Administrasi Pemerintahan (D-IV)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/97

Browse

Now showing 1 - 20 of 280

KEMITRAAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG DENGAN PT. BANGUNBINA PERSADA DALAM PENGELOLAAN PASAR SEHAT SABILULUNGAN CICALENGKA TAHUN 2021
(2023-06-22) DINAR AGUSTIANA; Rudiana; Tidak ada Data Dosen
Kemitraan merupakan suatu kerja sama atau sering disebut dengan mitra dalam mencapai suatu tujuan bersama antara suatu organisasi, pemerintah dengan swasta. Kemitraan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dengan PT. Bangunbina Persada memiliki tujuan untuk bekerja sama untuk mengelola Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka agar pengelolaan pasar cicalengka lebih maksimal baik dalam segi pelayanan dan juga perawatan bangunan Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka. adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil dari kemitraan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dengan PT. Bangunbina Persada dalam Pengelolaan Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka Kabupaten Bandung. Selanjutnya, permasalahan ini dianalisis menggunakan tiga indikator kemitraan menurut Wibisono (2007) diantaranya terdapat kesetaraan atau keseimbangan, transparansi, dan saling menguntungkan, serta penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pengambilan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa setiap pihak sudah menjalankan tugas atau kewajiban masing-masing tetapi yang membuat terkendalanya kemitraan dalam pengelolaan Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka ini ialah faktor dari kurang bertanggung jawabnya pegawai PT. Bangunbina Persada dan lingkungan masyarakat yang menghambat aturan dari pihak PT. Bangunbina Persada dan aturan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan dari kemitraan ini ialah dilakukannya monitoring dan evaluasi dari setiap pihak, serta berkoordinasi dengan pihak yang bersangkutan.
PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI LOGAM DAN MESIN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN KOTA BANDUNG TAHU
(2023-12-14) DEMITA DWI RAHAYU; Rudiana; Tidak ada Data Dosen
Ditemukan beberapa kekurangan yang berkaitan dengan lingkungan kerja, baik secara fisik maupun non fisik, serta kekurangan pada kepuasan kerja ASN di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin Kementerian Perindustrian Kota Bandung. Kekurangan pada lingkungan kerja antara lain penerangan yang minim, pengapnya ruang kerja, hubungan kerja antara atasan dengan bawahan yang kurang harmonis, sementara pada kepuasan kerja dapat terlihat pada masih banyaknya pegawai kantor yang datang terlambat, dan kesempatan promosi yang tidak didapat oleh semua ASN. Karena adanya hal tersebut maka akan berpengaruh terhadap kinerja ASN. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh lingkungan kerja dan kepuasan kerja ASN, mengetahui dan menganalisis seberapa besar kinerja ASN, serta mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja dan kepuasan kerja secara Bersama-sama terhadap kinerja ASN di BBSPJILM.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan hipotesis penelitian, analisis data yakni statistik deskriptif, regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Populasi pada penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin Kementerian Perindustrian Kota Bandung sebanyak 130 orang, dengan sampel sebanyak 30 ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan kepuasan kerja berpengaruh secara gabungan terhadap kinerja ASN sebesar 54,5%, kinerja ASN memiliki rata-rata sebesar 89,45%, serta variabel lingkungan kerja dan kepuasan kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja ASN. Artinya semakin baik lingkungan kerja dan kepuasan kerja maka akan semakin baik kinerja ASN.
Efektivitas Pelayanan Perizinan Melalui Si Geulis (Selesaikan Izin di Gerai Untuk Layanan Izin Ciamis) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2022
(2023-09-13) TRIYANTI PUTRI LISMAYA; Novie Indrawati Sagita; Tidak ada Data Dosen
Pelayanan publik harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintahan agar dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Sehubungan dengan ini, maka peran dari pelayanan sangatlah penting dalam suatu instansi pemerintahan agar dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta keinginannya. Semakin berkembangnya teknologi dan informasi menjadikan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis dalam memberikan pelayanan terus berinovasi. Salah satu bentuk inovasi pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Ciamis yaitu Si Geulis (Selesaikan Izin di Gerai untuk Layanan Ciamis). Pelayanan perizinan berbasis gerai ini diluncurkan dan diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan biaya penyelenggaraan Gerai ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis (APBD). Pelayanan tersebut mulai dikenalkan pada masyarakat pada tahun 2021 hingga berjalan sampai saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan teori efektivitas program dari Sutrisno dalam Indrayani dan Niswah (2017). Penelitian ini menggunakan indikator Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa program Si Geulis belum berjalan efektif di 27 Kecamatan hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran untuk sarana . Selain itu, kendaraan operasional dinas yang digunakan untuk program Si Geulis hanya 1 dalam melayani sehingga waktu untuk pelayanan terbatas. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa strategi utama yang dilakukan agar program ini berjalan dengan efektif yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis gerai dengan berkolaborasi bersama pihak Kecamatan selaku penyelenggara gerai sehingga memudahkan pelayanan kepada masyarakat di daerah dan meningkatkan sarana prasarana di tiap Kecamatan seperti perangkat yang kompatibel.
EVALUASI CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KABUPATEN GARUT TAHUN 2022
(2023-10-16) PERMANA SHIDIQ AL ASYARI; Yayan Nuryanto; Novie Indrawati Sagita
Pemerintahan memiliki fungsi yaitu pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pengaturan. Penyelenggaraan fungsi tersebut dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah salah satunya seperti dinas/badan. Adapun dinas PUPR kabupaten Garut selaku lokasi penelitian, pada dinas ini untuk menjalankan tugas dan fungsi nya yaitu dengan cara mengejar capaian target-target kinerjanya. Adapun capaian kinerja tersebut dapat dilihat dari SAKIP dinas itu sendiri. SAKIP merupakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisikan hasil capaian kinerja dinas bersangkutan dalam periode tertentu, hal ini dijadikan salah satu instrumen penilaian mengenai kinerja dinas. Berbicara mengenai SAKIP berdasarkan hasil observasi untuk dinas PUPR kabupaten garut pada tahun 2022 dilihat dari E-SAKIP dinas ini tercatat belum tercapai maksimal dalam pengejaran target-target kinerjanya. Hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah permasalahan mengenai kinerja dinas tersebut. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja dinas PUPR dalam mengejar capaian target kinerja. Dengan demikian adapun untuk menjawab permasalah itu peneliti menggunakan teori kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Suryani, N. K., & FoEh, J. E. (2018) yang berisikan 4 aspek yaitu Pengelolaan SDM, Peran Penting Dukungan Lini, Keadilan Dalam Organisasi, Dan Efektivitas Organisasi. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data ada 2 yang digunakan yaitu pertama, studi lapangan yang dimaksud observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kedua, studi pustaka. Adapun hasil penelitian ini upaya yang perlu dilakukan oleh dinas PUPR yaitu meningkatkan pengelolaan SDM agar para pegawai memiliki kompetensi yang berkualitas dan adanya langkah strategis dengan mengubah target-target sebagai capaian kinerja dinas. Sehingga pada akhirnya dinas ini dapat tercapai target kinerjanya dan mendapatkan penghargaan SAKIP.
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELECTRONIC GOVERNMENT MELALUI PENERAPAN APLIKASI MOBILE PASPOR (M-PASPOR) DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG TAHUN 2022
(2023-10-07) ANISA PRAMESWARI; Saifullah Zakaria; Tidak ada Data Dosen
Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020- 2024 pada Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM dijelaskan bahwa layanan keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi. Dengan begitu Direktorat Jenderal Imigrasi merilis aplikasi Mobile Paspor (M-Paspor) sebagai inovasi terbaru untuk memproses pembuatan paspor menjadi lebih mudah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Pelayanan Publik Berbasis Electronic Government Melalui Penerapan Aplikasi Mobile Paspor (M-Paspor) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Tahun 2022 dilihat dari hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government (Indrajit, 2006) mengenai elemen support, capacity, dan value yang harus dimiliki untuk menerapkan konsep digitalisasi pada sektor publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan objek penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik validasi data yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa aplikasi M-Paspor dinilai belum berhasil untuk menerapkan secara layak ketiga elemen sukses yang harus dimiliki. Serta masih berada dalam tahap upaya perwujudan dalam pengembangan e-government yang lebih baik untuk mencapai titik sukses serta optimal pada penerapannya
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DINAS SOSIAL KABUPATEN GARUT DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN
(2023-07-04) SARAH NALURIYAH; Desi Yunita; Tidak ada Data Dosen
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh Dinas Sosial Kabupaten Garut dalam upaya penanggulangan kemiskinan berdasarkan prinsip Good Governance. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Garut belum sepenuhnya optimal dalam menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang baik dalam bidang sosial. Terdapat kekurangan dalam aspek tata laksana pemerintahan, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan aturan hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyarankan agar pemerintah melakukan reformasi pelayanan bantuan sosial dengan lebih serius dan berkesinambungan. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan bahwa masyarakat merasa nyaman dalam menerima bantuan. Selain itu, Dinas Sosial sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas masalah kemiskinan perlu mengembangkan program-program yang mendorong produktivitas masyarakat miskin agar mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penting agar meningkatkan akuntabilitas dengan menyediakan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang lebih baik. Transparansi harus ditingkatkan dengan menyediakan informasi secara menyeluruh yang mudah diakses mengenai program bantuan sosial. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan dengan melibatkan mereka dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait program bantuan sosial. Terakhir, pemerintah perlu memastikan bahwa program-program bantuan sosial tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga mendorong pemberdayaan dan peningkatan keterampilan masyarakat miskin. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan Dinas Sosial dapat menerapkan prinsip Good Governance dalam pelaksanaan program BPNT sehinggan menjadi lebih efektif dan berdampak positif dalam jangka panjang.
PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH PEMERINTAH DESA (STUDI TENTANG INPUT DATA KEPENDUDUKAN PADA APLIKASI E-OFFICE DAN SDGS KEMENTERIAN DESA) DI DESA HEGARMANAH
(2023-09-20) HAPRI OKTOVIANO PANGEMANAN; Novie Indrawati Sagita; Tidak ada Data Dosen
Peran Pemerintah Desa Hegarmanah dalam adminstrasi kependudukan merupaka salah satu dari tugas pokok, dan fungsi dari Pemerintah Desa. Tugas tersebut merupakan suatu pelayanan terhadap masyarakat khususnya dalam administrasi kependudukan Desa Hegarmanah. Dalam pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Hegarmanah, Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik merupakan sistem pelayanan yang memanfaatkan e-Government dalam pelayanan terhadap masyarakat yang dalam hal ini sudah digunakan oleh Pemerintah Desa Hegarmanah dalam pelayanan terahadap masyarakat. Dalam penelitian ini, tujuannya adalah untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Hegarmanah dalam administrasi kependudukan menggunakan SPBE untuk menginput data kependudukan pada dua aplikasi yaitu e-Office dan SDGs Kemendes dalam hal ini dilihat dari aspek-aspek dalam teori pembelajaran mengenai e-Government menurut Indrajit (2009:29) Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan mengenai kejadian atau permasalahan yang dihadapi serta situasi yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tekniks analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik validasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan SPBE dalam menginput data kependudukan pada dua aplikasi tidak efektif dan efisien. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan dari e-Government karena penginputan data pada e-Office dan SDGs Kemendes yang secara sistem berbeda menimbulkan banyak permasalahan yang pada akhirnya menghambat kinerja dari Perangkat Desa Hegarmanah.
KEMATANGAN INOVASI DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA APLIKASI PELAYANAN PUBLIK MPP KOTA BOGOR
(2024-01-11) TARISSA HERNANDAR PUTRI; Antik Bintari; Tidak ada Data Dosen
Era globalisasi saat ini mendorong perkembangan dalam beberapa aspek, salah satunya bidang teknologi informasi dan komunikasi yang berpengaruh terhadap segala bidang kehidupan dari bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pendidikan, dan lainnya. Perkembangan teknologi juga mempermudah pekerjaan pemerintah untuk memanfaatkan teknologi yang disebut dengan e-government yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kota Bogor mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP) disertai dengan aplikasi bernama MPP Kota Bogor (Grha Tiyasa) yang merupakan salah satu inovasi pelayanan publik. Dalam pelaksanaan MPP beserta aplikasinya, masih terdapat kendala atau kelemahan, diantaranya aplikasi tidak merespon atau hang, kode booking tidak muncul, sumber daya manusia yang kurang memadai, jam operasional yang tidak sinkron dengan waktu aktivitas masyarakat, dan tidak ada fitur pengaduan dalam pada aplikasi, serta sosialisasi pada media sosial yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori kematangan sistem inovasi yang diukur dari 4 aspek, yaitu kebijakan inovasi, dukungan kelembagaan dan program inovasi, program pendukung, dan kapasitas inovasi. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat aspek yang belum optimal yang mempengaruhi kematangan inovasi. Dalam mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan strategi yaitu dengan menambah fitur saran dan aduan pada aplikasi, memperkuat sosialisasi serta edukasi terkait pelayanan publik di MPP dengan melibatkan masyarakat dan disertai dengan media sosialisasinya serta menambah konten pada media sosial MPP terkait pelayanan yang ada, dan jam operasional yang sesuai dengan waktu aktivitas masyarakat.
Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Prodamas Plus) Dalam Pembangunan Daerah di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Tahun 2021-2022
(2023-03-07) AINNUR MAWADZAH; Rahman Mulyawan; Tidak ada Data Dosen
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur yang penting dalam keberhasilan pembangunan daerah. Untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan dapat memberikan dampak untuk keberhasilan suatu pembangunan. Untuk itu penulis tertarik untuk mengambil judul “Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Prodamas Plus) Dalam Pembangunan Daerah di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Tahun 2021-2022”. Penelitian ini menggunakan konsep partisipasi masyarakat menurut Dardjono (1986) yang memuat tiga poin yaitu proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, proses pelaksanaan program dan proses evaluasi terhadap program. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi lapangan dan studi pustaka dengan jumlah informan sebanyak lima belas orang yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Adapun teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta analisis SWOT yang digunakan untuk menentukan strategi dalam pengambilan keputusan. Teknik validasi data yang terdiri dari triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat sinergi antara Pemerintah Kelurahan Mojoroto dengan masyarakat dalam pelaksanaan Prodamas Plus. Adapun partisipasi masyarakat pada Prodamas Plus masih kurang optimal dan masih dapat ditingkatkan lagi melalui perbaikan pedoman teknis Prodamas Plus. Kemudian berdasarkan dari hasil penelitian secara keseluruhan diperlukan perbaikan evaluasi program.
EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM PERIZINAN BERUSAHA WISATA CITENGAH DI KABUPATEN SUMEDANG
(2023-06-21) SITI NURLAELAH; Rudiana; Tidak ada Data Dosen
Penerapan aplikasi sistem Online Single Submission (OSS) merupakan salah satu tujuan dari dibentuknya suatu aplikasi dengan menggunakan sistem online untuk memberikan pelayanan perizinan terbaik untuk masyarakat. Pelayanan perizinan berusaha diterapkan di Desa Citengah untuk melegalitaskan pelaku usaha yang dimana mayoritas masyarakat disana memilki mata pencaharian sebagai pedagang dan yang paling bertanggung jawab penuh wajib melaksanakan perizinan berusaha yaitu penanggung jawab objek wisata atau sering disebut dengan pelaku usaha. Adanya penelitian ini adalah ingin mengetahui seberapa efektif penerapan aplikasi sistem OSS dalam perizinan berusaha wisata di Desa Citengah. Penelitian ini menggunakan indikator ukuran efektivitas menurut Sutrisno (2007) yang memuat lima point yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata. Serta ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan aplikasi sistem OSS di Desa Citengah. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, dan pengambilan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa efektivitas penerapan aplikasi sistem OSS dalam perizinan berusaha pada bidang wisata di Desa Citengah sudah menunjukan bahwa penerapan aplikasi sistem OSS sudah menunjukan proses yang cukup baik, akan tetapi masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaku usaha belum melakukan perizinan berusaha belum optimal, diantaranya yaitu faktor kekurangan pemahaman pegawai terhadap aplikasi tersebut, penerapan aplikasi, pemeliharaan sistem dengan dilakukannya pemeliharaan dan pemeriksaan kembali pada penerapan aplikasi sistem OSS. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem OSS dapat dilakukan perbaikan dan sosialisasi penerapan aplikasi sistem OSS.
EVALUASI RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN AGROWISATA UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021
(2023-09-12) PUTRI ADISTY PRANITA; Novie Indrawati Sagita; Tidak ada Data Dosen
Penelitian mengenai evaluasi rencana strategis pengembangan agrowisata di wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat ini dilatarbelakangi oleh potensi alam di wilayah selatan yang sangat mumpuni untuk dijadikan pengembangan agrowisata untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Meski begitu, data yang menunjukan bahwa tingkat kemiskinan paling tinggi justru berada di wilayah selatan yang dimana hal ini menjadi permasalahan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliiti berusaha untuk mengevaluasi rencana strategis pemerintah daerah dalam pengembangan Agrowisata di wilayah selatan. Penelitian ini menggunakan 5 aspek perencanaan strategis, hasil perpaduan model perencanaan strategis menurut Fred R. David, Pearce dan Robbinson, dan Hunger dan Wheleen dengan metode kualitatif, sebagai pisau analisis dalam penelitian penulis. Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 informan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknis analisis data melalui 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini pengembangan agrowisata di wilayah selatan masih banyak yang harus di evaluasi sehingga peneliti ingin menciptakan perencanaan strategis yang sehingga bisa mengembangkan sektor agrowisata di wilayah selatan serta membantu meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat
Kinerja Pelayanan Sumber Daya Manusia Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(2024-01-12) THESALONICA ELFRIDA AVRILLIZA; Saifullah Zakaria; Tidak ada Data Dosen
Kinerja organisasi memiliki peran yang krusial terutama organisasi yang bergerak dalam memberikan pelayanan kepada publik, terlebih untuk menilai seberapa optimal kegiatan atau aktivitas yang telah dilakukan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang sudah ada sejak awal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas kinerja pelayanan Biro Sumber Daya Manusia di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan berbagai teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori kinerja organisasi yang dikemukakan Baban Sobandi (2006:179-181) yang menyebutkan bahwa terdapat empat aspek dalam teori kinerja organisasi yaitu aspek keluaran (output), aspek hasil, aspek kaitan usaha dengan pencapaian, dan aspek informasi penjelas. Hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukan bahwa kinerja pelayanan Biro Sumber Daya Manusia Kemdikbudristek sudah dikategorikan baik, namun masih terdapat beberapa masalah dan hambatan yang mengganggu kualitas kinerja dalam memberikan pelayanan sebagai organisasi. Masalah dan hambatan yang ditemui diantaranya: keterlambatan pengolahan data, kurangnya kompetensi pegawai untuk menanggapi permasalahan pelayanan, dan kurang meratanya sosialisasi terharap inovasi teknologi. Kurangnya penegasan dan komitmen terhadap SOP yang telah ditetapkan menjadi salah satu faktor yang menghambat kinerja Biro Sumber Daya Manusia di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menjawab bagaimana keadaan kinerja Biro SDM Kemdikbudristek terhadap pelayanan.
EFEKTIVITAS PROGRAM JAKARTA ENTREPRENEUR (JAKPRENEUR) DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN PENJARINGAN WILAYAH JAKARTA UTARA PERIODE TAHUN 2022-2023
(2023-10-02) AINAA MAULIDYA ZAHRA; Novie Indrawati Sagita; Tidak ada Data Dosen
Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) merupakan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu upaya memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dalam bidang wirausaha dalam bentuk platform kreasi, fasilitasi, dan kolaborasi pengembangan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan, seperti startup, institusi pendidikan, maupun institusi pembiayaan yang bertujuan meningkatkan potensi, keahlian, keterampilan, dan kemandirian berwirausaha di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (UMKM) di Kecamatan Penjaringan Wilayah Jakarta Utara Periode Tahun 2022-2023. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriprif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan teori efektivitas program menurut Subagyo dalam (Budiani, 2007) yang menyebutkan bahwa terdapat 4 indikator yang dapat digunakan untuk meninjau efektivitas suatu program diantaranya ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, dan pemantauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) berjalan dengan baik dengan menyediakan berbagai fasilitas pendukung usaha yang bermanfaat dalam menumbuhkembangkan usaha. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan atau permasalahan yang ditemukan diantaranya: minimnya ketertarikan anak muda bergabung dengan Jakpreneur, kesediaan UMKM dalam mengikuti pelatihan yang telah disediakan hingga selesai, produk usaha di Kecamatan Penjaringan belum dapat bersaing, UMKM masih belum mandiri menggunakan sistem Jakpreneur dalam membuat pelaporan keuangan, dan penolakan dari Bank untuk peminjaman modal.
EVALUASI LAYANAN ADMINISTRASI PERSURATAN IZIN PENELITIAN DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG
(2024-01-29) CHOIA DEANDREA CHRISTAVEL; Saifullah Zakaria; Tidak ada Data Dosen
Pemerintah menjadi otoritas tertinggi dalam suatu negara untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya salah satunya melalui fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan diselenggarakan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah yaitu lembaga swasta atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. Fungsi pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah biasa disebut sebagai pelayanan publik dan standarnya diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan keputusan MENPAN No.63/KEP/MENPAN/7/2003. Pemerintah Kota Bandung khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung memiliki tugas salah satunya memberikan pelayanan berupa pelayanan administrasi untuk masyarakat Kota Bandung. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung mendapatkan indeks kepuasan masyarakat yang tergolong sangat baik. Namun pada bagaian kritik dan saran di kolom survei kepuasan masyarakat hasilnya berbanding terbalik dengan hasil dari indeks kepuasan masyarakatnya. Perbedaan hasil tersebut mendorong penulis untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan administrasi persuratan pada bagian surat izin Penelitian dan mengetahui faktor yang mempengaruhi pelayanan administrasi persuratan izin Penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif postpositivisme dengan metode wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa indikator yang belum dijalankan secara optimal yaitu indikator pelaksanaan pelayanan belum merujuk pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pelayanan surat izin Penelitian dan fasilitas yang belum tersedia secara optimal serta hasil dari identifikasi faktor penghambat dan pendukung menunjukan bahwa faktor penghambat lebih banyak daripada faktor pendukung.
EFEKTIVITAS PEMANFAATAN APLIKASI KOLABORASI BELAJAR (KOLABJAR) DALAM PELAKSANAAN LATIHAN DASAR (LATSAR) DI PUSLATBANG PKASN LAN JATINANGOR PADA TAHUN 2021
(2023-09-15) REZA ARMADA; Novie Indrawati Sagita; Tidak ada Data Dosen
Penelitian mengenai efektivitas pemanfaatan aplikasi KOLABJAR (kolaborasi belajar) dilatarbelakangi karena untuk mendukung kemajuan teknologi dalam pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan CPNS di pusat pelatihan dan pengembangan dan pemetaan kompetensi aparatur sipil negara Lembaga administrasi negara Jatinangor namun dalam praktik pelaksanaannya pemanfaatan aplikasi KOLABJAR (Kolaborasi belajar) ini masih terdapat permasalahan baik dari sistem maupun dari yaitu masih kurangnya pemahaman peserta dan widyaiswara mengenai penggunaan aplikasi, koneksi jaringan yang kurang stabil, rumitnya menyelesaikan masalah Ketika terjadi kesalahan penginputan data sehingga harus meminta bantuan kepada pihak LAN pusat. Dengan adanya permasalahan tersebut peneliti berusaha memahami dan mengetahui serta menganalisis efektivitas pemanfaatan aplikasi KOLABJAR (Kolaborasi belajar) dalam pelaksanaan LATSAR( Latihan dasar) CPNS pada tahun 2021 dan memetakan analisis SWOT dalam pemanfaatan aplikasi tersebut. Penelitian ini menggunakan teori dari Duncan dimana dalam mengukur suatu efektivitas itu diukur dengan 3 aspek yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi dengan metode penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknis analisis data melalui 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini terdapat penyempurnaan pedoman operasional penggunaan aplikasi KOLABJAR.
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA SINDANGPAKUON KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG
(2023-08-25) SILMY AULIANISA; Neneng Yani Yuningsih; Tidak ada Data Dosen
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sindangpakuon merupakan suatu rangkaian kegiatan oleh masyarakat desa bersama dengan Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan dari Badan Usaha Milik Desa. Hal itu dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dilihat dari aspek-aspek dalam teori tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa menurut Hasan dan Gusnardi (2018). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pengambilan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik validasi data yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sindangpakuon sudah menunjukan proses yang cukup baik, walaupun masih terdapat beberapa kendala yang menjadikan pengelolaan belum optimal, yaitu terbatasnya modal yang tersedia, Sumber Daya Manusia yang terbatas dan belum mumpuni, serta ketidakmampuan melakukan pelayanan yang prima. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sindangpakuon ini dengan melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin serta melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis guna menambah skill.
Analisis Budaya Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Good Governance di Bagian Kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2022
(2024-01-11) NIKEN PRASASTI; Saifullah Zakaria; Tidak ada Data Dosen
Budaya kerja dalam suatu organisasi merupakan hal penting bagi tiap masing – masing individu dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini juga berlaku dalam instansi pemerintahan, dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksananya bercermin terhadap budaya kerja yang hadir saat melaksanakan kerjanya untuk melayani publik. Selain itu, peran budaya kerja yang sudah didalami oleh masing – masing ASN berfungsi dalam meningkatkan kinerjanya berdasarkan good governance. Peningkatan kinerja ASN ini nantinya akan berpengaruh untuk dirinya sendiri dan juga instansi tempat bekerja. Laporan Kinerja Intansi Pemerintahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2022 menunjukkan bahwa adanya peningkatan dalam unsur pelayanan publik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut selaras dengan peningkatan kinerja ASN, khususnya di Sekretariat Disbudpar Kota Bandung. Dengan menggunakan teori budaya kerja menurut Budi Paramitha (2005) dan konsep instrumen pengukuran kinerja menurut Bernia, dkk (2017). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Lalu, teknik validasi datanya melalui triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini adalah ASN di Sekretariat Disbudpar sudah memahami dan menjalankan tanggung jawab atas pekerjaannya. Selain itu, saat melaksanakan pekerjaannya, mereka dapat berperilaku baik dengan hasil perhitungan capaian kinerjanya di atas poin 90%. Sehingga, unsur pelayanan publik yang dilaksanakan terbukti meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tidak menutup kemungkinan, masih adanya hambatan yang dapat terjadi di kemudian hari yang berasal dari internal maupun eksternal. Kata Kunci : Aparatur Sipil Negara, Budaya Kerja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kinerja, dan Good Governance
Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Perpustakaan Melalui Aplikasi Maca Dina Digital Library (CANDIL) Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2021-2022
(2023-08-26) ALYA FARIDAH; Antik Bintari; Tidak ada Data Dosen
Salah satu bentuk pelaksanaan e-government yaitu dalam bidang pelayanan publik. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi dengan menerapkan e-government dalam pelayanannya. Salah satunya yaitu dalam hal pelayanan perpustakaan, hal ini menjadi salah satu alternatif untuk mewujudkan tujuan pemerintah dalam memberikan pelayanan perpustakaan yang terbaik dan berkualitas yang dapat mensejahterakan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan teori dari menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government yang terdapat 3 elemen yaitu, support, capacity dan value yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini. Penelitian ini didukung menggunakan identifikasi SWOT yaitu ada faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Selain itu penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi dan menarik kesimpulan dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa penerapan e-government melalui aplikasi CANDIL belum optimal. Dikarenakan sosialisasi yang belum merata dan meluas, kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah, kurangnya sumber daya manusia pengelola CANDIL, kendala sistem yang masih terjadi, serta perlu adanya pengembangan dan penambahan fitur-fitur pada aplikasi CANDIL. Upaya alternatif yaitu dengan meningkatkan sosialisasi aplikasi CANDIL agar penyebarannya lebih merata, melakukan antisipasi dengan mendata keperluan anggaran untuk aplikasi CANDIL satu tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan e-government melalui aplikasi CANDIL belum berjalan dengan optimal. Saran yang dapat diberikan yaitu meningkatkan sosialisasi dengan bekerjasama dengan berbagai stakeholder agar penyebarannya merata dan mengembangkan aplikasi dengan berbagai macam fitur-fitur yang menarik.
EVALUASI E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PERIZINAN ONLINE MELALUI WEBSITE HAY.U BANDUNG DAN APLIKASI GAMPIL TAHUN 2022
(2023-07-13) DIVA HARTININGSIH DEWI; Neneng Yani Yuningsih; Tidak ada Data Dosen
Mengingat dengan kemajuan teknologi yag semakin lama semakin canggih, pemerintah pusat maupun daerah berbondong-bondong mengoptimalisasikan kecanggihan tersebut dengan menerapkan e-goverment pada proses pelayanan publik kepada masyarakat. Beberapa website dan aplikasi pun disediakan pemerintah pusat maupun daerah untuk membantu masyarakat agar mudah dan cepat mendapatkan pelayanan publik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menerapkan e-goverment dalam proses perizinan online melalui website Hay.u Bandung dan aplikasi GAMPIL. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah e-goverment yang berada di Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung melalui website Hay.u Bandung dan aplikasi GAMPIL telah berjalan dengan sukses. Adapaun aspek yang digunakan untuk mengukur kesuksesan tersebut adalah Permenpan Nomor 5 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sesuai dengan Permenpan Nomor 5 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), teknik yang digunakan yaitu E-Government Maturity Models yang diukur menggunakan aspek kapabilitas fungsi teknis untuk mengukur tingkat kematangan sistem pemerintah berbasis elektronik yaitu: informasi, interaksi, transasksi, kolaborasi, dan optimalisasi. Dengan menggunakan ke 5 (lima) aspek tersebut peneliti dapat mengukur apakah e-goverment di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung telah berjalan dengan sukses. Hasil dari penelitian ini menunjukan e-government melalui website hay.u Bandung dan aplikasi GAMPIL sudah cukup berjalan dengan sukses dalam pelaksanaannya, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan yang dirasakan baik dari pihak pemberi pelayanan perizinan maupun dari masyarakat yang mengajukan pelayanan perizinan melalui website dan aplikasi tersebut.
EFEKTIVITAS SISTEM PANDU ONLINE (PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN) PASTI OKE DI DINAS KEPENDUDUKAN NDAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT TAHUN 2023
(2024-01-18) MOHAMAD IQDAM AULADI ZANEVY; Novie Indrawati Sagita; Agus Taryana
Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan e-government dan tingkat efektivitas pelayanan publik dari adanya aplikasi Pandu Online Pasti Oke di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Garut belum sepenuhnya optimal dalam berjalannya aplikasi Pasti Oke untuk membantu memudahkan masyarakat dalam membuat dokumen kependudukan. Terdapat beberapa kekurangan dalam beberapa aspek, seperti pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyarankan agar Disdukcapil Kabupaten Garut melakukan evaluasi dalam penyelenggaraan aplikasi Pasti Oke. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh aplikasi Pasti Oke, yang paling utama yaitu dalam hal sosialisasi yang harus diberikan lebih mendalam kepada masyarakat untuk menunjang keberlangsungan penyelenggaraan aplikasi Pasti Oke.

Browse

Recent Submissions