Administrasi Publik (S2)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/109

Browse

Now showing 1 - 20 of 170

Implementasi Kebijakan Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan di Kabupaten Manggarai
(2022-09-26) AGUSTINUS SUTARDI; R. Ahmad Buchari; Budiman Rusli
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi Kebijakan tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan di Kabupaten Manggarai dengan menggunakan teori Merile S. Grindle yang berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada content kebijakan dan context of implementation. Content kebijakan menurut Grindle terdiri dari interest affected, type of benefits, extend of change envisioned, site of decision making, program implementors, resources commited. Sedangkan Context of implementation meliputi power,interest and strategies of actors involved, institutions and regimecharacteristics, compliance and responsivenes. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara semi-terstruktur pada 24 (dua puluh empat) orang informan penelitian. Informan penelitian tersebut terdiri dari 13 (tiga belas) orang aparatur internal Disdukapil Kabupaten Manggarai, 1 (satu) orang registrar kecamatan, 3 (tiga) orang lurah dan 7 (tujuh) orang informan perwakilan masyarakat penerima manfaat kebijakan. Temuan utama dalam penelitian ini pada aspek content kebijakan adalah implementasi kebijakan dimaksud belum berjalan optimal karena masyarakat yang masih gagap teknologi belum mendukung/resisten terhadap kebijakan ini dikarenakan belum dapat memenuhi persyaratannya yaitu kepemilikan email dan nomor telepon seluler pribadi (interest affected), belum intensifnya komunikasi dan koordinasi antara disdukcapil dengan kecamatan/desa/kelurahan (program implementors), jaringan internet yang belum menjangkau ke seluruh pelosok wilayah sehingga program digitalisasi administrasi kependudukan belum dapat dilaksanakan secara optimal (resources commited), belum tersedianya fasilitas jaringan ASTINet untuk penerapan pelayanan secara online (resources commited). Sedangkan pada aspek Context of implementation adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai belum melaksanakan sosialisasi secara masif (power,interest and strategies of actors involved) dan belum tersedianya standart operasional prosedur (SOP) pelaksanaan pelayanan sesuai kebijakan dimaksud (compliance and responsiveness). Manfaat positif dari implementasi Permendagri 109 Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai adalah efektif dan efisien baik bagi pemerintah maupun masyarakat (type of benefits), mewujudkan good governance dalam administrasi kependudukan (type of benefits) dan dapat mengedukasi masyarakat agar menjadi melek teknologi (extend of change). Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah pendampingan langsung bagi masyarakat yang masih gagap teknologi, pengadaan fasilitas jaringan ASTINet agar dapat diterapkan pelayanan administrasi kependudukan secara online, perluasan jaringan internet sampai ke pelosok-pelosok desa, sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat melalui media online dan offline, Standart Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan permendagri 109 Tahun 2019 harus segera ditetapkan dan penyediaan loket khusus pelayanan bagi masyarakat yang masih gagap teknologi, kaum usia lanjut (lansia) dan disabilitas.
EVALUASI PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA BARAT
(2023-10-13) CUCU KARTINI; Slamet Usman Ismanto; Rita Myrna
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dengan menggunakan model CIPP (Context, Input, Proses dan Output) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Peneliti memilih model evaluasi yang dikembangkan oleh Stufflebeam karena secara komprehensif dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) bertujuan untuk mengembangkan Kompetensi Peserta dalam memenuhi standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pengawas. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sudah terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan. Dari 4 (empat) aspek model evaluasi yang dipilih oleh peneliti ada salah satu yang belum sesuai dengan harapan dalam penyelenggaran pelatihannya, yaitu pada aspek proses. Dalam evaluasi proses Pelatihan Kepemimpinan Pengawas ini masih belum sesuai dengan target yang diharapkan, baik itu dalam hal mekanisme pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan dan pelaporan pelaksanaan program. Dari aspek Hasil atau produk, seluruh peserta pelatihan kepemimpinan pengawas mendapatkan hasil kelulusan 100% dengan rata-rata predikat “memuaskan”.
E-READINESS SISTEM INFORMASI WAKAF (SIWAK) DALAM PENGELOLAAN DATA WAKAF DI KABUPATEN BANDUNG
(2022-12-19) LUTHFI ANWAR MAHBUBI; Didin Muhafidin; Nina Karlina
Penelitian ini bertujuan untuk diketahuinya e-readiness Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dalam pengelolaan data wakaf di Kabupaten Bandung, yang secara khusus difokuskan melihat kesiapan (e-readiness) di Kecamatan Bojongsoang dan Rancaekek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori e-readiness Indrajit meliputi 5 indikator yaitu infrastruktur telekomunikasi, tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh pemerintah, kesiapan sumber daya manusia di pemerintah, ketersediaan dana dan anggaran, perangkat hukum, dan perubahan paradigma. Hasil penelitian ini adalah kesiapan e-government (e-readiness) pada Sistem informasi Wakaf (SIWAK) dalam pengelolaan data wakaf di Kabupaten Bandung khususnya di KUA Kecamatan Bojongsoang dan KUA Kecamatan Rancaekek dapat dikatakan belum ready. Hal tersebut dibuktikan degan: 1) infrastruktur telekomunikasi meliputi ketersediaan perangkat komputer sangat terbatas dan tidak ada perangkat komputer khusus untuk menginput data di SIWAK. 2) tidak ada kerjasama yang dibangun antara pemerintah dengan lembaga lain dalam hal pengadaan sarana prasarana seperti perangkat komputer maupun penyediaan jaringan internet. 3) kesiapan sumber daya manusia yang belum memadai ditandai dengan tidak adanya operator yang berlatar belakang pendidikan di bidang IT, serta tidak adanya kegiatan diklat, pelatihan, maupun bimbingan teknis terkait pengoperasian aplikasi SIWAK. 4) tidak ada anggaran secara spesifik untuk penyelenggaraan SIWAK. 5) belum ada regulasi bersifat spesifik (khusus) yang mengatur Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). 6) operator SIWAK merasa kesulitan pada saat penyesuaian dengan perubahan sistem manual ke sistem digital.
TATA KELOLA PEMERINTAH DESA WATES JAYA KECAMATAN CIGOMBONG KABUPATEN BOGOR DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG CILETUH HILIR
(2022-10-05) MUHAMMAD AGUNG GUMILAR ANMUMA; Ramadhan Pancasilawan; Ida Widianingsih
Tulisan ini membahas bagaimana tata kelola pemerintah desa Watesjaya dalam pemberdayaan masyarakat kampung Ciletuh Hilir yang terkena dampak pengembangan Kawasan Ekonimi Khusus (KEK) Lido. Pengembangan KEK Lido di desa Wates Jaya berdampak pada hilangnya lahan pertanian warga Ciletuh Hilir yang mayoritas sebagai petani tumpang sari di lahan milik PT. MNC Group. Masalah ini menjadi tanggungjawab pemerintah tak terkecuali pemerintah Desa untuk memberdayakan kembali warga tersebut agar tetap produktif. Lalu untuk mengetahui bagaimana proses penyelenggaraan tata kelola pemerintah desa Wates Jaya, peneliti menggunakan 4 prinsip good governance yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2012), yaitu: akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Tulisan ini bersifat deskriptif dengan pendekatan fenomenologi dan pengumpulan data penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Wates Jaya belum sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik dalam pemberdayaan masyarakat yang terkena dampak pengembangan KEK Lido sesuai dengan prinsip good governance yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya yaitu, pemerintah desa Wates Jaya minim akan transparansi terkait anggaran dalam pemberdayaan masyarakat.
Koordinasi Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Kota Administrasi Jakarta Pusat
(2022-06-21) PISUKO HERAWATI; Nina Karlina; Sawitri Budi Utami
Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) adalah upaya sistematis dan terstruktur untuk membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan yang berdampak pada peningkatan konsumsi ikan nasional. Dalam mendukung pelaksanaan gerakan nasional Program Gemarikan diperlukan suatu koordinasi lintas lembaga dan lintas sektoral. Program Gemarikan di Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah berlangsung beberapa tahun namun Angka Konsumsi Ikan di Kota Administrasi tersebut masih rendah sehingga tujuan program Gemarikan belum tercapai. Program tersebut merupakan program bersama dengan berbagai instansi, sehingga diperlukan potret koordinasi antar instansi tersebut dalam mensukseskan program Gemarikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, menjelaskan berbagai aspek yang ada terkait dengan koordinasi Program Gemarikan di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi Program Gemarikan di Kota Administrasi Jakarta Pusat belum berjalan efektif, antara lain: (1) Interaksi komunikasi yang dilakukan Sudin KPKP Jakarta Pusat dalam koordinasi Program Gemarikan belum terjalin dengan Sudin Kesehatan Jakarta Pusat dan TPP PKK Jakarta Pusat, (2) Dalam pelaksanaan prosedural standar pelaksanaan kerja, Sudin KPKP Jakarta Pusat telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan, (3) Evaluasi Program Gemarikan ada pada Forum Peningkatan Angka Konsumsi Ikan (Forikan) yang sampai saat ini belum dilaksanakan, (4) Kondisi Manajemen jaringan pada koordinasi Program Gemarikan di Kota Administrasi Jakarta Pusat belum secara menyeluruh, (5) Perlu peningkatan kapasitas sumber daya dalam mekanisme koordinasi Program Gemarikan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
REPRESENTATIVE BUREAUCRACY AS EQUAL OPPORTUNITIES: AFGHAN WOMENS REPRESENTATION IN CIVIL SERVICES IN THE POST TALIBAN
(2021-08-16) PARWIZ MOSAMIM; Oekan Soekotjo Abdoellah; Ida Widianingsih
This Master Thesis discusses the main barriers confronting Afghan Women’s Active Representation in the civil service and decision–making positions in the Post – Taliban (2001). The research study argues that due to some barriers, Afghan women are demographically underrepresented in the civil service and the implementation of positive discrimination action has remained in question. The government of Afghanistan committed to ensuring at least 30% of women’s representation in each ministry and independent department by 2020, but the recent data show that this target was not achieved. According to the IARCC report, only 28 percent of Afghan women enjoy their representation in the civil service and almost 11 percent in decision–making positions. Following that, the research found that at the end of 2019, from 56 ministries and independent departments only four of them could reach the target of ensuring 30% of women’s representation, which shows a lack of implementation. AccAccording tohe research informants, traditional cultures, violence, sexual harassment, discrimination, patriarchal system, insecurity, lack of competence and lack of political support are the main barriers, which helped lack of active representation of the female civil servants in the government agencies. The research also found that the representation of Afghan women in decision–making and public service leadership is regarded as a more symbolic status. Moreover, in terms of the quality of those who are entitled to hold some high–rank positions in the public sector also embrace debatable professional qualifications. Theoretically, Afghan women still don’t enjoy active representation in the civil service and this representation also could not lead to more legitimacy, responsiveness a,nd trust ointhe bureaucratic system of the government.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKAT TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DI HULU SUNGAI CITARUM SEPANJANG KABUPATEN BANDUNG
(2022-05-19) DURUH RESTU BARKAH; R. Ahmad Buchari; R. Ira Irawati
Kebijakan Sertifikat Tanah adalah program pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk menangani masalah mengenai berbagai macam bentuk konflik yang dapat ditemukan dalam praktek pengelolaan tanah. Kebijakan Sertifikat Tanah di Provinsi Jawa Barat, dilihat dari kategori tanah, aset yang paling banyak yang belum tersertifikat adalah aset dengan kategori aliran sungai, diantara 3.539 aset tanah yang belum tersertifikat 66% diantara adalah aset tanah dengan kategori hulu sungai Citarum sepanjang Kabupaten Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat Di Hulu Sungai Citarum Sepanjang Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan bersumber dari data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan dan melakukan observasi. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa (1) Tujuan dari implementasi kebijakan sertifikasi aset tanah belum tercapai, hla ini dari tidak adanya satupun bidang tanah yang berada di DAS Citarum sepanjang kabupaten bandung yang bersertifikat, dan jura tidak adanya keseriusan dalam pengumpulan dokumen untuk persyaratan pendaftaran sertifikat tanah 2) Sumber daya manusia di UPTD Pengamanan masih sangat kurang, seharusnya rasio yang ideal antara SDM dengan beban kerja yakni minimal ada satu koordinator wilayah (korwil) yang bertanggungjawab terhadap aset tanah yang belum di sertifikatkan di kabupaten bandung. (3) Komunikasi yang dilakukan UPTD Pengamanan terhadap UPTD PSDA WS Citarum mengenai informasi proses sertifikat tanah kurang jelas, karena dalam proses sertifikat tanah memerlukan waktu yang panjang dan ada tahapan prosedur dalam sertifikat tanah, tahapan-tahapan prosedur sertifikat tanah ini tidak sampai ke UPTD PSDA WS Citarum karena komunikasi yang dilakukan UPTD Pengamanan hanya sebatas surat, seharusnya ada rapat khusus dengan agenda strategi mensertifikat aset tanah DAS Citarum sepanjang kabupaten bandung (4) Belum ada pembagian tugas yang jelas tentang siapa yang mensertifikatkan aset tanah DAS sepanjang kabupaten bandung, walaupun terdapat korwil 1, akan tetapi itu tidak relevan jika dilihat dari beban kerja yang berat yakni harus mensertifikat tanah di 9 kab/kota di jawa barat (5) Banyaknya pemukiman penduduk di DAS Citarum sekitar kecamatan Majalaya dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yuridis sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bagian Pengadaan Tanah BPN Kabupaten Bandung. Citarum yang diakibatkan oleh luapan aliran air sungai citarum sebagaimana yang terjadi pada , (6) Pemahaman dari para pegawai di UPTD Pengamanan sangat memahami atas kebijakan sertifikat tanah baik dari prosedur dalam sertifikat tanah, yang belum di pahami dan intensitas dukungan para staff pelaksana untuk melakukan sertifikat tanah di sepanjang DAS Citarum membuat sertifikat aset tanah segera terselesaikan.
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Hibah Luar Negeri di LIPI
(2022-04-25) M. IQBAL FIRMANSYAH; Ida Widianingsih; Rita Myrna
Hibah merupakan salah satu bentuk penerimaan (revenue) yang penting dalam pengelolaan keuangan suatu negara, tidak hanya di Negara berkembang tetapi juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia dan Jerman. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik harus didasarkan pada beberapa prinsip pengelolaan keuangan, di antaranya prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Akan tetapi pada saat ini, masih rendahnya pemahaman para pengelola keuangan atas pedoman pengelolaan hibah langsung menjadi permasalahan dalam pengelolaan dana hibah luar negeri yang efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana hibah luar negeri di lingkungan LIPI. Penelitian ini berbentuk analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan bersumber dari data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan dan melakukan observasi. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa: (1) salah satu tujuan dibentuknya pedoman pengelolaan hibah langsung belum tercapai dikarenakan peningkatan kepatuhan belum secara menyeluruh di tingkat satuan kerja dalam pertanggungjawaban dana hibah luar negeri di LIPI, (2) pengelolaan dana hibah luar negeri dilihat dari perencanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan belum berjalan secara efisien, (3) pengelolaan dana hibah luar negeri di lingkungan LIPI sudah cukup memuaskan kebutuhan dari pelaksana yaitu satuan kerja penerima hibah dan para pengelola keuangan, (4) pertanggungjawaban penggunaan dana hibah luar negeri sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku, (5) akuntabilitas penggunaan dana hibah luar negeri telah sesuai dengan standar biaya masukan yang ditetapkan
DIGITAL READINESS SI ICE MANDIRI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI OSS DI MAL PELAYANAN PUBLIK
(2022-03-30) AMI AFRIYANI; Didin Muhafidin; Elisa Susanti
Abstract This study aims to identify how prepared the Sumedang Regency DPMPTSP government is in implementing SI ICE MANDIRI licensing for OSS integration in the Sumedang Regency public service mall. This study uses a descriptive qualitative approach through in-depth interviews with informants at the data collection stage by observing and studying literature. Resource readiness, IT readiness, cognitive readiness, partnership readiness, culture readiness and strategic readiness (Lokuge et all, 2019) in the implementation of MANDIRI SI ICE, licensing for OSS integration in public service malls is currently said to be not ready. Some of the findings include SI ICE MANDIRI for integrated business licensing. OSS is a central system that is present to facilitate business licensing. SI ICE MANDIRI as a digital government response is influenced by central regulations through Law Number 11 of 2021, the job creation law which changes the OSS regulation to government regulation number 5 of 2021 OSS RBA, which changes the pattern and structure of business license services in Indonesia. Another finding is that the use of SI ICE MANDIRI and OSS still opens a gap in the practice of brokering culture due to a lack of public understanding of the digital system and misuse of permits due to lack of supervision from the government in business licensing services in Sumedang Regency. Keywords : Digital Readiness, Business Licensing, SI ICE MANDIRI, OSS Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana kesiapan pemerintah DPMPTSP Kabupaten Sumedang dalam penyelenggaraan SI ICE MANDIRI perizinan berusaha terintegrasi OSS di mal pelayanan publik kabupaten sumedang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap informan tahap pengumpulan data dengan observasi dan studi literature. Resouerce readiness, IT Readienss, cognitive readiness, partnership readiness, culture readiness dan strategic readiness (Lokuge et all, 2019) dalam penyelenggaraan SI ICE MANDIRI perizinan berusaha terintegrasi OSS di mal pelayanan publik saat ini dikatakan belum ready. Beberapa temuan diantaranya SI ICE MANDIRI untuk perizinan berusaha yang terintegrasi OSS merupakan sistem pusat yang hadir untuk mempermudah perizinan berusaha. SI ICE MANDIRI sebagai respon pemerintahan digital dipengaruhi oleh regulasi pusat melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 undang-undang ciptakerja yang merubah regulasi OSS menjadi peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 OSS RBA, yang mengubah pola dan struktur layanan izin usaha di Indonesia. Temuan lainnya penggunaan SI ICE MANDIRI dan OSS ini masih membuka celah praktek budaya percaloan yang disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem digital serta penyalahgunaan perizinan yang disebabkan kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam pelayanan perizinan berusaha di Kabupaten Sumedang. Kata kunci : Digital Readiness, Perizinan Berusaha, SI ICE MANDIRI, OSS
Implementasi Kebijakan Pencegahan Perdagangan Orang di Provinsi Jawa Barat
(2023-10-03) FAHMI FATHURRAHMAN; Mas Halimah; Ida Widianingsih
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan dalam Pencegahan Perdagangan Orang di Provinsi Jawa Barat, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap informan tahap pengumpulan data dengan observasi dan studi literatur. diketahui bahwa di level daerah belum semua Pemerintah Kabupaten/Kota di jawa Barat memiliki Satuan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang, selain itu juga diketahui bahwa pada Gugus Tugas yang telah dibentuk terdapat masalah koordinasi diantara para pelaksana Gugus Tugas lintas Instansi/Lembaga. Kendala permasalahan lain yaitu adanya keterbatasan anggaran dan pelaksana kebijakan yang belum begitu memahami terkait tugas-tugas dari Gugus Tugas, perlu adanya intervensi political will yang kuat dari Pimpinan Daerah untuk mendorong perangkat daerah yang masuk dalam tim Gugus Tugas untuk dapat melaksanakan tugasnya. Selain itu juga Perlu adanya kolaborasi yang lebih intens antara pemerintah dengan NGO, Tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan program pencegahan perdaganagn orang.
Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Bandung
(2022-10-16) ADITYA NURAENI; Heru Nurasa; Ida Widianingsih
Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Bandung. Dengan akses sanitasi Kota Bandung yang ternilai sangat rendah dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya. Hal ini dilatarbelakangi karena pelaksanaan program tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga nilai dan manfaat program tersebut kurang dirasakan masyarakat, tidak efektifnya sosialiasi program ini juga menyebabkan kurangnya pemahaman masyaraakat tentang program sehingga tingkat partisifasi masyarakatnya pun ternilai rendah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, menjelaskan berbagai aspek yang ada terkait dengan implementasi program sanitasi total berbasis masyarakat di Kota Bandung. Konsep yang dikemukakan David C Korten (1980) dijadikan sebagai acuan (guidance) dalam penelitian ini, dimana dimensi implementasi dibagi pada 3 aspek utama yaitu kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana. Penelitian ini mengungkapkan proses implementasi program sanitasi total berbasis masyarakat belum optimal. Hal ini ditandai dengan ketepatan program dalam merespon kebutuhan masyarakat belum maksimal, tingkat partisifasi masyarakat yang masih rendah, kejelasan aturan yang masih berpangku pada kebijakan pusat, serta sosialisasi program tidak efektif.
Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kota Manado
(2022-04-12) FAHRI JUARSA MUHAMMAD; Mas Halimah; R. Ira Irawati
Pengembangan pariwisata berkelanjutan menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama pada daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai sektor utama dalam pertumbuhan ekonomi regional terutama Kota Manado untuk dijadikan tujuan destinasi wisata yang semakin dikenal dunia dan berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan dalam mewujudkan pengembangan pariwisata secara berkelanjutan di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam 6 variabel yaitu Standard and Objectives, Resources, Interorganizational Communications and Enforcement Activities, Characteristics of the Implementing Agencies, The Disposition of Implementors, Economic, Social and Political Conditions. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi pendekatan fenomenologi serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan qualitative observations, interviews and documents. Beberapa penemuan atas dasar dari penelitian yang dilakukan yaitu, saat ini adanya prioritas pengembangan wilayah di Teluk Manado termasuk dalam klaster 1 dan klaster 4, salah satunya dengan perbaikan infrastruktur dermaga dan Kawasan Waterfront City Pantai Malalayang. Kemudian adanya pengembangan Hutan Mangrove Barawo di Kelurahan Tongkaina. Selain itu, adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan merevitalisasi fasilitas–fasilitas penunjang seperti gazebo, Tourism Information Center, toilet destinasi wisata, dan lain–lain. Koordinasi yang dilakukan secara rutin baik dalam pengembangan destinasi wisata, penyediaan SDM yang mumpuni, serta adanya pengawasan kepada fasilitas penunjang terkait dengan jam operasional. Penyampaian kebijakan terus dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Manado terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang RIPPARDA dan juga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Manado Fiesta sebagai acuan dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata berkelanjutan.
KOLABORASI DALAM PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDUNG
(2023-10-13) ANTON HILMAN; Asep Sumaryana; Ramadhan Pancasilawan
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena berkaitan dengan kolaborasi dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap informan yang sesuai dengan konteks permasalahan kolaborasi dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di Kota Bandung. Tahap pengumpulan data melalui observasi mendalam dan studi literature. Dengan konsep collaborative governance (Emerson et al., 2012) terdapat tiga dimensi yang menjadi tolak ukur keberhasilan kolaborasi diantaranya system contexs, driver dan collaborative dynamics. Pada dimensi system contexs, indikator sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung untuk pelaksanaan kolaborasi dinilai cukup dari aspek sumber daya manusia dan finansial. Indikator kebijakan dan kerangka hukum sebagai landasan untuk melaksanakan proses kolaborasi Pemerintah Kota Bandung dilandasi oleh Kepwal 440 Tahun 2020 tentang satgas pemulihan ekonomi serta SOP yang terukur. Indikator konflik antar kepentingan dalam proses kolaborasi di Kota Bandung dinilai minim karena sudah ada pembagian wewenang bagi masing-masing stakeholder. Indikator dinamika politik dan jaringan terkait menunjukkan bahwa kunci stakeholder pemulihan ekonomi Kota Bandung yaitu pada Asisten Daerah II yakni sebagai ketua harian Satgas pemulihan ekonomi Kota Bandung. Pada dimensi Drivers sebagai penguatan dalam proses kolaborasi Pemerintah Kota Bandung memiliki ketergantungan yang sangat kuat terhadap stakeholder lain dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pemulihan ekonomi. Dimensi drivers dinilai sudah berjalan efektif pada aspek saling ketergantungan dan leadership. Dimensi dinamika kolaborasi pemerintah Kota Bandung memiliki komitmen dan motivasi bersama dengan stakeholder lainnya dalam melaksanakan program kegiatan pemulihan ekonomi Kota Bandung dibuktikan dengan realisasi anggaran pemulihan ekonomi yang tinggi dan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang terus meningkat. Dalam konteks dynamics Pemerintah Kota Bandung terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan kolaborasi dengan stakeholder lain untuk mencapai target maksimal pemulihan ekonomi Kota Bandung.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
(2023-12-20) RIZKA HUSNIA KANTI; Yogi Suprayogi Sugandi; Herijanto Bekti
Penelitian ini mendiskusikan tentang implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat sebagai pemerintah daerah melalui Bappeda berkewajiban melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sistem digital yang telah disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Perencanaan Pembangunan daerah menggunakan SIPD sebagai alat bantu untuk mensinkronkan dan mencegah terjadinya duplikasi data pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan SIPD perlu berjalan optimal sebagai wujud dari implementasi kebijakan yang baik. Pendekatan utama pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Selanjutnya, proses analisis data dilakukan dengan triangulasi data yang membandingkan hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan yang peneliti lakukan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa untuk mengoptimalkan implementasi SIPD di Bappeda Provinsi Jawa Barat terdiri dari 5 (lima) variabel yaitu komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi, struktur birokrasi, dan lingkungan yang saling berinteraksi secara baik sehingga implementasi SIPD akan berjalan optimal.
Digital Government Success Factors Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi SAMSAT Mobile Jawa Barat (SAMBARA) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
(2021-10-01) RIAN BAHTIAR; Rita Myrna; Elisa Susanti
This study aims to identify how successful digital government is in paying motor vehicle taxes based on the West Java SAMSAT Mobile (SAMBARA) application at the Regional Revenue Agency of West Java Province. This study uses a descriptive qualitative approach by conducting in-depth interviews with informants in the data collection stage, observation and documentation researchers. Implementation, supply (digital services), adoption (Gil-garcia & Flores-zúñiga, 2020) on motor vehicle tax payments based on the West Java SAMSAT Mobile application is currently not effective. Some findings include the presence of the Regional Revenue Operational Service Center (PLOPD) as a management unit for revenue information system innovation. Realization based on the variable states that motor vehicle tax revenue through digital application services is quite developed and has increased. The average user perception welcomes the presence of SAMBARA with a rating in the good category. However, there are still negative responses based on the most types of complaints, namely users have problems making payments so that the level of electronic-based payments is still very low, it is possible that brokering practices can still occur and require a facial verification feature.
LINGKUNGAN PENGENDALIAN DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI INSPEKTORAT KABUPATEN NAGEKEO
(2022-04-14) ANDREAS CORSINI MOSA LEKE; R. Ira Irawati; Candradewini
Penelitian ini membahas mengenai analisis lingkungan pengendalian yang merupakan salah satu unsur penting dan mendasar dari pengimplementasian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Inspektorat Kabupaten Nagekeo. Secara keseluruhan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terdiri dari lima unsur yakni Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Pengendalian Intern. Dari kelima unsur ini, fokus pada penelitian yang dilakukan adalah pada unsur Lingkungan Pengendalian yang terdapat delapan sub unsur yang kemudian menjadi variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan, yang mana pelaksanaannya berbentuk studi kasus pada Inspektorat Kabupaten Nagekeo. Hasil penelitian yang dilakukan menggambarkan bahwa pelaksanaan unsur lingkungan pengendalian dalam implementasi SPIP dikatakan cukup baik, walaupun memiliki beberapa kekurangan yang mendasar di beberapa sub unsur. Pada beberapa variabel yang digunakan berdasarkan kerangka konsep lingkungan pengendalian, hal pertama yang harus diperhatikan adalah pelembagaan dan internalisasi standar operasional prosedur (SOP). Pelegitimasian hal ini bertujuan agar dalam setiap kegiatan pengawasan, baik itu dalam pelaksanaan audit maupun pengelolaan manajemen menggunakan aturan main dan standar mutu baku yang seragam. Selain itu komitmen yang kuat dari pimpinan, baik Kepala Daerah maupun Inspektur dalam menjamin independensi dan obyetivitas dan penuatan kelembagaan pengawasan harus kuat sehingga dapat tercipta pengawasan yang andal, kuat dan terpercaya. Permasalahan yang dihadapi mengenai pengelolaan sumberdaya manusia yang menggunakan merit system dan penjenjangan pola karier yang baik dan terencana merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keadaan lingkungan pengendalian belum sempurna. Pemisahan pengelolaan birokrasi dan pengawasan dari tendensi politik merupakan hal yang mutlak harus dilakukan agar tidak mengganggu psikologis auditor dalam menjalankan tugas pengawasan. Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah masih belum kuatnya komitmen kepala daerah dalam menjamin pelaksanaan pengawasn yang baik dan pengelolaan sumberdaya manusia dan peningkatan kompetensi APIP Inspektorat Kabupaten Nagekeo yang masih harus diperhatikan.
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERBASIS MASYARAKAT DI PEDESAAN (Studi Kasus Desa Srogol, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor)
(2021-10-05) RIFQI ABDUL HAFIDH; R. Ahmad Buchari; Ida Widianingsih
Penelitian ini membahasan pengelolaan air berbasis masyarakat yang dilaksanakan di Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Melihat kondisi krisis dan aksesibilitas masyarakat terhadap air, maka dibentuklah pengelola air yang dikenal dengan janggol. Janggol merupakan lembaga informal yang melaksnakan pengelolaana air di Desa Srogol melalui penyediaan air bagi kebutuhan rumah tangga melalui sarana distribusi air berupa pipa. Penelitian ini melihat pengelolaan air berbasi masyrakat menggunakan kerangka konsep Community-Based Natural Resource Management (CBNRM). Penelitian ini Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan pola pengelolaan air yang dilaksanakan oleh janggol di Desa Srogol belum berjalan optimal. Pengelolaan air dilaksanakan oleh lembaga informal dan belum adanya legalitas berskala lokal seperti Peraturan Desa ataupun Surat Keputusan Kepala Desa. Janggol sebagai lembaga informal juga belum memiliki AD/ART yang menjelaskan kedudukan, fungsi dan sistem kerangkan kinerja. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air masih sangat minim, hal ini berimplikasi pada tidak adanya akuntabilitas dan pengawasan terhadap janggol. Dalam melaksnakan pengelolaan air, janggol telah melakukan kemitraan dengan wilayah desa lain yang dilewati jalur pipa air sebagai bentuk resolusi konflik yang terjadi dalam perebutan air. Hasil penelitian ini juga menjabarkan pola pengelolaan air berbasis masyrakat yang ditemukan di wilayah pedesaan. pertama aspek lingkungan yang ditemukan bahwa sumber daya air tidak dimiliki oleh perorangan, melainkan milik bersama dengan dibentuk instutusi berbasis kearifan lokal dalam menjaga ketersediaan air bagi masyarakat. Kedua aspek masyarakat dimana pola ini menunjukan permasalahan utama yang terjadi terdapat pada aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya air. ketiga aspek kelembagaan, pengelolaan air dilaksanakan oleh lemabaga informal yang mendapatkan legitimasi publik melalui kekuatan anggota janggol yang merupakan elit desa.
Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Bappeda Kabupaten Sukabumi (Perpres No. 29 Tahun 2014)
(2021-08-24) TOMI SETIANTO; Sinta Ningrum; Didin Muhafidin
Penggunaan sistem pengukuran kinerja di sektor publik telah ampuh digunakan dalam mengatasi birokrasi yang tidak efisien yang gagal memenuhi kepuasan masyarakat dalam pemberian layanan publik. Pengukuran kinerja sektor publik telah memperkenalkan cara bagi manajer publik untuk menghasilkan kebijakan yang berorientasi hasil dengan lebih baik ke dalam program dan kegiatan yang lebih terukur. Ketika negara-negara lain telah menunjukkan manfaat penggunaan atas sistem pengukuran kinerja, Indonesia masih berjuang dalam menerapkan sistem manajemen kinerja khususnya dalam konteks pemerintah daerah yang minim akan sumber daya. Meskipun usaha pemerintah pusat telah dikerahkan secara terus menerus, lingkungan sosial-ekonomi yang beragam pada setiap daerah menjadi tantangan tersendiri dalam menerapkan sistem manajemen kinerja. Penelitian ini berupaya untuk menelusuri implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Bappeda Kab. Sukabumi dalam menerapkan kebijakan sistem manajemen kinerja publik Indonesia (SAKIP) yang berdasarkan indikasi belum mampu menghasilkan kinerja terbaiknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara terstruktur. Hasil penelitian menujukan bahwa variabel organisasi telah mampu mengakomodasi pelaksanaan kebijakan SAKIP melalui unit yang secara khusus dibentuk dalam SOTK, variabel interpretasi organisasi masih perlu untuk meningkatkan diseminasi informasi kebijakan kepada seluruh jajaran pegawai, dan terakhir variabel aplikasi pelaksanaan kebijakan masih mengalami kendala khususnya pada perencanaan dan evaluasi, serta kurangnya strategi khusus dalam peningkatan kinerja organisasi. Saran yang diberikan yaitu penguatan tim khusus yang dibentuk dalam perencanaan dan evaluasi, penguatan diseminasi informasi dan intensitas pelatihan mengenai teknis pelaksanaan SAKIP serta penambahan personil pada unit perencanaan dan evaluasi, dan menginisiasi strategi khusus dalam peningkatan kinerja.
KOORDINASI SATUAN TUGAS COVID KEWILAYAHAN DALAM PENANGGULANGAN RISIKO PENULARAN COVID-19 DI KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG
(2022-04-13) DICKY DARSONO EKA PUTRA; Ramadhan Pancasilawan; Asep Sumaryana
Penelitian ini menjelaskan tentang koordinasi satuan tugas Covid kewilayahan dalam penanggulangan risiko penularan Covid-19 di Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung. Dengan peningkatan kasus konfirmasi Covid yang terus meningkat dibutuhkan peran dan partisipasi masyarakat melalui terutama lembaga kemasyarakatan secara aktif dalam memberikan sosialisasi, kerjasama dengan unit kesehatan menyalurkan informasi penting, dan bersama-sama melakukan pengawasan. Meskipun Pemerintah Kabupaten Bandung sudah membuat satuan tugas kewilayahan mulai dari kecamatan sampai ke desa tapi angka Covid masih saja bertambah salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan koordinasi dari satuan tugas Covid kewilayahan yang masih belum efektif dalam rangka penanggulangan risiko penularan Covid di Kabupaten Bandung Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, menjelaskan berbagai aspek yang ada terkait dengan koordinasi satuan tugas kewilayahan dalam mennanggulangi risiko penularan Covid-19 di Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung. Konsep yang dikemukakan L.J. Sotner and Wankel (2006) dijadikan sebagai acuan (guidance) dalam penelitian ini, dimana dimensi koordinasi dibagi pada 4 aspek utama yaitu komuikasi (communication), kerjasama (partnership), sikronisasi (cyncronization), dan kesatuan tindakan (unity of action) Penelitian ini megungkapkan proses koordinasi satuan tugas kewilayahan belum efektif Kurangnya pemahaman menyebabkan sulitnya menginpretasikan langkah-langkah penanggulangan Covid salah satu faktornya adalah Information gaps atau ketidaklengkapan informasi yang mengakibatkan aktor penanggulangan tidak terlibat aktif dalam kebijakan/program. Selain itu terjadi kesalahpahaman atau miss informasi dan informasi yang bersifat in way traffic sehungga kurang membuka ruang dialog, adanya pemencahan prioritas dari aktor penaggulangan karena asktor mempunyai pekeerjaan yang ganda. Munculnya pandemic burn out dan stigma mengenai cara pandang aktor dalam melihat proses penanggulangan covid menjadi alasan koordinasi yang sudah dibangun sapai ke tingkat masyarakat belum efektif.
Perencanaan Strategis Pembangunan Desa Dalam Rangka Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus Desa Pondok Meja dan Desa Sungai Landai)
(2022-01-26) BENUARA JAYA; Darto; Entang Adhymuhtar
Penelitian ini membahas isu perencanaan strategis pembangunan desa dalam rangka pengembangan potensi ekonomi lokal di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi. Kecamatan Mestong merupakan salah satu wilayah yang memiliki peluang besar dalam pengembangan potensi ekonomi lokal, karena memiliki posisi yang strategis dan sumber daya alam yang tinggi. Diantara 14 desa yang terdapat dalam Kecamatan Mestong, maka desa yang menjadi studi kasus adalah Desa Pondok Meja dengan tipologi desa maju dan Desa Sungai Landai dengan tipologi desa berkembang. Kedua desa memiliki tuntutan untuk memperhatikan peningkatan ekonomi masyarakat berdasarkan tujuan pembangunan desa, prioritas penggunaan dana desa, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi, kondisi kesejahteraan masyarakat, serta potensi ekonomi lokal yang dimiliki. Untuk mewujudkan hal tersebut maka terlebih dahulu desa menyusun perencanaan strategis pembangunan desa dalam bentuk RPJM Desa. Akan tetapi, RPJM Desa yang telah dirumuskan oleh Desa Pondok Meja dan Desa Sungai Landai tersebut belum memiliki arah yang jelas serta strategi yang berkelanjutan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan instrumen wawancara, dokumentasi, dan observasi. Kemudian data yang telah terkumpul dilanjutkan dengan kegiatan reduksi data, menyajikan data dan membuat kesimpulan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa untuk mengoptimalkan perencanaan strategis pembangunan desa dalam rangka pengembangan potensi ekonomi lokal, maka tahapan kesepakatan awal, identifikasi mandat, perumusan visi, misi dan nilai organisasi, penilaian keadaaan lingkungan (SWOT), perumusan isu strategis, perumusan strategi, dan pengesahan rencana strategis, pengembangan implementasi yang efektif, dan penilaian strategi harus dilakukan secara komprehensif.

Browse

Recent Submissions