Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Utang Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet Dikaitkan Dengan KUHPERDATA dan UU PERBANKAN

MARSHALL JOSHUA C

Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Utang Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet Dikaitkan Dengan KUHPERDATA dan UU PERBANKAN

dc.contributor.advisor	Tidak ada Data Dosen
dc.contributor.advisor	Tidak ada Data Dosen
dc.contributor.author	MARSHALL JOSHUA C
dc.date.accessioned	2024-05-22T04:28:51Z
dc.date.available	2024-05-22T04:28:51Z
dc.date.issued	2013-07-18
dc.description.abstract	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN UTANG DALAM HAL TERJADINYA KREDIT MACET DIKAITKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UU PERBANKAN. ABSTRAK Marshall Joshua Charles 110110080332 Penerbitan novasi harus dilakukan dengan persetujuan terhadap semua pihak yang terlibat dan adanya pemberitahuan karena pada dasarnya pengalihan debitur merupakan sebuah perjanjian. Menurut Pasal 1415 KUHPerdata, penerbitan novasi harus dinyatakan secara tegas bukan dengan hanya persangkaan saja. Oleh karena itu, para pihak yang terkait yaitu, bank sebagai kreditur, debitur awal, dan debitur baru harus mengetahui dan menyetujui penerbitan novasi tersebut. Adapun tujuan dari penulis melakukan penelitian ini antara lain adalah untuk memberikan keterangan dan informasi kepada para calon nasabah mengenai pengalihan kedudukan debitur dalam kerjasama perjanjian kredit modal kerja kepada bank, agar lebih memperhatikan klausa serta perbuatan-perbuatan bank, apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan perlindungan hukum yang dapat diperoleh para pihak dan sampai sejauh mana pertanggungjawaban para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Untuk menjawab permasalahan diatas maka digunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan cara mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, serta melakukan wawancara kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan informasi serta data yang diharapkan oleh penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerbitan novasi yang dilakukan oleh bank dan debitur baru adalah expromissio. Namun dalam praktiknya, penerbitan expromissio tersebut melanggar ketentuan novasi yang tercantum pada Pasal 1415 KUHPerdata. Maka, akibat perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tersebut bank memenuhi pasal 1365 yaitu perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum terhadap debitur awal yaitu dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (selanjutnya disebut PMH), meminta ganti rugi, pengembalian jaminan milik debitur awal dan pemberian sanksi administratif kepada bank karena gagal menerapkan risiko kepatuhan serta menjatuhkan sanksi pidana kepada oknum bank karena perbuatannya tersebut telah memenuhi Pasal 49 ayat 2 UU Perbankan.
dc.identifier.uri	https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/110110080332
dc.subject	pengalihan utang
dc.subject	kredit macet
dc.subject	Tidak ada keyword
dc.title	Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Utang Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet Dikaitkan Dengan KUHPERDATA dan UU PERBANKAN