Hubungan Internasional (S3)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/119

Browse

Now showing 1 - 20 of 102

PELAKSANAAN KEWENANGAN DPR RI DALAM PEMBAHASAN ANGGARAN TAHUN 2004-2018 (IMPLEMENTATION OF DPR RI AUTHORITY IN BUDGET DISCUSSION 2004-2018)
(2020-11-17) MOHAMMAD ECHSANNULLAH; Nandang Alamsah Deliarnoor; Muradi
Pelaksanaan kewenangan DPR dalam pembahasan anggaran telah menjadi bagian penting dalam menciptakan mekanisme check and balancedalam proses penganggaran negara. Secara ideal mekanisme ini juga merupakan kontrol untuk memastikan bahwa keuangan negara disusun dengan berdasarkan pada kebutuhan rakyat. Akan tetapi adanya penangkapan oleh KPK terhadap beberapa oknum anggota Badan Anggaran (Banggar) yang kemudian berujung pada adanya praktik korupsi dan permainan anggaran telah menimbulkan persoalan terkait dengan kewenangan DPR. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kewenangan DPR RI dalam pembahasan anggaran tahun 2004 –2018. Sedangkantujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan DPR RI dalam pembahasan anggaran tahun 2004 –2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Unit analisis penelitian ini adalah Banggar DPR RI. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik samplingpurposivedan snowball dengan pemilihan informan di Badan Anggaran DPR RI dan wakil pemerintah dalam pembahasan rancangan anggaran, sesuai dengan kriteriapenelitian. Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan oleh peneliti adalah wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk validitas digunakan teknik triangulasi data. Hasil peneltian menujukkan bahwa pelaksanaan kewenangan DPR dalam pembahasan anggaran pada kurun waktu 2004 –2018 belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari penggunaan pengaruh DPR pada saat pembahasan anggaran, dimana oknum anggota Banggar telah menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Adanya kewenangan yang disalahgunakan oleh oknum anggota dewan yang duduk di Banggar. Pelaksanaan kewenangan oleh DPR juga belum sepenuhnya berjalan dengan baik yang ditunjukkan topik yang dibahas tidak cukup matang untuk dapat disahkan oleh Banggar. Dari aspek pertanggungjawaban hukum, terlihat juga masih lemahnya pertanggung jawaban DPR dalam pembahasan anggaran menyebabkan lemahnya pertanggungjawaban dan terjadi deviasi kewenangan. Peneliti mengusulkan sebuah konsep baru dalam kerangka pelaksanaan kewenangan DPR RI pada pembahasan anggaran negara yaitu dimensi kewenangan yang didasari pada pengawasan. Peneliti juga untuk memperjelas dua dimensi yang sebelumnya dikemukakan oleh Rubbin, yaitu: kehendak politik dan proses politik. Kehendak politik dan proses politik juga dipengaruhi oleh proses oligarki partai dalam pembahasan anggaran.
Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Pasca Konflik Sosial di Ambon Tahun 2017
(2020-03-17) SARIPUDIN; R. Widya Setiabudi Sumadinata; Muradi
Persepsi ancaman keamanan nasional saat ini sudah mengalami perubahan dan perluasan, dari yang sebelumnya hanya meliputi ancaman tradisional (militer) kemudian mulai bergeser kepada ancaman non-tradisional (non-militer). Dari sekian banyak ancaman non tradisional yang dapat menggoyahkan kedaulatan dan keutuhan negara, konflik sosial menjadi salah satu potensi kerawanan yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Di Ambon (Maluku), yaitu tepatnya pada tahun 1999 dan tahun 2003 pernah terjadi konflik sosial horizontal yang sangat serius antar umat beragama, yaitu Islam dan Kristen. Konflik tersebut meninggalkan rasa trauma dan perpecahan di atara masyarakat Ambon (Maluku), bahkan kemudian masih menyisakan residu konflik yang pada akhirnya menimbulkan konflik lanjutan pada tahun 2011, 2012 dan 2017. Salah satu upaya pemerintah pusat dalam mengurangi risiko terjadinya konflik sosial di Ambon diantaranya adalah dengan melibatkan TNI AD sebagai bagian dari pelaksanaan operasi militer selain perang. Berdasarkan pada permasalahan di atas, penelitian ini mengambil judul Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) pasca konflik sosial di Ambon Tahun 2017. Didasarkan pada judul dan latar belakang penelitian tersebut maka peneliti memilih untuk menggunakan metode kualitatif, dengan metode ini maka peneliti dapat secara lebih mendalam mencari jawaban atas masalah penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara serta focus group discussion (FGD), dengan sebelumnya peneliti terlebih dahulu menentukan kriteria informan melalui teknik purposive. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi, hal ini untuk menjaga validitas data atau penelitian. Adapun triangulasi yang dilakukan adalah pada sumber data. Dari penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa konflik sosial yang terjadi di Ambon pada tahun 1999 dan 2003 hingga saat ini masih menyisakan residu, sehingga sering memunculkan konflik susulan. Sampai dengan pasca tahun 2017 kondisi di Ambon masih dikategorikan sebagai daerah dengan situasi pasca konflik yang memerlukan penanganan khusus. Peran TNI AD pasca konflik sosial di Ambon dari hasil penelitian ini dianggap penting, meskipun TNI AD bukan menjadi aktor utama atau satu-satunya lembaga yang bertugas. Apabila melihat pada peran yang dilakukan oleh TNI AD pasca konflik sosial di Ambon, baik itu dari aspek perencanaan, koordinasi, komunikasi dan bantuan pemenuhan logistik, maka secara dominan keempatnya telah dijalankan dan dipenuhi oleh TNI AD. Kesimpulan dari penelitian ini menghasilkan sebuah temuan, yaitu aspek komunikasi sebagai salah satu peran yang dijalankan oleh TNI AD tidak hanya bersifat formal tetapi juga informal, yang dilakukan melalui pendekatan sosial. Adapun saran penelitian ini adalah diperlukannya pemberdayaan peran TNI AD untuk bersama lembaga atau instansi lainnya dalam menyelesaikan terlebih dahulu akar dari terjadinya konflik
KEBIJAKAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL DI INDONESIA BERDASARKAN STANDAR INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION
(2022-10-17) TUMPAL SILITONGA; Arfin Sudirman; Taufik Hidayat
Mencermati dinamika perkembangan dunia penerbangan saat ini secara prinsip telah menghadirkan berbagai fenomena global, regional dan nasional yang berdampak secara sistemik terhadap totalitas sistem transportasi di dunia. Indonesia sebagai bagian dari rezim penerbangan internasional secara struktur merupakan manifestasi program dan kebijakan sistem keselamatan penerbangan yang secara Derivatif sebagai bagian dari regulasi yang harus dipatuhi bersama diturunkan oleh ICAO terhadap aktor negara-negara yang menganut prinsip keselamatan penerbangan. Kemajuan keselamatan penerbagan Indonesia (Air Safety) menuju ideal sejatinya merupakan sesuatu yang sulit dicapai jika kebijakan parameter keselamatan belum mampu diterapkan secara komprehensif dan masih berjalan secara sektoral. Oleh sebab itu kebijakan (Annexes) ICAO mengharuskan penerbangan sipil Indonesia secara mandatori melakukan berbagai terobosan positif untuk menghasilkan tingkat Compliance yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Rezim yang dikemukakan oleh Stefen D. Krasner, Hasenclever, Kratochwil dan Ruggie. Teori Airsafety yang dikemukakan oleh Roelen dan Klompstra, serta pandangan tentang kebijakan yang dikemukakan oleh Hoogerwerf. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pemilihan informan menggunakan teknik Purposive Sampling. Aplikasi MDAP (Manual Data Analisis Procedure) digunakan dalam membantu analisis data dan teknik validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan data serta Member Check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derivasi kebijakan ICAO tentang keselamatan penerbangan sipil di Indonesia yang bersumber pada 19 annex dapat dilakukan meskipun masih terdapat permasalahan dalam penerapannya. Hal tersebut diperlihatkan melalui hasil temuan USOAP ICAO sebagai kebijakan audit dalam mengetahui tingkat kepatuhan Indonesia terhadap standar regulasi keselamatan penerbangan global yang secara prinsip belum sepenuhnya comply. Berdasarkan langkah penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan kebijakan keselamatan penerbangan sipil di Indonesia perlu diukur dari konsep dan pola pikir yang dapat memberikan suatu perubahan melalui aspek Kognitivisme dengan melahirkan kalangan Epistemistik penerbangan. Penerapan kebijakan regulasi keselamatan penerbangan sipil Indonesia yang belum optimal perlu dilakukan dengan konsep pemikiran melalui restorasi organisasi dan penataan regulasi yang melibatkan aktor-aktor penerbangan seperti Stakeholder, Regulator dan Operator.
INTEROPERABILITAS ANTARLEMBAGA DALAM KEAMANAN PERBATASAN LAUT INDONESIA DI SELAT MALAKA : STUDI TENTANG KEAMANAN MARITIM DI INDONESIA
(2022-10-04) AGUS PRIYANTO; R. Widya Setiabudi Sumadinata; Arry Bainus
Permasalahan kawasan perbatasan nasional merupakan persoalan politik pertahanan negara yang disebabkan adanya berbagai kepentingan negara di perbatasan. Permasalahan yang tejadi di perbatasan, terutama perbatasan laut, di antaranya mekanisme koordinasi dan sistem komunikasi antarlembaga, alutsista patroli pengamanan maritim dan perbatasan, tata kelola sistem penegakan hukum di wilayah perbatasan, ketersediaan piranti lunak, serta teknologi informasi yang mengintegrasikan persoalan tersebut, menjadi prioritas yang harus segera dibenahi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis interoperabilitas antarlembaga keamanan perbatasan maritim di Indonesia dalam keamanan perbatasan laut Indonesia di Selat Malaka. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif bersifat deskriptif yang menggambarkan mengenai interoperabilitas antarlembaga keamanan perbatasan Selat Malaka dan memberikan solusi alternatif bagi pemecahan permasalahan yang terjadi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara korespondensi, wawancara, observasi, literasi, studi pustaka, dokumentasi dan diskusi. Dari hasil wawancara dan diskusi dengan informan, diharapkan akan diperoleh keterangan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interoperabilitas antarlembaga keamanan perbatasan maritim di Indonesia dalam keamanan perbatasan laut Indonesia di Selat Malaka berdasarkan model LISI (Level of Information System Interoperability) di Asops Kas Kohanudnas (sekarang Koopsudnas) dan Kasubbid Informasi Zona Maritim Barat masih termasuk dalam antara lain level 0 (isolated) untuk aspek data, level 1 (connected) untuk aspek prosedur, level 2 untuk aspek aplikasi dan level 4 untuk aspek infrastruktur. Sedangkan interoperabilitas kematangan organisasi diukur menggunakan model Organisational Interoperability Maturity Model (OIMM) disimpulkan berada pada Level 3 (combined). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keamanan perbatasan di Selat Malaka memiliki doktrin satuan dan pengalaman dilibatkan, terjalin komunikasi dan pengetahuan, satu rantai dan interaksi dengan organisasi dan memiliki sikap nilai bersama yang berasal dari pengaruh organisasi.
SEKURITISASI PANGAN DI INDONESIA: SUATU KETERLIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM KEAMANAN PANGAN
(2022-10-05) HERI NAPITUPULU; Windy Dermawan; Taufik Hidayat
Keamanan pangan di Indonesia saat ini ditujukan untuk mencapai suatu kedaulatan pangan, sebagaimana tertuang dalam visi pemerintahan Joko Widodo, Nawacita. Dalam rangka menghadapi ancaman krisis terhadap kondisi pangan di Indonesia yang terus meningkat, pemerintahan Joko Widodo kemudian mencanangkan Keterlibatan TNI dalam pengelolaan food estate dalam rangka keamanan pangan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI. TNI dinilai mampu menjaga kebutuhan pangan, termasuk ketersediaan, akses, manfaat, dan stabilitas pangan. Hal inilah yang dianggap sebagai proses sekuritisasi dalam isu pangan di Indonesia. Namun demikian, langkah pemerintah yang melibatkan TNI dalam keamanan pangan ini telah menimbulkan politisasi dan diskursus pro dan kontra dari berbagai kalangan terutama para politisi maupun aktivis LSM, khususnya berkaitan dengan trauma masa lalu di mana keterlibatan ini akan berpotensi mengembalikan peran politik militer Indonesia seperti yang terjadi pada masa rezim Suharto (Dwifungsi TNI) dan kekhawatiran TNI menjadi kurang profesional di bidangnya. Untuk menjelaskan masalah penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan teori keamanan pangan dan sekuritisasi dalam kerangka pemikirannya, serta dengan menggunakan desain penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam kepada berbagai informan kunci (dari pihak pemerintah, TNI maupun politisi dan aktivis LSM) serta ditunjang dengan studi dokumentasi untuk data sekunder. Hasil penelitian menemukan bahwa dukungan dari TNI hanyalah diorientasikan untuk membantu menyelesaikan permasalahan pertanian dengan mengaktifkan fungsi OMSP dan teritorial di pedesaan guna membantu pemerintah daerah. Selama ini pelibatan TNI dalam keamanan pangan dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah tanah air; ketika terjadi masalah di sektor pertanian.
KONTRIBUSI KERJA SAMA ANTARA PT. DIRGANTARA INDONESIA DENGAN INDUSTRI PENDUKUNGNYA BAGI KEKUATAN UDARA INDONESIA
(2022-11-17) HANDOKO IVAN HARYANTO; Arfin Sudirman; Taufik Hidayat
Di dalam pembangunan industri pertahanan, Indonesia berfokus untuk mewujudkan industri pertahanan yang mempunyai daya saing tinggi, mempunyai kemampuan yang kuat dan dapat mendukung pertahanan negara serta mewujudkan kemandirian dengan tidak tergantung alat utama sistem senjata buatan luar negeri. Hal ini menjadi tujuan utama dalam memenuhi kebutuhan alat pertahanan sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerja sama PT. Dirgantara Indonesia dengan industri pendukungnya serta peran pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan data yang didapat melalui observasi dan wawancara dengan pejabat terkait dan staf manajemen dari perusahaan PT. Dirgantara Indonesia dan industri pendukungnya serta para pejabat yang berwenang dalam industri pertahanan, Kementerian Pertahanan, dan TNI AU. Dalam menganalisis penelitian ini menggunakan teori kerja sama, industri pertahanan, military industrial complex, iron triangle, industri pendukung dan air power. Hasil penelitian menjelaskan bahwa telah tercipta kerja sama antara PT. Dirgantara Indonesia dengan industri pendukungnya, namun belum dilaksanakan sebagaimana mestinya dan masih mencari bentuk atau model kerja sama yang tepat, terutama guna mewujudkan kemandirian PT. Dirgantara Indonesia. Selain itu, peran pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam mendukung kemandirian PT. Dirgantara Indonesia, sebagai salah satu industri pertahanan strategis, dalam implementasinya belum maksimal.
KERJA SAMA INTERNASIONAL INDUSTRI PERTAHANAN ANTARA PT. DIRGANTARA INDONESIA DENGAN AIRBUS GROUP
(2022-10-04) MUHAMMAD ZUHDIZUL; Taufik Hidayat; Arry Bainus
Disertasi ini membahas kerja sama internasional industri pertahanan yang dilakukan PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) dengan Airbus Group. Sejak tahun 2000, PT. DI melaksanakan dua unit kerja sama, yaitu unit rotary wing dan unit fix wing. Unit fix wing dari PT. DI bekerja sama dengan Airbus Military (bagian integral dari Airbus Defence and Space), sementara unit rotary wing dari PT. DI bekerja sama dengan Airbus Helicopters (bagian integral dari Airbus Group). Dalam kerja sama internasional industri pertahanan tersebut, orientasi maupun tujuan kedua masing-masing industri berbeda. PT. DI bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas dengan Transfeer of Technology (ToT) dan offset. Kerja sama PT. DI untuk unit rotary wing berbeda dengan fix wing dalam mencapai tujuan bekerja samanya dengan Airbus Group. Nilai manfaat yang dihasilkan juga berbeda terhadap peningkatan kekuatan pertahanan udara dengan konsekuensi yang terjadi. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, bagaimana kerja sama internasional industri pertahanan yang dilakukan PT. DI dengan Airbus Group sehingga dapat meningkatkan kekuatan pertahanan udara. Penelitian ini menggunakan pendekatan sistem, konsep kerja sama internasional serta aktor nasional dalam kerja sama internasional. Kombinasi pendekatan sistem Easton (1957) dengan Rittberger (2012) akan menjelaskan dinamika yang saling bertautan dalam sebuah rangkaian proses kerja sama internasional tersebut. Diawali dengan wacana berupa input berupa dukungan dan permintaan yang berasal dari eksternal ataupun internal serta didorong oleh keinginan bekerja sama internasional. Proses prenegosiasi, negosiasi, implementasi dan menghasilkan output sebagai preferensi membuat keputusan dilakukannya feeback atau berimplikasi pada outcome. Aktor nasional dalam kerja sama internasional pertahanan akan mendorong keterlibatan aktor non-negara dalam hubungan internasional sebagai dorongan dari ketidakmampuan aktor negara berkenaan dengan kemajuan teknologi global. Hasil penelitian menunjukan bahwa kerja sama ditandai dengan dua hal yaitu kerja sama yang tidak diiringi dengan pengembangan kekuatan pertahananudara dan kerja sama karena pengembangan pembanguan kekuatan pertahanan udara. Manfaat, implikasi dan kendala kerja sama menunjukan perbedaan. Pencapaian tujuan sangat dipengaruhi oleh kajian dan detailnya prenegosiasi yang dilakukan. Kerja sama yang tidak diiringi dengan pengembangan kekuatan pertahanan udara, sangat bermakna dalam peningkatan kapabilitas dan kapasitas sesuai dengan tujuan kerja sama. Kerja sama yang diiringi dengan pengembangan kekuatan pertahanan udara, tidak bermakna dalam meningkatkan kapabilitas dan kapasitas sesuai dengan tujuan kerja sama. Hal tersebut disebabkan kendala pada prenegosiasi, negosiasi dan implementasi. Selain itu, saling berhubungan berupa efek domino pada pengembangan kekuatan pertahanan udara dengan referensi utama peraturan pengadaan barang dan jasa.
KEAMANAN PENERBANGAN DAN BANDARA DALAM PENANGGULANGAN ANCAMAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR PADA BANDARA HUSEIN SASTRANEGARA SEBAGAI CIVIL ENCLAVE
(2022-09-26) LUKMAN J. TUMULO; Arfin Sudirman; Ari Ganjar Herdiansah
Pangkalan Udara Husein Sastranegara sebagai Civil Enclave bertanggungjawab untuk menjamin keamanan Bandara dari berbagai ancaman Kejahatan Transnasional Terorganisir. Terdapat permasalahan gangguan keamanan karena Bandara sangat cocok dijadikan target kejahatan sehingga membutuhkan penanganan luar biasa oleh aparat militer bersama instansi lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanggulangan ancaman Kejahatan Transnasional Terorganisir pada Pangkalan Udara Husein Sastranegera sebagai Civil Enclave melalui pelaksanaan Border Management. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan objek penelitian secara mendalam, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisis dan interpretasi data menggunakan reduction data, display data, dan conclusion drawing. Penggunaan teori ialah Transnational Organized Crime, Border Management dan Aviation Security. Hasil penelitian ialah penanggulangan Kejahatan Transnasional Terorganisir pada Bandara Husein Sastranegara dilakukan melalui Border Management. Pangkalan Udara Husein Sastranegara melakukan kerjasama Aviation Security dengan pihak-pihak yang secara langsung terlibat dan memiliki wewenang, seperti Bea Cukai, Imigrasi, Polisi Bandara, Dinas Perhubungan Udara dan PT Angkasa Pura II. Kerjasama Aviation Security tersebut sudah berjalan namun Border Management belum memiliki aturan hukum. Setiap pihak melakukan pengelolaan pengamanan sesuai wewenang masing-masing dan jangkauan kerja yang saling terhubung dalam membentuk sebuah Border Management. Ditambah, Border Management yang minim pelibatan personel militer tergolong rentan terhadap Kejahatan Transnasional Terorganisir. Adapun Border Management Husein Sastranegara hanya memenuhi tiga elemen keamanan perbatasan.
KEAMANAN PERBATASAN NEGARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DI BATAS WILAYAH DARAT KALIMANTAN BARAT (Studi Tentang Peran Skuadron Udara 51 UAV)
(2022-09-26) MOCH NURDI IRIANSYAH; R. Widya Setiabudi Sumadinata; Yusa Djuyandi
Panjang perbatasan darat antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Malaysia sepanjang 1.001 km, saat ini baru dijaga oleh pasukan keamanan perbatasan sejauh 601,26 km sedangkan sisanya sejauh 399,774 km masih belum terjaga dan menjadi tantangan tersendiri dalam hal keamanan perbatasan ditinjau dari sisi militer, keamanan, sosial politik dan ekonomi serta lingkungan. Penelitian ini membahas bagaimana peran Skuadron Udara 51 UAV dalam menjaga keamanan perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat. Teori yang digunakan pada penelitian ini mengacu dari teori yang dikemukakan oleh Duggan, Blazakis dan Karioth, yang kemudian dikembangkan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Aplikasi NVivo 12 digunakan dalam membantu analisis data dan teknik validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan data serta member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal keamanan perbatasan diperlukan kolaborasi yang lebih nyata agar kemampuan yang dimiliki oleh Skuadron Udara 51 UAV dapat dioptimalkan dalam mendukung terwujudnya keamanan perbatasan dibatas darat Antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Malaysia.
Pengembangan Industri Pariwisata Berkelanjutan Kabupaten Banyumas dalam Perspektif Keamanan Lingkungan
(2024-01-09) MUHAMMAD YAMIN; Wawan Budi Darmawan; R. Widya Setiabudi Sumadinata
Penelitian disertasi ini mengeksplorasi kompleksitas pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Banyumas dalam konteks kajian hubungan internasional dan keamanan. Pariwisata berkelanjutan telah diakui sebagai faktor penting yang memiliki pengaruh strategis terhadap diplomasi, ekonomi, dan kerja sama internasional. Dalam konteks mempertimbangkan aspek keamanan lingkungan, penelitian ini menyoroti signifikansi industri pariwisata dalam mendukung keamanan baik di tingkat lokal maupun internasional. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memanfaatkan software Maxqda Research sebagai alat analisis data. Studi ini mengintegrasikan prinsip-prinsip studi keamanan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberlanjutan industri pariwisata dan strategi yang digunakan dalam pengembangannya, dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan peran penting “Model Berpusat pada Masyarakat dan Lingkungan” sebagai kerangka komprehensif dalam memahami dan mempromosikan pariwisata berkelanjutan di Banyumas. Model ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan dan nilai yang ada, termasuk perlindungan dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Banyumas. Hasilnya, penelitian ini memberikan rekomendasi konkrit bagi para pembuat kebijakan, praktisi industri, dan akademisi di Banyumas untuk mendorong pengembangan industri pariwisata berkelanjutan tanpa mengorbankan integritas lingkungan, sekaligus berkontribusi pada tujuan yang lebih luas dalam studi hubungan internasional dan keamanan.
Kerja Sama Pertahanan Indonesia Dan Rusia Dalam Kerangka Stabilitas Keamanan Regional Di Asia Pasifik (2014-2022): Studi Tentang Diplomasi Pertahanan Indonesia Di Asia-Pasifik
(2023-10-14) HENDRA MANURUNG; Rusadi Kantaprawira; Arry Bainus
Diplomasi pertahanan (defense diplomacy) telah menjadi salah satu isu terkait keamanan di level internasional. Ancaman akan terjadinya konflik di kawasan dihasilkan dari ketidakmampuan organisasi regional beserta negara-negara anggota dalam mengelola kepentingan global major-powers berdampak pada multisektor. Strategi defense diplomacy menjadi potensi, peluang dan kesempatan negara memajukan kerja sama internasional. Indonesia adalah mitra strategis Rusia di Asia-Pasifik dan Asia Tenggara. Akan tetapi, kerja sama pertahanan (defense cooperation) sejauh ini belum dianggap sebagai urgensi dan prioritas memajukan hubungan pertahanan bilateral. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana proses diplomasi pertahanan terhadap kerja sama pertahanan antarnegara untuk menjadi bagian dari penguatan defense cooperation dari sudut pandang Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori diplomasi pertahanan, terutama kerja sama internasional. Data dan informasi dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan dan juga beberapa dokumen resmi. Data dianalisis dalam mengidentifikasi pattern dan kemudian dianalisis menggunakan critical discourse analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kesulitan dalam proses meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Rusia karena ancaman sanksi dari Amerika Serikat seiring kepentingan strategis kepemimpinan nasional dalam memprioritaskan hubungan bilateral pertahanan. Untuk itu, Indonesia menggunakan perjanjian bilateral dan forum bilateral serta regional dalam mengimplementasikannya. Kesimpulan dalam disertasi ini adalah proses akselerasi peningkatan kerja sama pertahanan masih akan mengalami sejumlah kendala. Disertasi ini berkontribusi pada kajian tentang diplomasi pertahanan dan kerja sama pertahanan bilateral.
MODEL KERJA SAMA INTERNASIONAL PADA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI ASIA TENGGARA
(2023-09-14) ACHMAD DJATMIKO; Arry Bainus; R. Widya Setiabudi Sumadinata
Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyelenggaraan kerja sama internasional yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain di Asia Tenggara dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Studi-studi sebelumnya telah membahas mengenai keberadaan narkoba (drugs) yang dipersepsikan sebagai ancaman internasional dengan berfokus kepada kebijakan penanggulangan narkoba secara global, kebijakan penanggulangan narkoba di Asia Tenggara, dan perbandingan antarnegara di Asia Tenggara. Namun demikian, studi-studi sebelumnya belum mengkaji dan berfokus pada masalah kerja sama internasional, dalam penanggulangan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi data tentang kerja sama badan internasional (LBB, PBB) dan regional (ASEAN) serta lembaga-lembaga nasional, utamanya BNN, dengan pendekatan induktif. Fokus pada studi ini akan mengkaji lebih lanjut perbedaan dan karakteristik masing-masing negara ASEAN dalam menyelenggarakan kerja sama internasional pada penanggulangan penyalahgunaan narkotika, serta mengidentifikasi model-model implementasi kerja sama internasional dalam penanggulangan narkoba. Hasil studi menunjukkan bahwa dari masifnya kerja sama internasional yang dilakukan pada tingkat regional Asia Tenggara, tidak serta merta memberikan hasil yang diharapkan untuk mengurangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Kerja sama internasional yang dilakukan ternyata belum efektif. Terdapat cara “ASEAN Way” yang perlu dilakukan, di luar konsep dan teori kerja sama, yang akan mendukung kerja sama internasional. Dimungkinkan ada langkah-langkah strategis di lapangan yang perlu lebih diamati dan dipertimbangkan sebagai langkah-langkah yang tidak tercatat dalam kerja sama.
Konstruksi Tata Kelola Keamanan Maritim Indonesia Berbasis Rezim Maritim Internasional
(2022-10-11) SAYED FAUZAN RIYADI; R. Widya Setiabudi Sumadinata; Obsatar Sinaga
Indonesia sebagai negara maritim memiliki Wawasan Nusantara sebagai cara pandang, yang dioperasionalisasikan terakhir melalui Poros Maritim Dunia. Tata kelola maritim di Indonesia menunjukkan masih adanya permasalahan mendasar dalam pencapaian kedua hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengganalisis implementasi rezim maritim internasional dalam tata kelola keamanan maritim di Indonesia. Penelitian ini merupakan bagian dari studi keamanan dalam Hubungan Internasional. Penelitian dilakukan melalui pembangunan kerangka pemikiran melalui studi literatur. Kerangka pemikiran yang digunakan terdiri dari dua dimensi utama, yaitu dimensi rezim maritim internasional yang terdiri dari enam rezim dan dimensi implementasi yang terdiri dari tiga konsep. Keenam rezim tersebut meliputi Rezim Laut Bebas, Rezim Negara Pantai, Rezim Negara Bendera, Rezim Negara Pelabuhan, Rezim Negara Kepulauan, dan Rezim Tradisional. Kemudian tiga konsep meliputi informalitas, ilegalitas dan insularitas. Dengan pendekatan penelitian eksplanatoris, peneliti melakukan pembangunan kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan objek penelitian. Sebagai penelitian kualitatif, dilakukan studi empirik menggunakan data primer dari informan dan data sekunder lainnya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sebagian besar rezim maritim internasional sudah menjadi hukum positif. Namun dalam pelaksanaannya, rezim maritim ini tidak menjadi acuan, luaran maupun dampak kebijakan tersebut secara komprehensif. Hasil analisis implementasi menunjukkan rezim maritim internasional berperan sebagai sebuah kerangka untuk menjabarkan kondisi implementasi tata kelola keamanan maritim agar dapat dilakukan telaah untuk menentukan ruang-ruang di mana terjadi dominasi diskursus, politik, dan kebijakan yang bersifat negatif. Sehingga dapat dilakukan optimalisasi ruang kebijakan dalam konteks tata kelola keamanan maritim di Indonesia. Informalitas kemudian menunjukkan perlunya dilakukan reorientasi sumber daya; ilegalitas menegaskan perlu adanya reorganisasi institusional; kemudian insularitas menunjukkan perlunya membangun orientasi baru dalam tata kelola keamanan maritim di Indonesia. Orientasi ini tentunya sejalan dengan dorongan agar tata kelola keamanan maritim menjadikan rezim tradisional sebagai fondasi untuk mengarahkan keempat rezim lainnya ke arah rezim laut bebas sebagai strategi menuju Poros Maritim Dunia sebagaimana perwujudan Wawasan Nusantara.
Minangkabau dan Politik : Politik Pemenangan Perantau Minangkabau Caleg DPR-RI Pada Pemilu Legislatif 2019
(2023-02-22) NOVENDRA HIDAYAT; Affan Sulaeman; Caroline Paskarina
Studi ini mengkaji tentang politik pemenangan perantau Minangkabau Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada Pemilihan Umum Legislatif 2019. Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang identik dengan sistem kekerabatan matrilineal dan tradisi ‘merantau’ yang melembaga. Merantau menjadi modal berharga yang digunakan oleh perantau Minangkabau Calon Legislatif untuk mendapatkan dukungan suara dalam kontestasi pemilu. Studi ini berusaha mengidentifikasi masalah pertama, bagaimana modal politik perantau Minangkabau Caleg DPR-RI pada Pemilu Legislatif 2019, kedua bagaimana tradisi merantau sebagai modal dalam kemenangan perantau Minangkabau pada arena kontestasi politik elektoral. Dua teori utama yang digunakan yaitu teori modal Bourdieu dan teori modal politik Casey dan konsep merantau yang dikemukakan Naim dan Navis peneliti berusaha mengidentifikasi dua permasalahan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan mengambil informan secara snowball sampling. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan empat proses penting, yaitu pengumpulan data, interpretasi data, reduksi data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perantau Minangkabau Caleg DPR-RI memiliki modal politik yang memadai sehingga berhasil memperoleh kemenangan pada arena kontestasi Pemilu Legislatif 2019 di tanah rantau. Adapun modal politik terakumulasi dari modal sosial, modal budaya, modal ekonomi dan modal kelembagaan. Modal Sosial diperoleh dari dukungan figur kandidat karena ketokohannya, kepercayaan dari masyarakat terhadap kandidat, interaksi sosial antara kandidat dan pendukungnya, dan jejaring sosial yang mendukung kandidat; Modal Budaya diperoleh dari figur Fadli Zon dan Jon Erizal yang memiliki kualifikasi intelektual, kekerabatan matrilineal dan tigo tungku sajarangan, tradisi merantau yang melembaga, dan adaptif dengan budaya masyarakat tempatan; Modal Ekonomi diperoleh dari kepemilikan kekayaan material untuk membiayai proses politik oleh kedua kandidat untuk memenangkan kontestasi elektoral. Modal Kelembagaan diperoleh dari dukungan partai politik, kepemilikan jabatan politik, tindakan politik dan peran aktif tim pemenangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa merantau berawal dari habitus, tradisi hingga menjadi modal yang kemudian menjadi faktor pendorong dalam kemenangan perantau Minangkabau Caleg DPRRI pada arena kontestasi politik elektoral. Tradisi merantau berkorelasi dengan modal politik yang turut mengantarkan perantau Minangkabau berhasil memperoleh kemenangan dengan suara yang signifikan pada Pemilu Legislatif 2019 di masing-masing daerah pemilihan di tanah rantau.
konstruksi identitas sosial masyarakat perbatasan Indonesia - Malaysia di Provinsi Riau
(2018) SAIMAN PAKPAHAN; Yanyan Mochamad Yani; R. Widya Setiabudi Sumadinata
Disertasi ini membahas konstruksi identitas sosial masyarakat yang tinggal di perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Riau. Selain itu, disertasi ini juga akan membahas mengenai relasi antara identitas sosial dan kepentingan masyarakat di perbatasan Riau dengan keamanan kemasyarakatan (societal security). Penelitian ini menggunakan mazhab Kopenhagen sebagai pisau analisa utama untuk membahas, menganalisa dan menjelaskan fenomena yang terjadi di realitas masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Riau. Di dalam penelitian ini, secara khusus peneliti memakai kerangka pemikiran yang dikembangkan oleh Bill McSweeney dalam menjelaskan pembentukan identitas maupun mengenai keamanan kemasyarakatan (societal security). Sementara metode penelitian yang peneliti gunakan dalam disertasi ini adalah metode penelitian kualitatif. Selain melalui studi kepustakaan, peneliti juga menggunakan metode studi lapangan untuk membantu peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan studi disertasi ini. Temuan studi menunjukkan bahwa bahwa identitas sosial masyarakat Melayu di perbatasan kabupaten Bengkalis dan Meranti merupakan katalitastor bagi keharmonisan hubungan internasioanal dua negara yang diekspresikan melalui proses sosial, kultural, ekonomi maupun politik sehari-hari masyarakatnya. Selain itu, penelitian ini juga menemukan keragaman subyektivitas politik masyarakat di perbatasan sebagai akibat keragaman pengalaman atau corak relasi antara individu di kawasan tersebut. Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan kondisi di mana praktik sosial masyarakat di wilayah perbatasan tersebut memengaruhi kebijakan terkait relasi internasional pada kedua negara yang menjadi subyek penelitian. Penelitian ini juga akan mengilustrasikan signifikansi konstruksi identitas di perbatasan pembentuak keamanan berbasis sosial kemasyarakatan dengan mengajukan tiga kesimpulan mikro sebagaimana berikut. Yang pertama, konteks sosial dan praktik keseharian masyarakat di wilayah perbatasan pada level mikro memengaruhi dan dipengaruhi dinamika sosial politik yang berlangsung pada kedua negara, yakni Indonesia dan Malaysia, dalam pembentuak keharmonisan sosial antara masyarakat di perbatasan. Yang kedua, konstruksi identitas sosial masyarakat di perbatasan memengaruhi performa keamanaan masyarakat perbatasan, dimana perjalanan panjang relasi antara Indonesia dan Malaysia yang diwarnai dengan ketegangan dan harmoni, berpengaruh terhadap dinamika sosial masyarakat pada kedua kawasan. Yang ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sosial sehari-hari dan pengalaman subyektif warga di perbatasan berpengaruh terhadap pembentukan dan konstruksi relasi sosial yang harmonis antara masyarakat di perbatasan.
Kebijakan Pelabuhan Indonesia Terhadap Tata Kelola Pelabuhan Bebas Batu Ampar Berbasis Rezim Pelabuhan Bebas
(2023-06-19) ADY MUZWARDI; R. Widya Setiabudi Sumadinata; Obsatar Sinaga
Indonesia sebagai negara maritim menjadi bagian penting dari konektivitas maritim dunia. Konektivitas maritim di Indonesia sangat bergantung dengan simpul antar pelabuhan. Sebagai poros maritim dunia, Indonesia membangun konektivitas maritim dengan mengembangkan Pelabuhan Perbatasan melalui bingkai kebijakan Pelabuhan Bebas. Tata kelola Pelabuhan Bebas di Indonesia menunjukkan belum adanya sinkronisasi kebijakan pelabuhan nasional dengan kerangka kebijakan Pelabuhan Bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengganalisis Pelabuhan Bebas terbesar di Indonesia yaitu Pelabuhan Bebas Batu Ampar dalam menjalankan tata kelola kepelabuhannya . Penelitian ini merupakan bagian dari studi ekonomi politik dalam Hubungan Internasional. Penelitian dilakukan melalui pembangunan kerangka pemikiran melalui studi literatur. Kerangka pemikiran yang digunakan terdiri dari ekonomi politik dan regionalisme yang direlasikan dengan lingkungan kepelabuhanan secara nasional dan internasional Dengan pendekatan penelitian eksplanatoris, peneliti melakukan pembangunan kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan objek penelitian. Sebagai penelitian kualitatif, dilakukan studi empirik menggunakan data primer dari informan dan data sekunder lainnya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pelabuhan Bebas Batu Ampar dalam pelaksanaannya tidak menjalankan fungsi tata kelola pelabuhan berbasis rezim pelabuhan bebas, rezim ini tidak menjadi acuan, luaran maupun dampak kebijakan tersebut secara komprehensif. Hasil analisis implementasi menunjukkan buruknya kebijakan pelabuhan Indonesia berperan sebagai dasar lemahnya kondisi implementasi tata kelola Pelabuhan Bebas Batu Ampar. Buruknya kebijakan menghasilkan ketergantungan Pelabuhan Indonesia terhadap Pelabuhan Singapura yang berdampak terhadap Pelabuhan Bebas Batu Ampar, sehingga fungsi sebagai pelabuhan bebas tidak berjalan. Kondisi ini harus ditelaah melalui ruang diskusi politik sehingga dapat dilakukan optimalisasi kebijakan pelabuhan dalam konteks tata kelola Pelabuhan Bebas. Jaringan konektivitas kepelabuhan yang tidak mendukung Pelabuhan Bebas menunjukkan perlunya dilakukan restrukturisasi Kebijakan kepelabuhan dalam sistem logistik nasional. Seringnya perubahan terhadap arah tata kelola Pelabuhan Bebas Batu Ampar menunjukan perlunya pemberian otoritas penuh yang ultimate ke Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Batam sehingga ada reorientasi model tata kelola Pelabuhan Bebas Batu Ampar yang merujuk model rezim Pelabuhan Bebas, kemudian model tata kelola Pelabuhan Bebas Batu Ampar akan menjadi model utama bagi Pelabuhan Bebas lainnya . Orientasi ini tentunya sejalan dengan dorongan agar Indonesia menjadi poros maritim dunia melalui pembangunan dari wilayah pinggiran sebagaimana perwujudan Indonesia sebagai pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia.
SISTER PROVINCE ANTARA JAWA BARAT INDONESIA DENGAN CHONGQING CHINA DALAM BIDANG PARIWISATA
(2022-04-10) YUSEP GINANJAR; Obsatar Sinaga; Akim
Kegiatan diplomasi melibatkan tidak hanya aktor negara, namun juga aktor dengan level tertentu di dalam suatu negara seperti entitas sub nasional yang juga turut mengambil bagian dalam bidang tertentu untuk menjalin hubungan internasional dengan mitra kerjasama strategis. Seperti hanya kerja sama yang terbentuk dalam ruang lingkup sister province, antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Chongqing. Dari beberapa bidang yang menjadi ruang lingkup kemitraan kedua pemerintah provinsi terkait, riset ini kemudian fokus dalam membahas bidang pariwisata. Tujuannya adalah melihat bagaimana daya guna kemitraan kedua pihak dengan menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor keberhasilan dari Hans Buis dalam kemitraan sister province antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Chongqing. Hal yang melatarbelakanginya objek penelitian ini adalah beragam permasalahan yang berkembang dalam bidang pariwisata seperti perkembangan agen travel ilegal serta permasalahan lainnya yang ditangani melalui program-program dalam kemitraan bidang terkait. Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah metode kualitatif dengan Teknik pengambilan data secara studi literatur dan wawancara. Berdasarkan hasil riset yang menganalisis faktor-faktor keberhasilan dalam kerangka kemitraan sister province oleh Hans Buis, didapat bahwa sejauh ini kemitraan yang ada berjalan secara efektif dan kedua mitra senantiasa berkoordinasi untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai potensi daerah mereka. Tidak hanya memprioritaskan aspek pariwisata sebagai bidang strategis kedua daerah, namun juga langkah kolaboratif dalam menangani permasalahan yang ada terkait agen travel ilegal serta promosi pariwisata. Riset ini memberikan hasil kontribusi dari peneliti dalam merevisi dengan menyederhanakan konsep Hans Buis menjadi empat faktor utama yakni (1) Diskusi dan Kesepakatan dalam Kemitraan, (2) Kolaborasi dalam Implementasi Kemitraan, (3) Komunikasi, Koordinasi dan Pelaporan, serta (4) Evaluasi dan Pemantauan Kemitraan demi efektifitas dan kemudahan analisa studi kasus lain yang akan dilakukan.
KEAMANAN EKONOMI INDONESIA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
(2022-08-03) SYAHRUL SALAM; Arry Bainus; R. Widya Setiabudi Sumadinata
Pembangunan infrastuktur merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Indonesia selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sepanjang periode 2015-2019, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya peningkatan partisipasi pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui Penanaman Modal Asing, salah satunya menarik investor dari Tiongkok. Oleh karena itu, penelitian ini secara spesifik membahas keamanan ekonomi Indonesia dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia dari Tiongkok menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara dan kajian pustaka. Adapun uji validitas data yang digunakan adalah dengan triangulasi data dan member checking. Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini tidak dapat lepas dari Belt and Road Initiative yang diumumkan pada tahun 2013 untuk menciptakan koridor transportasi yang dapat memfasilitasi perdagangan internasional. Indonesia sendiri memiliki nilai penting dalam BRI karena menjadi salah satu pintu depan Tiongkok ke pasar dunia, memiliki pasar yang besar di ASEAN, dan menjadi tujuan investasi infrastruktur yang menarik bagi perusahaan Tiongkok. Terlebih lagi, tujuan BRI dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan konektivitas sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur di Indonesia. Sejumlah proyek infrastruktur yang telah disepakati Indonesia dan Tiongkok antara lain pengembangan pelabuhan hub dan kawasan industri internasional Kuala Tanjung, Sumatera Utara; pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, Sulawesi Utara; dan pembangunan pembangkit listrik di Kalimantan Utara. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari terdapat satu aspek yang mengancam keamanan ekonomi Indonesia, yaitu aspek defisit perdagangan dan tekanan terhadap nilai mata uang rupiah. Sedangkan dari aspek lainnya, yaitu: krisis utang, social security of the state (termasuk didalamnya adalah lapangan kerja), dan investasi (termasuk didalamnya adalah pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah) menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa dalam bentuk investasi dari Tiongkok dapat mendorong keamanan ekonomi Indonesia
SEKURITISASI FISHERIES CRIME MENJADI KEJAHATAN TERORGANISIR TRANSNASIONAL PADA ERA PRESIDEN JOKO WIDODO 2014-2019
(2022-11-15) RANDHI SATRIA; Obsatar Sinaga; Arry Bainus
Fisheries crime telah menjadi salah satu isu terkait keamanan di level internasional. Ancaman yang dihasilkan dari fisheries crime bisa berdampak pada multisektor. Fisheries crime menjadi sebuah ancaman serius bagi perekonomian negara dan Indonesia adalah salah satu korbannya. Akan tetapi, fisheries crime sejauh ini belum dianggap sebagai sebuah Transnational Organized Crime (TOC). Penelitian ini mencoba melihat bagaimana proses sekuritisasi terhadap fisheries crime untuk menjadi bagian dari TOC dari sudut pandang Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori keamanan, terutama sekuritisasi. Data dalam disertasi ini dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan dan juga beberapa dokumen resmi. Data dianalisis menggunakan aplikasi untuk melihat pattern dan kemudian dianalisis menggunakan Critical Discourse Analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia mengalami kesulitan dalam proses sekuritisasi karena keterbatasan kekuasaan dari aktor sekuritisasi. Untuk itu, Indonesia menggunakan perjanjian bilateral dan trilateral dalam menjalankannya. Kesimpulan dalam disertasi ini adalah proses sekuritisasi fisheries crime kemungkinan belum akan mencapai puncak sekuritisasi sebagai sebuah TOC baru. Disertasi ini berkontribusi pada kajian tentang sekuritisasi dan fisheries crime.
SEKURITISASI ENERGI PRIMER BATU BARA DAN GAS BUMI UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN LISTRIK DI INDONESIA: SUATU STUDI TENTANG KEAMANAN ENERGI INDONESIA
(2022-10-20) RAMSON SIAGIAN; R. Widya Setiabudi Sumadinata; Wawan Budi Darmawan
Energi listrik merupakan energi final yang sangat penting bagi keamanan negara dan keamanan manusia. Kebutuhan listrik di masa yang akan datang cenderung akan terus meningkat, sehingga penting bagi setiap negara menjamin kelangsungan pembangkit listrik dengan jaminan ketersediaan energi primer yang menggerakannya. Pembangkit listrik di Indonesia mayoritas menggunakan energi primer batu bara dan gas bumi, yang juga merupakan komoditas penghasil devisa penting. Disparitas harga yang sangat besar antara pasar global dan domestik menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah ekspor, hal ini tentunya menyebabkan terjadinya ancaman ketersediaan bagi kebutuhan energi primer batu bara dan gas bumi untuk listrik di Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini mengkaji bagaimana perubahan kebijakan yang melihat ketersediaan energi primer batu bara dan gas bumi sebagai isu ekonomi menjadi isu yang terkait dengan keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan konsep keamanan energi, yang melihat kerentanan (vulnerability) sistem energi vital dari empat aspek (4As) yaitu availability, accessibility, affordability dan acceptability, serta menggunakan konsep securitization dari Copenhagen School untuk menjelaskan bagaimana energi primer batu bara dan gas bumi menjadi isu keamanan yang penting bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendalami alasan mengapa sekuritisasi terhadap energi primer batu bara dan gas bumi dilakukan oleh para pemangku kepentingan ketenagalistrikan di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwa faktor ketersediaan batu bara dan aksesibilitas gas bumi merupakan faktor kerentanan terbesar bagi PLN sebagai penyedia listrik di Indonesia, selain itu aspek keterjangkauan harga (bagi PLN maupun masyarakat/konsumen) dan tekanan rezim lingkungan, menjadi faktor kerentanan sistem energi vital bagi ketenagalistrikan di Indonesia. Proses sekuritisasi untuk mengatasi kerentanan energi primer batu bara dan gas bumi ini melalui politisasi isu energi primer batu bara dan gas bumi yang memunculkan perdebatan antara kepentingan ekspor dan domestik. Tutur tindak (speech act) yang dilakukan aktor pensekuritisasi (Pemerintah dan Komisi VII DPR) menghasilkan kebijakan sekuritisasi berupa Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation DPO, untuk menjamin ketersediaan dalam negeri dan cadangan energi di masa depan bagi keamanan nasional.

Browse

Recent Submissions