Efektivitas Pemerintahan Presidensial dalam Sistem Politik Multipartai (Studi tentang Sekretariat Gabungan Partai Koalisi dalam Pemerintahan SBY-Boediono)
No Thumbnail Available
Date
2015-02-13
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Sistem pemerintahan yang dianut negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Namun di sisi lain kita juga menganut sistem multipartai. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah bagaimana membangun pemerintahan presidensial yang stabil dan efektif di tengah semakin dominannya sistem politik multipartai. Kemampuan suatu pemerintahan presidensial untuk bertahan dan berjalan efektif dalam sistem multipartai merupakan pertanyaan pokok yang hendak dijawab dalam disertasi ini. Keberadaan Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi dalam periode Pemerintahan SBY-Boediono adalah kasus yang menarik untuk diteliti. Untuk itu, penelitian ini mengkaji keberadaan Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi melalui dua kategori: (1) daya tahan pemerintahan dalam menghadapi tekanan politik partai-partai di parlemen (regime survival); dan (2) seberapa efektif kinerja pemerintahan dalam mengantarkan sejumlah kebijakan (regime performance).
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian terdiri atas pihak-pihak yang terlibat dalam Setgab dan pandangan para ahli terkait dengan kajian sistem pemerintahan, yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan observasi. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara secara mendalam. Pengolahan data menggunakan metode analisis deskriptif.
Kesimpulan penelitian ini adalah diperoleh pemahaman bahwa aspek kepemimpinan presiden merupakan faktor yang paling berpengaruh untuk menciptakan stabilitas dan efektifitas pemerintahan presidensial yang bekerja dalam bingkai sistem politik multipartai. Setidaknya ada lima unsur kepemimpinan presiden dalam tata kelola pemerintahan: presiden harus terlibat sepenuhnya dalam proses pengambilan keputusannya; kata-kata presiden tidak boleh samar-samar (unambiguous); pesan presiden harus disiarkan seluas-luasnya; alat dan sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaannya harus mencukupi; dan, penerima pesan presiden harus mengakui kekuasaan dan legitimasi pembuat kebijakan atau program bersangkutan.
Description
Keywords
Efektivitas Pemerintahan Presidensial, Sistem Politik Multipartai, Sekretariat Gabungan