Ilmu Administrasi (S3)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/118

Browse

Now showing 1 - 20 of 391

PENGARUH PERSEPSI KEGUNAAN, PERSEPSI KEMUDAHAN, PERSEPSI KEAMANAN, RELIGIUSITAS, TERHADAP ADOPSI TEKNOLOGI MOBILE PAYMENT MELALUI VARIABEL KEPERCAYAAN ORGANISASIONAL PADA USAHA KECIL PASAR TRADISIONAL
(2023-04-02) KAMESWARA NATAKUSUMAH; R. Anang Muftiadi; Margo Purnomo
Penelitian ini berjudul pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi keamanan, religiusitas, terhadap adopsi teknologi mobile payment melalui variabel kepercayaan organisasional pada usaha kecil pasar tradisional yang di kelola perumda pasar jaya DKI Jakarta. Penelitian menggali bagaimana hubungan teknologi dan kepercayaan agama. Karena agama adalah motivator mendasar pada tingkat individu dan kolektif yang mempengaruhi persepsi dan sikap individu terhadap teknologi. Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengusulkan Religiusitas sebagai salah satu pembentuk Technology Acceptance Model (TAM). Tujuan dari penelitian ini adalah mengusulkan faktor lain dalam adopsi teknologi keuangan yaitu religiusitas yang diusulkan dan diuji sebagai bagian dari dimensi Technology Acceptance Model (TAM) pada konteks adopsi teknologi mobile payment, terutama dengan mempelajari dan mengeksplorasi peran religiusitas di dalam TAM, dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada organisasi-organisasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis structural equation model (SEM) dengan software SmartPls untuk mengolah dan menganalisis data penelitian. Periode penelitian disertasi ini adalah dalam kurun waktu antara bulan Juni 2020 dan Juni 2021, sehingga perkembangan teknologi mobile payment di lapangan berikut penelitian-penelitan oleh penulis lain setelah periode tersebut tidak tercakup dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh signifikan Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Keamanan, Religiusitas terhadap kepercayaan Organisasi dan Adopsi Teknologi Mobile Payment. Terdapat pengaruh signifikan kepercayaan organisasi terhadap adopsi teknologi mobile payment. Sehingga penelitian ini melanjutkan bahwa religiusitas menjadi dapat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam pembentuk secara langsung Technology Acceptance Model (TAM) atau tidak langsung dengan faktor kepercayaan organisasi.
PENGARUH IMPLEMENTASI PROGRAM BELAJAR DARI RUMAH (BDR) SELAMA KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) COVID-19 DAN INOVASI PEGAWAI MELALUI PUBLIC SERVICE MOTIVATION (PSM) TERHADAP KINERJA PEGAWAI
(2023-10-14) RETHORIKA BERTHANILA; R. Ira Irawati; Rita Myrna
Dampak Covid-19 terhadap sektor pendidikan mendorong pemerintah menerbitkan SE Mendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyakit Virus Corona (Covid-19) dan SE Mendikbud RI No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Pada Masa Darurat penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Di Kota Serang kebijakan pembelajaran dari rumah telah berlangsung sejak 16 Maret 2020 dengan dikeluarkannya SK Kepala Dispendikot No: 005/1830/Dispendikot/2020 tentang pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) selama Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19, menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya kurangnya kesiapan satuan pendidikan dalam sarana dan prasarana, terbatasnya penggunaan teknologi dan pengawasan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhi penerapan program BDR selama kejadian luar biasa dan inovasi pegawai melalui motivasi pelayanan publik terhadap kinerja pegawai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan, inovasi pegawai, Public Service Motivation (PSM) dan kinerja pegawai. Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Pengumppulan data dilakukan dengan penyebaran kuisioner, ukuran sampel berjumlah 297 dari 1323 populasi guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) kota Serang, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan tabel Krijce. Pengolahan data hasil penelitan dengan analisis SEM (Structural Equation Modeling). Hasil penelitian ini menunjukakan bahwa implementasi BDR berpengaruh terhadap PSM sebesar 31,2% dengan critical ratio 5,479, implementasi program BDR berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai sebesar 22,1% dengan critical ratio 4,341. Inovasi pegawai berpengaruh positif terhadap PSM sebesar 19,1% dengan critical ratio 2,776. Inovasi pegawai terhadap kinerja sebesar 46,3% dengan critical ratio 7,317. PSM berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai sebesar 29,4% dengan critical ratio 2,799 dengan estimate 29,4%. Ditemukan faktor dominan yang dijadikan pola perbaikan untuk dilakukan mengikuti nlai terbesar hingga terkecil dari tiap dimensi dan indikatornya
Implementasi Kebijakan Paten di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2018-2021
(2023-07-04) IRFAN HABIBURRAHMAN; Dedi Sukarno; Asep Sumaryana
Fenomena yang terjadi dinegara berkembang seperti Indonesia dimana lembaga penilitian lebih banyak menghasilkan publikasi artikel ilmiah dibandingkan dengan paten berbeda dengan apa yang terjadi di negara maju seperti Jepang, Korea selatan, dan China. Fenomena secara nasional tersebut juga terjadi pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). LIPI menetapkan kebijakan paten sebagai upaya untuk mendorong penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian yang salah satunya melalui paten. Jumlah paten LIPI meningkat setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut, namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan paten di LIPI yaitu, masih sedikitnya jumlah peneliti LIPI yang mempatenkan hasil penelitiannya, belum jelas dan konsisten target paten dan lisensi paten yang ingin dicapai, dan masih sedikitnya jumlah paten yang berhasil dilisensikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi kebijakan paten yang diterapkan di LIPI sehingga dapat mengetahui faktor yang menyebabkan kebijakan paten LIPI belum dapat diimplementasikan secara efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan peneliti sendiri sebagai instrumen yang utama. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen, observasi, dan wawancara. Dalam melakukan penelitian impelementasi kebijakan ini peneliti menggunakan teori Hill dan Hupe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan paten di LIPI belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, LIPI belum fokus dan konsisten menetapkan target paten ataupun lisensi yang hendak dicapai, keterbatasan SDM pengelola paten, dan promosi teknologi paten LIPI yang belum berjalan efektif. Penerapan Reward and Punishment kepada peneliti berupa sanksi pemotongan tunjangan kinerja untuk peneliti yang tidak memenuhi Keluaran Kerja Minimal (KKM) menjadi faktor yang menyebabkan paten LIPI meningkat pada tahun 2017 dan 2018.
STRATEGI SOCIOPRENEURSHIP UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING PASAR RAKYAT DALAM KOLABORASI DAN INOVASI PADA PENDEKATAN SOCIO CULTURE
(2023-10-07) LIK GAYANTINI ARI; Rivani; Mohammad Benny Alexandri
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi sociopreneurship untuk peningkatan daya saing pasar rakyat dalam kolaborasi dan inovasi pada pendekatan socioculture. Penelitian ini menggunakan dua metode survei yang diterapkan, yaitu survei deskriptif dan survei eksplanatori. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Structural Equation Model (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya saing dipengaruhi oleh sosiokultur sebesar 56%, sisanya 44% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Selain itu, sosiokultur dipengaruhi oleh inovasi, strategi sociopreneurship, dan kolaborasi sebesar 37,4%, sisanya 62,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam model. Strategi sociopreneurship dalam meningkatkan daya saing Pasar Rakyat di Jawa Barat dilakukan melalui perbaikan fisik dan non-fisik pasar rakyat. Peningkatan inovasi di pasar rakyat menghadapi tantangan percepatan teknologi digital seperti layanan belanja online dan rebranding digital. Aspek kolaborasi perlu dilakukan untuk meningkatkan sinergi Pemerintah dan Pengelola Pasar Rakyat dalam menstandarkan kriteria Pasar Rakyat di Jawa Barat dengan Standar Nasional Indonesia. Pendekatan sociopreneurship mengacu pada sosiokultur Pasar Rakyat dengan mempertahankan keunggulan lokal untuk terus meningkatkan daya saing Pasar Rakyat sebagai gerakan Ekonomi Kerakyatan. Namun, dalam memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi, seperti dalam aspek keuangan, Paguyuban Pedagang Pasar melalui Koperasi Syariah BMT (Baitul Mal Attanwin) dapat melakukan kekompakan.
Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penanganan Sengketa Informasi di Kota Bandung
(2023-09-18) RAHMAYANTI; Budiman Rusli; Herijanto Bekti
Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang diharapkan dapat memperoleh perubahan pada objek yang dituju, sesuai dengan keinginan perubahan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Kota Bandung menjadi lokasi riset dengan dasar pertimbangan sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat yang kerap disebut kota informatif namun realitanya baru menjadi kota ketiga teratas dalam pemeringkatan KIP di Jawa Barat dengan kasus sengketa tertinggi sebanyak 8 kasus. Riset ini akan menjelaskan bagaimana realita implementasi kebijakan KIP dalam penanganan sengketa informasi, tujuannya adalah mengeksplanasi implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Kota Bandung dalam penanganan sengketa informasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil triangulasi data menggunakan NVIVO 12 Plus dan analisis theory Fixsen diketahui bahwa core implementation components, dimana evaluasi kinerja atau penilaian informatif pada PPID masih sebatas ketersediaan administratif, regulasi, kelengkapan, kelembagaan, dan prosedur namun KIP belum melibatkan masyarakat secara langsung. Organizational components belum menerapkan survey kepuasan publik terkait pelayanan informasi dan penanganan sengketa informasi serta tidak terserapnya anggaran Tahun 2021 dikarenakan Covid-19. External Influence Factor belum terkelola secara terpusat oleh Pemerintah Kota Bandung, ditandai dengan terlalu banyak aplikasi dan penggunaan media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak terarah dalam memberikan aspirasi serta terkendala akses untuk masuk ke dalam aplikasi menyebabkan masyarakat cenderung enggan menggunakan aplikasi yang disediakan Pemerintah Kota Bandung. Selain daripada ketiga unsur pendukung implementasi budaya masyarakat dan budaya organisasi perlu dikuatkan engagement antara publik dengan pemerintah lebih terjalin melalui pengukuran budaya masyarakat kota Bandung serta peningkatan budaya keberanian terbuka akan akses informasi dari pemerintah.
Pengaruh Kebijakan Smart City dan Kebutuhan Masyarakat terhadap Kesenjangan Digital di Kota Tangerang
(2023-08-20) TODDY ADITYA SURYAWAN KUSUMA; Heru Nurasa; Sinta Ningrum
Masalah yang diteliti adalah pemanfaatan aplikasi Tangerang LIVE yang sangat kecil hanya sebesar 12,06 % dari total seluruh penduduk Kota Tangerang yang berjumlah 1.771.092 orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besaran kebijakan portal Tangerang LIVE dan kebutuhan masyarakat terhadap kesenjangan digital yang berdampak pada kebijakan smart city. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan smart city, ICT based smart city service (kebutuhan masyarakat), digital divide (kesenjangan digital) dan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif pendekatan studi kasus, pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner di 13 kecamatan di Kota Tangerang. Pengolahan data hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan software SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kebijakan Smart City berpengaruh positif terhadap kesenjangan digital dengan loading sebesar 0.472 atau pengaruh sebesar 0.4722 yaitu senilai 0.2227 (22.27%). Kebutuhan Masyarakat berpengaruh positif terhadap kesenjangan digital dengan loading sebesar 0.477 atau pengaruh sebesar 0.4772 yaitu senilai 0.2275 (22.75%). Kebijakan Smart City berpengaruh positif terhadap implementasi kebijakan dengan loading sebesar 0.330 atau pengaruh sebesar 0.3302 yaitu senilai 0.1089 (10.89%). Kebutuhan Masyarakat berpengaruh positif terhadap Implementasi Kebijakan dengan loading sebesar 0.17 atau pengaruh sebesar 0.172 yaitu senilai 0.0289 (2.89%). Kesenjangan digital berpengaruh positif terhadap implementasi kebijakan dengan loading sebesar 0.258 atau pengaruh sebesar 0.2582 yaitu senilai 0.067 (6,7%). Kebaharuan atau novelty penelitian ini adalah kesenjangan digital untuk mengoptimalkan manfaat aplikasi Tangerang LIVE, sebagai berikut: 1) Pemerataan konektifitas, 2) Literasi digital bagi warga masyarakat Kota Tangerang, 3) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) dibawah Dinas Kominfo.
KAPABILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019-2021
(2023-08-10) AFRIZAL; Mudiyati Rahmatunnisa; Neneng Yani Yuningsih
Program pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa salah satunya adalah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan program pemberdayaan ekonomi dengan mendorong tumbuh kembangnya kewirausahaan masyarakat desa dengan memanfaatkan segala sumberdaya lokal yang ada di desa. BUMDes dalam perkembangannya masih dipertanyakan keberhasilannya dalam memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Keberhasilannya selain ditentukan oleh BUMDes itu sendiri juga sangat erat kaitannya dengan peran pemerintah daerah sebagai fungsi pembinaan, pengembangan dan pengawasan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kapabilitas pemerintah daerah Kabupaten Kabupaten Bintan dalam pengelolaan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan menggunakan teknik purposive sampling kepada orang-orang kunci di pemerintah daerah kabupaten Bintan dan sepuluh pengelola BUMDes dengan berkembang dan maju yang telah memberikan kontribusi ekonomi kepada masyarakat desa di Kabupaten Bintan. Penelitian ini menemukan bahwa kapabilitas pemerintah yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Bintan belum maksimal dilakukan dalam mendorong BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Kapabilitas pemerintah tersebut meliputi kapabalitas wirausaha, kapabilitas motivasi, kapabilitas investasi dan kapabilitas adaptif. Selain itu ditemukan juga bahwa pemerintah daerah belum memiliki kapabilitas legislasi dalam membuat regulasi yang mendorong BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Lemahnya SDM pengelola, partisipasi masyarakat serta disharmonisasi antara BUMDes dengan pemerintah desa menjadi faktor pendukung belum maksimalnya BUMDes dalam memberikan kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat desa. Dalam penelitian ini hanya melihat aspek kapabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Tentunya masih banyak aspek lain yang bisa dilihat dari pemerintah daerah dalam membangun BUMDes. Oleh karena terterbatasan dalam penelitian ini bisa menjadi acuan bagi peneliti-peneliti yang lain untuk melihat pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Indonesia.
Koordinasi BNPP dengan Kementerian & BPPD dengan OPD dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan (Studi pada Pembangunan Kawasan Perbatasan Kab. Pulau Morotai Sektor Perikanan & Pariwisata Periode 2015-2019)
(2023-09-13) FADLI ABDULLAH; Rahman Mulyawan; Mudiyati Rahmatunnisa
Pembangunan kawasan perbatasan menjadi perhatian pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla periode 2015 – 2019 dalam salah satu Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Impementasinya, diwujudkan dalam bentuk program dan alokasi anggaran yang besar untuk pembangunan kawasan perbatasan termasuk di kawasan perbatasan Kabupaten Pulau Morotai, namun kenyataannya belum berimplikasi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pengentasan kemiskinan. Identifikasi awal terhadap persoalan pembangunan kawasan perbatasan mengarah pada koordinasi belum berjalan sesuai harapan, padahal keberadaan BNPP dan BPPD sebagai organisasi yang dibentuk berdasarakan paradigma baru pengelolaan perbatasan bertanggungjawab atas sinergisitas dan keselarasan pembangunan. Atas persoalan tersebut penulis tertarik untuk meneliti mekanisme koordinasi pembangunan kawasan perbatasan, faktor-faktor yang menyebabkan koordinasi tidak efektif, dan strategi yang dibutuhkan untuk mendorong koordinasi yang efektif oleh BNPP dan BPPD pada sektor perikanan dan pariwisata di kawasan perbatasan Kabupaten Pulau Morotai Periode 2015 - 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data dikumpulkan dari para informan di BNPP, Kementerian/lembaga, BPPD dan Bappeda di Kabupaten Pulau Morotai serta perwakilan kelompok masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Kesimpulan penelitian menunjukan mekanisme koordinasi pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Pulau Morotai pada sektor perikanan dan pariwisata tahun 2015 – 2019 tidak berjalan dengan baik pada semua aspek yaitu 1) Pembentukan organisasi, 2) Pembagian kewenangan, 3) Kebijakan, prosedur dan standar, 4) Perencanaan dan penganggaran, 5) Pengawasan dan Penilain kinerja, 6) Hubungan lintas organisasi, 7) Komunikasi informal dan 8) Sosialisasi. Hal tersebut disebabkan karena tidak terpenuhi beberapa faktor penyebab keberhasilan koordinasi yaitu: 1) Kepemimpinan yang efektif. 2) Fleksibilitas dan kebijaksanaan, 3) Membangun tujuan yang sama, 4) partisipasi klien/warga, 5) Budaya pragmatisme birokrasi, 6) Ketrampilan negosiasi, 7) Meminimalkan gangguan politik, 8) Keanggotaan yang kecil, Untuk mengatasi persoalan tersebut perlu diterapkan strategi sebagai berikut: 1) Koordinasi Antisipatif, 2) Koordinasi Adaptif, 3) Strategi Kultural, 4) Strategi Komunikatif, 5) Strategi Fungsional, 6) Strategi Kerja sama, 7) Strategi Informasional, 8) Strategi Kontrol, 9) Strategi Struktural. Temuan dalam penelitian ini adalah terdapat faktor-faktor lain yang tidak terpenuhi dalam koordinasi yaitu: 1) Organisasi yang tepat, 2) Kewenangan yang jelas, 3) Pengawasan, dan Penilaian Kinerja yang baik, 4) Sosialisasi yang efektif. Selain itu pada strategi koordinasi dibutuhkan tambahan strategi politik untuk mendorong koordinasi mencapai hasil yang efektif.
Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan
(2023-01-04) SUANDI; Darto; R. Ahmad Buchari
Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah. Dalam rangka mendukung hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan Dana desa yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Salah satu Kabupaten yang menerima kucuran dana desa adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Namun, sejak dana ini dikucurkan belum dapat memberikan dampak yang siginifikan bagi desa-desa di Kabupaten tersebut. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi kebijakan penggunaan dana desa. Untuk melakukan pengukuran terhadap evaluasi kebijakan penggunaan dana desa maka dibutuhkan kriteria-kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dana desa adalah meliputi input, proses, output, dan outcomes (Bridgman et al., 2020). Pada penelitian ini digunakan penelitian pendekatan kualitatif didasarkan pada masalah penelitian yaitu menganalisis dan mengkaji evaluasi kebijakan penggunaan dana desa serta memperoleh konsep baru yang berkenaan dengan evaluasi kebijakan penggunaan Dana Desa. Dengan yang digunakan sebagai informan pada penelitian ini yaitu 3 kecamatan diantaranya Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Penukal dan Kecamatan Talang Ubi. Untuk desa pada masing-masing kecamatan diambil yaitu Desa Tanah Abang Selatan, Desa Muara Sungai, Desa Karta dewa, dan Desa Babat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian data yang telah terkumpul dilanjutkan dengan kegiatan reduksi data, menyajikan data dan membuat kesimpulan. Adapun dari penelitian ini diperoleh hasil Evaluasi kebijakan penggunaan dana desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) ditinjau dari indikator input, proses, output dan oucomes belum berjalan dengan baik. Hal ini terkait dengan beberapa temuan yaitu peraturan-peraturan yang saling tumpang tindih, sering bergantinya peraturan-peraturan kebijakan. Sumber Daya Manusia masih tergolong rendah, ditemukan partisipasi masyarakat masih tergolong rendah, serta pembangunan di desa masih berfokus pada pembangunan infrastruktur.
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DINAMIS PROVINSI JAWA BARAT PASCA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 DALAM PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI JAWA BARAT
(2023-11-08) ZULFIKAR RAKITA DEWA; Nandang Alamsah Deliarnoor; Neneng Yani Yuningsih
Pilpres 2019 menyisakan residu yang cukup mengancam keamanan masyarakat Jawa Barat, yaitu polarisasi politik yang masih terjadi kendati pemilu 2019 telah lama berlalu, dan pemerintahan baru telah terbentuk. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya politik identitas yang berpotensi menyebabkan segregasi sosial. Rekonsiliasi politik yang dilakukan Joko Widodo dan Prabowo Subianto dan kini bersama-sama duduk di pemerintahan, tidak berpengaruh terhadap polarisasi yang terjadi di masyarakat. Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pemilih hampir 20 persen suara nasional, dan menjadi jumlah pemilih tertinggi di Indonesia, selalu menjadi arena pertempuran politik terbuka pada setiap pemilihan umum. Dengan adanya polarisasi politik yang ditumpangi politik identitas, tentu dapat mengancam ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Jawa Barat. Untuk menganalisis upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatasi dinamika masyarakat tersebut digunakan pendekatan konsep dynamic governance yang dikemukakan Neo dan Chen (2007). Selain itu, dikupas bagaimana polarisasi politik di Jawa Barat dan jaminan keamanan berupa ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan analisis dengan konsep keamanan manusia Kaldor (2007) dengan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan fenomologi untuk menganalisis komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan pembangunan keamanan manusia. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa: Pertama, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu memprediksi potensi konflik sosial akibat polarisasi politik di masyarakat; Kedua, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi sosial untuk menyatukan kembali masyarakat yang terpolarisasi. Dengan demikian, potensi lahirnya polarisasi politik pada Pemilu 2024 yang akan datang cukup potensial. Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui kebijakan-kebijakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ini menjadi temuan ketiga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi keamanan di Jawa Barat relatif kondusif dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga kesejahteraan dan kemandirian dalam setiap individu masyarakat Jawa Barat dapat terwujud.
TATA KELOLA DESA INKLUSIF: KAJIAN PADA EMPAT DESA DI KABUPATEN MALANG
(2023-07-07) NASRUN ANNAHAR; Caroline Paskarina; Entang Adhymuhtar
Inclusive governance dinilai sebagai pendekatan yang relevan untuk memperkuat masyarakat termaginalkan dalam proses pembangunan desa. Dengan demikian penelitian ini berusaha melihat praktik governance di desa dan membangun model konseptual tata kelola desa inklusif. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian dimulai dengan literature review, dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui metode wawancara, obvservasi, dan pengumpulan data sekunder, proses analisis dilakukan dengan open coding, axial coding, dan selective coding, serta validasi dengan cara memperbandingkan raw data dan abstraksi temuan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa prinsip governance diterapkan secara bersamaan dan saling beririsan seperti: prinsip keadilan yang berkaitan erat dengan perluasan akses terhadap barang dan jasa publik, praktik transparansi bertalian erat dengan implementasi akuntabilitas, dan partisipasi yang juga berdekatan dengan implementasi perluasan ruang negosiasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas pembangunan desa tidak secara otomatis diikuti oleh performa inklusivitas. Interaksi atau kolaborasi yang akhirnya menumbuhkan penguatan sumber daya manusia desa adalah pengungkit terjadinya inklusivitas. Pada desa yang mendapatkan paparan informasi akibat adanya interaksi ataupun kolaborasi dengan pihak luar cenderung menguat kapasitas sumber daya manusianya, demikian interaksi sosial di desa tumbuh lebih dinamis dan inklusivitas lebih mungkin terwujud. Penelitian ini menawarkan model konseptual tata kelola desa inklusif yang secara garis besar terbagi dalam dua kategori yaitu: kondisi tata kelola desa inklusif yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip inclusive governance untuk menilai sebuah desa dalam kondisi inklusif atau eksklusif, dan prasyarat tata kelola desa inklusif yang berkaitan dengan pengungkit terwujudnya kondisi inklusivitas di desa.
Pengaruh Entrepreneurial Marketing Terhadap Kinerja Usaha Melalui Inovasi Produk Sebagai Variabel Mediasi Pada Usaha Batik Trusmi Cirebon Tahun 2020 - 2022
(2023-10-02) DIANA PRIHADINI; Pratami Wulan Tresna; Iwan Sukoco
Pandemi Covid – 19 dan pengembangan jalan tol, memunculkan Turbulensi pada bisnis UMKM Batik Trusmi yang mengakibatkan nilai ekspornya menurun pada 2020 dan 2021. Tetapi industri batik Indonesia masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan, sehingga menjadi subsektor prioritas. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Inovasi Produk sebagai variabel mediasi Entrepreneurial marketing terhadap Kinerja Usaha. Pendekatan penelitian berupa pendekatan kuantitatif dengan metode structural equation modelling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Penelitian ini dilakukan pada wilayah Trusmi, Cirebon, Jawa Barat. Populasi penelitian terdiri dari 597 pengusaha batik, sedangkan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil survei terhadap 156 pengusaha Batik Trusmi Cirebon, hasil studi menunjukkan bahwa Entrepreneurial Marketing dan Inovasi Produk secara signifikan berpengaruh terhadap Kinerja Usaha, serta Inovasi Produk memediasi pengaruh Entrepreneurial Marketing terhadap Kinerja Usaha. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan Knowledge Based View melalui Mediasi Inovasi Produk dalam pengaruh Entrepreneurial Marketing terhadap Kinerja Usaha Batik Trusmi Cirebon, dan memberikan saran praktis untuk meningkatkan sumber daya manusia, kinerja usaha, serta kebijakan pengembangan sentra batik Trusmi untuk meningkatkan kinerja UMKM. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai pentingnya Entrepreneurial Marketing dan Inovasi Produk dalam meningkatkan kinerja Usaha UMKM
Pengaruh Emosi Konsumsi Online dan Efektivitas Website terhadap Loyalitas Konsumen Online melalui Kepercayaan Konsumen Fashion Muslim Online di Indonesia Tahun 2020-2022
(2024-01-15) NUR FITRI RAHMAWATI; Iwan Sukoco; Bambang Hermanto
Konsumen yang loyal merupakan asset berharga bagi perusahaan, karena banyak keuntungan yang diperoleh dari adanya konsumen yang melakukan pembelian ulang. Berdasarkan observasi terdapat fluktuatif naik turunnya jumlah konsumen yang melakukan pembelian ulang melalui website pada brand fashion muslim online yang mengindikasi rendahnya tingkat loyalitas konsumen. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan kuantitatif dengan metode structural equation modelling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh konsumen fashion muslim online yang tidak diketahui jumlahnya dengan kriteria pernah membeli produk melalui website keempat fashion muslim online yaitu Buttonscarves, Ria Miranda, Kamiidea, dan Wearingklamby dan membeli produk minimal dua kali. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 345 responden. Teknik pengambilan sampling menggunakan teknik purposive sampling. Temuan dalam penelitian ini yaitu pola terkuat pembentuk loyalitas konsumen online ditentukan oleh efektivitas website. Efektivitas website mendukung kuat sebesar 7,832 terbentuknya loyalitas konsumen online. Angka 7,832 menunjukkan besarnya efek atau kontribusi dari variabel efektivitas website terhadap variabel loyalitas konsumen online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 1 diterima yaitu emosi konsumsi online mendukung loyalitas konsumen online melalui kepercayaan konsumen pada fashion muslim online di Indonesia. Hipoteses 2 diterima dan disimpulkan bahwa emosi konsumen online mendukung loyalitas konsumen online pada fashion muslim online di Indonesia. Hipotesis 3 dinyatakan bahwa variabel efektivitas website mendukung loyalitas konsumen online melalui kepercayaan konsumen pada fashion muslim online di Indonesia. Sedangkan hipotesis 4 juga dinyatakan bahwa variabel efektivitas website mendukungloyalitas konsumen online pada fashion muslim online di Indonesia.
Pengaruh Destination Brand Experience Terhadap Intensi Kunjungan Berulang Dan Electronic Word Of Mouth Melalui Kepuasan Wisatawan Di Kawasan Kota Tua Jakarta Tahun 2020-2022
(2023-10-03) ANITA MAULINA; Bambang Hermanto; Iwan Sukoco
Pariwisata merupakan salah satu industri yang mampu menyumbangkan peningkatan ekonomi masyarakat dan negara. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui model variabel yang dapat mempengaruhi intensi kunjungan berulang wisatawan dan electronic word of mouth dengan destination brand experience dan kepuasan wisatawan baik pengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan meningkatkan kegiatan electronic word of mouth. Pendekatan penelitian berupa pendekatan kuantitatif dengan metode structural equation modelling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh jumlah wisatawan Kota Tua Jakarta yang tidak diketahui jumlahnya. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 317 responden dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa hipotesis 1 diterima yaitu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel destination brand experience terhadap inetnsi kunjungan berulang melalui kepuasan di Kawasan Kota Tua Jakarta. Hipotesis 2 diterima dan disimpulkan bahwa variabel destination brand experience berpnegaruh positif dan signifikan terhadap electronic word of mouth melalui kepuasan di Kawasan Kota Tua Jakarta. Sedangkan hipotesis 3 dinyatakan diterima yaitu bahwa variabel destination brand experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap electronic word of mouth melalui kepuasan dan intensi kunjungan berulang di Kawasan Kota Tua Jakarta. Simpulan dalam penelitian ini yaitu wisatawan beranggapan bahwa pengalaman berkunjung ke Kawasan Kota Tua memberikan kepuasan yang dan berdampak pada penyebaran berita positif melalui media elektronik. Simpulan dan saran penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan bagi pengelola Kawasan Kota Tua Jakarta dan pemerintah DKI Jakarta dalam pengembangan destinasi wisata di Kota Tua dan di Jakarta pada umumnya.
PENGARUH TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP TERHADAP PERILAKU KERJA MELALUI REWARD DAN WORK ENGAGEMENT SEBAGAI VARIABEL MEDIATOR DI PT. DENSO INDONESIA (STUDI PERILAKU ORGANISASI DI MASA PANDEMIK COVID-19 TA
(2023-05-22) YULI EVITHA; Iwan Sukoco; Tetty Herawaty
ABSTRAK Yuli Evitha, 170230190512, 2023. Pengaruh Transformational Leadership Terhadap Perilaku Kerja Pegawai melalui Reward dan Work Engagement sebagai variabel Mediator di PT. Denso-Indonesia (Studi Perilaku Organisasi di Masa Pandemik Covid-19 Tahun 2020-2021). Tim Promotor: Dr. Drs. Iwan Sukoco, M.Si., Dr. Drs. H. Bambang Hermanto, M.Si., Dr. Tetty Herawaty, S.P., M.Si. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya pengamatan tentang perilaku organisasi pada organisasi bisnis, dengan menempatkan perilaku kerja sebagai variabel yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan, penciptaan kepuasan konsumen, dan pembentukan brand image Perusahaan. Amatan terhadap variabel perilaku kerja dihubungkan dengan variabel transformational leadership, reward, dan work engagement sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku kerja. Pengamatan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kerja ini dilakukan di PT. Denso-Indonesia pada masa Pandemik Covid-19 Tahun 2020-2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode ex post facto. Sampel penelitian diambil dengan teknik stratified random sampling sebanyak 357 orang. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan analisis pengaruh variabel yang diteliti menggunakan teknik analisis jalur (path analysis) menggunakan software SPSS dan Smart-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Hipotesis pertama diterima, karena hasil penelitian menunjukkan transformational leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap perilaku kerja pegawai. Hipotesis kedua diterima, karena hasil penelitian menunjukkan reward dapat memediasi pengaruh tidak langsung transformational leadership terhadap perilaku kerja pegawai. Hipotesis ketiga diterima, karena hasil penelitian menunjukkan work engagement dapat memediasi pengaruh tidak langsung transformational leadership terhadap perilaku kerja pegawai. Hipotesis keempat diterima, karena hasil penelitian menunjukkan reward dan work engagement dapat memediasi pengaruh tidak langsung transformational leadership terhadap perilaku kerja pegawai. Dapat disimpulkan bahwa transformational leadership berpengaruh langsung positif signifikan terhadap perilaku kerja, serta reward dan work engagement dapat memediasi pengaruh tidak langsung transformational leadership terhadap perilaku kerja. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang perilaku organisasi dalam Administrasi Bisnis. Kata kunci :Perilaku Kerja, PT. Denso Indonesia, Reward, Transformational Leadership, dan Work Engagement
Ketahanan Organisasi Penegakan Hukum Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional Terorganisir : Studi Kasus Kabupaten X di Indonesia Tahun 2021-2022
(2023-12-06) BENTONIUS SILITONGA; Heru Nurasa; Ida Widianingsih
Permasalahan peredaran gelap narkotika digolongkan dalam extraordinary crime serta serious crime yang bersifat transnasional dan terorganisir menjadi ancaman nyata terhadap kedaulatan sebuah negara. Pasar narkotika di Indonesia menarik sindikat internasional. Dalam perkembangannya Transnational Organized Crime (TOC) disinyalir merupakan pelaku dan pengendali kejahatan narkotika di dunia hingga ke Kabupaten “X” di Indonesia. TOC memiliki strategi dengan cara menguasai serta mengendalikan peran aparat penegak hukum dikenal dengan istilah actor dan pada akhirnya memilki ruang gerak dalam sebuah wadah institusi/organisasi penegakan hukum dikenal dengan istilah space. Pernyataan masalah dalam penelitian ini adalah, bahwa organisasi penegakan hukum yang saat ini ada di Indonesia tidak cukup tangguh (powerfull) menangkal dan melawan kejahatan TOC. Penelitian bersifat kualitatif dan dilakukan melalui wawancara mendalam (in depth interview) dengan menyembunyikan identitas informan dan partisipan mengingat isu yang diangkat bersifat sensitif secara institusi. Sebagai temuan penelitian, dibutuhkan organisasi yang luar biasa (extraordinary organization) dalam menghadapi kejahatan yang luar biasa.
MODEL E-PARTICIPATORY PLANNING DI INDONESIA (Studi Pelaksanaan E-Musrenbang di Kota Bandung)
(2023-08-21) HERI CASNOTO; Sinta Ningrum; Entang Adhymuhtar
Pola perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami pergeseran dari partisipatif yang retoris (tokenisme) sejak awal 1980-an, dan top down selama tahun 1960-an menjadi kombinasi perencanaan dari bottom up dan top down, seiring dengan perubahan rezim pemerintahan yang lebih demokratis. Melalui studi ini penulis mengkaji bagaimana upaya menyelesaikan isu-isu strategis pembangunan di Kota Bandung, melalui pelibatan publik pada perencanaan pembangunan dengan menggunakan E-Musrenbang. Peneliti melakukan mapping theory untuk melakukan sintesa atas teori-teori yang berkaitan dengan e-participatory planning. Hasilnya peneliti mengemukakan delapan dimensi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : regulation, institution, resources, interactivity, engagement, goals, tools dan culture change. Metode kualitatif digunakan dalam melakukan penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Aplikasi NVivo 12 digunakan dalam membantu analisis data, sedangkan triangulasi sumber data dilakukan untuk menguji validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-participatory planning yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bandung belum optimal dalam menyelesaikan isu-isu strategis di Kota Bandung. Diperlukan strategi dan kebijakan terkait metode alokasi penganggaran agar e-participatory planning dapat optimal dalam memberikan kontribusi menyelesaikan isu-isu strategis di Kota Bandung.
Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung dalam Pengendalian Banjir
(2023-06-27) SETIADI; Herijanto Bekti; Dedi Sukarno
Masalah dalam penelitian ini adalah pengendalian banjir di Kota Bandung yang belum mencapai indikator keberhasilan pembangunan yaitu termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2020, dalam misi keempat yaitu mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Dari prioritas kebijakan tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur masih menjadi prioritas yang merujuk pada pembangunan yang berwawsan lingkungan, sehingga tidak mengeksploitasi lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini secara substansi menentukan sejauhmana implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 yang diatur dalam perarturan Wali Kota Bandung nomor 049 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Wali Kota Bandung nomor 030 tahun 2019 sebagai salah satu kebijakan publik dalam pengendalian banjir. Pertanyaan penelitian secara khusus akan menelaah Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 yang belum terimplementasikan dengan baik, terlihat dari adanya problematika banjir yang ditelaah dengan teori Grindle pada aspek konten kebijakan dan konteks pelaksanaan implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi, dan forum group discussion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2020 dalam mewujudkan Bandung nyaman belum tercapai disebabkan oleh beberapa aspek Pertama, kerjasama dan kolaborasi antar pemerintah daerah belum terlaksana. Kedua, aspek partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder masih sangat kurang. Faktor penghambat Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2020 berupa peraturan perundangan-undangan masih terbatas, seperti pelaksanaan pembangunan merujuk pada kebijakan 1 tahun pelaksanaan sehingga pengendalian banjir dianggap tidak maksimal dan tidak sesuai ekspektasi. Strategi dalam mengatasi hambatan implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2020 berupa pengendalian banjir yaitu, strategi baik yang bersifat prevention, intervention maupun recovery. Penelitian ini memberikan kebaharuan penelitian sebagai temuan penelitian ini mencakup diantaranya adalah: (1) Integrasi kebijakan bersama; (2) Kolaborasi Pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung; (3) Unsur Kearifan Lokal Perlu Menjadi Bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung; dan (4) Keberhasilan Kebijakan Harus Berjalan Sistematis.
MENUJU MODEL KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH PERBATASAN DALAM BIDANG PERTANIAN (Studi Di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur)
(2023-07-06) EGIDIUS FKUN; Rahman Mulyawan; Samugyo Ibnu Redjo
Kerja sama antar daerah menjadi kebutuhan yang seharusnya dipenuhi oleh daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteran masyarakat. Namun dalam penerapannya, banyak daerah di Indonesia justru enggan melakukan kerja sama antar daerah termasuk daerah-daerah di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste yang terdiri dari Kabupaten TTU, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban mengapa kerja sama antar daerah tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan mengunakan teori dari Ali farazmand yang melihat kerja sama dari perspektif proses. Namun teori dari Farazmand saja belum dapat memayungi proses menuju model kerja sama, sehingga digunakan juga teori Pamudji dan Abdurahman untuk menemukan jawaban bagaimana grand design kerja sama antar daerah dan apa model kerja sama yang dapat dilaksanakan di wilayah perbatasan, dengan fokus pada kerja sama bidang pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksploratif. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (deep interview) kepada para informan, observasi dan studi dokumentasi serta Focus Group Discussion (FGD). Informan penelitian dipilih dari aktor yang bersinggungan dengan persoalan yang diteliti dan menggunakan metode purpossive sampling. Data penelitian kemudian direduksi, diklasifikasi dan divalidasi dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, bahwa di satu sisi, kerja sama belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan pada ketiga kabupaten ini karena beragam alasan, yakni: pemerintah daerah TTU merasa tidak tahu dan tidak butuh; Pemerintah Daerah Belu juga merasa tidak tahu, tidak mau dan tidak mampu; Pemerintah Daerah kabupaten Malaka merasa tidak tahu, tidak mau dan tidak berminat untuk bekerja sama dengan daerah lain; di sisi lain, sudah muncul kesadaran adanya saling ketergantungan sehingga dibangun dialog/komunikasi dan koordinasi secara intens yang difasilitasi oleh bapak uskup sebagai aktor kunci. Kedua, Grand design kerja sama antar daerah di wilayah perbatasan meliputi tahap perencanaan awal, tahap inisiasi, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring dan evaluasi. Ketiga, Model kelembagaan kerja sama yang sesuai dengan kondisi wilayah perbatasan adalah model Regional Management plus yang mengakomodasi unsur kearifan lokal yang termanisfestasi dalam diri aktor aktor lokal yang menjadi tokoh kunci dan kebijakan-kebijakan lokal.
Evaluasi Kebijakan Dana Transfer Daerah Di Provinsi Banten Tahun 2014-2019
(2022-09-27) TB. M. ALI RIDHO AZHARI; Nandang Alamsah Deliarnoor; Asep Sumaryana
Dana transfer ke daerah adalah instrumen transfer kepada daerah yang digunakan untuk mendukung kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dana transfer ke daerah mempunyai tujuan yang berbeda-beda, antara lain, mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah, mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah, dan mengurangi ketimpangan kualitas dan kuantitas layanan publik di daerah. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi Kebijakan Dana Transfer Daerah di Provinsi Banten tahun 2014-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method, yakni kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunkan analisis deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah berikut: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data berdasarkan teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Evaluasi Kebijakan Publik. Berdasarkan hasil analisa penelitian diketahui bahwa Evaluasi Kebijakan dana transfer daerah menggunakan teori evaluasi kebijakan dengan indikator Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan dapat dikatagorikan cukup baik dengan berbagai pembenahan diberbagai lini. Berdasarkan hasil perhitungan kuantitatif penelitian ini membuktikan bahwa nilai Efektivitas (3,77), Efisiensi (3,56) transfer daerah di Provinsi Banten cukup tinggi. Hal ini dikonfirmasi oleh realitas pembangunan yang terus berjalan baik fisik maupun manusia. Pembangunan manusia ditentukan oleh angka IPM yang terus membaik, gini rasio yang terus menurun sedangkan pembangunan fisik dapat diliat dari banyaknya pembangunan proyek strategis di provinsi Banten. Namun yang harus yang harus dibenahi adalah dari sisi Ketepatan (3,40) yang ditunjukkan oleh nilai skornya cukup rendah. Hal ini dikonfirmasi oleh realitas lapangan yang menunjukkan angka korupsi yang masih tinggi. Banten masuk kedalam sepuluh besar provinsi terkorup di Indonesia. Peneliti menyarankan terkait pemanfaatan anggaran dana transfer daerah harus ada sosialisasi secara terbuka yang dilakukan pemerintah provinsi untuk masyarakat agar masyarakat mengetahui pengalokasian dan penggunaannya, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan. Sehingga terwujud asas transparansi pembangunan. Harapannya angka korupsi dapat ditekan. Perlu peningkatan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) agar dapat melakukan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan baik melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan terutama berkaitan dengan pelaporan dana transfer daerah

Browse

Recent Submissions