Analisis Implementasi Kebijakan Mitra Utama Kepabeanan di Direaktorat Jenderal Bea dan Cukai
No Thumbnail Available
Date
2022-01-28
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Kebijakan Mitra Utama (MITA) Kepabeanan yang diterapkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertujuan untuk mengurangi biaya logistik yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta memberikan apresiasi kepada importir dan eksportir yang patuh terhadap peraturan kepabeanan. Namun implementasi kebijakan MITA Kepabeanan belum optimal karena biaya dan kinerja logistik di Indonesia masih tertinggal dibanding negara Asia Tenggara lain, kebijakan yang belum dapat menurunkan keseluruhan waktu tunggu peti kemas impor, tidak dapat diterapkannya fasilitas locomotive facility, serta peran client coordinator yang belum optimal. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketidakoptimalan implementasi kebijakan Mitra Utama Kepabeanan, serta mencari strategi untuk meningkatkan kinerja kebijakan Mitra Utama Kepabeanan.
Penulis menggunakan beberapa macam model teori implementasi kebijakan publik yang sudah dikemukakan oleh berbagai ahli. Berbagai model teori tersebut kemudian dielaborasi dan kemudian dilakukan theoretical mapping. Dari berbagai hasil pemikiran para ahli tersebut peneliti mengelompokkan beberapa kesamaan pemikiran tersebut menjadi faktor-faktor potensial yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian dilakukan ini menggunakan metode penelitian campuran (mixed method) dengan model sekuensial eksploratori untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan menyusun rekomendasi kebijakan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi ketidakoptimalan implementasi kebijakan MITA Kepabeanan adalah (1) tujuan kebijakan sudah jelas, namun logika kebijakan belum dapat sepenuhnya menekan biaya logistik pada proses impor, (2) sumber daya kebijakan sudah tersedia tetapi belum mencukupi dari sisi SDM dan butuh perbaikan performa aplikasi, (3) karakteristik dan kemampuan DJBC meskipun sesuai dan memadai dalam pelaksanaan kebijakan namun banyaknya pihak yang terlibat menjadikan pengambilan keputusan lebih sulit, (4) komunikasi di internal DJBC sudah baik, namun komunikasi dengan pihak lain yang terlibat dalam proses ekspor dan impor perlu ditingkatkan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, (5) kondisi lingkungan kebijakan dapat mempengaruhi pelaksanaan monitoring, mengurangi anggaran kegiatan, serta mengubah kebijakan. Rekomendasi utama yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja kebijakan adalah membentuk dan menyelaraskan aturan lintas kementerian dan instansi dalam perijinan barang larangan dan pembatasan yang memuat pemberian kemudahan untuk perusahaan dengan kriteria risiko rendah, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk membentuk sistem risiko perusahaan yang terintegrasi antar kementerian dan instansi yang terlibat dalam proses ekspor dan impor.
Description
Keywords
Implementasi, Kebijakan, Kepabeanan