Kebijakan Pelabuhan Indonesia Terhadap Tata Kelola Pelabuhan Bebas Batu Ampar Berbasis Rezim Pelabuhan Bebas
No Thumbnail Available
Date
2023-06-19
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Indonesia sebagai negara maritim menjadi bagian penting dari konektivitas maritim dunia. Konektivitas maritim di Indonesia sangat bergantung dengan simpul antar pelabuhan. Sebagai poros maritim dunia, Indonesia membangun konektivitas maritim dengan mengembangkan Pelabuhan Perbatasan melalui bingkai kebijakan Pelabuhan Bebas. Tata kelola Pelabuhan Bebas di Indonesia menunjukkan belum adanya sinkronisasi kebijakan pelabuhan nasional dengan kerangka kebijakan Pelabuhan Bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengganalisis Pelabuhan Bebas terbesar di Indonesia yaitu Pelabuhan Bebas Batu Ampar dalam menjalankan tata kelola kepelabuhannya .
Penelitian ini merupakan bagian dari studi ekonomi politik dalam Hubungan Internasional. Penelitian dilakukan melalui pembangunan kerangka pemikiran melalui studi literatur. Kerangka pemikiran yang digunakan terdiri dari ekonomi politik dan regionalisme yang direlasikan dengan lingkungan kepelabuhanan secara nasional dan internasional Dengan pendekatan penelitian eksplanatoris, peneliti melakukan pembangunan kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan objek penelitian. Sebagai penelitian kualitatif, dilakukan studi empirik menggunakan data primer dari informan dan data sekunder lainnya.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pelabuhan Bebas Batu Ampar dalam pelaksanaannya tidak menjalankan fungsi tata kelola pelabuhan berbasis rezim pelabuhan bebas, rezim ini tidak menjadi acuan, luaran maupun dampak kebijakan tersebut secara komprehensif. Hasil analisis implementasi menunjukkan buruknya kebijakan pelabuhan Indonesia berperan sebagai dasar lemahnya kondisi implementasi tata kelola Pelabuhan Bebas Batu Ampar. Buruknya kebijakan menghasilkan ketergantungan Pelabuhan Indonesia terhadap Pelabuhan Singapura yang berdampak terhadap Pelabuhan Bebas Batu Ampar, sehingga fungsi sebagai pelabuhan bebas tidak berjalan. Kondisi ini harus ditelaah melalui ruang diskusi politik sehingga dapat dilakukan optimalisasi kebijakan pelabuhan dalam konteks tata kelola Pelabuhan Bebas. Jaringan konektivitas kepelabuhan yang tidak mendukung Pelabuhan Bebas menunjukkan perlunya dilakukan restrukturisasi Kebijakan kepelabuhan dalam sistem logistik nasional. Seringnya perubahan terhadap arah tata kelola Pelabuhan Bebas Batu Ampar menunjukan perlunya pemberian otoritas penuh yang ultimate ke Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Batam sehingga ada reorientasi model tata kelola Pelabuhan Bebas Batu Ampar yang merujuk model rezim Pelabuhan Bebas, kemudian model tata kelola Pelabuhan Bebas Batu Ampar akan menjadi model utama bagi Pelabuhan Bebas lainnya . Orientasi ini tentunya sejalan dengan dorongan agar Indonesia menjadi poros maritim dunia melalui pembangunan dari wilayah pinggiran sebagaimana perwujudan Indonesia sebagai pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia.
Description
Keywords
Batu Ampar, Pelabuhan Bebas, Tata Kelola Pelabuhan