Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasaman Barat
No Thumbnail Available
Date
2023-10-10
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya ditemukan sampah yang ditumpuk, dibakar, dibuang ke sungai, dan/atau laut tanpa adanya tindak lanjut pengelolaan sampah seperti: pengolahan dan pengangkutan ke TPS maupun ke TPA. Kondisi tersebut apabila dibiarkan secara terus-menerus dapat berdampak kurang baik kepada kesehatan masyarakat, lingkungan, keadaan sosial, dan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk mengatasi masalah tersebut telah menetapkan beberapa kebijakan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah. Implementasi kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan Kabupaten Pasaman Barat yang bebas dari permasalahan sampah yang merupakan tujuan dari kebijakan tersebut. Maka dari itu, peneliti mencoba untuk memberikan gambaran secara rinci bagaimana implementasi pengelolaan sampah dalam rangka mewujudkan target atau tujuan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Pasaman Barat.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, FGD, dan literatur review. Analisis data dilakukan dengan kondensasi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan teori Grindle (1980), dimana model implmentasi kebijakan mempunyai dua variabel yang mengemukakan terkait implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum berhasil mewujudkan target atau tujuan kebijakan. Beberapa hal yang menyebabkan implementasi belum berhasil dari aspek content of policy antara lain: terdapat kepentingan stakeholder yang belum terakomodir; terdapat manfaat yang belum diterima oleh stakeholder; besarnya derajat perubahan target pengelolaan sampah; jarak yang jauh secara geografis dan organisasi; kurangnya komitmen implementor kebijakan; keterbatasan sumber daya (anggaran, manusia, sarana prasarana). Sedangkan dari aspek contexts of implementation antara lain: strategi yang telah ditetapkan berdasarkan kekuasaan dan kepentingan stakeholder terlibat belum efektif tercapai; kurangnya komitmen dan kesepahaman antar lembaga penguasa; dan implementor kebijakan belum sepenuhnya mematuhi dan merespon terhadap kebutuhan atau situasi/kondisi dari masyarakat. Dengan berbagai permasalahan yang ada diharapkan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dapat menghimbau semua stakeholder agar lebih intens dalam berkomunikasi dan berkoordinasi; melakukan revisi dan/atau harmonisasi kebijakan; merubah operasional di TPA dari sistem open dumping menjadi lahan urug saniter; meningkatkan kegiatan sosialisasi, pelatihan, pembinaan; memanfaatkan peluang sumber daya lain selain dari implementor kebijakan; dan memanfaatkan peluang inovasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan unsur muatan lokal melalui aspek modal sosial.
Description
Keywords
Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Content of Policy