PENGARUH STRUKTUR ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ELECTRONIC GOVERNMENT PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
No Thumbnail Available
Date
2009
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
ABSTRAK
Rasin Aang Suhendar, NPM 170720090501
PENGARUH STRUKTUR ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ELECTRONIC GOVERNMENT PADA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
Electronic Government merupakan salah satu sistem yang sangat dibutuhkan pada masa elektronik
seperti saat ini. Namun, di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Purwakarta Electronic
Government masih terlihat kurang efektif, yang dapat disebabkan karena
kurang optimalnya struktur organisasi yang ada. Hal inilah yang menjadikan
latar belakang penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh struktur organisasi terhadap efektivitas pelaksanaan Elektronic Government dengan sasaran
pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purwakarta.
Metode
penelitian yang digunakan metode survey eksplanatory, yaitu
penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan yaitu pengaruh struktur organisasi terhadap efektivitas pelaksanaan Electronic Government.Penelitian survey
sebagai salah satu jenis penelitian ilmiah (scientific
research) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan pengumpulan
jawaban diolah secara statistik melalui data kuesioner dari sejumlah responden.
Hasil yang
didapat dari penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan variabel struktur
organisasi terhadap efektifitas pelaksanaan Electronic
Governmant sebesar 56,2%, dari dimensi yang diukur adalah; Spesialisasi
Pekerjaan 13,49%, Departementalisasi2,93%, Rantai
Komando8,49%, Rentang
Kendali-1,40%, Sentralisasi/
Desentralisasi0,01%, Formalisasi
32,66%sisanya
sebesar 43,8% variabel lain yang tidak diteliti.
Adapun
implikasi penelitian ini adalah bahwa tidak efektifnya, pelaksanaan Electronic Government di Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu disebabkan karena belum diformalisasikannya fungsi
tersebut ke dalam struktur organisasi, sehingga belum dibuatkan Standar
Operasional dan Prosedur (SOP) pelaksanaan Electronic
Government. Selain itu, kompetensi kerja pelaksana Electronic Government belum terdefinisikan secara jelas, yang
merupakan salah satu persyaratan dalam dimensi spesialisasi pekerjaan.
ABSTRACT
Rasin Aang
Suhendar, NPM 170720090501
THE EFFECT OF
ORGANIZATIONAL STRUCTURE
ON THE EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC GOVERNMENT IMPLEMENTATION IN AGENCY OF INVESTMENT AND
ONE STOP SHOP (BPMPTSP) PURWAKARTA
Electronic
Government is a system that is needed in the electronic era as it is today.
However, its implementation in the Agency of Investment and One Stop Shop
Purwakarta is still looks less effective, which may be caused due to
organizational structures that has not been optimal. This is the background of
the research. The objective of this research is to determine the effect of
organizational structure on the effectiveness of the electronic government
implementation in Agency of Investment and One Stop Shop (BPMPTSP) Purwakarta.
The method of
research used was explanatory, the research aims are to clarify and test the
research hypotheses that have been formulated; the influence of organizational
structure on the effectiveness of electronic government implementation. The
approach for this research is quantitative through survey.
The result of this
study is organizational structure significantly influence the effectiveness of
the electronic government implementation in BPMPTSP
Purwakarta (56,2%). Dimension that has been measured were; Occupation
Specialization 13,49 %, Departmentalize 2,93 % , Chain of Command 8.49 % , Full
Range -1.40 % , Centralization / Decentralization 0.01 % , Formalization 32.66
%, and other variables 43.8 % .
The implications of
the research are the implication of electronic government in is not effective
which is caused by the electronic government that has not been formulized in
organizational structure at BPMPTSP, there is no Procedure and
Operational Standard (SOP) of electronic government and the job competence of
electronic government executor has not clearly defined., which is one
-dimensional requirements in job specialization.
Description
Keywords
STRUKTUR ORGANISASI, EFEKTIVITAS, PELAKSANAAN ELECTRONIC GOVERNMENT