TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR DALAM PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG KONSOLIDASI TANA
No Thumbnail Available
Date
2012-08-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Manusia dan tanah memiliki hubungan yang sangat erat, alami, dan
tidak terpisahkan. Sejarah perkembangan atau kehancurannya ditentukan
pula oleh tanah, masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan
karena keinginan menguasai tanah atas sumber yang terkandung di
dalamnya. Pembangunan daerah yang terencana dan menyeluruh akan
dapat menciptakan kehidupan yang lebih nyaman dan teratur.
Permasalahan pertanahan di wilayah perkotaan di Indonesia adalah
bagaimana mendayagunakan dan menghasilgunakan tata guna tanah
yang terbatas luasnya. Melalui program konsolidasi tanah diharapkan
dapat mengatasi berbagai konflik atas pertanahan dan setiap pemilik
tanah memiliki kesempatan yang adil dan merata dalam hal pemanfaatan
lahannya. Bertujuan memperoleh gambaran serta pemahaman terhadap
proses pelaksanaan program konsolidasi tanah dan mengetahui peran
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan konsolidasi
tanah.
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, dengan
mengumpulkan data-data sekunder seperti peraturan perundangundangan,
bahan-bahan kepustakaan, dan media internet yang berkaitan
dengan pertanahan pada umumnya dan pelaksanaan penatagunaan
tanah melalui konsolidasi tanah pada khususnya. Data tersebut kemudian
digunakan untuk menggambarkan suatu objek permasalahan yang berupa
sinkronisasi fakta-fakta yang terjadi dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku. Dengan demikian, pendekatan ini digunakan
untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang
penguasaan dan pemanfaatan tanah yang dikaitkan dengan masalah
pelaksanaan konsolidasi tanah.
Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan konsolidasi tanah di
Desa Caringin, telah melalui tahapan yang sesuai dengan yang ditetapkan
dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun
1991 Tentang Konsolidasi Tanah, dan Kantor Pertanahan Bogor memiliki
peranan sesuai dengan fungsinya yang telah ditetapkan dalam Perpres
Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional dan
peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
Description
Keywords
Konsolidasi Tanah, Kantor Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional