah : niniak mamak, alim ulama, bundo kanduang, cadiak pandai, dan pemuda. Dari tingkatan kekuatan sosial politik tersebut peran dari cadiak pandai sebagai tigo tungku sajarangan telah digeser oleh bundo kanduang di dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Dalam hal berdemokrasi saat ini di dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, demokrasi musyawarah dan mufakat (bodi caniago) dan demokrasi musyawarah adat berdasarkan suara tunggal pemimpin adat (koto piliang) telah bergeser menjadi demokrasi keputusan suara terbanyak.Tidak sedikit keputusan penting yang menyangkut pemerintahan nagari dilakukan oleh elit politik lokal melalui mekanisme suara terbanyak (voting) seperti pemilihan walinagari dan menentukan prioritas pembangunan nagari. Musyawarah mufakat tidak lagi menjadi ukuran demokrasi yang menjadi ciri etnis Minangkabau yang mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat nagari untuk berperan aktif dalam perencanaan hingga pelaksaan program pembangunan nagari. Adapun konsep baru yang dapat diangkat dari hasil penelitian adalah tingkatan peran kekuatan stabilitas sosial politik nagari dari elit politik lokal juga ditentukan oleh tingkat spiritual di dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Kata kunci: Elit Politik Lokal, Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Demokrasi.

Budaya patrilineal yang ada di Bali serta kuatnya pemahaman masyarakat Bali terhadap ajaran-ajaran Hindu menjadi dasar dalam perilaku politik yang dilakukan secara sadar oleh para perempuan Hindu Bali sebagai komunikator politik. Dimana budaya dan agama tidak bisa dilepaskan dari kegiatan-kegiatan politik yang telah dilakukan. Walau dalam perkembangannya, kini budaya Bali sudah mulai terbuka dengan kepemimpinan perempuan, namun perempuan Hindu Bali masih harus berjuang keras untuk membangun kualitas dirinya agar mampu diperhidungkan dalam ranah politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, paradigma konstruktivis, serta metode fenomenologi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori identitas diri yang dikemukakan oleh Michael Hecht, teori fenomenologi Alfred Schutz, serta pemikiran Herbert Blumer terkait interaksi simbolik. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara yang mendalam, observasi partisipan, dokumentasi serta tinjauan pustaka. Sebagai hasil dalam penelitian ini adalah pemaknaan identitas diri sebagai perempuan Hindu Bali, menempatkan perempuan Bali sebagai bagian dari budaya yang selalu mengimplementasikan ajaran-ajaran Hindu dalam budaya Bali. Sehingga identitas diri perempuan Hindu Bali adalah sebagai pelestari budaya, sebagai penuntas karma, perempuan Hindu Bali juga sebagai titisan Dewa Dewi serta sebagai Srikandi Politik. Lalu terkait motif perempuan Hindu Bali sebagai komunikator politik tetap berkaitan erat dengan filosofis ajaran-ajaran Hindu serta budaya Bali. Sehingga motif perempuan Hindu Bali sebagai komunikator politik adalah untuk mengembangkan potensi diri, melanjutkan dinasti keluarga, serta motif perempuan sebagai harmonisasi keluarga. Terkait dengan pengalaman yang dimiliki oleh para perempuan Hindu Bali sebagai komunikator politik yang tidak bisa dilepaskan dari pengalaman pola didik keluarga yang bersifat terbuka dan demokratis serta keterkaitan perempuan dalam budaya dan ajaran-ajaran Hindu yang diimplementasikan menjadi perilaku sadar oleh para perempuan Hindu Bali. Sehingga pengalaman yang dimiliki oleh para perempuan Hindu Bali sebagai komunikator politik adalah internalisasi politik yang ada dalam keluarga, kemampuan membangun relasi sosial yang diadopsi dari kearifan budaya lokal Bali yaitu meyame braye dan simakrama, serta kemampuan membangun legitimasi politik perempuan Hindu Bali, dan mampu membangun relasi yang baik dengan media dalam realitas politik perempuan Hindu Bali. Sehingga pemaknaan perempuan Hindu Bali terhadap aktivitas politik perempuan Bali yaitu peningkatan kualitas diri yang bertujuan untuk membangun eksistensi diri perempuan Hindu Bali, serta sebagai simbol kesuksesan perempuan Hindu Bali, dan melihat komunikator politik sebagai suatu tanggung jawab atau swadharma.