Browsing by Author "Siti Witianti"

Now showing 1 - 12 of 12
  • No Thumbnail Available
    Item
    KEKALAHAN PASANGAN SAIFULLAH YUSUF-PUTI GUNTUR SOEKARNO DALAM PILKADA JAWA TIMUR 2018 DALAM PENDEKATAN STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK
    (2020-11-04) NUR MUHAMAD M S; Siti Witianti; Ratnia Solihah
    Jawa Timur telah melaksanakan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur nya untuk periode 2018-2023. Pikada ini diikuti oleh 2 pasangan calon yaitu Khofifah-Emil dan Gus Ipul-Mbak Puti. Gus Ipul-Mbak Puti sendiri kemudian mengalami kekalahan yang salah satunya disinyalir akibat strategi komunikasi politik yang tidak berjalan dengan baik padahal strategi Komunikasi politik sendiri adalah salah satu penentu dari kemenangan kandidat. Sehingga muncul pertanyaan apakah Strategi komunikasi politik yang dilakukan pasangan calon tersebut menjadi penyebab kekalahan pasangan ini. Metode yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus secara deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan metode purposif, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Data dianalisis dengan metode Kualitatif dan divalidasi dengan Triangulasi Sumber dan Teknik. Hasil penelitian ini sendiri kemudian menyimpulkan ada 8 strategi yang telah dilaksanakan oleh Pasangan ini yaitu merawat ketokohan, menetapkan kelembagaan, memahami khalayak, menyusun pesan persuasif, menetapkan metode, memilah dan memilih media, seni berkompromi, dan bersedia membuka diri. Akan tetapi, ada langkah-langkah yang tidak dilaksanakan dengan baik yang berakibat kepada langkah-langkah lainnya seperti kurang kuatnya ketokohan yang ada dibarengi dengan kelembagaan politik yang kurang solid menyebabkan gerak strategi lainnya berjalan kurang optimal dan menyebabkan keunggulan dari pasangan rival. Hal ini menjadikan strategi komunikasi politik yang dilaksanakan kurang berjalan sebagaimana mestinya dan menjadi salah satu penyebab kekalahan pasangan Gus Ipul-Mbak Puti dalam Pilkada Jawa Timur 2018
  • No Thumbnail Available
    Item
    MARKETING POLITIK CALON ANGGOTA DPD RI AHMAD KANEDI DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF PROVINSI BENGKULU PERIODE 2014-2019
    (2018-10-04) NATHASA AUDINA H; Siti Witianti; Mudiyati Rahmatunnisa
    Penggunaan metode pemasaran dalam bidang politik dikenal sebagai pemasaran politik (political marketing). Pemasaran politik merupakan pendekatan dan metode yang digunakan untuk membantu politikus dan partai politik agar dapat memperoleh dukungan suara dari konstituen. Berdasarkan data dari KPU, Ahmad Kanedi memperoleh suara terbanyak dibanding caleg DPD lainnya dari daerah pemilihan Bengkulu, sebanyak 150.074 suara. Angka ini pun memunculkan sebuah keinginan dari berbagai pihak yang terlibat untuk mengetahui bagaimana marketing politik yang digunakan agar bisa menjadi pedoman pada pemilihan selanjutnya. Dengan studi kasus di Bengkulu, penelitian ini menjabarkan bagaimana marketing politik yang dilakukan oleh calon anggota DPD RI yang memperoleh suara tertinggi di provinsi Bengkulu pada pemilihan legislatif tahun 2014. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pmetode ini dipilih untuk mendapatkan hasil yang jelas dan mendalam agar marketing politik yang digunakan oleh calon anggota DPD RI dengan perolehan suara tertinggi dapil Bengkulu dapat dianalisis dan dijabarkan secara spesifik. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam melakukan marketing politiknya, Ahmad Kanedi, calon anggota DPD RI Bengkulu dengan push political marketing dengan berbagai kegiatan seperti Bang Ken Betandang, silaturahmi, membuat pertemuan-pertemuan kecil. Lalu, pull political marketing yang dilakukan dengan berbagai media massa dan juga menggunakan pass political marketing salah satunya marketing melalui tokoh organisasi Muhammadiyah. Dan juga menerapkan marketing dengan konsep 4P. Kata Kunci: Pemilu Legislatif, Marketing Politik, Push Political Marketing, Pull Political Marketing, Pass Political Marketing, konsep 4P.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Partisipasi Politik Anggota Perempuan Demokrat Republik Indonesia Pada Pilgub DKI Jakarta 2017
    (2018-01-16) MENTARI PUSPITANINGRUM; Mudiyati Rahmatunnisa; Siti Witianti
    Pemilu merupakan instrumen penting dalam sebuah negara demokrasi yang melibatkan partisipasi politik masyarakat. Salah satunya adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 yang telah dilaksanakan beberapa waktu kemarin. Di antara tiga pasangan calon yang diusung oleh partai yang berbeda. Salah satunya adalah paslon yang diusung oleh Partai Demokrat. Selama masa pemilihan tersebut, Partai Demokrat melibatkan partisipasi politik anggota organisasi sayapnya yaitu Perempuan Demokrat Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui bentuk partisipasi anggota Perempuan Demokrat Republik Indonesia sebagai organisasi sayap pendukung partai dalam pemilihan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berbentuk analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam kepada informan yang ditentukan melalui sampel purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk partisipasi politik anggota Perempuan Demokrat Republik Indonesia pada Pilgub DKI Jakarta adalah yang pertama kegiatan pemilihan meliputi pencarian dana kampanye; memobilisasi massa untuk ikut berkampanye dan mensosialisasikan program paslon yang diusung; ikut memilih pada hari pemilihan serta mengawasi selama hari pemilihan hingga perhitungan suara. Selanjutnya kegiatan organisasi yang berupa pengadaan Rumah Kertanegara sebagai rumah informasi pasangan calon yang diusung. Terakhir kegiatan contacting, yaitu dengan berupaya melakukan kontak dengan pasangan calon selama masa pemilihan. Kegiatan lobby yang merupakan penghubung kepentingan organisasi dan kepentingan partai tidak terlaksana, disebabkan oleh salah satunya hasil keputusan partai dengan tidak melibatkan PDRI sebagai tim sukses.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Peran Kiai Dalam Kemenangan Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Cianjur
    (2018-10-31) WITRI SAFITRI; Firman Manan; Siti Witianti
    Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran elit lokal dalam meningkatkan partisipasi pemilihan serta dampak keterlibatan elit lokal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur tahun 2015 dengan menggunakan metode desktiptif kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan wawancara serta studi pustaka dan dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa elit lokal berperan dalam peningkatan partisipasi pada Pilkada di Cianjur sesuai kapasitasnya. Elit lokal dalam mensosialisasikan pasangan calon menjadi tim kampanye dan tim relawangan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati. Tokoh agama menjadi bagian dari penyelenggara Pilkada dan mensosialisasikan pelaksana Pilkada melalui kegiatan keagamaan. Tokoh elit berperan dengan memanfaatkan kharisma yang dimiliki mensosialisasikan informasi Pilkada kepada masyarakat, membangun komunikasi dengan pasangan calon kemudian mendukungnya dalam Pilkada. Keterlibatan elit lokal dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2015 memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada Pilkada bukan semata-mata karena keterlibatan elit lokal dalam mensosialisasikan informasi Pilkada. Akan tetapi terdapat faktor pendorong lain sehingga masyarakat aktif berpartisipasi, yaitu (1) diberikan imbalan materi (termasuk kegiatan negoisasi Pilkada). Kata Kunci: Elit Lokal , Pilakda, Pendekatan Struktural, Sosiologis, Psikologis, Pilihan Rasional
  • No Thumbnail Available
    Item
    PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT B_TRUST DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KAUM DISABILITAS PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA BANDUNG
    (2018-01-18) KHAZA DEYAN D; Ratnia Solihah; Siti Witianti
    Sebagai LSM, Bandung Trust Advisory Group (B_Trust) memiliki program peningkatan partisipasi politik kaum disabilitas pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kota Bandung. Program tersebut dijalankan untuk meningkatkan partisipasi poitik kaum disbilitas, menyelesaikan permasalahan terkait pendataan kaum disabilitas pada pemilihan umum dan permasalahan aksesibilitas pada pemilihan umum. Penelitian ini menjelaskan bagaimana peran kekuatan pengimbang (advokasi), peran pemberdayaan masyarakat dan peran lembaga perantara yang dilakukan oleh B_Trust dalam program peningkatan partisipasi politik kaum disabilitas pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kota Bandung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualititatif dengan pendekatan studi kasus. Metode dan pendekatan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran secara mendalam dan lebih rinci / terfokus dalam mengamati objek penelitian, yaitu pada program B_Trust dalam meningkatkan partisipasi politik kaum disabilitas pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 di kota Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peran B_Trust dalam meningkatkan partisipasi politik kaum disabilitas pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kota Bandung dilakukan melalui perannya sebagai kekuatan pengimbang (advokasi), yaitu dengan kegiatan memberikan advokasi kepada KPU terkait permasalahan pendataan kaum disabilitas dan permasalahan aksesibilitas pada pemilihan umum. Peran pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi/workshop, kunjungan komunitas, kunjungan dari rumah ke rumah. Peran lembaga perantara melalui kegiatan memediasi hubungan antara kaum disabilitas dan KPU. Secara keseluruhan peran kekuatan pengimbang (advokasi), peran pemberdayaan masyarakat dan peran lembaga perantara sudah dijalanan oleh B_Trust dalam meningkatkan partisipasi politik kaum disabilitas pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di kota Bandung, namun dampaknya bagi kaum disabilitas belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, karena masih ditemui permasalahan kaum disabilitas yang kurang peduli terhadap pemilihan umum.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PERSEPSI WARGA MASYARAKAT TENTANG KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013
    (2016-09-01) SHERLYANA; Affan Sulaeman; Siti Witianti
    ABSTRAK Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai persepsi warga masyarakat tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam pemilihan gubernur Jawa Barat tahun 2013. Penelitian ini dilatarbelakangi dari fenomena masyarakat yang mempermasalahkan hasil pemilihan umum gubernur Jawa Barat tahun 2013 di kota Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan dan tanggapan masyarakat tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dari populasi sebanyak 100 orang yang tersebar di Kecamatan Bojongloa Kidul yang mengikuti pemilihan umum gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dengan pengambilan sampel secara acak yang disebarkan kepada responden untuk menganalisis setiap indikator dengan mencari rata-ratanya. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sudah dilaksanakan dengan baik akan tetapi dinilai masih kurang. Hal ini dikarenakan daya tanggap masyarakat terhadap saran dan kritikan masih belum teratasi. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum sudah terakumulasi kategori tinggi, tetapi masih kurang maksimal diakibatkan transparansi, saran dan kritikan masyarakat yang cenderung kurang tersampaikan.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Proses Mutasi Objek/Subjek Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pajak Kota Bandung Tahun 2014
    (2015-06-09) YURIZKA ASHIFA; Siti Witianti; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Laporan Tugas Akhir ini berjudul “Proses Mutasi Objek/Subjek Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014”. Latar Belakang laporan ini adalah Pajak secara umum dan masalah-masalah yang sering terjadi dalam pajak bumi dan bangunan khususnya masalah dari mutasi objek/subjek pajak yang sering terjadi secara umum dalam sehari-hari. Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui Proses Mutasi Objek/Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, untuk mengetahui hambatan – hambatan serta upaya yang dilakukan dalam proses mutasi objek/subjek pajak bumi dan bangunan tahun 2014 pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk memecahkan masalah atau penyelesaian masalah yang aktual dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mengklarifikasi data. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu studi kepustakaan, wawancara kepada bagian kepala seksi penetapan dan pembukuan, dan staf koordinator wilayah pada bagian penetapan pajak, serta observasi. Alur Proses Mutasi Objek/Subjek Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari 2 (dua) cara yang bisa dilakukan yaitu dengan cara penyelesaian mutasi sebagian atau keseluruhan objek dan subjek pajak dengan penelitian lapangan dan penyelesaian mutasi sebagian atau keseluruhan objek dan subjek pajak dengan penelitan kantor. Proses Mutasi Objek/Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dimulai dari menyelesaikan permohonan mutasi sebagian atau keseluruhan objek/subjek PBB ke Dinas Pelayanan Pajak melalui tempat pelayanan dengan penelitian kantor dan penelitian lapangan diantaranya wajib pajak mengajukan permohonan mutasi pajak.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Proses Penetapan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Provinsi Jawa Barat
    (2015-06-16) ADENG HIDAYAT; Siti Witianti; Tidak ada Data Dosen
    Perkembangan kepegawaian pada pegawai negeri sipil pada saat ini sudah dibuat peraturan baru dengan adanya peraturan-peraturan yang di buat, yaitu undang-uandang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu organ penting bagi eksistensi suatu Negara, keberadaan pegawai negeri sipil selain sebagai bagian dari eksekutif juga terdapat pada organ-organ kenegaraan lainnya seperti lembaga yudikatif maupun lembaga legislatif. Metode yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah metode deskriptif. Sedangkan untuk pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang mencakup obsevasi dan wawancara. Lokasi praktek kerja lapangan dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat bagian Pengembangan Karir khususnya dibidang Penatapan dalam Jabatan. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat berlokasi di Jalan Ternate No. 2 Bandung 40115. Ada beberapa faktor yang jadi penghambat dalam Proses Penetapan Dalam Jabatan Struktural salah satunya adalah unsur politik yang akan menghambat kinerja pegawai negeri sipil. Untuk mengatasi faktor penghabat tersebut perlu dibuatnya hukuman yang tegas supaya memberikan efek jera kepada pegawai negeri sipil yang ikut serta mengurus partai politik atau melanggar aturan, supaya pegawai negeri sipil bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kata kunci : Proses Penetapan Dalam Jabatan Struktural.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PROSES PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
    (2015-06-19) EMILLIA RATNA DEWI; Siti Witianti; Tidak ada Data Dosen
    Penilaian pegawai merupakan yang harus dilaksanakan disetiap istansi pemerintah hal ini untuk melihat hasil keja pegawai meningkat atau menurun, karana hal ini sangat berpengaruh langsung terhadap kinerja suatu oganisasi atau istansi maka dari itu sangat diperlukan adanya penilaian kinerja untuk meningkatkan kualitas pekerjaan bagi kelangsungan aktivitas istansi di dalamnya. Demikian halnya pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat dimana pegawai merupakan faktor penting penentu keberhasilan istansi pemerintahann sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul “ Proses Penilaian Kinerja Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten bandung Barat “ fenomena ini menggambarkan suatu kondisi yang terjadi di sebuah istansi pemerintahan, yang dinilai dalam melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, kepemimpinan. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat perlu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai dan mengevaluasi kembali hasil kerja pegawai sehingga lebih akurat dan tepat adalah salah satu solusi dari hambatan-hambatan yang ada. Dengan demikian agar dapat dilakukanya perbaikan, pembinaan dan perhatian oleh pemimpin yang bekerja di Sub Bagian Pengembangan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat, sehingga pelaksanaan penilaian kinerja dapat di lakukan dengan maksimal oleh para pegawai. Masalah dan hambatan yang dihadapi pada saat penilaian kinerja adalah lambatnya pembuatan laporan kegiatan, adanya ketidak adilan dalam penilaian, adanya penilaian yang kurang adil antar pegawai, kurang pedulinya pegawai terhadap kewajiban, tugas sebagai Pegawai Negri Sipil dan masih kurang kondusifnya pegawai terhadap kedisiplinan. Ada baiknya kinerja PNS harus lebih ditingkatkan dan bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan sehingga akan lebih berkualitas dalam melayani masyarakat.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PROSES PENYUSUNAN NOTA DAN LAPORAN KEGIATAN KOMISI DPRD PROVINSI JAWA BARAT
    (2017-07-07) RIZKY ADITAMA RAMADHAN; Siti Witianti; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Laporan Tugas Akhir ini berjudul “Proses Penyusunan Nota dan Laporan Kegiatan Komisi DPRD Provinsi Jawa Barat”. Latar belakang laporan ini adalah untuk mengetahui pentingnya proses penyusunan nota dan laporan kegiatan Komisi sebagai kewajiban Komisi melakukan laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatannya yang diimplementasikan oleh Sekretariat DPRD dengan dibuatnya buku laporan kegiatan Komisi. Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan nota dan laporan kegiatan Komisi, untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung serta upaya yang dilakukan dalam proses penyusunan nota dan laporan kegiatan Komisi DPRD Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Proses penyusunan nota dan laporan kegiatan Komisi DPRD Provinsi Jawa Barat dimulai dari tahap persiapan dan dilanjutkan ke tahap penyusunan. Tahap penyusunan harus melalui sub tahapan seperti rekapitulasi kegiatan Komisi, penyesuaian nota dan laporan kegiatan Komisi dan pengukuran kinerja kegiatan Komisi. Tahapan yang terakhir yaitu pelaporan, dimana tahapan ini nota dan laporan kegiatan Komisi disusun dan dicetak menjadi buku laporan yang diharapakan mampu menjadi bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi sebagai pedoman untuk penyempurnaan di masa akan datang. Kata Kunci: Proses Penyusunan Nota dan Laporan Kegiatan Komisi ABSTRACT The final task report is titled "Process of Note and Report Drafting of The Comission’s Activities West Java Provincial Legislative Council (DPRD)". Background this report is to find out the importance of the process of note and report drafting of Commission’s activities as a liability the Commission do a written report regarding the implementation of the activities implemented by the Secretariat of the DPRD with his account book activity report of the Commission. The purpose of writing this final task is to figure out how the Process of note and report drafting of The Comission’s activities, to find out the factors restricting and constituents as well as the efforts made in the Process of note and report drafting of The Comission’s activities West Java Provincial of DPRD. The methods used in the writing of this final task is descriptive method as a method that aims to describe something according to the actual events. As for the data collection techniques that writers use, namely the study of librarianship and field studies in the form of observations and interviews. Process of note and report drafting of The Comission’s activities West Java Provincial of DPRD starting from the preparation phase and proceed to the stage of drafting. The drafting stage to go through sub stages such as the recap of the sub Commission activities, adjustment notes and reports on the activities of the Commission and performance measurement activities of the Commission. The final stages of reporting, where the stages of this note and report of the Commission’s activities compiled and printed into a book report is expected capable of being material evaluation of the implementation of the duties and functions of the Commission as a guide for refinement in the future. Key Note: Process of note and report drafting of The Comission’s activities
  • No Thumbnail Available
    Item
    PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDUNG
    (2017-04-17) MUTIASARI ANGGARIAH; Siti Witianti; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Laporan Tugas Akhir ini berjudul “Proses Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung”. Tujuan penulisan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat siding pada Program Diploma 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Latar belakang penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui tahapan Proses Penyusunan Rancangan Rencan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Metode yang digunakan dalam penulisan laporan adalah metode deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan yaitu meliputi observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil laporan dapat mengetahui bahwa Proses Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah salah satu tahapan dari Tahapan Penyusunan RKPD. Dalam penyusunan rancangan RKPD ini terdapat 2 (dua) tahapan yaitu Tahap perumusan rancangan RKPD dan Tahap penyajian rancangan RKPD. Adapun hambatan dalam Proses Penyusunan Rancangan RKPD yaitu adanya ketidak singkronan antar DPRD dan pihak Bappeda mengenai usulan pogram dan kegiatan. Serta kurangnya sumber daya manusia yang paham akan teknologi komunikasi dan informasi berbasis internet. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut Bappeda membuat sistem reses atau aplikasi berbasis website. Guna mengatasi hambatan yang kedua yaitu Bappeda berencana akan memberikan pelatihan dan bimbingan agar sumber daya manusia yang paham akan teknologi komunikasi dan informasi ini dapat meningkat. Kata kunci : Proses, Rancangan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah   ABSTRACT The final report entitled “Process of Draft Work Plan for Local Government Drafting (RKPD) in Regional Development Planning Agency City of Bandung”. The purpose of writing in the preparation of this final report is to comply with one siding on 3 Diploma Program Faculty of Social and Political Sciences, University of Padjadjaran. Background of writing this final report is to know step Drafting Process Work Plan Local Government (RKPD). The method used in the writing of the report is descriptive method. The data collection techniques used is literature study and field study that includes observation and interviews. Based on the results of the report can know that the Drafting Process Work Plan Local Government (RKPD) is one of the stages of preparation RKPD Stages. In drafting this RKPD there are two (2) phases, namely Phase RKPD formulation design and presentation of the draft Phase RKPD. The obstacles in the Process of Drafting RKPD namely their lack of singkronan between Parliament and Bappeda concerning the proposed Program is carried out and activities. As well as the lack of human resources that are familiar with communications technology and Internet-based information. Efforts to overcome these obstacles Bappeda recess or application system based websites. To surmount the second is Bappeda plans to provide training and guidance so that the human resources that are familiar with this information and communication technology can be increased. Keywords: Process, Drafting, Work Plan Local Government
  • No Thumbnail Available
    Item
    PROSES PERSIAPAN MATERI DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN RAPAT DAN PERSIDANGAN DI BAGIAN RAPAT DAN RISALAH PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUNINGAN
    (2017-05-01) FATHYA SITI NABILLA; Siti Witianti; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Laporan Praktek Kerja Lapangan berdasarkan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan yang penulis lakukan di bulan Januari – Maret 2016 dengan judul “PROSES PERSIAPAN MATERI RAPAT DAN PERSIDANGAN DI BAGIAN RAPAT DAN RISALAH PADA SEKERTARIAT DPRD KABUPATEN KUNINGAN” bertujuan untuk mengetahui seluruh isi pembahasan yang dilakukan dalam rapat paripurna, dan seluruh jalnnya rapat. Dengan mengenal proses persiapan materi rapat dan persidangan ini kita dapat mengetahui aturan-aturan atau tata cara dalam terselenggaranya rapat-rapat DPRD, dan melihat faktor-faktor yang menjadi hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung jalannya rapat persidangan yang baik, sehingga dapat menambah wawasan dalam proses persiapan materi rapat. Di dalam penyusunan laporan praktek kerja lapangan, kebanyakan metode yang penulis gunakan adalah metode observasi. Metode ini terdiri dari wawancara kepada narasumber langsung, dimana penulis melakukan tanya-jawab bersama narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selain itu penulis juga melakukan teknik pengumpulan data, seperti studi kepustakaan dan studi lapangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan. Proses persiapan materi rapat dan persidangan mulai dari pembuatan surat, menyiapkan naskah, referensi atau Undang-undang yang selanjutnya menggandakan bahan rapat untuk dibagikan kepada peserta rapat sampai dengan terselenggaranya rapat dari awal hingga akhir dan kemudian menjadi sebuah risalah rapat yang di tandatangani oleh Ketua DPRD. Proses persiapan materi rapat dan persidangan ini memiliki prosedural yang harus dimiliki seperti dimulai dari menyiapkan daftar hadir, menyiapkan panduan Ketua DPRD, menyiapkan rancangan Peraturan Daerah, dan menyiapkan rancangan persetujuan bersama, kemudian pada proses persiapan rapat penulis menemukan hambatan, akan tetapi penulis juga dapat mencari upaya untuk mengatasi hambatan pada proses persiapan materi rapat dan persidangan pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kuningan. Maka dari itu penulis tertarik untuk memaparkan laporan tugas akhir ini, dengan judul proses persiapan pembuatan materi rapat dan persidangan di bagian rapat dan risalah pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kuningan Kata Kunci : Proses materi rapat dan persidangan ABSTRACT The Field Practice Report based on the Field Activity Practice conducted from January 2016 to March 2016 in the title of “THE PROCESS OF PREPARATION MATERIALS IN FURTHERANCE OF THE MEETING AND THE TRIAL AT THE MEETING AND DISCOURSE OUT ON THE SECRETARIAT DPRD OF THE DISTRICT OF KUNINGAN” is designed to understand the whole contents of discussion in plenary session and the proceedings. Recognizing the preparation of meeting and session, we know rules or procedures in organizing meetings of Assembly at Regional Level and, therefore, inhibitory factors and efforts to support well proceedings to increase insights into preparation of meeting materials. Method used in the arranging of field activity practice report is observation. This method is consisting of direct interviews with informants to get required information. In addition, the techniques of data collection such as field studies and literature studies were used at Secretariat of Assembly at Regional Level in Kuningan Regency. The preparation of meeting and session materials is started by the generation of letters, preparation of texts, references, or act and, in turn, reduplicates directive materials to distribute to participants up to the implementation of meetings from the beginning to the end and, finally, makes them minutes of meeting signed by Chairman of Assembly at Regional Level. The preparation of meeting and session has procedures including arrangements of attendance list, Chairman of Assembly at Regional Level directive, Regional Regulations design, and collective agreement design. The author found obstacles in the process of preparation, but author make efforts to cope with such obstacles during the preparation of meeting and session materials at Secretariat of Assembly at Regional Level of Kuningan Regency. Therefore, the author is interested in explaining the final activity report in the title of preparation of meeting and session materials in assembly section and treatise in Secretariat of Assembly at Regional Level of Kuningan Regency. Keywords: Meeting and session material process