Browsing by Author "FAJAR AULIA"

Now showing 1 - 2 of 2
  • No Thumbnail Available
    Item
    Implementasi Ketentuan Tentang Penyidik Independen Komisi Pemberantasan Korupsi Di
    (2014-01-08) FAJAR AULIA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    IMPLEMENTASI KETENTUAN TENTANG PENYIDIK INDEPENDEN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Abstrak Fajar Aulia 110110080123 Implementasi ketentuan anggota penyidik KPK menurut Pasal 45 ayat (1) terhadap pembentukan penyidik independen merupakan sebuah kewenangan KPK sebagai lembaga independen dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam praktiknya, penyidik KPK selama ini berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan yang selanjutnya diatur mengenai masa penugasan menurut Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2012. Efektivitas penyidik independen dalam upaya pemberantasan tindak pidan korupsi dikaitkan dengan UU KPK. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi dari pasal 45 ayat (1) UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses rekrutmen penyidik independen oleh KPK dikaitkan dengan pembentukan penyidik sendiri diluar dari penyidik yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan, serta Untuk mengetahui dan memahami pengaruh pembentukan penyidik independen terhadap efektivitas pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh berupa data sekunder dan didukung oleh data primer yang berkaitan dengan fakta-fakta yang berkaitan dengan implementasi ketentuan tentang penyidik independen pada komisi pemberantasan korupsi dikaitkan dengan UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, serta tahap penelitian terdiri dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama urgensi implementasi pasal 45 ayat (1) UU KPK terkait pembentukan penyidik independen telah melanggar asas derogat lex specialis derogat lex generali terhadap KUHAP yang bersifat lebih umum. Terkecuali apabila perekrutan penyidik independen tersebut dilakukan terhadap pegawai negeri sipil yang berada di dalam lingkungan interen KPK., dan kedua Efektivitas penyidik independen dalam upaya pemberantasan korupsi akan mencerminkan tercapainya tujuan dari UU KPK, oleh karena itu pembentukan penyidik independen akan lebih profesional dan memfokuskan konsentrasi pemberantasan yang bersih dari intervensi pihak lain seperti yang disebutkan Pasal 3 UU KPK.
  • No Thumbnail Available
    Item
    SISTEM KONTORL PINTU MENGGUNAKAN QR-CODE BERBASIS ARDUINO DAN ANDROID
    (2016-01-20) FAJAR AULIA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    Dalam membuka pintu biasanya memakai kunci konvensional dan memerlukan jumlah kunci konvesional yang banyak dalam membuka pintu yang lainnya. Karena permasalahan tersebut manusia memerlukan waktu yang lama dan pekerjaan yang lama. Permasalahan ini yang mendasari penyusun untuk merancang alat yang invotif yaitu “Qr-Code Pintu Lock Atau Unlock Dengan Arduino dan Android ”. Alat ini dapat membuka dan menutup pintu secara otomatis yang telah diintergrasikan dengan smartphone android melaui aplikasi pintu otomatis. Dengan alat ini menjadikan sebuah solusi bagi masyarakat untuk proses membuka pintu dan menutup pintu secara otomatis tanpa harus menggunakan kunci konvesional sebagai alat untuk membuka pintu secara manual.