Analisis Implementasi Optimalisasi Aset Tetap Pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat)
No Thumbnail Available
Date
2018-10-04
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Penelitian ini menganalisis tentang implementasi optimalisasi aset tetap pada sektor pemerintahan dengan unit analisis pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi optimalisasi aset tetap pada sektor pemerintahan yang dititikberatkan pada BBPJN VI Jakarta. Implementasi optimalisasi aset ditinjau berdasarkan framework yang diperkenalkan oleh Pierce et al (2015) yang terdiri dari ketersediaan aset (ready availability), penggunaan tertinggi (high occupancy) dan penerimaan (revenue). Ketersediaan meliputi indentifikasi, inventarisasi, legal, dan penilaian. Aspek penggunaan tertinggi (high occupancy) meliputi penggunaan dan pemanfaatan aset sedangkan aspek penerimaan (revenue) meliputi penerimaan PNBP.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan terdiri dari wawancara dan dokumentasi, teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan studi dokumentasi dengan menggunakan instrumen penelitian alat perekam dan interview guide. Wawancara dilakukan terhadap 6 orang informan yang terlibat dan mengetahui tentang pengelolaan aset BBPJN VI Jakarta Kementerian PUPR. Analisis data yang digunakan adalah analisis data menurut Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber dan member checking sebagai uji validitas dan reliabilitas data.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan implementasi pengelolaan aset BBPJN VI Jakarta masih menitikberatkan pada penatausahaan aset dalam mencapai otimalisasi aset. Implementasi optimalisasi aset BBPJN VI Jakarta belum dilakukan secara optimal berdasarkan tiga aspek yang diukur. Ketersedian aset (identifikasi kondisi fisik aset, inventarisasi, penilaian, dan legal aset) belum sepenuhnya dijalankan. Penggunaan Tanah dan peralatan dan mesin masih belum optimal (tingkat idle aset masih tinggi). Penggunaan aset yang rendah berdampak pada penerimaan PNBP yang rendah. Penerimaan PNBP tidak dapat mencerminkan tingkat pemanfaatan aset karena target PNBP ditetapkan untuk seluruh penerimaan PNBP termasuk pengembalian belanja dan pendapatan lain-lain. Berdasarkan hasil analisis, target PNBP sesungguhnya tidak memenuhi target yang ditetapkan. Implementasi optimalisasi aset yang belum optimal juga disebabkan oleh unit organisasi tidak menjalankan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku dan belum adanya penerapan manajemen resiko. Ketersediaan aset dan manajemen resiko merupakan kunci dalam mencapai optimalisasi aset pada sektor pemerintahan.
Description
Keywords
Optimlasasi Aset, Ready Availability, Penggunaan Tertinggi