PENGARUH EVALUASI KEBIJAKAN PEMBIBITAN TERNAK SAPI POTONG TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN INSEMINASI BUATAN PADA LIMA KABUPATEN DI PROVINSI JAWA BARAT
No Thumbnail Available
Date
2012-10-22
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
ABSTRAK
Kebijakan pembibitan sapi potong
merupakan salah satu program pemerintah di bidang peternakan yang bertujuan memenuhi jumlah dan mutu bibit ternak
yang dibutuhkan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kebijakan ini telah
lama ada, mulai Tahun 1976 sejak
diintroduksikannya pelayanan inseminasi buatan, namun berdasarkan hasil evaluasi kebijakan
yang dilakukan setiap tahun, hasilnya tetap tidak efektif. Hal ini ditunjukkan
dengan data yang menunjukkan belum optimalnya kesiapan dan perolehan
sumberdaya, lemahnya hubungan antar manusia, proses internal dan tujuan rasional, serta sistem terbuka yang belum efektif.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
besarnya pengaruh evaluasi kebijakan pembibitan
sapi potong terhadap efektivitas pelayanan IB. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini berusaha menjelaskan evaluasi
kebijakan pembibitan sapi potong di 5 kabupaten di Jawa Barat dengan
menggunakan Teori
Evaluasi Kebijakan dari Bardach yang terdiri dari 4 dimensi yaitu : kelayakan teknis, kelayakan ekonomi dan finansial, daya dukung politis dan daya dukung administratif. Selain itu penelitian ini
menjelaskan efektifitas pelayanan inseminasi buatan. Disini peneliti
menggunakan teori efektivitas dari Kasim yang terdiri dari
dimensi kesiapan dan
perolehan sumberdaya, hubungan antar manusia, proses internal dan tujuan rasional dan sistem terbuka.
Dengan
metode survei, instrumen penelitian yang telah disusun kemudian disebarkan
melalui kuesioner kepada 166 orang responden; yaitu para pelaksana IB. Untuk menguji hipotesis yang diajukan,
peneliti menggunakan Analisis Structural Equation Modeling (SEM) .
Hasil penelitian menunjukkan besarnya pengaruh evaluasi kebijakan pembibitan
ternak sapi potong terhadap efektivitas pelayanan Inseminasi Buatan (IB) di Provinsi Jawa Barat ditentukan secara
signifikan oleh kelayakan
teknis, daya dukung politis, daya dukung administratif dan kelayakan ekonomi
dan finansial, dengan dimensi yang paling dominan yaitu kelayakan teknis.
ABSTRACT
The
Policy on beef breeding is one of the government’s program in the field of
animal husbandry aimed at fulfilling the number and the quality of calves
demanded by all regencies/cities in Indonesia.
This policy has been there for a long time, starting from year 1976
since artificial insemination service was introduced, but based on the policy
evaluation held annually, the result has not yet been effective. This is shown by the data showing the lack of
optimum readiness and human resources, weak relationship among humans, internal
process and rational goals, as well as ineffective open system.
This
research was aimed to asses the influence of policy evaluation on beef breeding
to the effectiveness of AI service. Through the quantitative approach, this
research tried to explain the policy evaluation on beef breeding in 5 regencies
in West Java using the Policy Evaluation Theory expressed by Bardach consisting
of 4 dimensions: technical feasibility, economic and financial feasibility, politicalviability and administrative operability.
Besides, the research also explained the effectiveness of artificial
insemination service. Here, the research
employed the effectiveness theory from Kasim consisting of readiness dimension
and human resources acquisition, interpersonal relation, internal process and
rational goals and open system.
With
the survey method, the composed research
instrument then was distributed through questioners to 166 respondents; the AI
officers. To examine the proposed
hypothesis, the research employed the Structural Equation Modeling (SEM)
analysis.
The
result of the research showed that the impact of policy evaluation on beef
breeding to the effectiveness of the AI service in West Java Province is
determined significantly by the technical feasibility, political viability, administrative operabilityand economic and financial feasibility, with the most
dominant dimension of technical feasibility.
Description
Keywords
Tidak ada keyword, Tidak ada keyword