Analisis Kelayakan Penerapan Sustainability Reporting pada Sektor Pemerintahan untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia (Studi Kasus: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR)
No Thumbnail Available
Date
2018-10-17
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dengan menerapkan keterpaduan 3 (tiga) pilar yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bertugas untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional. Sebagai urat nadi dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan alokasi anggaran yang besar, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air wajib memiliki kinerja yang baik dan menerapkan keterbukaan informasi publik. Hal ini dapat dilakukan dengan Sustainability Reporting. Dalam menerapkan Sustainability Reporting, pemerintah bertanggungjawab atas pengembangan kerangka kerja, kerangka pelaporan keberlanjutan dan standar pengukuran untuk mengembangkan pendekatan laporan yang sesuai untuk sektor pemerintah. Maka diperlukan sebuah analisis yang bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan Sustainability Reporting di sektor pemerintahan sudah memiliki kriteria layak atau belum.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dengan teknik pengumpulan data yaitu penelahaan dokumen dan wawancara. Dimensi yang diuji adalah kelayakan organisasional, kelayakan operasional, kelayakan teknis dan kelayakan ekonomi.
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Sustainability Reporting layak untuk diterapkan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air meskipun terdapat beberapa kendala di dalam penerapannya. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya melakukan kajian dari beberapa ruang lingkup antara lain peran instansi pemerintah secara lintas sektoral dan regulasi evaluasi pelaksanaan anggaran dalam pembangunan berkelanjutan. Selain itu, peran negara khususnya pengawasan penggunaan anggaran, orientasi hasil tidak hanya menekankan “output”, namun juga “outcome” dan “impact”.
Description
Keywords
Analisis Kelayakan, Sustainability Reporting, Tujuan Pembangunan Berkelanjut