FORMULASI KEBIJAKAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

ALFIAN NUR AHMAD

FORMULASI KEBIJAKAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

dc.contributor.advisor	Tidak ada Data Dosen
dc.contributor.advisor	Tidak ada Data Dosen
dc.contributor.author	ALFIAN NUR AHMAD
dc.date.accessioned	2024-06-25T08:33:47Z
dc.date.available	2024-06-25T08:33:47Z
dc.date.issued	2013-07-18
dc.description.abstract	ABSTRAKPenelitian ini berjudul Formulasi Kebijakan Peraturan Badan NasionalPengelola Perbatasan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang RencanaAksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Penelitian inidilatarbelakangi oleh data yang menunjukkan sebagian besar kawasan perbatasandi Indonesia tergolong sebagai daerah terbelakang. Persoalan selama ini adalahbelum adanya regulasi nasional yang mengatur pengelolaan kawasan perbatasan.Hal ini menimbulkan pengelolaan kawasan perbatasan menjadi parsial dan tidakterfokus. Sehingga menimbulkan masalah-masalah seperti kesenjanganantarwilayah, meningkatnya kriminalitas, dan level kesejahteraan masyarakatkawasan perbatasan yang rendah.Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dan metodedeksriptif dengan tujuan dapat menggambarkan dan menjelaskan bagaimanatahapan formulasi kebijakan dilakukan serta bagaimana partisipasi dan peran sertaaktor kebijakan yang terlibat. Teknik pengumpulan data dilakukan melaluiwawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, tahapan formulasikebijakan dari mulai perumusan masalah, penyusunan agenda kebijakan,pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan telah dilakukan. Aspekperan dan partisipasi aktor yang terlibat pun telah berlangsung secaraproporsional. Meskipun demikian, secara substantif formulasi peraturan ini masihmengandung beberapa kelemahan. Seperti masih terdapatnya persoalankelembagaan, tumpang tindih antarsektor. Ini menjadi perhatian pentingbagaimana BNPP dituntut mampu mengakomodasi seluruh kepentinganKementerian/Lembaga terkait. Bagaimanapun, lahirnya peraturan ini dapatmenjadi momentum solutif dalam merespon berbagai kompleksitas permasalahanBatas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Indonesia.Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, Batas Wilayah Negara,
dc.identifier.uri	https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/170410090021
dc.subject	Formulasi Kebijakan
dc.subject	Batas Wilayah Negara
dc.subject	Kawasan Perbatasan
dc.title	FORMULASI KEBIJAKAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN