Fakultas Hukum

Permanent URI for this community

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/5

Browse

Browsing Fakultas Hukum by Subject "Agraria"

Now showing 1 - 2 of 2
  • No Thumbnail Available
    Item
    EKSISTENSI TANAH JABATAN BAGI PEJABAT DESA MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN NUSAHERANG KABUPATEN KUNINGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
    (2012-08-09) CHRISNA TRI SEPTIANA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    Tanah merupakan modal dasar bagi pembangunan dan merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Sebagai imbalan jasa dan penghormatan kepada Kepala Desa dan Prangkat Desa, maka digunakanlah tanah yang disebut tanah jabatan (bengkok) yang merupakan tanah desa yang penggunaannya untuk upah atau ganjaran kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui Eksistensi Tanah Jabatan Bagi Pejabat Desa Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, mengetahui status hukum tanah jabatan bagi pejabat desa dan untuk memahami serta merumuskan eksistensi tanah jabatan di desa yang ada di kecamatan nusaherang. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam, sedang data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan dapat membantu menganalisa. Hasil penelitian menunjukan bahwa eksistensi tanah jabatan dipergunakan untuk hal yang diperuntukannya yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan sebagai upah atau gajih para pamong desa, tetapi ada juga yang menyimpang seperti telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh salah satu kepala desa di kecamatan nusaherang kabupaten kuningan yang telah menjual tanah jabatan yang jelas telah melanggar peraturan yang ada, baik peraturan desa maupun peraturan daerah. Karena telah memindah alihkan tanah jabatan kepada pihak lain untuk kepentingan pribadi.
  • No Thumbnail Available
    Item
    KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH KEPADA WARGA NEGARA ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUK
    (2012-08-09) MUHAMMAD HIDAYAT; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    Indonesia merupakannegarakepulauanterbesar di dunia yang memiliki 17.504 pulaubesardankecildanberiklimtropis, sertamemilikikeindahanalam yang memukau.Makadariitubanyakwargaasing yang inginmemilikisecarautuhtanah di Indonesia untuktujuantempattinggalataupuntempatuntukberinvestasi.SesuaiketentuanUndang-undang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturanDasarPokok-pokokAgraria (UUPA)tidakdiberikanHaksecarautuhatauhakmilikatastanahkepadawarganegaraasing, akantetapiwarganegaraasingtersebuthanyadiberikanhaksecaraterbatasberubaHakPakaiuntukpenggunaantanah di Indonesia.Terbatasnyahakuntukmenguasaitanah di Indonesia bagiwarganegaraasing, banyakwarganegaraasing yang menggunakansegalacarauntukdapatmengelabuihukum yang berlaku.Adapuntujuandaripenulisanskripsiiniadalahuntukmengetahuidanmemahami status tanah yang menajdiobjekperjanjianpenguasaanHakMilikatasnamawarganegara Indonesia kepadawarganegaraasingberdasarkan UUPA danuntukmengetahuidanmemahamiperjanjianNominee yang melibatkanIndonesian NomineeuntukmengalihkanpenguasaantanahHakMilikkepadawarganegaraasingditinjaudariKUHPerdata. Metodependekatan yang digunakabersifatyuridisnormatif, yaitupenelitian yang dititikberatkanpadapenggunaan data sekunder yang berubabahanhukum primer, sekunder, dantersierbaikberupaperaturanperundang-undangan, literaturhukum, sertabahan-bahanpenunjangdalampenulisanskripsiini. Denganspesifikasipenelitianbersifatdeskriptifanalisis. Hasilpenelitianterhadapstatus tanah yang menjadiobjekperjanjian yang digunakanuntukmengalihkanhakatastanahhakmilikatasnamawarganegara Indonesia kepadawarganegaraasingtersebuttetapberstatustanahHakMilikwarganegara Indonesia.,hanyasajadibebankanhaktanggungandiatasnya. Dan penggunaanperjanjianNomineedalamhalinimerupakanperjanjian yangtidakmemenuhisyaratsahnyaperjanjiansesuaidenganKUHPerdataPasal 1320 yaknisyaratobjektifsuatuperjanjian, makadariituperjanjiantersebutbatal demi hukum.