Browsing by Author "ZULFIKAR RAKITA DEWA"

Now showing 1 - 2 of 2
  • No Thumbnail Available
    Item
    IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN SKYWALK CIHAMPELAS KOTA BANDUNG TAHUN 2017-2018
    (2019-04-08) ZULFIKAR RAKITA DEWA; Neneng Yani Yuningsih; Affan Sulaeman
    Keberadaan Pedagang Kaki Lıma (PKL) di kawasan Cihampelas, Bandung, berdampak dua sisi. Di satu sisi menghidupkan perekonomian masyarakat, tetapi di sisi lainnya seringkali PKL menimbulkan persoalan sosial-kemasyarakatan seperti; terganggunya hak pejalan kaki, menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Bandung melakukan penataan dan pembinaan PKL di Kawasan Cihampelas dengan membangun Skywalk atau dikenal juga dengan sebutan Teras Cihampelas, sekaligus merelokasi PKL yang sebelumnya berjualan di trotoar Jalan Cihampelas untuk ditempatkan dan ditata di Skywalk. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung tentang penataan dan pembinaan PKL di Kawasan Skywalk Cıhampelas, dengan metode kualitatif melalui wawancara kepada 18 informan dengan pemilihan informan penelitian secara purposif serta pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu di kawasan Skywalk Cihampelas Kota Bandung. Adapun penelitian ini menggunakan 41 (empat puluh satu) buku dan 3 (tiga) peraturan perundang-undangan sebagai referensi penelitian. Peneliti pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas B. Smith sebagaimana dijelaskan oleh Tachjan (2008:38) yang mengemukakan 4 (empat) komponen dalam proses pelaksanaan kebijakan, yaitu Kebijakan yang diidealkan (Idealized Policy); Organisasi Pelaksana (The Implementing Organization); Kelompok Sasaran (Target Groups); dan Faktor Lingkungan (The Environmental Factors). Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Skywalk Cihampelas Kota Bandung Tahun 2017-2018 dilihat dari 4 (empat) komponen pada teori Implementasi Kebijakan menurut Thomas B. Smith (dikutip oleh Tachjan, 2008 : 38) menunjukkan bahwa relevan pada 1 (satu) komponen saja yaitu komponen Faktor Lingkungan (The Environmental Factors) dan kurang relevan pada 3 (tiga) komponen lainnya yaitu komponen Kebijakan yang Diidealkan (Idealized Policy), Organisasi Pelaksana (The Implementing Organization) dan Kelompok Sasaran (Target Groups). Hal ini menunjukkan bahwa tujuan semula membangun Skywalk agar trotoar di jalan Cihampelas terbebas dari PKL, menjadi tidak relevan dikarenakan masih terdapat Implementation Gap. Artinya, penataan dan pembinaan PKL Kawasan Skywalk Cihampelas melalui implementasi kebijakan dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, hendaknya dievaluasi secara komprehensif terutama pada dimensi pengawasan dan pengembangan.
  • No Thumbnail Available
    Item
    TATA KELOLA PEMERINTAHAN DINAMIS PROVINSI JAWA BARAT PASCA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 DALAM PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI JAWA BARAT
    (2023-11-08) ZULFIKAR RAKITA DEWA; Nandang Alamsah Deliarnoor; Neneng Yani Yuningsih
    Pilpres 2019 menyisakan residu yang cukup mengancam keamanan masyarakat Jawa Barat, yaitu polarisasi politik yang masih terjadi kendati pemilu 2019 telah lama berlalu, dan pemerintahan baru telah terbentuk. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya politik identitas yang berpotensi menyebabkan segregasi sosial. Rekonsiliasi politik yang dilakukan Joko Widodo dan Prabowo Subianto dan kini bersama-sama duduk di pemerintahan, tidak berpengaruh terhadap polarisasi yang terjadi di masyarakat. Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pemilih hampir 20 persen suara nasional, dan menjadi jumlah pemilih tertinggi di Indonesia, selalu menjadi arena pertempuran politik terbuka pada setiap pemilihan umum. Dengan adanya polarisasi politik yang ditumpangi politik identitas, tentu dapat mengancam ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Jawa Barat. Untuk menganalisis upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatasi dinamika masyarakat tersebut digunakan pendekatan konsep dynamic governance yang dikemukakan Neo dan Chen (2007). Selain itu, dikupas bagaimana polarisasi politik di Jawa Barat dan jaminan keamanan berupa ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan analisis dengan konsep keamanan manusia Kaldor (2007) dengan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan fenomologi untuk menganalisis komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan pembangunan keamanan manusia. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa: Pertama, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu memprediksi potensi konflik sosial akibat polarisasi politik di masyarakat; Kedua, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi sosial untuk menyatukan kembali masyarakat yang terpolarisasi. Dengan demikian, potensi lahirnya polarisasi politik pada Pemilu 2024 yang akan datang cukup potensial. Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui kebijakan-kebijakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ini menjadi temuan ketiga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi keamanan di Jawa Barat relatif kondusif dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga kesejahteraan dan kemandirian dalam setiap individu masyarakat Jawa Barat dapat terwujud.