Ilmu Hukum (S1)

Permanent URI for this collection

https://kandaga.unpad.ac.id:5173/handle/kandaga/215

Browse

Now showing 1 - 20 of 570

TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP AKAD WAKALAH BIL UJRAH DALAM PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PADA KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR ANTARA NASABAH KOPERASI KSU SEJAHTERA BERSAMA DENGAN PIHAK PERUSAHAAN PT. ASUR
(2014-05-30) FATKHIYAH RIZKI HASANAH; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Asuransi yang selama ini digunakan oleh mayoritas masyarakat umum adalah asuransi konvensional bukan merupakan asuransi yang dikenal oleh para pendahulu dari kalangan ahli fiqih, karena tidak termasuk transaksi yang dikenal oleh fiqih Islam dan tidak pula dari kalangan para sahabat yang membahas hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakan kedudukan akad Wakalah Bil Ujrah dalam pembagian keuntungan antara Koperasi KSU Sejahtera Bersama dengan PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Bandung dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dan penempatan dana peserta asuransi syariah dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu metode pendekatan dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum dan mengutamakan penelitian kepustakaan serta bagaimana dalam praktik yang terjadi dilapangan. Spesifikais penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan kemudian menganalisis data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer atau sekunder untuk membahas permasalahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan akad Wakalah Bil Ujrah asuransi kendaraan bermotor oleh PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Bandung apabila dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 dalam hal pengelolaan dan penempatan dana peserta asuransi syariah maka hal tersebut bertentangan dengan dengan syariat Islam. Akad yang dilaksanakan oleh asuransi takaful memenuhi unsur syarat dan rukun tetapi ada beberapa permasalahan dalam hal pembagian keuntungan antara peserta dengan asuransi takaful, sehingga akad tersebut menjadi fasad. ketidakjelasan ketentuan pengelolaan dan penempatan dana serta pembagian keuntungan perusahaan asuransi takaful melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan prinsip asuransi syariah dalam melakukan operasional perusahaan asuransi takaful.
Analisis Penguasaan Tanah Desa oleh Individu yang Mendirikan Bangunan Permanen di Kab. Cirebon Ditinjau dari UUPA dan Perbup Cirebon No 44 Tahun 2011
(2015-04-13) SITI MARYAM; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki pengaruh besar bagi hajat hidup orang banyak. Dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA hak menguasai negara mempunyai wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan bumi, air, dan ruang angkasa. Salah satu objek dari penguasaan negara terhadap tanah adalah tanah desa. Tanah desa merupakan kekayaan desa yang pengelolaannya diatur oleh pemerintahan desa. Salah satu bentuk pemanfaatan kekayaan desa dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa adalah sewa menyewa. Ketentuan sewa menyewa tanah desa diatur oleh pemerintahan desa. Di Desa Sumber Kabupaten Cirebon individu menyewa tanah desa dengan ketentuan jangka waktu sewa menyewa selama 2 tahun, tetapi pada kenyataannya setelah jangka waktu berakhir individu tetap menguasai tanah tersebut dan mengklaim bahwa tanah desa adalah tanah milik pribadi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penguasaan tanah desa dihhubungkan dengan individu dan untuk mengetahui kendala-kendala dan upaya untuk mentertibkan bangunan yang dibangun di atas tanah desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Tahap penelitian yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penguasaan tanah desa oleh individu diperbolehkan selama sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut ketentuan dalam Perbup Cirebon Nomor 44 Tahun 2011 tidak diperbolehkan menguasai tanah desa setelah lewat jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian dengan desa tanpa komfirmasi perpanjangan waktu, sehingga tanah desa tersebut secara hukum harus dikembalikan kepada desa. Kendala-kendala untuk mentertibkan bangunan yang dibangun di atas tanah desa di Kabupaten Cirebon adalah kurang jelasnya status kepemilikan tanah sengketa secara hukum, masyarakat kurang memahami proses dan status kepemilikan tanah, dan kurang tegasnya aparat pemerintah dalam menegakan kasus hukum yang mengklaim tanah desa oleh individu. Upaya yang ditempuh untuk mentertibkan bangunan di atas tanah desa di Kabupaten Cirebon adalah melalui proses mediasi antara pemerintah dan masyarakat serta individu yang terkait sengketa klaim lahan.
Tanggung Jawab Penyelenggara Acara (Event Organizer) Atas Penggunaan Komersil Lagu dan Musik Karya Pencipta Lain Oleh Pengisi Acara Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
(2014-04-15) CINTARY KARTIKA PUTERI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi telah membawa banyak perkembangan pada berbagai sisi kehidupan manusia, termasuk pada dunia hiburan. Musik dan lagu sebagai salah satu unsur yang paling kuat dari dunia hiburan menjadi salah satu aspek yang turut berkembang, khususnya pada bagian pemanfaatannya. Musik dan lagu saat ini tidak hanya dimanfaatkan pada kegiatan-kegiatan kesenian atau kebudayaan saja, melainkan hampir seluruh kegiatan dapat dilengkapi dengan unsur musik dan lagu. Salah satu pihak yang turut memanfaatkan musik dan lagu ini adalah penyelenggara acara (event organizer). Event organizer memanfaatkan musik dan lagu pada kegiatan yang dikelolanya melalui pertunjukkan musik dan lagu yang dipersembahkan oleh musisi pengisi acara. Layaknya penggunaan komersil atas lagu dan musik pada umumnya, penggunaan komersil yang dilakukan oleh event organizer tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan event organizer memanfaatkan suatu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Namun pada kenyataannya, saat ini banyak event organizer yang belum mengetahui benar akan konsekuensi hukum atas penggunaan komersil musik dan lagu pada kegiatan yang dikelolanya, khususnya pada saat pertunjukkan musik dan lagu dilaksanakan bukan oleh pencipta aslinya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui secara rinci mengenai kedudukan penggunaan komersil lagu dan atau musik oleh pengisi acara pada kegiatan yang dikelola oleh event organizer beserta tanggung jawab event organizer itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis. Sementara metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang lebih menekankan pada penggunaan data berupa bahan primer yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif menyangkut permasalahan di atas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan komersil lagu dan musik karya pencipta lain oleh pengisi acara pada kegiatan yang dikelola event organizer adalah bentuk pengumuman karya cipta yang dapat menjadi suatu perbuatan yang melanggar hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta jika dilaksanakan tanpa adanya perjanjian lisensi dan pembayaran royalti terlebih dahulu. Secara umum Event organizer dalam hal ini bertanggung jawab atas konsekuensi hukum yang timbul dari penggunaan komersil tersebut, kecuali disepakati sebaliknya berdasarkan kesepakatan antara pengisi acara dan event organizer itu sendiri.
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (PPNS DJBC) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
(2014-10-14) SATRIO NURHUDA UTOMO; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (PPNS DJBC) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA ABSTRAK Satrio Nurhuda Utomo 110110100029 Kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan dimungkinkan untuk dilakukan oleh instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Meskipun demikian, di dalam praktik masih terdapat kasus-kasus tindak pidana penyelundupan yang tidak ditangani oleh penyidik dari instansi yang seharusnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (PPNS DJBC) dalam mengangani tindak pidana penyelundupan dan bagaimana koordinasi antara PPNS DJBC dengan Penyidik Polri dalam menangani tindak pidana penyelundupan. Penulisan skripsi berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis, yaitu memfokuskan pemecahan masalah berdasarkan data yang diperoleh yang kemudian dianalisa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait hukum acara pidana, literatur serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dan selanjutnya data dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan Penelitian tersebut, diperoleh hasil: Pertama, PPNS DJBC berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan yang sedang ditangani oleh Penyidik Polri. Kedua, Koordinasi yang paling penting untuk dilakukan dalam upaya membentuk sinergitas antara instansi DJBC dan instansi Polri untuk melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan adalah dalam bentuk laporan awal dan penyerahan tembusan penyidikan.
PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA ANAK YANG BEKERJA DI TEMPAT HIBURAN MALAM DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHU 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(2017-01-13) MOCH RIZKI PRIBADI; Rr. Janti Surjanti; Holyness N Singadimedja
Selayaknya waktu yang dimiliki anak-anak dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual, dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak yang masih melakukan pekerjaan khususnya bekerja di tempat hiburan malam. Beberapa faktor antara lain keterbatasan ekonomi keluarga, faktor sosial dan faktor budaya yang menyebabkan anak untuk bekerja. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang mempekerjakan anak. Tetapi hingga saat ini masih ditemukan pekerja anak di industri hiburan malam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertujuan untuk meneliti masalah yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang telah terkumpul dianalisi secara normative kualitatif, dengan penarikan kesimpulan menggunakan penalaran deduksi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menyatakan tegas bahwa anak dilarang bekerja di malam hari, dan upaya pemerintah terhadap perlindungan hukum dari aspek keselamatan kesehatan kerja bagi pekerja anak bersifat pasif karena menunggu laporan dan hanya memberikan sosialisasi-sosialisasi saja.
LEGAL MEMORANDUM KASUS HENDRA YANG DIJADIKAN ALAT UNTUK MENCAPAI TUJUAN DALAM PROSES LELANG PENGADAAN VIDEOTRON DI KEMENKOP DAN UKM TAHUN 2012
(2016-04-06) RAFI FEBRIANSYAH; Pupung Faisal; Somawijaya
Kewajiban seorang Direksi yang tertulis dalam Pasal 92 dan 97 UUPT tidak hanya semata-mata menjalankan tugas dan fungsi serta menyerahkan segala tanggung jawab kepada seorang Direksi saja, tetapi juga Pasal tersebut melindungi Direksi dari kerugian akibat tindakan pengambilan keputusan yang dilakukan Direksi. Hal ini sejalan dengan Lepasnya tanggung jawab seseorang karena dilindungi prinsip Business Judgement Rules. Prinsip ini memiliki landasan hukum pidana yaitu dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP ataupun Direksi tersebut digunakan sebagai ‘alat’ yang berada di bawah tekanan atau daya paksa (overmacht) yang hal tersebut dilandasi oleh pasal 48 KUHP. Penulisan Legal Memorandum ini dikaji berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis, yaitu memfokuskan pemecahan kasus berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan terkait Hukum Direksi yang melakukan tindak pidana korupsi. literatur serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dan selanjutnya data dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan penilitian tersebut diperoleh hasil : Pertama, Perbuatan Hendra Saputra selaku Direksi PT. Imaji Media mengadakan proyek Videotron di Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2012 tidak memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 UU Tipikor. Kedua, Hendra Saputra sebagai seorang Direksi yang memimpin jalannya PT. Imaji Media tidak melakukan kesalahan sehingga tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban Pidana atas proyek Videotron di Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012.
Status Kepemilikan Pulau Popole Dan Pulau Liwungan Di Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten Ditinjau Dari UU Nomor 1 Tahun 2014 Jo UU Nomor 27 Tahun 2007
(2015-04-28) NOFIYANTI ANDRIANA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Tanah merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mana tanah sangat berfungsi untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Tanah merupakan hal yang utama dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Letak Negara Republik Indonesia yang sangat strategis, yang dikelilingi oleh lautan menyebabkan suburnya tanah yang ada di Indonesia, begitupula pesisir pulau. Oleh karena itu, Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan. Berdasarkan data yang ada, terdapat sekitar 17.508 (tujuh belas ribu lima ratus delapan) buah pulau besar dan kecil dengan pulau utama yaitu Pulau Kalimantan, Pulau Irian atau Papua, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Selain itu, 92 pulau kecil di antaranya adalah pulau-pulau kecil terluar. Pulau-pulau kecil di Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang sangat potensial untuk pembangunan ekonomi. Misalnya, untuk pengembangan terumbu karang, padang lamun (sea grass), hutan mangrove, perikanan, dan kawasan konservasi serta menjadi factor penting dalam menggerakan parawisata bahari. Dalam rangka melindungi eksistensi keberadaan pulau-pulau kecil diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 jo Undang-Undang 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun, pada praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yakni Pengelolaan Pulau Popole dan Pulau Liwungan di Kabupaten Pandeglang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status kepemilikan Pulau Popole dan Pulau Liwungan serta akibat hukum dari pengelolaan yang melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil . Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Tahap penelitian yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa dapat disimpulkan baik itu orang perorangan, badan hukum maupun masyarakat adat hanya dapat memintakan izin hak pengusahan perairan persisir (HP3) dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Status Pulau Popole dan Pulau Liwungan adalah hak pengelolaan dengan dilandasi perjanjian sewa menyewa selama 25 tahun, yang disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dengan PT.Bahtera Banten Jaya. Selain itu akibat hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bahtera Banten Jaya adalah pemutusan kontrak dan membayar ganti rugi.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN PENYITAAN ASET TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TA
(2014-09-17) ADHIJASYA SATRIO; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN PENYITAAN ASET TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ABSTRAK Adhijasya Satrio 110110100026 Penyitaan aset terhadap tersangka tindak pidana pencucian uang yang dilakukan KPK dianggap sebagai kesewenang-wenangan, karena KPK sering sekali melakukan penyitaan aset terhadap tersangka tanpa mengetahui terlebih dahulu tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah KPK berwenang melakukan penyitaan aset tanpa mengetahui terlebih dahulu tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang tersebut dan bagaimana proses pengembalian aset apabila tidak terkait dengan tindak pidana pencucian uang tersebut. Penulisan skripsi berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis, yaitu memfokuskan pemecahan masalah berdasarkan data yang diperoleh yang kemudian dianalisa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait hukum acara pidana, literatur serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dan selanjutnya data dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil: Pertama, KPK dalam melakukan penyitaan aset terhadap tersangka tindak pidana pencucian uang dianggap tidak professional karena mereka menyita tanpa mengetahui terlebih dahulu tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang tersebut. Padahal kewenangan KPK hanya terbatas mengenai tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana korupsi. Kedua, proses pengembalian aset yang dilakukan oleh KPK jika aset tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang juga belum ada pengaturan khusus mengenai jangka waktu pengembalian tersebut. Padahal kita tahu bahwa aset atau harta kekayaan merupakan hak dari seseorang, tentu saja KPK dianggap semena-mena karena melakukan penyitaan yang tidak professional lalu tidak ada pertanggungjawaban dalam pengembaliannya.
ANALISIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT PERTAMINA PATRA NIAGA DENGAN PERUSAHAAN JASA TRANSPORTIR MENGENAI PENGIRIMAN BBM DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM DAGANG
(2017-03-14) REZA GALIH ARIFIANTO; Agus Suwandono; Susilowati Suparto
Jasa angkutan BBM (pihak transportir) dari perusahaan transportir mempunyai peranan yang sangat strategis dalam perkembangan usaha SPBU. Hal ini berhubungan dengan kelancaran pengiriman BBM dari Depo Pertamina ke lokasi SPBU dalam rangka men-supply kebutuhan BBM di masyarakat. Seiring dengan perkembangan usaha, ada suatu kendala yang menyebabkan pihak transportir tidak bisa melaksanakan kewajiban sesuai dengan delivery order dari PT Pertamina Patra Niaga. Didalam proses pengangkutan BBM dari tempat pengisian sampai dengan lokasi tujuan ada hal yang menyebabkan produk BBM yang dikirimkan. tidak sesuai dengan apa yang diminta di dalam delivery order, hal tersebut terjadi pada saat penghitungan Tera di SPBU, pada saat penghitungan tera di mobil tangki, hitungan yang dilakukan oleh pihak transportir tidak ada penyusutan atau pas jumlahnya, namun setelah di tanda tangan di berita acara dan dibongkar di tangki milik SPBU, terjadi selisih volume BBM dalam tangki yang cukup besar Loses BBM ini yang biasanya menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi pihak pengusaha SPBU yang menerima BBM tersebut dan pihak transportir merasa bahwa itu bukan tanggung jawab dia, sedangkan jelas di surat jalan disebutkan bahwa tanggung jawab dr transporter adalah sampai BBM telah diterima oleh pihak SPBU. Pihak SPBU merasa dirugikan dan menuntut pihak dari PT Pertamina persero selaku mitra usaha, dan dari sini pihak PT Pertamina Persero menuntut ganti rugi kepada pihak transportir melalui PT Pertamina patra niaga karena perusahaan ini yang melakukan Perjanjian kerjasama pengiriman BBM tersebut. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta data sekunder. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan, menelaah dan menganalisis secara sistematis, secara faktual serta secara akurat dari objek penulisan itu sendiri. Tahap penulisan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis data penelitian ini normatif kualitatif. Berdasarkan hasil analisa diperoleh kesimpulan bahwa PT. Selat Karimun sebagai pihak transportir merupakan pihak yang secara sah mengikatkan diri pada PT. Pertamina Patra Niaga sesuai dengan Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tanjung Uban Ke SPBU 13.294.703 dengan Nomor: 002/PPN350.355/KTR/2015. Kedudukan Transportir terhadap pihak SPBU bukan merupakan pihak yang saling mengikatkan diri secara sah dalam perjanjian. Tetapi secara Undang-Undang tetap harus bertanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap pihak SPBU. Pertanggungjawaban yang bisa diterapkan dalam pelaksanannya secara kontraktual kepada PT. Pertamina Patra Niaga berupa penggantian kerugian BBM yang hilang yaitu sebesar 33.217.500 rupiah. Kemudian pertanggungjawaban kepada pihak SPBU akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Selat Karimun adalah pertanggungjawaban terhadap biaya bongkar BBM sebesar Rp. 18.000.000,00 serta penggantian keuntungan yang hilang sebesar Rp. 34.507.500,00.
STATUS KEABSAHAN NEW YORK AGREEMENT 1962 ANTARA INDONESIA DAN BELANDA TERHADAP KEDAULATAN NKRI DI PAPUA
(2014-09-10) RIA MELINDA PUTRI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK STATUS KEABSAHAN NEW YORK AGREEMENT 1962 ANTARA INDONESIA DAN BELANDA TERHADAP KEDAULATAN NKRI DI PAPUA RIA MELINDA PUTRI 110110100023 Peralihan kedaulatan wilayah Irian Barat secara resmi menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah melewati serangkaian proses yang panjang. Peralihan kedaulatan tersebut ditandai dengan ditandatanganinya New York Agreement 1962 antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda. Namun setelah penandatanganan serta pelaksanaan perjanjian dilakukan, masih terdapat saja berbagai pihak yang menyangsikan mengenai keabsahan perjanjian tersebut dan memiliki berbagai macam penafsiran mengenai pelaksanaan perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan kepastian berdasarkan hukum kebiasaan internasional mengenai keabsahan New York Agreement 1962 yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda terkait dengan penafsiran-penafsiran yang dikemukakan oleh berbagai pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang menitik beratkan pada data sekunder dengan cara meneliti literatur yang berkaitan dengan ketentuan mengenai perjanjian internasional serta data tersier dengan mempelajari dan menelaah ketentuan-ketentuan mengenai pasal-pasal dalam suatu perjanjian yang dikaitkan dengan hukum internasional. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis, faktual, dan akurat mengenai permasalahan yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini yaitu New York Agreement 1962 adalah sah berdasarkan hukum kebiasaan internasional yang melihat pada ketentuan dalam Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 dan oleh karena itu proses pengalihan kedaulatan wilayah Irian Barat menjadi bagian dari wilayah Indonesia serta proses pelaksanaan PEPERA (Pelaksanaan Pendapat Rakyat) yang terkandung di dalam perjanjian adalah sah. Penafsiran-penafsiran yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang menyangsikan keabsahan perjanjian tidak dapat dibenarkan berdasarkan hukum internasional.
ANALISIS PENGGUNAAN SENJATA API OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PENANGGULANGAN ANARKI DIHUBUNGKAN DENGAN PROSEDUR TETAP (PROTAP) NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENANGGULANGAN ANARKI
(2013-01-15) ADIPATI PERMANA PARAWATHA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Dewasa ini di berbagai peristiwa dalam proses penegakan hukum, aparat kepolisian seringkali melakukan kekerasan bahkan menggunakan senjata api ketika berhadapan dengan masyarakat sipil. Di dalam proses penanggulangan tindak anarki dalam membubarkan massa saat demonstrasi banyak terjadi kasus penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sehingga menimbulkan korban meninggal dunia dan korban luka-luka. Kondisi tersebut sangat dimungkinkan karena adanya kewenangan penggunaan senjata api yang dimiliki oleh aparat kepolisian dalam proses penegakan hukum yang diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian serta Protap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penggunaan senjata api dapat dibenarkan berdasarkan Prosedur Tetap Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki dan pertanggungjawaban anggota Polri atas dugaan pelanggaran penggunaan kekuatan kendali senjata api oleh Polri dalam penanggulangan anarki yang menimbulkan korban. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Studi kepustakaan yang digunakan penulis sebagai bahan primer ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah penggunaan senjata api oleh kepolisian. Sedangkan bahan sekunder didapatkan dari hasil penelitian, buku-buku dan artikel-artikel yang dapat menunjang penelitian ini. Dari hasil penelitian dapat diketahui,bahwa berdasarkan Prosedur Tetap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki, penggunaan senjata api oleh Polri dalam penanggulangan anarki dapat dibenarkan dengan memperhatikan tata urutan penggunaan senjata api serta situasi dan kondisi di lapangan di mana tindakan yang dilakukan massa demonstran sudah dapat diklasifikasikan sebagai ambang gangguan maupun gangguan nyata. Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran prosedur dalam penggunaan senjata api terbagi menjadi dua yaitu pertanggungjawaban secara administratif yaitu berupa pertanggungjawaban internal kepolisian serta pertanggungjawaban pidana pada peradilan umum. Pertanggungjawaban secara administratif bagi anggota Polri diberlakukan apabila anggota Polri melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ataupun peraturan-peraturan internal kepolisian seperti pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin Polri yang penyelesaiannya pun melalui sidang internal kepolisian. Sedangkan pertanggungjawaban secara pidana bagi anggota Polri berlaku apabila di dalam penggunaan senjata api oleh anggota Polri menimbulkan korban dan diindikasikan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang sebelumnya dibuktikan terlebih dahulu melalui sidang internal kepolisian.
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENYERANGAN KAPAL DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL(STUDI KASUS PENYERANGAN KAPAL MAVI MARMARA OLEH ISRAEL)
(2012-08-07) GREGORIUS ADI S; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Hukum internasional berperan penting untuk menjamin kepastian dalam mengatur dan memelihara hubungan internasional antar negara di dunia. Namun di sisi lain tetap saja banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap hukum internasional. Pelanggaran yang dilakukan oleh suatu negara tersebut melahirkan tanggung jawab bagi negara itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penyelenggaraan tanggung jawab negara terhadap penyerangan kapal berdasarkan hukum internasional.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian dengan cara studi kepustakaan yakni dengan cara mengumpulkan data berupa peraturan-peraturan dan literature-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan tanggung jawab negara menurut hukum internasional. Adapun spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan masalah yang terjadi pada kasus penyerangan kapal Mavi Marmara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Israel yang menyerang Kapal Mavi Marmara sebagai pelanggaran berat hukum internasional, namun hukum internasional itu sendiri tidak dapat berperan sebagaimana mestinya. Israel tidak menjalankan tanggung jawab negara pantai sebagai mana mestinya untuk menjaga kedamaian dan telah melanggar ketentuan dalam UNCLOS 1982, meskipun bukan negara yang meratifikasinya Israel seharusnya terikat dengan konvensi tersebut karena UNCLOS 1982 telah diterima negara-negara di dunia sebagai kebiasaan internasional, dan Israel dalam kasus penyerangan Kapal Mavi Marmara tidak memberikan ganti rugi atau permintaan maaf kepada Turki selaku pihak yang dirugikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan penyerangannya yang alasannya pun tidak kuat.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindunga
(2016-05-23) ADITYA FEBRI GUMILAR; Hazar Kusmayanti; Linda Rachmainy
Perkawinan dapat putus dan berakhir oleh karena beberapa hal, yakni karena terjadinya talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya, atau karena perceraian yang terjadi karenanya, atau karena adanya pembatalan perkawinan yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Batalnya suatu perkawinan akan berdampak pada status anak yang lahir dari perkawinan tersebut, apakah anak dari suatu perkawinan yang dibatalkan dianggap sebagai anak sah atau tidak. Berdasarkan hal tersebut Penulis ingin mengkaji status hukum anak dan perlindungan hukum terhadap anak akibat pembatalan perkawinan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan dari data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu pemberian gambaran-gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori dan praktik tentang perlindungan terhadap anak akibat pembatalan perkawinan orang tua. Berdasarkan hasil penelitian, Penulis berkesimpulan bahwa status hukum anak akibat pembatalan perkawinan orangtuanya tetap dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah karena putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sedangkan perlindungan hukum terhadap anak akibat pembatalan perkawinan orangtuanya adalah karena status anak tetap anak sah sekalipun perkawinan kedua orang tuanya batal menurut Pengadilan, maka anak berhak atas hak-hak anak sebagaimana diatur di dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU OLEH PEKERJA DAN PENGUSAHA DI PT FAJAR AGUNG INDOCEMERLANG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(2013-01-21) NUGROHO JOKO PS; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Dalam dunia ketenagakerjaan, banyak pengusaha yang mempekerjakan pekerja kontrak yang didasarkan perjanjian kerja waktu tertentu dalam menopang kegiatan perusahaannya. Tetapi, dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian kerja tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang pada akhirnya merugikan pekerja kontrak karena hilangnya hak-hak dari pekerja kontrak itu sendiri. Adapun perusahaan yang dijadikan penelitian adalah PT Fajar Agung Indocemerlang dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja dalam perusahan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Fajar Agung Indocemerlang dalam pelaksanaan perjanjian kerja, serta mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi kendala yang dihadapi oleh perusahaan. Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan penelitian kepustakaan dan menekankan pada tinjauan dari segi ilmu hukum dengan menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan pelaksanaannya dalam praktik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya pelanggaran yang terjadi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pada PT Fajar Agung Indocemerlang karena tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 mengenai jangka waktu perjanjian kerja. Hal ini disebabkan karena adanya kendala bagi perusahaan untuk mendapatkan pekerja kontrak yang dapat diberikan kepercayaan penuh oleh perusahaan. Disisi lain perusahaan juga memberikan upaya-upaya kepada para pekerjanya yang bersifat kekeluargaan guna menciptakan suasana kerja yang nyaman sehingga pekerja dapat bekerja dengan sepenuh hati dalam menjalankan setiap pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Terhadap Masyarakat Penganut Aliran Kepercayaan Dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia
(2015-12-01) AGUSTINA MARISI NAULI; Atip Latipulhayat; Miranda Risang Ayu
Indonesia adalah sebuah bangsa yang terbangun di atas struktur masyarakat yang plural, mulai dari suku, ras, etnis, bahasa, adat-istiadat yang kemudian berpengaruh pada keanekaragaman kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jauh sebelum Indonesia merdeka, terdapat beragam Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan ini murni, berasal dari suku budaya asli Indonesia tidak bercampur dengan kerohanian yang terdapat dalam agama lain, yang dalam hal ini agama yang berasal dari luar Indonesia. Namun tidak terdapat ketentuan yang cukup mencakup perlindungan serta definisi bagi Aliran Kepercayaan ini, yang menyebabkan banyak terjadinya diskriminasi. Tidak hanya terbatas pada diskriminasi saja namun kasus pelanggaran hak daripada Aliran Kepercayaan berkembang menjadi penyerangan yang memakan korban jiwa. Peraturan mengenai hak asasi manusia di Indonesia merupakan adopsi dari peraturan hukum internasional, melihat kasus-kasus yang terjadi tidak hanya terdapat di Indonesia namun juga di negara lain, maka apakah hukum internasional telah memfasilitasi perlindungan terhadap agama dan Aliran Kepercayaan minoritas ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif analitik. Penulis menggunakan data sekunder yaitu sumber hukum hak asasi manusia internasional Deklarasi Universal Hak asasi manusia, ICCPR dan Declaration on the Elimination of All form of Intolerance of Discrimination Based on Religion or Beliefs, bahan-bahan kepustakaan dan media internet yang berhubungan dengan perlindungan agama minoritas, kebebasan agama, serta implementasi dan dampak peraturan internasional di Indonesia. Data tersebut kemudian digunakan untuk sinkronasi fakta yang terjadi dengan peraturan dan teori yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah urgensi bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki pelaksanaan perlindungan hak-hak konstitusional Aliran Kepercayaan. Selain itu juga harus dilakukan penyempurnaan definisi serta penjelasan mengenai Aliran Kepercayaan dalam seluruh peraturan perundangan Indonesia. Terlebih lagi, juga harus dilakukan sinkronisasi antara ketentuan HAM dalam peraturan perundangan nasional dengan hukum internasional yang telah mengikat Indonesia.
KEDUDUKAN SAHAM SEBAGAI OBJEK PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN INSTRUKSI PRESIDEN
(2012-10-25) GILANG RAMADHANY P; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Kematian seseorang akan menimbulkan akibat hukum bagi orang lain terutama bagi pihak keluarga dan pihak tertentu yang ada hubungannya dengan orang tersebut semasa hidupnya. Ketika terjadi peristiwa kematian seseorang, akan timbul pertanyaan bagaimana harta kekayaan peninggalan orang yang mati tersebut harus diperlakukan. Salah satu yang menjadi perhatian saat ini adalah ketika objek harta kekayaan yang akan dialihkan melalui pewarisan tersebut baru dikenal dalam perspektif Islam, salah satunya berupa saham. Hukum pewarisan dengan objek benda berupa saham itu sendiri pada dasarnya tidak dikenal dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan kedudukan saham sebagai objek harta warisan berdasarkan Hukum Islam serta untuk menentukan karakteristik saham seperti apa yang dapat dijadikan harta warisan menurut Hukum Islam selain itu juga untuk mengetahui perkembangan objek pewarisan berupa saham dan harta waris lain yang baru dikenal dalam hukum waris Islam di Indonesia.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang dilakukan dengan tahap dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan.Berdasarkan analisis dari penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa saham dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan dan dapat diwariskan. Secara garis besar penulis simpulkan bahwa dasar hukum keberadaan saham dapat ditemukan melalui ijtihad para Ulama dalam hal ini Fatwa DSN MUI karena pada dasarnya tidak diatur dalam nash, adapun dasar hukum mengenai pewarisan sahamnya sendiri dapat ditemukan melalui metode qiyas.
tindakan hukum yang dapat dilakukan penyidik mabes polri terkait gambar korban kecelakaan pesawat sukhoi superjet-100 yang diduga gambar palsu yang diunggah melalui media jejaring sosial twitter
(2013-04-09) EKY PRATAMA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENYIDIK MABES POLRI TERKAIT GAMBAR KORBAN KECELAKAAN PESAWAT SUKHOI SUPERJET-100 YANG DIDUGA GAMBAR PALSU YANG DIUNGGAH MELALUI MEDIA JEJARING SOSIAL TWITTER Abstrak Eky Pratama 110110080364 Tugas Akhir ini mengangkat permasalahan tentang perbuatan yang diduga dilakukan oleh Yogi Samtani seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Lampung yang melakukan menipulasi terhadap Dokumen Elektronik berupa gambar korban kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet-100 yang jatuh di Gunung Salak, Jawa Barat pada tanggal 9 Mei 2012 yang mengakibatkan kemarahan dan kecemasan dari masyarakat dan keluarga korban yang sedang menunggu kabar dari korban kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet-100. Penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan tujuan yaitu pertama untuk membahas apakah perbuatan Yogi Samtani yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi terhadap dokumen elektronik yaitu gambar korban kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet-100 dengan tujuan agar dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik memenuhi unsur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kedua untuk mebahas apakah ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemalsuan surat dapat diterapkan terhadap perbuatan Yogi Samtani, dan ketiga apakah Lis Anggraeni dapat diminta pertangungjawaban pidana sebagai orang yang memberikan gambar kepada Yogi Samtani yang kemudian gambar tersebut di manipulasi oleh Yogi Samtani dan diunggah melalui media jejaring sosial Twitter atas permintaan dari Lis Anggraeni. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif, metode penelitian dengan tahap pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah baham hukum primer dan sekunder. Data tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan suatu objek permasalahan yang berupa persesuaian antara fakta-fakta yang terjadi dengan peraturan perundangn-undangan dan teori yang ada. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Yogi Samtani telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU ITE dan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat yang juga dapat diterapkan terhadap perbuatan Yogi Samtani dan perihal Lis Anggraeni yang juga dapat diminta pertanggung jawaban secara pidana terkait dengan perbuatan Yogi Samtani.
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) TERHADAP PENDAFTARAN TANAH WAKAF DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
(2013-01-17) JEIHAN SAPHIRA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Pada dasarnya pelaksanaan perwakafan tanah milik sering dilakukan oleh masyarakat luas dengan hanya didasarkan pada kepercayaan semata dengan para pihak yang terjun langsung dalam pelaksanaan perwakafan tanah milik, sehingga perwakafan tanah milik sering terjadi tanpa disertai dengan adanya suatu alat bukti yang otentik, dan bahkan tidak melalui prosedur persertifikatan yang ditentukan dalam peraturan–peraturan yang berlaku. PPAIW sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat umum sebagai pejabat yang membuat akta ikrar wakaf dan melakukan pendafataran tanah wakaf ke Kantor Pertanahan seharusnya menjadi tiang dalam proses perwakafan tanah tetapi pada prakteknya masih ditemukan banyak pelanggaran dalam pendaftaran tanah wakaf yang dilakukan oleh PPAIW. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam konsepsi hukum tanah nasional terhadap pendaftaran tanah wakaf dan untuk mengetahui bentuk pengawasan pemerintah terkait tanggung jawab dan kinerja Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam pendaftaran tanah wakaf di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan menekankan pada tinjauan dari segi ilmu hukum dengan menggambarkan, menelaah, dan menganalisis fakta-fakta mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan pelaksanaannya dalam praktik. Tanggung jawab PPAIW dalam melaksanakan pendaftaran tanah wakaf pada dasarnya masih belum optimal karena berdasarkan kewajiban dan tugas PPAIW yang tercantum dalam berbagai peraturan mengenai perwakafan tanah PPAIW harus sangat teliti dalam memeriksa dokumen tanah yang akan diwakafkan tersebut bersih tanpa sengketa dan sedang tidak disengketakan. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pendaftaran tanah wakaf khususnya dalam pengawasan kinerja PPAIW terhadap pendaftaran tanah wakaf dirasa masih sangat kurang karena belum tegasnya sanksi yang dapat diberikan kepada PPAIW yang lalai dalam melaksanakan prosedur pendaftaran tanah, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana yang tertuang di berbagai macam peraturan perwakafan.
TUNJANGAN PROFESI GURU SEBAGAI BENTUK REMUNERASI AKIBAT DIHAPUSKANNYA TUNJANGAN KINERJA BAGI GURU PASCA DIBERLAKUKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUN
(2015-10-09) MONICA YULIARINI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
TUNJANGAN PROFESI GURU SEBAGAI BENTUK REMUNERASI AKIBAT DIHAPUSKANNYA TUNJANGAN KINERJA BAGI GURU PASCA DIBERLAKUKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Monica Yuliarini 110110080369 ABSTRAK Guru dan dosen yang berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu pelayan publik kepada masyarakat di bidang pendidikan. Dalam rangka meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pada profesi guru dan dosen pemerintah kemudian mengulirkan sistem sertifikasi, di dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sertifikasi didefinisikan sebagai proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Guru yang telah memperoleh sertifikasi berhak memperoleh tunjangan profesi sebagaimana ditegaskan dalam subtansi pasal 16 undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dengan dikeluarkannya peraturan presiden nomor 88 tahun 2013 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan maka profesi guru hanya mendapatkan tunjangan profesi sebagaimana tercantum di dalam subtansi pasal 3 Peraturan presiden nomor 88 tahun 2013 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan memaparkan secara jelas mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan hasil penelitian, Bahwa pasal 3 point f peraturan presiden nomor 88 tahun 2013 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan bertentangan dengan hak-hak guru sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat 1 point a undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru dan pasal 21 undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Guru harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Pemerintah dalam hal ini seharusnya melakukan evaluasi dan revisi terhadap kebijakan mengenai pemberian gaji, dan tunjangan bagi kesejahteraan guru agar sesuai dengan kebutuhan hidup minimum.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LEMBAGA PENJAMIN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKA
(2014-07-04) RIZKY ANDHIKA R; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama usaha antara Bank Syariah dengan mudharib, dimana Bank Syariah memberikan sejumlah dana yang diajukan oleh mudharib untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dalam akad mudharabah. Pembiayaan mudharabah mempunyai risiko yang tinggi, karena itu diperlukan Lembaga Penjamin Pembiayaan Syariah yang bertindak sebagai pihak yang menjamin sejumlah dana yang diberikan oleh Bank Syariah selaku shahibul maal (penyedia dana) kepada mudharib (pengelola dana) pada pembiayaan mudharabah Penelitian ini dikaji dari hukum Islam dan hukum perdata positif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual dan akurat dengan memperhatikan data-data, peraturan-peraturan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berhubungan dengan permasalahan, pendekatan yuridis kualitatif yaitu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar tidak saling bertentangan, tetap mempertahankan hierarki peraturan perundang-undangan dan terciptanya kepastian hukum, penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder peraturan mengenai lembaga penjamin pembiayaan syariah dan pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah, hukum Islam dan hukum perdata yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan dalam rangka menunjang data sekunder. Status dan kedudukan lembaga penjamin pembiayaan syariah dalam pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah dibolehkan menurut hukum Islam. Praktik mudharabah pada Bank Syariah saat ini mensyaratkan adanya jaminan yang dibebankan pada mudharib, hal ini berbeda dengan konsep mudharabah menurut Imam Maliki yang tidak membenarkan adanya jaminan pada kontrak mudharabah dikarenakan bertentangan dengan prinsip amanah dalam konsep pembiayaan mudharabah. Keberadaan Jaminan dalam pembiayaan mudharabah saat ini dimungkinkan karena pertimbangan-pertimbangan antara lain: untuk memberi rasa aman pada Bank Syariah, sebagai ikatan antara Bank Syariah dengan mudharib, perubahan situasi dan kondisi masyarakat saat ini berkaitan dengan komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran dan memegang amanah, konteks mudharabah saat ini berbeda dengan mudharabah pada masa Rasulullah SAW, untuk melindungi dana nasabah, untuk menghindari kecurangan pada mudharib dan untuk menghindari risiko pembiayaan. ABSTRACT Mudharabah funding is joint venture among Syariah Bank with mudharib (costumer), where Syariah Bank is providing a numbers of fund proposed by mudharib (customer) to operate of particular business activity with profit and/or loss shares following mudharabah agreements. Mudharabah funding have a high risk, therefore be required Syariah funding guarantor institution that has act as guarantor party amount of funds provided by Syariah Bank as shahibul maal (funder) to mudharib (fund manager) on mudharabah funding. This research is reviewed from both Islam and positive civil laws using analytical descriptive method, that are aimed to describe and analysis systematically, factual and accurate existing data considering be valid datum and rules with law theoritical and practice of positive law enforcement related to qualitative juridical approaches, problems that are laws regulation in order to not opposed each one and other, remain to maintain laws regulation hierarchy and to create law assurance, library research that is regulation secondary data collect about Syariah guarantor institution and mudharabah funding on Syariah banking, Islam law and field research that is field research to support of secondary data. Syariah funding guarantor institution status and position in mudharabah funding for Syariah Bank is permitted under Islam law. Today mudharabah practice on Syariah Bank, however, made requirement guarantee available charged on mudharib (customer), it is different to mudharabah concepts under Imam Maliki is not allowed guarantee available on mudharabah contracts because it is opposed with mandate principles in mudharabah funding concepts. Guarantee availability in mudharabah funding at present might caused considering among them: to give feel safe for Syariah Bank, as a tie among Syariah Bank with mudharib (customer), society condition and situation changes at the present related to commitment toward honesty values and hold of mandate, mudharabah context at the present different with mudharabah during the period of Rasulullah SAW, to protect customer funds, to avoid a fraud for mudharib (customer) and avoid a funding risk.

Browse

Recent Submissions