STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI N0. 311 PK/PDT/2009 MENGENAI SENGKETA HAK PAKAI ATAS TANAH WEWENGKON ANTARA PEMERINTAH KOTA CIREBON DENGAN KERATON KASEPUHAN CIREBON
No Thumbnail Available
Date
2012-08-07
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Permasalahan
dalam kasus ini yakni mengenai sertifikat hak pakai atas tanah yang melibatkan
pejabat negara dalam kasus ini. Sertifikat hak pakai atas tanah adalah suatu
produk administrasi dimana didalamnya mengandung elemen konkrit, individual dan
final. Dalam kasus ini terdapat permasalahan yaitu tanah yang diperebutkan oleh
kedua belah pihak yaitu suatu tanah adat yang diakui sebagai tanah milik
keraton kesepuhan Cirebon. Kemudian pemerintah kota cirebon yang dalam hal ini
walikota Cirebon mendapatkan sertifikat hak pakai atas tanah yang diakui adalah
milik negara yakni tanah seperti yang diakui tanah milik kesepuhan keraton
Cirebon. Diduga dalam kasus ini terdapat penyerobotan atas tanah yang dilakukan
oleh pemerintah kota cirebon sehingga akan dibahas apakah benar terdapat
penyerobotan atas tanah oleh pemerintah kota cirebon. Kasus ini berawal di
pengadilan Negeri kota Cirebon hingga berlanjut sampai Peninjauan kembali.
Kasus ini diselesesaikan dalam ranah peradilan umum.
Metode
penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yang
menitikberatkan kepada data kepustakaan atau data sekunder dengan spesifikasi
bersifat deskriptif analitis. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan,
maka kajian dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam
data sekunder yang tersebar dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.
Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu data yang
diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis
secara kualitatif dengan maksud mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.
Hasil yang
hendak dicapai adalah bahwa dengan penulisan ini akan memberikan suatu
penjelasan mengenai kompetensi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa tanah
yang dalam penulisan ini adalah alas haknya adalah hak pakai atas tanah.
Sehingga dapat jelas di terangkan dan sebagai pedoman dalam praktek beracara
dalam persidangan apabila kelak terdapat kesamaan kasus seperti ini.
Problems in this
case that the certificate of Hak Pakai
involving state officials in this case. Certificate of hak pakai of land
is a product of administration which in it contains elements of concrete,
individual and final. In this case there are problems of land contested by both
parties is an indigenous land recognized as belonging to the KeratonKasepuhan Cirebon. Then the city
government of
Cirebon mayor received a certificate of land use rights which are recognized as
state-owned land that is recognized property
Keraton Kasepuhan Cirebon. Presumably in this
case there is a land annexation by the city government of Cirebon that will be
discussed whether there were invasions of land by the Govermenet of Cirebon.
This case originated in District Court of
Cirebon.
A review of this case in the realm
of public justice.
The research
method used in this paper is the normative juridical, which focuses on the literature
of data or secondary data with analytical descriptive specifications. In
accordance with the method of approach used, the study carried out on the norms
and principles contained in the secondary data are scattered in primary legal
materials, secondary, and tertiary. Data analysis was performed by means of
qualitative analysis, the data obtained, selected and arranged systematically
for further analyzed qualitatively in order to achieve clarity issues to be
discussed.
Outcomes to be
achieved is that by writing this will provide an explanation of the competence
of courts to resolve land disputes in this paper is its right base is the Hak Pakai of land.
So it can be clearly explained and the guidelines in practice when one day the
hearing in the trial of cases like this there are similarities.
Description
Keywords
Tanah Wewengkon, Keraton Kasepuhan Cirebon, Tidak ada keyword