Kebijakan Publik (S2)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/114

Browse

Now showing 1 - 20 of 87

Analisis Kebijakan Perpindahan Ibukota Kabupaten Sukabumi Ke Palabuhanratu
(2017-12-12) M. RIJAL AMIRULLOH; Budiman Rusli; Budhi Gunawan
Perpindahan ibu kota Kabupaten Sukabumi dari Kota Sukabumi ke Palabuanratu yang berjarak 60 km. sudah berjalan lebih dari 19 tahun, semenjak diterbitkanya Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Ke Kota Palabuanratu Di Wilayah Kecamatan Palabuanratu. pada tanggal 27 Juli 1998. Namun sampai sekarang perpindahan ibukota tersebut dirasakan belum efektif, karena belum semua organisasi perangkat daerah (OPD) berkantor di ibu kota. Berdasarkan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian yang penulis susun yaitu Mengapa kebijakan perpindahan ibu kota Kabupaten Sukabumi ke Palabuanratu belum efektif?. Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut, dilakukan analisis kebijakan publik mengunakan metode kualitatif, berdasarkan teori yang kemukakan oleh Nugroho, mengenai tiga ciri utama kebijakan publik berhasil, yaitu cerdas, bijaksana, dan memberikan harapan. Ketika kebijakan perpindahan ibukota Kabupaten Sukabumi tidak masuk pada poin-poin syarat keberhasilan suatu kebijakan, maka poin-poin tersebut yang mengakibatkan kebijakan perpindahan ibu kota Kabupaten Sukabumi belum efektif. Hasilnya dirasakan telah memecahkan masalah sesuai dengan tujuan kebijakan dibuat, namun setelah kebijakan tersebut diimplemtasikan menimbulkan masalah baru yang lebih rumit dari masalah yang dipecahkan, dan kebijakan tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas warga Kabupaten Sukabumi.
Implementasi Kebijakan Alih Teknologi Hasil Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(2017-09-06) VIVI ELVINA PANJAITAN; Mudiyati Rahmatunnisa; Budiman Rusli
Dalam proses pelaksanaan pemanfaatan hasil riset melalui alih teknologi, LIPI berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 dengan tujuan agar hasil -hasil riset yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh stakeholder. Namun implementasi kebijakan alih teknologi hasil riset LIPI termasuk LIPI di Kota Bandung belum berjalan secara efektif. Oleh Karena itu penulis berkeinginan menganalisis permasalahan internal maupun eksternal serta alternatif penyelesaian terhadap belum efektifnya implementasi kebijakan tersebut, Dalam penelitian ini penulis menggunakan implementasi Mazmanian dan Sabatier yang terdiri dari tiga faktor yaitu karakteristik masalah, kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi, dan hal-hal di luar Undang-Undang (UU) yang mempengaruhi implementasi sebagai alat analisis melalui metode kualitatif dengan pendekatan desktriptif. Permasalahan internal dilihat dari faktor karakteristik masalah meliputi keterbatasan dana, peralatan dan perlengkapan riset, kurangnya kemampuan dan pengetahuan teknis riset peneliti, belum direalisasikannya aktivitas inkubator teknologi bisnis melalui INTeC LIPI. Dari faktor kebijakan menstrukturkan proses implementasi, permasalahannya yaitu kurangnya kesinambungan antara di ketiga pusat penelitian dengan di tingkat LIPI, tugas Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian lebih kepada pendataan terhadap hasil riset. Perencanaan riset kurang matang serta adanya gap mindset antara peneliti dengan pelaku usaha atau industri. Sedangkan permasalahan eksternal dilihat dari faktor hal-hal di luar UU yang mempengaruhi implementasi meliputi rendahnya dukungan publik serta gejolak ekonomi. Dan alternatif penyelesaian yang dapat diupayakan yaitu penguatan kolaborasi riset, peningkatan kompetensi SDM, penguatan perencanaan riset, peningkatan kapasitas diseminasi hasil riset, pengoptimalan inkubator teknologi bisnis, pengoptimalan pengelolaan Science Techno Park.
IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN SUMEDANG (Studi pada Puskesmas Dengan Tempat Perawatan Jatinangor)
(2017-01-09) IDAH ROSIDAH; Nandang Alamsah Deliarnoor; Sinta Ningrum
Indikator keberhasilan program Jaminan Kesehatan Nasional adalah peningkatan peserta yang signifikan.Berdasarkan data BPJS Cabang Sumedang, di Kabupaten Sumedang terjadi peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan dari tahun 2014 –2015 yaitu sebesar 71,6 % . Namun peningkatan kepesertaan tersebut tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai sehingga menyebabkan pelayanan kesehatan terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional tidak optimal. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Sumedang serta menanggulangi hambatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan strategi studi kasus dengan analisa data induktif. Pengumpulan data primer melalui wawancara terhadap Stakeholders program JKN yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Seksi Pengendalian Biaya Kesehatan, Petugas BPJS Kesehatan, Petugas JKN di Puskesmas, Dokter, Apoteker , Peserta JKN, dan studi dokumentasi berupa regulasi serta laporan program JKN. Hasil penelitian menunjukan bahwa efisiensi anggaran dana kapitasi Puskesmas merupakan permasalahan utama yang menyebabkan kegagalan implementasi (Unsuccessful Implementation) program JKN. Sementara aspek isi kebijakan (Content of Policy) dan konteks implementasi (Context Implementation) mempengaruhi secara tidak langsung. Penggunaan dana kapitasi untuk keperluan obat dan alat kesehatan tidak pernah terealisasikan. Perlunya penyusunan pedoman operasional sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tentang mekanisme belanja obat dan alat kesehatan untuk menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan di Puskesmas diharapkan dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasaman Barat
(2023-10-10) ALFIAN DEBY ARTHA; Heru Nurasa; Candradewini
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya ditemukan sampah yang ditumpuk, dibakar, dibuang ke sungai, dan/atau laut tanpa adanya tindak lanjut pengelolaan sampah seperti: pengolahan dan pengangkutan ke TPS maupun ke TPA. Kondisi tersebut apabila dibiarkan secara terus-menerus dapat berdampak kurang baik kepada kesehatan masyarakat, lingkungan, keadaan sosial, dan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk mengatasi masalah tersebut telah menetapkan beberapa kebijakan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah. Implementasi kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan Kabupaten Pasaman Barat yang bebas dari permasalahan sampah yang merupakan tujuan dari kebijakan tersebut. Maka dari itu, peneliti mencoba untuk memberikan gambaran secara rinci bagaimana implementasi pengelolaan sampah dalam rangka mewujudkan target atau tujuan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, FGD, dan literatur review. Analisis data dilakukan dengan kondensasi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan teori Grindle (1980), dimana model implmentasi kebijakan mempunyai dua variabel yang mengemukakan terkait implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum berhasil mewujudkan target atau tujuan kebijakan. Beberapa hal yang menyebabkan implementasi belum berhasil dari aspek content of policy antara lain: terdapat kepentingan stakeholder yang belum terakomodir; terdapat manfaat yang belum diterima oleh stakeholder; besarnya derajat perubahan target pengelolaan sampah; jarak yang jauh secara geografis dan organisasi; kurangnya komitmen implementor kebijakan; keterbatasan sumber daya (anggaran, manusia, sarana prasarana). Sedangkan dari aspek contexts of implementation antara lain: strategi yang telah ditetapkan berdasarkan kekuasaan dan kepentingan stakeholder terlibat belum efektif tercapai; kurangnya komitmen dan kesepahaman antar lembaga penguasa; dan implementor kebijakan belum sepenuhnya mematuhi dan merespon terhadap kebutuhan atau situasi/kondisi dari masyarakat. Dengan berbagai permasalahan yang ada diharapkan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dapat menghimbau semua stakeholder agar lebih intens dalam berkomunikasi dan berkoordinasi; melakukan revisi dan/atau harmonisasi kebijakan; merubah operasional di TPA dari sistem open dumping menjadi lahan urug saniter; meningkatkan kegiatan sosialisasi, pelatihan, pembinaan; memanfaatkan peluang sumber daya lain selain dari implementor kebijakan; dan memanfaatkan peluang inovasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan unsur muatan lokal melalui aspek modal sosial.
Formulasi Kebijakan Rancangan Undang-Undang Tentang Penanggulangan Bencana
(2023-09-06) CHANDRA PUSPITA KURNIAWATI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Terus meningkatnya dampak bencana dan kebutuhan alokasi dana penanggulangan bencana akan membawa Indonesia pada tantangan yang jauh lebih besar dan kompleks jika Indonesia tidak memiliki payung kebijakan penanggulangan bencana yang robust, agile, dan adaptif. Merespons semua kebutuhan tersebut, Komisi VIII DPR mengusulkan RUU tentang Penanggulangan Bencana untuk merevisi UU No. 24 Tahun 2007. RUU ini telah dua kali diusulkan, dua kali masuk dalam Prolegnas, dan dua kali pula menjadi RUU Prioritas Tahunan. Namun, tidak hanya gagal diundangkan karena alasan deadlock, muatan RUU tersebut juga mendapat kritik tajam dari berbagai pihak. Kedua hal ini mengindikasikan bahwa ada masalah dalam pilihan kebijakan yang diambil oleh para perumus RUU. Oleh karena itu, mencermati formulasi kebijakan berupa RUU tentang Penanggulangan Bencana dari sudut pandang kebijakan publik menjadi menarik untuk dilakukan. Permasalahan dianalisis menggunakan langkah/tugas formulasi kebijakan Turnpenny dkk. Sementara, untuk menjawab rumusan pertanyaan secara kritis, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur, pengumpulan data dan informasi kualitatif, serta pengumpulan data audio - visual kualitatif. Sementara itu, analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi RUU tentang Penanggulangan Bencana belum sepenuhnya dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Di samping itu, kelima langkah/tugas formulasi kebijakan belum berurutan dan tidak dilakukan secara utuh. Dalam hal ini, langkah/tugas problem characterization dan options assessment dilakukan secara bersamaan dan masih terbatas pada mengidentifikasi masalah dan opsi kebijakan. Sementara, langkah/tugas problem evaluation dan specification of objectives dilakukan secara simultan dengan policy design. Langkah/tugas formulasi juga banyak berkutat pada problem characterization, options assessment, dan policy design yang juga tidak saling terhubung satu dengan lainnya. Selain itu, tidak adanya keterlibatan pemerintah pusat dan pegiat bencana dalam formulasi RUU juga berdampak pada masalah dalam konsepsi RUU. Belum terlibatnya Komisi VIII selaku pengusul RUU dalam penyiapan dan penyusunan RUU juga menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, penelitian mengungkap bahwa Buku Pedoman dan POS-POS yang menjadi acuan dalam formulasi RUU tentang Penanggulangan Bencana mengandung kelemahan fundamental. Terakhir, berbagai kendala formulasi RUU tentang Penanggulangan Bencana juga diungkap dalam penelitian ini. Temuan-temuan tersebut bermanfaat untuk memberikan analisis mendalam tentang teori formulasi kebijakan sekaligus memberikan masukan yang berharga dalam proses perumusan RUU.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMUDAHAN DAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KABUPATEN BEKASI
(2023-08-25) ADVENTUS MANAGAM SIMBOLON; Candradewini; Budiman Rusli
Implementasi kebijakan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ditujukan untuk mengurangi backlog kepemilikan rumah yang semakin meningkat termasuk di Kabupaten Bekasi. Permasalahan ketidaktepatan sasaran penerima kebijakan subsidi perumahan dan pemanfaatan rumah subsidi yang tidak sesuai ketentuan menjadi temuan yang berulang menjadi fenomena permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menganalisis implementasi kebijakan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bekasi berdasarkan teori implementasi kebijakan model rasional Khan & Khandaker yang mengembangkan lima dimensi kebijakan meliputi kejelasan atas tujuan, target dan sasaran kebijakan, perencanaan yang terperinci dan konsisten, pembagian tugas yang lengkap dan jelas, standarisasi yang akurat, dan pengawasan yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan Studi Pustaka. Kemudian dilakukan pengujian keabsahan data kualitatif melalui triangulasi sumber data. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, pemadatan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa temuan antara lain penetapan target kebijakan belum mencerminkan kebutuhan perumahan dari masing-masing wilayah, Permasalahan ketidaktepatan sasaran penerima KPR FLPP, Perencanaan skema kredit/pembiayaan KPR FLPP yang masih terbatas, kurangnya SDM pada organisasi pelaksana, pengawasan paska penyaluran terkait keterhunian masih mengalami berbagai hambatan.
Faktor Penentu Kesuksesan Implementasi Perizinan Berusaha Subsektor Perikanan Tangkap pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
(2023-08-18) MUHAMMAD REZA BUDIMAN; Mas Dadang Enjat Munajat; Rita Myrna
Dalam upaya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam perikanan tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penyederhanaan perizinan melalui kebijakan perizinan berusaha subsector perikanan tangkap. Perizinan berusaha Subsektor perikanan tangkap merupakan kebijakan perizinan usaha perikanan tangkap bagi pelaku usaha yang dilakukan secara elektronik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor penentu kesuksesan atau critical success factors pada implementasi perizinan usaha perikanan tangkap di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Faktor penentu kesuksesan yang digunakan terkait implementasi kebijakan adalah model manajemen yang dikembangkan oleh Khan dan Khandaker. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan metode pengumpulan data primer menggunakan kuesioner. Responden merupakan pelaksana perizinan usaha perikanan tangkap di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan tools SmartPLS 4.0. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel komunikasi yang cepat, jelas, dan dua arah serta lokasi implementasi yang tepat. Sedangkan empat variabel lainnya, yaitu penggunaan anggaran yang cukup dan efektif, struktur organisasi yang benar, keterlibatan orang, serta peralatan yang memadai dan teknologi yang tepat, disimpulkan tidak berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan perizinan berusaha di subsektor perikanan tangkap
PERKIRAAN RISIKO KORUPSI DESA (STUDI KASUS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SUKOHARJO)
(2023-10-09) HEPNU NUR PRIHATMANTO; Elisa Susanti; R. Ira Irawati
Inspektorat kabupaten di Indonesia menghadapi masalah naiknya kasus korupsi pada tingkat desa sementara kapasitas deteksi yang dimiliki terbatas (baik sumber daya manusia, alokasi biaya, dan alokasi waktu). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dilakukannya audit untuk mendeteksi risiko korupsi desa dan membuat perkiraan berdasarkan indikator yang mudah diukur dan diakses. Penelitian ini menggunakan teori identifikasi masalah kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed methods dengan pendekatan studi kasus pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah terbatasnya kemampuan deteksi korupsi dapat dikategorikan sebagai kegagalan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengawasan atas program pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Adapun variabel kebijakan yang dapat diidentifikasi untuk kegagalan pemerintah tersebut adalah kecepatan deteksi korupsi dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia secara efisien. Misalnya penggunaan analisa big data dengan memaksimalkan penggunaan perkiraan risiko korupsi dalam menentukan desa yang akan diaudit baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator perkiraan risiko korupsi secara kualitatif dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, yakni: adanya audit tahun sebelumnya, jumlah anggaran desa, periode jabatan kepala desa, masa pemilihan kepala desa, status perkembangan desa, dan pengaduan masyarakat.
Evaluasi Pelaksanaan Program Petani Milenial di Provinsi Jawa Barat
(2023-10-08) DICKY EKA KURNIAWAN; Sinta Ningrum; Ida Widianingsih
Provinsi Jawa Barat dihadapkan pada masalah regenerasi petani yang ditunjukkan oleh persentase jumlah petani muda yang terus mengalami penurunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Untuk meregenerasi petani, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat program petani milenial yang diharapkan dapat mengubah citra pertanian menjadi modern sekaligus memberi jalan bagi kaum muda Jawa Barat untuk merintis usaha pertanian. Penelitian ini akan mengevaluasi pelaksanaan program petani milenial di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2021 dan 2022 dengan tujuan menggambarkan pelaksanaan program petani milenial ditinjau dari aspek proses administratif, proses implementasi, dan mekanisme program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus. Disamping itu, untuk menjawab tujuan penelitian, digunakan model evaluasi yang berfokus pada proses yang dikembangkan oleh Marvin C. Alkin dengan didukung oleh penggunaan instrumen model logika program. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik wawancara dan diskusi kelompok terfokus, observasi, studi dokumen, serta kuesioner. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan teknik interaktif yang meliputi aktivitas kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program petani milenial belum berjalan sesuai dengan rencana yang digambarkan dalam model logika program. Dari aspek proses administratif, pelaksanaan program belum sepenuhnya didukung oleh sumber daya program untuk menunjang pelaksanaan aktivitas program yang direncanakan. Dari aspek proses implementasi, aktivitas program belum sepenuhnya diberikan pada jumlah dan tingkat yang sesuai. Sedangkan dari aspek mekanisme program, diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa hasil jangka pendek program didorong oleh aktivtias program yang dijalankan, namun terbatas pada pemerolehan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan untuk merintis usaha pertanian.
Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Kabupaten Bandung
(2024-01-11) NOVI EKA RATNASARI; Elisa Susanti; R. Widya Setiabudi Sumadinata
Pemerintah Kabupaten Bandung mengimplementasikan kebijakan pemanfaatan ruang bagi sector industry TPT melalui perancangan indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagai acuan dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur daerah dan pemberlakuan kepemilikan dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang bagi para pelaku usaha sebagai bukti legal pemanfaatan ruang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan kinerja implementasi kebijakan pemanfaatan ruang, berdasarkan pelaksanaan indikasi program utama pemanfaatan ruang tahap 1 (tahun 2017-2021) dan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, berdasarkan kombinasi dimensi model rasional dan model manajemen dari teori implementasi kebijakan Khan dan Khandaker. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara terhadap narasumber secara purposive sampling dengan didukung literatur dari jurnal, data, dan laporan lain dari pemerintah pusat dan daerah yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemanfaatan ruang berdasarkan pelaksanaan indikasi program utama pemanfaatan ruang belum berjalan optimal, karena masih banyaknya program terkait industri TPT yang belum dapat direalisasikan hingga lewat tenggat waktu yang direncanakan, disebabkan belum optimalnya kerja dari dimensi kejelasan tujuan, target, dan sasaran kebijakan, perencanaan yang akurat dan konsisten, dan standarisasi yang akurat dan terperinci, sumber daya yang memadai, pemantauan yang tepat, komunikasi yang cepat, jelas, dan dua arah (terhadap pihak investor, dan masyarakat yang kawasannya akan ditata). Pada dasarnya pelaksanaan indikasi program utama pemanfaatan ruang melekat dengan keberadaannya di program pembangunan daerah, sedangkan pelaksanaan program pembangunan daerah banyak dipengaruhi oleh kondisi di lapangan, sehingga memungkinkan terjadi beberapa kali perubahan. Oleh karena itu penting dilakukan pemantauan berkala dan sinkronisasi atas keduanya. Sedangkan implementasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dalam bentuk pemberian PKKPR, baru dijalankan Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2022. Dalam hal ini variabel-variabel Khan dan Khandaker telah mempengaruhi dengan baik kinerja PKKPR ditinjau dari aspek kemudahan dan percepatan dalam perizinan berusaha, yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah permohononan nomor induk berusaha, perizinan berusaha berbasis risiko, dan nilai inventasi.
Analysis Projection of the Fulfillment of Priority Facilities and Infrastructures for Vocational High School/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Using System Dynamic to Increase School Participation Rates
(2023-12-27) HAMIDUDDIN ARIEF KAENONG; Mohammad Benny Alexandri; Yogi Suprayogi Sugandi
The fulfillment of facilities and infrastructures is the obligation of the provincial government, including the provincial government of Central Kalimantan. This study aims to find out whether the provincial government of Central Kalimantan can meet SMK priority facilities and infrastructures and to know the year of achievement. The research uses a quantitative method in the form of a dynamic system with the help of the vensim PLE64 application version 9.2.0.0 using profile data for each SMK and the Budget Execution List/Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) of the education office from 2017 to 2022. The results show that if the budget for priority facilities and infrastructures is maintained, then in 2028, priority facilities and infrastructures will equal the ideal number. Furthermore, if the Central Kalimantan provincial government runs a scenario of increasing the growth of the SMK facility and infrastructure budget, uses the budget allocation for SMK facilities and infrastructures for only priority facilities and infrastructures, or uses the budget allocation for SMK facilities and infrastructures for SMKs first, then the fulfillment of facilities and infrastructures will be achieved 2–3 years earlier
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA ATAP OLEH DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI DI PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2020
(2023-05-15) NOVA MAGDALENA GINTING; Herijanto Bekti; Sawitri Budi Utami
Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses pada suatu program. Kebijakan publik yang baik tergambar dari implementasi program yang berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana implementasi Program Pembangunan PLTS Atap di Provinsi Bali TA 2020 dari teori yang dikemukakan oleh Maier, C., & Winkel (2017) yaitu individu, kontekstual, aktor eksternal, organisasi, dan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan serta verifikasi data. Implementasi program yang dilakukan di Provinsi Bali merupakan bentuk dukungan Green Energy dalam upaya memenuhi target outcomes bauran energi pemerintah sebesar 23% pada tahun 2025 dan membantu pemenuhann target kelistrikan EBT dalam RUED Bali dan merupakan upaya diversifikasi energi untuk dapat mencapai kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan akan penggunaan bahan bakar fosil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pembangunan PLTS Atap di Provinsi Bali TA 2020 belum terimplementasi dengan baik karena dipengaruhi oleh individu karena terjadi divergensi kebijakan mengikuti arahan pimpinan; aktor eksternal yakni resistensi PLN; dan organisasi (masih ada kendala dalam waktu penyelesaian yang lama dan masih dibutuhkannya pelatihan).
JEJARING KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN PERTANIAN PERKOTAAN TERPADU /INTEGRATED URBAN FARMING DI KOTA BANDUNG
(2023-07-26) YANNE YUNIARTI WIDAYAT; Nina Karlina; Mas Dadang Enjat Munajat
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jaringan kebijakan dalam pelaksanaan Pertanian Perkotaan Terpadu untuk memetakan aktor kebijakan yang terlibat di dalamnya dalam mewujudkan Bandung Food Smart City. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan strategi sekuensial eksploratif yang melibatkan aktor kebijakan dari pemerintah, privat, akademisi, masyarakat dan media massa. Dalam memetakan aktor, penelitian ini menggunakan teori dimensi jejaring kebijakan dari Frans Van Wardeen (1992) yang mencangkup aktor, fungsi, struktur dan pelembagaan. Kemudian dimensi struktur ditelusuri lebih dalam menggunakan Social Network Analysis dari Marcin Mincer (2012) dengan memanfaatkan aplikasi Gephi. Struktur jaringan didasarkan empat dimensi yaitu centrality. Hasil penelitian menunjukan bahwa jejaring kebijakan dalam pelaksanaan Pertanian Perkotaan Terpadu di Kota Bandung telah memenuhi dimensi-dimensi jejaring kebijakan. Hal ini dikonfirmasi dimana masing-masing aktor telah sesuai melakukan peran dan fungsinya. Hasil pengukuran centrality menunjukan bahwa Universitas Katolik Parahyangan adalah aktor yang paling banyak memiliki koneksi (degree centrality) sekaligus yang memegang kontrol komunikasi paling baik (betweenness centrality). Kemudian aktor yang memiliki jalur tercepat dalam menyebarkan informasi ke aktor lainnya (closeness centrality) yaitu Gabungan Kelompok Tani yang ada di 30 Kecamatan Kota Bandung. Sedangkan aktor yang memegang peranan paling penting (eigenvector centrality) yaitu ada pada pemerintah level bawah yaitu kecamatan dan kelurahan. Penelitian ini berguna untuk menjelaskan pentingnya posisi aktor dalam jaringan kebijakan yang merupakan kunci keberhasilan suatu program.
IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL UNTUK KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA (PROGRESS KP NAPZA) DI KOTA BANDUNG
(2021-09-01) YUSTIKA TRI DEWI; R. Widya Setiabudi Sumadinata; Candradewini
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program rehabilitasi sosial untuk KP Napza pada IPWL (Intitusi Penerima Wajib Lapor) di Kota Bandung dalam keberhasilan menekan angka penyalahgunaan dan peredaran Napza di Kota Bandung. Masalah Napza seharusnya perlu mendapatkan perhatian lebih serius dalam penanganannya, untuk itu dibutuhkan tempat terapi dan rehabilitasi yang secara professional dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Charels O. Jones, dimana implementasi kebijakan program terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting yaitu organization, interpretation, and application. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Obyek dari penelitian ini adalah IPWL (Intitusi Penerima Wajib Lapor) di Kota Bandung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kunci dalam organisasi IPWL yang berhubungan dengan layanan sosial ini adalah sumber daya yang memiliki peranan sangat penting untuk dapat mensukseskan program rehabilitasi. Program yang diterapkan di lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza ini sudah cukup baik dalam menjalankan program rehabilitasinya, dengan tetap menerapkan peraturan sesuai dengan standar operasional di dalam paying regulasi. Aplikasi progam yang ditetapkan di dalam lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Akan tetapi dibutuhkan sinergitas yang lebih baik di dalam Kementrian Sosial selaku pemangku kebijakan dengan pelaksana kebijakan yaitu IPWL dalam pengadaan sumber daya pendukung dan sosialisasi terhadap masyarakat dalam adanya layanan program rehabilitasi bagi para KP Napza di Indonesia khsususnya Kota Bandung.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah B3 Industri Penyamakan Kulit Di Kabupaten Garut
(2023-03-30) SALWA NURFAIZIYA; Heru Nurasa; Mas Dadang Enjat Munajat
Industri Penyamakan Kulit (IPK) Sukaregang merupakan ikon Kabupaten Garut yang memiliki dampak positif dalam perkembangan ekonomi, tetapi bertolak belakang dengan faktor lingkungan karena limbah yang dihasilkannya dapat mencemari lingkungan. Dalam upaya menjaga keselarasan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup telah diatur perihal kebijakan pengelolaan limbah pada Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021. Akan tetapi sampai saat ini masih ditemukannya fenomena pencemaran sungai serta ketidaktercapaian baku mutu limbah di kawasan IPK dan dibuktikan oleh hasil uji laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Tujuan penelitian untuk menganalisis variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan limbah menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier (1983) yang terdiri dari 3 variabel utama yang nantinya terbagi menjadi 16 indikator penelitian, yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan karakteristik lingkungan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif serta teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu observasi, dokumen dan wawancara ke aktor kebijakan DLH Kabupaten Garut, kelompok sasaran pihak IPK, dan pihak terdampak yaitu masyarakat yang tinggal di kawasan Sukaregang. Hasil penelitian berdasarkan triangulasi sumber atas wawancara dengan informan serta triangulasi metode penelitian menunjukkan bahwa hasil skoring atas tingkat keberhasilan variabel penelitian masih sangat rendah dan belum mencapai 100%. Dari hasil tersebut dilakukan penarikan kesimpulan terkait ketentuan-ketentuan yang telah penulis tetapkan. Maka dinyatakan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah B3 PP No.22 Tahun 2021 di Industri Penyamakan Kulit Kabupaten Garut dengan kaitannya atas konsep teori implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier yaitu belum terimplementasi. Ketidakberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan limbah disebabkan oleh kompleksitas masalah yang berbenturan dengan ekonomi, kelompok sasaran yang heterogen, sulitnya tingkat perubahan yang diharapkan, belum adanya penyesuaian aturan dengan kondisi daerah, terbatasnya sumber daya keuangan terhadap operasional dan pemeliharaan teknologi, kurangnya dukungan dari pihak industri, serta kurangnya koordinasi dalam penindaktegasan pihak yang melanggar aturan kebijakan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG (Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung) IMPLEMENTATION OF NON-CASH TRANSACTION POLICY IN
(2021-04-26) YATI KURNIATI; Heru Nurasa; Candradewini
ABSTRACT Good governance constantly updates every policy, one of which is required by the application of non-cash transactions. Bandung Regency Government, is one that began to implement a system of non-cash transactions carried out gradually in early 2018 which includes transactions of receipts and expenses. Where its implementation is based in accordance with Bandung Regent Regulation No. 22/2018 on the Implementation of Non-Cash Transactions in bandung regency government environment. The goal of this research is to examine, analyze and understand in depth. This research uses qualitative research methods. In reviewing the implementation of non-cash transaction policy in regional financial management at the Bandung District Secretariat, the authors used the theory put forward by Grindle that two main factors that influence the success of policy implementation are: content of policy variables and context of implementation. The Regional Secretariat of Bandung Regency has implemented Non-Cash Transactions based on Grindle`s perspective with each variable in accordance with the policy of Bandung Regent Regulation Number 22/2018.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
(2022-12-29) MERDIANA MEGANTARI GARTIWI; R. Ira Irawati; Nina Karlina
Kebijakan Pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten Pangandaran diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Pangandaran. Selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkannya kebijakan ini belum dilaksanakan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari belum tercapainya tujuan pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2025 yang tertera dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No. 7 tahun 2018. Berdasarkan teori implementasi kebijakan tidak tercapainya tujuan dari sebuah kebijakan menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan tersebut tidak berhasil. Terdapat beberapa model yang menjabarkan jika implementasi sebuah kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan pada penelitian ini penulis memilih model implementasi Grindle dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dihasilkan dari peneltian ini yaitu implementasi kebijakan implementasi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata daerah Kabupaten Pangandaran belum berjalan dengan efektif. Dan berdasarkan hasil analisis menggunakan model impementasi Grindle, terlihat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya implementasi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten Pangandaran adalah faktor-faktor yang ada dalam konten kebijakan (Content Policy).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASET DAN BARANG MILIK NEGARA DI IPDN KAMPUS JATINANGOR
(2021-01-27) AGUS ZAKARIA; Budiman Rusli; Heru Nurasa
Implementasi kebijakan pengelolaan aset dan barang milik negara di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jatinangor mengalami beberapa masalah yang membuat pelaksanaannya belum optimal. Permasalahan tersebut berdampak pada setiap tahapan pengelolaan aset dan barang milik negara yaitu perencanaan, penatausahaan, perawatan dan pengahapusan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan perlengkapan dan barang milik negara. Metode peneletian kualitatif akan digunakan untuk menganalisa permasalahan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan Aset dan Barang Milik Negara yang ada di IPDN Kampus Jatinangor. Permasalahan yang dihadapi oleh Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara adalah masih terjadinya komunikasi yang kurang baik dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset dan barang milik negara, kekurangan sumber daya aparatur, masih didapati oknum pengguna barang milik negara yang belum memiliki sikap yang belum baik dalam pengelolaan aset dan barang milik negara dan struktur birokrasi yang masih harus diperbaiki dan disusun kembali guna mengoptimalkan kinerja dan pembagian tugas-tugas pengelolaan aset dan barang milik negara di IPDN.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT DI KANTOR KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG
(2021-09-08) RUSLI BAIJURI; Mohammad Benny Alexandri; Candradewini
Kebijakan pelimpahan sebagian urusan dari bupati kepada camat Soreang dapat dikatakan tepat karena selain sebagai ibu kota kabupaten Bandung penetapan kecamatan Soreang menjadi kecamatan pertama di Kabupaten Bandung yang melaksanakan pelayanan administrasi terpadu. Pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat masih bersifat seragam dan belum disesuaikan dengan potensi, karakteristik dan kebutuhan masing-masing kecamatan. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 226 ayat (2) UU 23 tahun 2014 yang mengatakan bahwa pelimpahan kewenangan bupati/wali kota dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan, sehingga beberapa kewenangan tidak dapat dilaksanakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karateristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta disposisi implementator. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukan Implementasi Kebijakan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat di Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung telah dilaksanakan. Namun demikian dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya dapat berjalan maksimal karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya adalah dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, dimensi sumber daya terutama sumber daya manusia dan finasial, dimensi kondisi lingkungan ekonomi.
IMPLEMENTASI PROGRAM KERJASAMA IPDN DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI
(2021-09-09) BOCUT AMARINA MALAHAYATI; Budiman Rusli; Candradewini
Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai lembaga pendidikan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri memegang peranan penting dalam menerapkan dan mengembangkan pendidikan tinggi kepamongprajaan. Untuk mengembangkan itu, diperlukan kerjasama dengan lembaga lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Pihak Luar Negeri. Sepanjang tahun 2018 sampai 2019 ketika terjadi perubahan struktur organisasi, terjadi penurunan partisipan kegiatan kerjasama dengan lembaga luar negeri sehingga penulis tertarik meneliti tentang bagaimana pelaksanaan kerjasama IPDN dengan lembaga di luar negeri. Merujuk pada model implementasi Grindle dan metode penelitian kualitatif deskriptif, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program terlaksana sesuai prosedur yang sudah ditetapkan namun besarnya intervensi pimpinan, ketersediaan dana dan isu aktual yang mengakibatkan adanya perubahan partisipan maupun kegiatan kerjasama

Browse

Recent Submissions