Browsing by Author "TIYAN RAHMANUL HAKIM"

Now showing 1 - 2 of 2
  • No Thumbnail Available
    Item
    OTONOMI DESA PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, STUDI TENTANG KEWENANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA LOKAL DI DESA PANGALENGAN KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019-2021
    (2023-09-06) TIYAN RAHMANUL HAKIM; Nandang Alamsah Deliarnoor; Neneng Yani Yuningsih
    ABSTRAK Konsep otonomi desa semakin asing dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Terkikisnya kewenangan desa dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan adat istiadatnya adalah salah satu masalah yang dihadapi desa. Sebagaimana kewenangan Pemerintahan Desa Pangalengan Kecamatan Pangalengan dalam mengelola sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi tergerus oleh berbagai intervensi pemerintah supradesa, baik intervensi melalui program titipan maupun regulasi yang mengikat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya secara wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada informan yang telah ditentukan, diantaranya pemerintah desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat dan masyarakat umum. Setelah data-data penelitian terkumpul, dilanjutkan dengan analisis data yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian data diuji validitasnya menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu. Hal ini dimaksudkan agar keabsahannya data tersebut dapat dipercaya. Hasil penelitian menunjukan bahwa otonomi di Desa Pangalengan belum optimal dilaksanakan, khususnya mengenai kewenangan desa dalam mengelola Sumber Daya Sosial dan Sumber Daya Ekonomi pada tahun 2019-2021. Hal ini didasarkan pada empat cara pandang yakni legal formal, bentuk pengakuang negara terhadap eksistensi berdasarkan hak asal usul dan astiadat, self-governing community, dan terakhir cara pandang romantis-lokalistik, yang tentunya masih belum tercapai dikarenakan pengaruh intervensi pemerintah supradesa yang terlalu dominan. Berdasarkan hasil penelitan dan kesimpulan, maka dapat direkomendasikan poin penting yang bersifat praktis diantaranya perlu ada kajian ulang atau evaluasi atas regulasi yang merusak kewenangan desa, serta membuat regulasi yang menguatkan kewenangan desa. Sedangkan yang bersifat akademis yaitu perlu ada kajian lanjutan mengenai proses kebijakan di desa.
  • No Thumbnail Available
    Item
    STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGAL. STUDI TENTANG PENGENTASAN KEMISKINAN PADA KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG
    (2017-10-12) TIYAN RAHMANUL HAKIM; Agustinus Widanarto; Dede Sri Kartini
    ABSTRAK Penelitian in dilatarbelakangi oleh belum optimalnya upaya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam pengembangan wilayah tertinggal, khususnya dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Kertasari. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bandung belum dapat memanfaatkan potensi Kecamatan Kertasari untuk masyarakat setempat. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengembangkan Kecamatan Kertasari. Metode penelitian ini menggunakan metode deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dokumentasi dan menggunakan teknik purposive dalam penentuan informan. Hasil penelitian menunjukan pada tahap tujuan, pemerintah belum dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Pada tahap lingkungan, pemerintah belum memahami kondisi lingkungan, dimana pemerintah belum dapat memberdayakan buruh tani ketika mereka tidak mempunyai pekerjaan setelah musim panen dan musim tanam . Kemudian pada tahap arah, pemerintah memprioritaskan pembangunan dalam bidang pendidikan. Pada tahap tindakan, pemerintah lebih menggenjot pembangunan infrastruktur. Pada tahap pembelajaran, pemerintah membuat program penanggulangan kemiskinan secara integratif, komprehensif, efektif dan efesien. Kesimpulannya, pengembangan wilayah tertinggal khususnya pengentasan kemiskinan belum berjalan dengan baik, dikarenakan pemerintah belum menjalankan tahapan strategi. Peneliti berpendapat bahwa dalam mengentaskan kemiskinan, pemerintah sebaiknya memahami harapan dan kebutuhan masyarakat serta peka terhadap kondisi dan potensi lingkungan. Kata kunci: Tahapan proses strategi, Pengembangan , Pengentasan Kemisikinan