KEMATANGAN INOVASI DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA APLIKASI PELAYANAN PUBLIK MPP KOTA BOGOR

Abstract

Era globalisasi saat ini mendorong perkembangan dalam beberapa aspek, salah satunya bidang teknologi informasi dan komunikasi yang berpengaruh terhadap segala bidang kehidupan dari bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pendidikan, dan lainnya. Perkembangan teknologi juga mempermudah pekerjaan pemerintah untuk memanfaatkan teknologi yang disebut dengan e-government yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kota Bogor mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP) disertai dengan aplikasi bernama MPP Kota Bogor (Grha Tiyasa) yang merupakan salah satu inovasi pelayanan publik. Dalam pelaksanaan MPP beserta aplikasinya, masih terdapat kendala atau kelemahan, diantaranya aplikasi tidak merespon atau hang, kode booking tidak muncul, sumber daya manusia yang kurang memadai, jam operasional yang tidak sinkron dengan waktu aktivitas masyarakat, dan tidak ada fitur pengaduan dalam pada aplikasi, serta sosialisasi pada media sosial yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori kematangan sistem inovasi yang diukur dari 4 aspek, yaitu kebijakan inovasi, dukungan kelembagaan dan program inovasi, program pendukung, dan kapasitas inovasi. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat aspek yang belum optimal yang mempengaruhi kematangan inovasi. Dalam mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan strategi yaitu dengan menambah fitur saran dan aduan pada aplikasi, memperkuat sosialisasi serta edukasi terkait pelayanan publik di MPP dengan melibatkan masyarakat dan disertai dengan media sosialisasinya serta menambah konten pada media sosial MPP terkait pelayanan yang ada, dan jam operasional yang sesuai dengan waktu aktivitas masyarakat.

Description

Keywords

Kematangan Inovasi, Mal Pelayanan Publik, Pelayanan Publik

Citation