Ilmu Sosial (S2)
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENDIDIKAN (Studi Kasus Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Di Kabupaten Seram Bagian Barat)(2012-10-23) HATTY SUAT; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenPengangkatan tenaga honorer selama ini telah membuahkan persoalan di lingkungan instansi pemerintah. Kebijakan PP No. 43 Tahun 2007 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), diharapkan dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Prioritas pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS adalah tenaga honorer yang bertugas sebagai : guru, petugas kesehatan, penyuluh, tenaga teknis lainnya yang dibutuhkan oleh pemerintah. Oleh karena itu tujuan penelitian ini ingin mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), khusus pada pengangkatan tenaga guru honorer di Kabupaten Seram Bagian Barat serta; serta mengetahui dan menganalisis pelayanan publik dibidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Seram Bagian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif, Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Sedangkan yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Seram Bagian Barat. Dari hasil penelitian diperoleh : 1. Bahwa implementasi kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil belum berhasil denga baik, hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan dilapangan bahwa masih banyaknya tenaga guru honorer yang sampai sekarang belum juga diangkat menjadi CPNS, hal ini dikarenakan variabel-variabel Standar dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, serta Disposisi atau Sikap para pelaksana, semuanya belum diidentifikasi, dirumuskan, dan disediakan sebagaimana mestinya. 2. Analisa tentang pelayanan publik dibidang pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat masih belum memadai, ditandai dengan kebutuhan guru dan murid untuk mendapatkan fasilitas belajar mengajar yang layak tidak terpenuhi. Untuk suksesnya implementasi kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di masa mendatang, komitmen pemimpin organisasi dituntut harus optimal di semua tahapan kgiatan dan koordinasi lebih intensif dengan pihak terkait. Untuk itu perlu didukung anggaran yang proporsional untuk masingmasing tahapan kegiatan. Disamping itu juga harus didukung dengan personil yang memadai dan peningkatan kapasitas yang dimiliki. Hal ini bisa dilakukan misalnya melalui diklat terutama yang berhubungan dengan perencanaan dan evaluasi.