ADVOKASI KEBIJAKAN PENANGANAN PEMUKIMAN KUMUH MELALUI PEMBANGUNAN RUMAH DERET DI TAMANSARI KOTA BANDUNG
No Thumbnail Available
Date
2020-01-27
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Kondisi kekumuhan yang terjadi pada persoalan kawasan di Rw 11 Tamansari Kota Bandung, telah menarik minat Pemerintah Kota Bandung untuk menyelesaikannya melalui pembangunan Rumah Deret. Pemerintah Kota Bandung yang tertarik menyelesaikan persoalan kekumuhan di Rw 11 Tamansari kemudian menerima berbagai tanggapan dan respon oleh berbagai kelompok yang menolak pembangunan tersebut. Forum Juang Tamansari (FJT), Aliansi Rakyat Anti Penggusuran (ARAP), Lembaga Bantuan Hukum (LBH Bandung), dan Aliansi Mahasiswa Bandung melakukan upaya penolakan didasarkan pada alasan pembangunan Rumah Deret tersebut yang akan berdampak pada masa depan tempat tinggal warga, yang pada umum nya akan merenggut hak hidup warga yang mendiami lokasi Rw 11 Tamansari sejak tahun 1950. Atas hal tersebut, tesis ini akan fokus menjawab bagaimana koalisi advokasi dapat mendorong situasi konflik, serta bagaimana koalisi advokasi pada sub-sub sistem kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Rumah Deret di kawasan Tamansari dapat mengelola kepercayaan/nilai, sumber daya dan strategi mereka masing-masing. Dalam menjawab hal berikut kerangka advokasi koalisi (ACF) akan digunakan sebagai lensa teoritis dan metode yang digunakan berupa kualitatif deskriptif. Hasil yang didapat dari penelitian ini, menemukan bahwa dominasi koalisi dari Pemkot Bandung dan PT.Sartonia Agung mampu meredam situasi konflik yang dibangun oleh koalisi advokasi Tamansari. Sedangkan pola pengelolaan belief system, sumberdaya dan strategi didalam subsistem kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing koalisi,menghasilkan pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan dalam persaingan advokasi serta proses pengelolaan tersebut mampu membelah dua asumsi di kalangan masyarakat luas untuk menolak maupun mendukung Rumah Deret. Kemudian, posisi dan peran broker kebijakan (walikota) yang terlalu merepresentasikan Pemerintah Kota Bandung pada akhirnya menimbulkan koalisi dominan yang dapat mendahului perubahan kebijakan yang ada, meskipun legalitas dan regulasi belum terlegitimasi secara kompatibel dan proporsional untuk memutuskan kebijakan atas perubahan kawasan di Rw 11 Tamansari.
Description
Keywords
advokasi, penataan kawasan, konflik kepentingan