IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT KETERANGAN TINGGAL SEMENTARA (SKTS) OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG
No Thumbnail Available
Date
2008
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
ABSTRAK
Skripsi ini adalah hasil penelitian yang dilakukan pada implementasi kebijakan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan diketahui bahwa kebijakan SKTS tersebut merupakan kebijakan yang awalnya bernama KIPEM, namun dalam pelaksanaannya masih banyak penduduk pendatang yang belum terdaftar sebagai penduduk sementara di kota Bandung dengan memiliki SKTS tersebut. Selain sanksi administrasi yang diberikan kepada pelanggar ketika ada operasi yustisi belum sepenuhnya membuat jera.
Adapun teori yang digunakan dalam penelitian Implementasi kebijakan SKTS oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung adalah implementasi kebijakan dari George Edward III, yang dimensi kebijakannya dikutip dari Winarno bahwa untuk mencapai implementasi kebijakan yang efektif maka harus ada 4 persyaratan yang dipenuhi yaitu Struktur birokrasi (bereucracy structure), sumber daya (resources), Disposisi (disposition), Komunikasi (communication).
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara, observasi non-partisipan dan dokumentasi), teknik pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan perimbangan tertentu. Teknik pengolahan data menggunakan model dari Miles dan Huberman yaitu mereduksi data (data reduction), kemudian menyajikan data (data display), dan terakhir mengambil kesimpulan (conclusion, drawing/verification).
Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan SKTS ini belum sepenuhnya memenuhi persyaratan dari model implementasi kebijakan dari teori yang digunakan. SDM merupakan faktor klasik yang masih menjadi ganjalan kebijakan SKTS tersebut. Implementasi kebijakan SKTS oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung terutama dari bidang yang tupoksi pelaksanaan kebijakannya ada di Bidang Mobilitas dan Bidang Pengendalian masih merasa pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif karena pelaksanaan kebijakan SKTS ini seharusnya harus lebih menjemput bola kepada penduduk pendatang, namun juga masih banyak jadwal-jadwal pengawasan seperti operasi simpatik ataupun operasi yustisi belum terealisasi setiap bulannya.
Description
Keywords
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN, Tidak ada keyword, Tidak ada keyword