Evaluasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri di Kabupaten Badung Provinsi Bali
No Thumbnail Available
Date
2015-09-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
iv
ABSTRAK
Berdasarkan data BPPS Provinsi Bali Tahun 2013 bahwa dengan adanya
kebijakan program BOS belum efektif untuk membebaskan sekolah dari segala bentuk
pungutan yang dilakukan terhadap SMP Negeri di Kabupaten Badung Provinsi Bali dan
belum bisa menutaskan wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sebagai salah satu
indikator keberhasilan dilihat dari APM setiap tahunnya mengalami fluktuasi, dari
semenjak di diberlakukannya kebijakan BOS pada tahun 2005. Berkaitan dengan
fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang evaluasi
kebijakan BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Badung Provinsi Bali.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi
kasus. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang
diperoleh melalui teknik wawancaran dan observasi (pengamatan), dan data sekunder
yang bersumber dari dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informan
penelitian mempergunakan informan kunci yaitu tim evaluator Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Provinsi Bali dan sebagai informan
pendukung yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Badung, Manajemen BOS Kabupaten Badung, Kepala Sekolah SMP Negeri Kabupaten
Badung, Manajemen BOS SMP Negeri Kabupaten Badung, Ketua Kominte SMP
Negeri Kabupaten Badung dan Orang Tua Siswa SMP Negeri Kabupaten Badung.
Hasil Penelitian dengan mempergunakan teori CIPP dari Stufflebeam (2002:302)
yang terdiri dari evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses dan evaluasi
produk.Kebijakan BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Badung Provinsi Bali belum
efektif untuk membebaskan sekolah dari segala macam pungutan dan belum tuntasnya
wajib belajar 9 tahun yang bermutu karena evaluasi belum dilakukan secara linier,
konprehensip dan kontinu oleh tim evaluator Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Badung Provinsi Bali. Sesuai dengan hasil penelitian tersebut maka penulis
menyarankan kepada pemerintah agar dana BOS dapat efektif untuk mencegah agar
tidak terjadinya pungutan dan tuntas belajar 9 tahun yang bermutu dapat terwujud
sebaiknya ada jaminan dari pemerintah terhadap anak-anak yang tamat SD semuanya
melanjutkan dan tertampung di SMP, agar tahun pelajaran disamakan dengan tahun
anggaran, dan tidak ada pemisahan tingkat pendidikan SD dan SMP disamakan dengan
UU Sistem Pendidikan Nasional yaitu pendidikan dasar.
Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, BOS
v
ABSTRACT
Based on Bali Province Central Bureau of Statistics data of 2013, School
Operational Fund programme policy hasn’t been effective yet to left off additional cost
on Public Junior Secondary School in Badung Regency – Bali Province. As a
consequence, Badung Regency can not complete The 9 Years Compulsory Education
Programme. One of the indicator is fluctuative number of Net Enrollment Rate for a
several years, especially since this programme started to impement on 2005. Related to
this phenomenon, Author interested to take the research on School Operational Fund
Programme Policy of Public Junior Secondary School in Badung Regency – Bali
Province.
This research used quantitative research method with case study approach.
Promary data source which using on this research was taken from interview and
observation. Meanwhile, secondary data was taken from some relevant documents on
research problem. For informant, Author used key informant i.e. Head of Education,
Youth and Sport Service of Badung Regency, Public Junior Secondary School
Principles in Badung Regency, School Operational Fund Programme Management,
chairman of Badung Regency Public Junior Secondary School Commitee and parents of
Public Junior Secondary School students.
Research’s result is taken by using CIPP theory of Stufflebeam (2002:302) with
using context evaluation, input evaluation, process evaluation, and product evaluation.
School Operational Fund policy for Public Junior Secondary School in Badung
Regency – Bali Province hadn’t been effective to release any additional cost dan
couldn’t fully support The 9 Years Compulsory Education Programme, because
evaluation steps hadn’t carried on incessantly by evaluation team from Education,
Youth and Sport Service of Badung Regency. Based on reserach result, Author
recommend to regional government that in order to take fully effectiveness on School
Operational Fund Programme and prevent additional cost, and generally to support
The 9 Years Compulsory Education Programme, it is important to implement guarantee
for primary school graduate so they can contnue their education right to Junior
Secondary School. Beside it, recomended to take the same period of academic year and
budget year and also recommended in Education System Act to merge secondary school
to primary school as a one level.
Keywords : Policy Evaluation, School Operational Fund for Public Junior Secondary
School
Description
Keywords
Evaluasi Kebijakan, BOS, Tidak ada keyword