SINGLE PARENT DAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Abstract

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan PKH pada KPM berstatus single parent di Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat ditinjau dari dimensi kebijakan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan pelaksanaan PKH pada KPM berstatus single parent. Sesuai dengan pendapat Gilbert and Terrel bahwa dalam merumuskan suatu program kebijakan sosial perlu memperhatikan empat dimensi sosial, yaitu Social Allocations; Social provisions; Delivery System; Finance, serta nilai-nilai kebijakan seperti equity; equality; dan adequacy. Pengumpulan data penelitian ini melalui studi pustaka, studi dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah pertama dari nilai equality masih ada masyarakat terutama para single parent di berbagai desa yang ada di Kecamatan Cikalong Wetan belum tersentuh oleh bantuan sosial sama sekali diakibatkan belum terdaftarnya para masyarakat yang dikategorikan miskin ini dalam Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (BDTPFM), padahal secara kriteria kepesertaan mereka layak menerima bantuan termasuk PKH. Sensitifitas aturan program PKH terhadap KPM berstatus single parent perlu diperhatikan terutama mengenai nilai bantuan yang diberikan karena beban dan kebutuhan orang tua tunggal lebih besar bila dibandingkan keluarga utuh. Kedua dari nilai equity kebijakan sosial PKH, data yang digunakan dalam kegiatan validasi kepesertaan awal PKH merupakan data lama, sehingga menimbulkan kecemburuan di masyarakat yang belum mendapat bantuan sosial sama sekali. Nilai bantuan yang diberikan dengan kewajiban yang harus dilakukan semisal mengikuti kegiatan P2K2 harus di sesuaikan.Terakhir, dari nilai adequacy kebijakan sosial PKH, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai program solusi bagi masyarakat yang belum mendapat bantuan sosial belum maksimal dikarenakan masyarakat yang didata tidak akan langsung mendapat bantuan sosial yang sesuai dengan keadaan mereka. Perluasan komponen Orang dengan Kecacatan Berat (ODKB) dan lansia merupakan nilai tambah bagi bantuan sosial PKH. Perlu adanya evaluasi mengenai proses penentuan sasaran PKH, pemberian nominal bantuan sesuai dengan status keluarga KPM, pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang penyaluran bantuan serta sistem pelaporan yang efektif ketika terjadi permasalahan seputar PKH di lapangan.

Description

Keywords

Single Parent, Kebijakan Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH).

Citation