EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH DI KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU
No Thumbnail Available
Date
2012-10-18
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
ABSTRAK
Sejak
diberlakukannya Undang-Undang Nomor22Tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan pemekaran daerahmengalami
perubahan signifikan dan memberikan
peluang yang sangat besar bagi maraknya pengusulan pemekarandaerah.Kesejahteraan rakyat menjadi argumentasi
utama dalam memperjuangkan pemekaran
daerah. Namun dalam praktiknya, kebijakan pemekaran daerah belum sepenuhnya dapat mencapai tujuan
yang ditetapkan.
Penelitian ini bertujuan
untuk memperoleh gambaran tentang evaluasi kebijakan pemekaran daerah di Kabupaten Kaur yang
ditelusuri melalui empat kegiatan evaluasi meliputi: spesifikasi, penilaian, analisis, dan
rekomendasi terhadap
kebijakan pemekaran daerah di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, analisis dokumentasi dan
wawancara mendalam. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi melalui cek, ricek dan
konfirmasi antara
hasil observasi, analisis dokumentasi dan hasil wawancara mendalam.
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan evaluator (pemerintah), pemekaran daerah di
Kabupaten Kaur dinilai berhasil. Namun, dilihat dari kondisi faktual, masih ditemukan berbagai kelemahan dalam pemekaran
daerah. Ketidaksesuaian antara kondisi faktual dan hasil evaluasi yang
dilakukan oleh evaluator ini, antara lain disebabkan karena: kegiatan evaluasi yang kurang
objektif dan indenpenden. Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bahwa
substansi kebijakan pemekaran daerah yang memuat criteria dan prosedur pemekaran daerah relatif masih
longgar. Selain itu, proses pemekaran daerah di Kabupaten Kaur cenderung dipaksakan.
Dalam hal capaian tujuan pemekaran daerah, ternyata kebijakan pemekaran daerah tidak
efektif dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaur.
Berdasarkan kesimpulan
penelitian ini maka konsep baru yang diajukan adalah: kegiatan evaluasi yang dilakukan secara
objektif dan independen merupakan syarat keberhasilan evaluasi suatu kebijakan.
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pemekaran Daerah, Otonomi
Daerah.
Description
Keywords
Evaluasi Kebijakan, Pemekaran Daerah, Otonomi Daerah.