OTONOMI DESA PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, STUDI TENTANG KEWENANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA LOKAL DI DESA PANGALENGAN KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019-2021
No Thumbnail Available
Date
2023-09-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
ABSTRAK
Konsep otonomi desa semakin asing dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Terkikisnya kewenangan desa dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan adat istiadatnya adalah salah satu masalah yang dihadapi desa. Sebagaimana kewenangan Pemerintahan Desa Pangalengan Kecamatan Pangalengan dalam mengelola sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi tergerus oleh berbagai intervensi pemerintah supradesa, baik intervensi melalui program titipan maupun regulasi yang mengikat desa.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya secara wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada informan yang telah ditentukan, diantaranya pemerintah desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat dan masyarakat umum. Setelah data-data penelitian terkumpul, dilanjutkan dengan analisis data yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian data diuji validitasnya menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu. Hal ini dimaksudkan agar keabsahannya data tersebut dapat dipercaya.
Hasil penelitian menunjukan bahwa otonomi di Desa Pangalengan belum optimal dilaksanakan, khususnya mengenai kewenangan desa dalam mengelola Sumber Daya Sosial dan Sumber Daya Ekonomi pada tahun 2019-2021. Hal ini didasarkan pada empat cara pandang yakni legal formal, bentuk pengakuang negara terhadap eksistensi berdasarkan hak asal usul dan astiadat, self-governing community, dan terakhir cara pandang romantis-lokalistik, yang tentunya masih belum tercapai dikarenakan pengaruh intervensi pemerintah supradesa yang terlalu dominan.
Berdasarkan hasil penelitan dan kesimpulan, maka dapat direkomendasikan poin penting yang bersifat praktis diantaranya perlu ada kajian ulang atau evaluasi atas regulasi yang merusak kewenangan desa, serta membuat regulasi yang menguatkan kewenangan desa. Sedangkan yang bersifat akademis yaitu perlu ada kajian lanjutan mengenai proses kebijakan di desa.
Description
Keywords
Otonomi Desa, Kewenangan Desa, Sumber Daya Lokal