Analisis Kebijakan Pemerintah Mengenai Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2015

SITI NURMALASARI

Analisis Kebijakan Pemerintah Mengenai Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2015

dc.contributor.advisor	Rahman Mulyawan
dc.contributor.advisor	Neneng Yani Yuningsih
dc.contributor.author	SITI NURMALASARI
dc.date.accessioned	2024-07-03T07:35:12Z
dc.date.available	2024-07-03T07:35:12Z
dc.date.issued	2017-01-16
dc.description.abstract	Penelitian ini berjudul “Analisis Kebijakan Pemerintah Mengenai Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2015 (Studi Pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2014)”. Latar belakang penelitian ini adalah persaingan pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Sumedang. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2014 dibuat untuk menyelesaikan persoalan tersebut, tetapi perda ini masih memiliki kekurangan. Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis definisi kebijakan, pengumpulan informasi, penyusunan alternatif, penentuan kriteria, perkiraan hasil, menghadapi penawaran, pembuatan keputusan dan pemaparan narasi dari kebijakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah memiliki kebijakan yang dapat menjadi solusi, yaitu zonasi, pemberdayaan pasar tradisional dan revitalisasi. Alternatif lainnya yang dapat dijadikan solusi yaitu koperasi pasar serta toko modern dan pusat perbelanjaan yang tidak sesuai perda, tidak diberi perpanjangan izin. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu direvisi.
dc.identifier.uri	https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/170410100113
dc.subject	Kebijakan Pemerintah
dc.subject	Analisis Kebijakan
dc.subject	Pasar Tradisional
dc.title	Analisis Kebijakan Pemerintah Mengenai Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2015